cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 11 No 10 (2023)" : 20 Documents clear
HANDLING OF PAPUA ARMED CRIMINAL GROUPS: THE RESPONSIBILITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Budi Pramono; Sunanto Sunanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i10.p16

Abstract

The purpose of this study is to analyze and identify the responsibility of the republik of Indonesia in handling the armed criminal groups of Papua. This research is normative legal research with a conceptual and statutory approach. Determination of terrorist status is not a solution to resolve conflicts because the determination of this status does not only have consequences for the qualifications of the crimes committed but also related to the model of law enforcement. The Papuan Armed Criminal Group is a serious problem which, if not handled properly, has the potential for the disintegration of the Indonesian nation, which in the end could disrupt the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The Indonesian government must immediately take appropriate steps to resolve this because the problem is not only a domestic problem, but has also become the concern of the international community. The settlement can use a welfare approach by carrying out development in all fields, a military operation approach as well as a just law enforcement approach.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT BURUKNYA KUALITAS PRODUK PANTYLINER MILIK SALAH SATU PERUSAHAAN INDONESIA Putu Laksmi Noviyana; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i10.p07

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen akibat buruknya kualitas pantyliner milik salah satu perusahaan Indonesia, serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen akibat terbukti produk pantyliner miliknya berkualitas buruk. Metode penelitian dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum secara normatif serta pendekatan perundang-undangan. Hasil penulisan pada artikel ini berkesimpulan bahwa produk pantyliner milik salah satu perusahaan Indonesia terbukti memiliki kualitas buruk akibat tidak sesuai dengan perundangan-undangan di Indonesia, yang selanjutnya berimplikasi dilanggarnya hak-hak konsumen. Sehingga sebagai pengguna produk, maka konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum yaitu pada Peraturan Menteri Kesehatan 472/Menkes/Per/V/1996, Pasal 41 Peraturan Menteri Kesehatan 62/2017, Pasal 3 Peraturan Pemerintahan 102/2000, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan 96/Men.Kes/Per/v/1977 dan Pasal 4, 7, 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha yang tertuang jelas dalam Pasal 19, 22, 23 dan 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adanya regulasi hukum ini memberikan keuntungan yaitu tercapainya perlindungan kepentingan dari kedua belah pihak (pelaku usaha dan konsumen) baik berbentuk hukum atau non-hukum secara seimbang. ABSTRACT The purpose of writing this article to find out and analyze of legal protection of consumers due to poor quality of pantyliner owned by an Indonesian company, and the responsibility of business actors to consumers due to the fact that their pantyliner products are of poor quality. The research method in writing this article uses a normative legal research method and statue approach. The result of research in this article indicate that pantyliner products belonging to an Indonesia company is proven to have poor quality due to notaccordance with the regulation in Indonesia, which further implications for the violation of consumer rights. So as a user of the product, the consumers are entitled to get legal protection is in the Regulation of the Minister of Health 472/Menkes/Per/V/1996, Article 41 of Regulation of the Minister of Health 62/2017, Article 3 of Government Regulation 102/2000 and Article 7 paragraph (1) of Regulation of the Minister of Health 96/Men.Kes/Per/v/1977, and Articles 4, 7, 8 paragraph (1) of Law 8 Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Furthermore, demand legal responsibility to business actors which are clearly stated in Articles 19, 22, 23 and 28 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The existence of this legal regulation provides an advantages the achievement of the protection of interests from both parties (business actors and consumers) in the form of legal or non-legal a balanced manner.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BPOM TERHADAP FENOMENA PEREDARAN OBAT SIRUP PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT ANAK Elizabet Devi Permatasari; Rianda Dirkareshza
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i10.p12

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pandangan undang-undang terkait kesehatan terhadap fenomena peredaran obat sirup penyebab gagal ginjal akut anak dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum BPOM terhadap fenomena ini. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif menggunakan literatur-literatur untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yang memiliki kaitan erat dengan pokok permasalahan pada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa adanya peredaran obat sirup ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Kesehatan serta Cara Pembuatan Obat yang Baik. Kemudian, bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dilakukan oleh BPOM yaitu dengan memperkuat fungsi pengawasan pre-market dan post-market atas obat-obatan yang beredar dan melakukan uji obat-obatan secara mandiri selain itu karena masih lemahnya fungsi pengawasan dari BPOM yang diatur dalam Perpres BPOM maka perlu dilakukannya pengesahan atas Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan untuk memperkuat fungsi, kewenangan serta pengaturan sanksi bagi BPOM. The purpose of this writing is to determine the views of health-related laws on the phenomenon of the circulation of syrup drugs that cause acute kidney failure in children and to determine the form of BPOM legal responsibility for this phenomenon. This research method uses normative juridical method using literature to search for concepts, theories, opinions, and discoveries that have a close relationship with the subject matter in this study. The result of this study is that the circulation of syrup drugs is not in accordance with the provisions of the Health Act and How To Make Good Medicine. Then, the form of legal responsibility that can be done by BPOM is to strengthen the function of pre-market and post-market supervision of drugs in circulation and test drugs independently in addition to the weak supervisory function of BPOM regulated in the BPOM Presidential Regulation, it is necessary to ratify the draft law on drug and food supervision to strengthen the function, authority and regulation of sanctions for BPOM.
AUTHORITY OF THE BALI PROVINCIAL GOVERNMENT IN ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT Ni Ketut Sari Adnyani; Putu Eka Pitriyantini
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i10.p03

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan permasalahan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang terjadi di Provinsi Bali. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa di Provinsi Bali terdapat banyak sekali tempat wisata di mana para wisatawan dapat menikmati destinasi wisata tersebut. Akan tetapi, terdapat berbagai macam permasalahan mengenai lingkungan dari tempat wisata tersebut. Terdapat berbagai tempat wisata yang masih belum memiliki izin yang jelas. Kemudian terdapat berbagai bangunan yang kosong padahal jika bangunan tersebut dibenahi dapat berpotensi sebagai bangunan yang dapat dijadikan objek wisata. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah Provinsi Bali dapat mengelola tempat tersebut menjadi tempat wisata yang bersih dengan tetap memperhatikan aspirasi dari masyarakat dan bersifat partisipasif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan lingkungan agar tempat tersebut dapat menarik perhatian para wisatawan. Ke depan kepada pemerintah dan pemerintah daerah Provinsi Bali, disarankan agar dalam mengeluarkan ketetapan berbentuk izin lingkungan hendaknya senantiasa memperhatikan kebutuhan manusia serta keterbatasan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan masa kini dan masa mendatang dengan berlandaskan pada konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan melalui pengkajian dