cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Erly Pangestuti
Contact Email
yustitiabelen@unita.ac.id
Phone
+6282231910465
Journal Mail Official
yustitiabelen@unita.ac.id
Editorial Address
Jl. Kimangunsarkoro Beji, Jl. Dusun Krajan, Dusun Krajan, Sobontoro, Kec. Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66233
Location
Kab. tulungagung,
Jawa timur
INDONESIA
Yustitiabelen
Published by Universitas Tulungagung
ISSN : 19792115     EISSN : 27975703     DOI : https://doi.org/10.36563/yustitiabelen
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Yustitiabelen adalah jurnal peer review yang diterbitkan dua kali dalam satu tahun  yaitu pada bulan Juli dan Desember oleh Fakultas Hukum Universitas Tulungagung sejak Tahun 2008, dan dimaksudkan untuk menjadi jurnal untuk penerbitan hasil penelitian tentang hukum baik studi empiris maupun  normatif, terutama dalam masalah hukum kontemporer Jurnal ini bertujuan terutama untuk memfasilitasi dan menyediakan forum bagi para sarjana hukum dan profesional untuk membahas dan mempromosikan perkembangan terkini tentang masalah hukum di seluruh dunia, diterbitkan dalam bahasa Indonesia, dan tinjauan ini berupaya memperluas batasan wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca di seluruh dunia. Oleh karena itu, tinjauan ini menerima kontribusi dari para sarjana dan profesional hukum internasional serta dari perwakilan pengadilan, penegak-penegak hukum, otoritas eksekutif, pemerintah, dan lembaga kerjasama pembangunan. Jurnal ini menerima artikel dengan cakupan Ilmu dan kajian hukum secara luas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 117 Documents
 6   7   8   9   10 
Kesesuaian Perda Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2016 Dengan Asas-Asas Hukum, UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jeremia Alexander Wewo Alexander
Yustitiabelen Vol. 8 No. 1 (2022): Januari, 2022
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v8i1.497

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian unggulan fakultas yang bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara Perda Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa dengan asas-asas Hukum dan Peraturan yang lebih tinggi. Hasil penelitian ditemukan bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2016 belum sesuai dengan asas kejelasan jenis dan tujuan, hierarki serta materi muatan serta Perda Nomor 4 Tahun 2016 telah sesuai dengan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dalam hal ini UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Saran yang diberikan ialah perlunya pemahaman yang komprehensif terhadap pembentukan suatu Perda yang baik dan konsisten sehingga isi dari Perda tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang lebih tinggi.
Optimalisasi Kebijakan Affirmative Action bagi Keterlibatan Perempuan di Lembaga Legislatif dalam Mewujudkan Kebijakan Responsif Gender Marzellina Hardiyanti
Yustitiabelen Vol. 8 No. 1 (2022): Januari, 2022
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v8i1.500

Abstract

Women are subjects who are often marginalized, this is as seen based on Komnas Perempuan data there are 431,471 cases of violence against women in Indonesia, so it is necessary to have a policy that can accommodate the needs of women as victims of discriminatory acts. The involvement of women in the legislature is one of the efforts to realize gender-responsive legal and policy products and is an effort to optimize the 30% quota in affirmative action where women have a minimum of 30% rights to fill the seats for legislative nominations from each party. political. However, until now this 30% quota has not been fulfilled so women's representation is still not optimal in making policies, which results in many gender-biased policies. The problems in this study include the urgency of the need for affirmative action for the involvement of women in the legislature and efforts to optimize the involvement of women in the legislature in realizing gender-responsive policies. The reasons for the need for affirmative action for the involvement of women in the legislature are contained in the basic legal arrangements, namely Law No. 7 of 1984 concerning the Ratification of the Convention on the Elimination of Discrimination against Women and Law no. 10 of 2008 concerning Political Parties and there are still many products of regional regulations in Indonesia that are gender unequal. Efforts to make this happen include increasing political education for women, especially through political parties so that they can optimize women's representation in the legislature so that they can realize gender-responsive policies.
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No 14 Tahun 2012, Upaya Meminimalisir Korupsi oleh Partai Politik Adji Suradji Muhammad; Ardian Sunarma Lambang Dewanta
Yustitiabelen Vol. 8 No. 1 (2022): Januari, 2022
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v8i1.501

Abstract

Hadirnya pemberian dana dari pemerintah daerah kepada partai politik menjadikan partai politik sedikit bernafas lega. Supaya proses pemberian dana ini tidak menjadikan rasa iri pada setiap partai maka dibuatlah peraturan daerah. Penulis akan memberikan gambaran pemberian bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada partai politik di Kabupaten Bantul. Tujuan dari penenelitian ini guna memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai anggaran daerah untuk membantu partai politik dalam proses membangun daerah melalui kegiatan demokrasi dan politik. Metode yang digunakan adalah metode studi pustaka, dengan pendekatan yuridis normatif yang relevan dengan topik kemudian meramu isi berbagai kebijakan tersebut serta direlasikan dengan implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini Kabupaten Bantul telah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik. Harapanya agar tindak korupsi di Kabupaten Bantul dapat diminalisir.
Penguatan Nilai Karakter Pendidikan Antikorupsi Melalui Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Ricky Santoso Muharam; Sudaryatie Sudaryatie; Danang Prasetyo
Yustitiabelen Vol. 8 No. 1 (2022): Januari, 2022
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v8i1.524

Abstract

Penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif dengan menganalisis data dari 328 responden dari tiga perguruan tinggi (PT) di Yogyakarta. Dengan menggali data survey dalam survey/survey menggunakan mixed survey. Data dalam survei ini berasal dari data primer dan data sekunder. Hasil survei ini menjelaskan nilai pendidikan antikorupsi. Kepribadian: Dari 328 siswa yang disurvei yang menganggap nilai kejujuran itu penting, mereka sering melakukannya. Jumlah tanggapan 171 (52,1%), nilai tanggung jawab 162 responden (49,4%), nilai kasih sayang 114 (36,7%), nilai sederhana 98 responden (29,9%), nilai disiplin 75 responden (22,9%), nilai ketekunan 72 responden (22%), 68 responden dengan nilai independen (20,7%). ), Nilai wajar 66 responden (20,1%) dan nilai keberanian 64 responden (19,9%). Nilai-nilai kepribadian tersebut dapat dibagi menjadi tiga aspek: inti, etos kerja, dan sikap yang menghasilkan etika anti korupsi dalam profesionalisme berintegritas.
Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui Public Channel Telegram Wulan Oktava Rini; Trinas Dewi Hariyana; Imam Makhali
Yustitiabelen Vol. 8 No. 2 (2022): Agustus,2022
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v8i2.495

Abstract

Studi ini membahas tentang penerapan hukum mengenai kasus pelaku pengunggahan ulang video perfilman Indonesia secara illegal pada fitur Public Channel Telegram yang marak terjadi di masa pandemi, dimana Film merupakan suatu karya Hak Cipta berupa karya sinematografi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Rumusan masalah dalam penelitian ini, apakah penyebaran melalui Public Channel Telegram dalam kasus tersebut memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 serta bagaimana upaya pemerintah dalam penanggulangan adanya pelanggaran Hak Cipta dalam Public Channel Telegram. Tujuan penelitian ini, yaitu Untuk menganalisa apa kasus tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 113 ayat (3) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah (Kementrian Komunikasi dan Informatika) dalam penanggulangan adanya pelanggaran Hak Cipta yang terjadi pada Public Channel Telegram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini bahwa kasus tersebut pada Public Channel telah memenuhi unsur pada Pasal 113 ayat (3) sehingga dapat dikategorikan tindakan pembajakan pada Pasal 113 ayat (4), serta upaya Pemerintah dalam penanggulangan penyebaran video pada Public Channel Telegram adalah pemblokiran serta penutupan akses Public Channel.
Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi : (Studi Kasus Nomor Surat Undangan Mediasi 405/Und-18.72.UP.04.07/IX/2020 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar) Eko Yuliastuti; Hakam Sholahuddin; Lefita Dewi Liarasari
Yustitiabelen Vol. 8 No. 2 (2022): Agustus,2022
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v8i2.530

Abstract

Salah satu tipologi kasus pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Blitar yaitu sengketa batas tanah karena patok atau tanda batas tanah. Melalui penelitian hukum empiris, dihasilkan temuan bahwa adanya kesalahpahaman terhadap masalah letak obyek sengketa tanah dan kesalahan gambar pada surat ukur lampiran sertipikat hak milik, menjadi penyebab adanya sengketa batas tanah karena tanda batas tanah di Kota Blitar. Badan Pertanahan Nasional Kota Blitar sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas dan wewenang pemerintah di bidang pertanahan, menyelesaikan sengketa hukum batas tanah dengan mediasi.
Refleksi Filsafat Hukum: Telaah Sintesa Keadilan Cucuk Endratno
Yustitiabelen Vol. 8 No. 2 (2022): Agustus,2022
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v8i2.555

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji makna keadilan dalam perspektif filsafat hukum aliran utilitarianisme dan positivisme; serta menelaah makna ‘benar’ dan ‘adil’ dalam kacamata filsafat hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perbandingan; sebagaimana mengkaji isu hukum menggunakan sudut pandang utilitarianisme dan positivisme. Bahan hukum yang digunakan sebagai referensi penelitian adalah bahan hukum dan bahan non-hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudut pandang utilitarianisme memandang keadilan dan kebahagiaan sebagai orientasi utama; sehingga, aliran utilitarianisme justru memberikan ruang kepada pemutus hukum untuk mempertimbangkan konsekuensi positif dari suatu perbuatan kejahatan. Sedangkan dalam perspektif positivisme, keadilan dianggap sebagai tujuan utama dari hukum; sebagaimana dilatar belakangi oleh pandangan penganut aliran positivisme yang menyatakan makna keadilan sebenarnya adalah manakala keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi pula. Kemudian, ‘benar’ dan ‘adil’ dalam pandangan utilitarianisme dan positivism menyatakan bahwa suatu hukum dapat dikatakan adil bila memenuhi unsur konstitutif hukum, bukan hanya unsur regulatif hukum semata (adanya peraturan perundang-undangan tertulis).
Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak Yunita Ajeng Fadila; Khayatudin
Yustitiabelen Vol. 8 No. 2 (2022): Agustus,2022
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v8i2.563

Abstract

Studi ini membahas tentang tinjauan yuridis pelindungan pekerja anak di Indonesia dalam perspektif hak anak, karena masih banyak anak-anak yang menjadi pekerja anak pada sektor formal maupun sektor informal yang tidak memperhatikan hak-hak yang harusnya anak dapatkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini, Apa urgensi penyesuaian pengaturan hak kerja anak dalam UU Ketenagakerjaan di Indonesia dengan Konvensi hak anak, bagaimanakah kesesuaian perlindungan hak pekerja anak dalam UU Ketenagakerjaan di Indonesia dengan Konvensi hak Anak. Tujuan penelitian ini, untuk mengkaji secara mendalam mengenai urgensi penyesuaian pengaturan hak pekerja anak dalam UU Ketenagakerjaan di Indonesia dengan Konvensi hak Anak serta mngetahui kesesuaian perlindungan hak pekerja anak dalam UU Ketenagakerjaan di Indonesia dengan Konvensi hak Anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Adapun hasil penelitian ini penyesuaian pengaturan hak pekerja anak dalam undang-undang, yang secara yuridis terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan seyogyanya sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikas oleh negara-negara anggota termasuk Indonesi pada tanggal 26 Januari 1990 dan pasal-pasal yang mengatur mengenai pekerja anak dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia
Perlindungan Hukum Bagi Korban Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia Erly Pangestuti; Lingga Hendratno; Aulia Rahman Hakim
Yustitiabelen Vol. 8 No. 2 (2022): Agustus,2022
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v8i2.565

Abstract

Studi ini bermaksud guna menggali pemahaman perihal proteksi hukum yang diperoleh untuk korban bisnis jual beli online, bagus dari pedagang maupun konsumen. Metode yang dipakai adalah penelitian hukum normatif, yaitu berfokus pada kajian penerapan aturan pada hukum. Artikel ini memakai beberapa pendekatan, antara lain: pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Perlindungan Hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha pada jual beli online, ada beberapa sanksi yang mengancam bagi pelaku yang melanggar ketentuan dalam transaksi jual beli secara online yaitu sanksi pidana penjara, sanksi denda, sanksi administratif, sampai sanksi pencabutan izin usaha. Semua hal itu telah jelas diatur pada peraturan perundang-undangan, diantaranya Pasal 4, 7, 19, 23, dan 28 UU Perlindungan Konsumen, Pasal 5, 38, dan 45 UUITE, Pasal 4 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Pasal 84 PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Stimulus Pelonggaran Pajak Penghasilan Bagi UMKM di Era Pandemi Covid-19 Retno Sari Dewi; Aulia Rahman Hakim; Hepy Tri Puspitasari
Yustitiabelen Vol. 8 No. 2 (2022): Agustus,2022
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v8i2.566

Abstract

Kesadaran subjek pajak khususnya bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban membayar pajak merupakan suatu hal sangat penting dalam penerimaan pajak. Penerimaan negara akan mengalami peningkatan selama wajib pajak membayar kewajibannya sesuai ketentuan yang telah diresmikan. Berbagai stimulus pemerintah usahakan untuk mempertahankan UMKM di masa pandemi COVID-19, salah satunya pembebasan tarif PPh Final bagi sektor UMKM. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menguraikan apakah regulasi hukum di Indonesia terkait PPh dalam sektor UMKM sudah efektif, bagaimana sistem PPh final yang diterapkan berdasarkan PP No. 23/2018, serta pada saat pandemi COVID-19 bagaimana aspek hukum untuk melonggarkan atau bahkan membebaskan wajib pajak pelaku sektor UMKM.

Page 8 of 12 | Total Record : 117

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 No. 1 (2026): Januari, 2026 Vol. 11 No. 2 (2025): Juli, 2025 Vol. 11 No. 1 (2025): Januari, 2025 Vol. 10 No. 2 (2024): Juli 2024 Vol. 10 No. 1 (2024): Januari, 2024 Vol. 9 No. 2 (2023): Agustus, 2023 Vol. 9 No. 1 (2023): Januari, 2023 Vol. 8 No. 2 (2022): Agustus,2022 Vol. 8 No. 1 (2022): Januari, 2022 Vol. 7 No. 2 (2021): Desember, 2021 Vol. 7 No. 1 (2021) Vol. 6 No. 2 (2020) Vol. 6 No. 1 (2020) Vol. 5 No. 1 (2019) Vol 4, No 1 (2018) Vol. 4 No. 1 (2018) Vol 3, No 1 (2017) Vol. 3 No. 1 (2017) Vol 2, No 1 (2016) Vol. 2 No. 1 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 1 (2015) More Issue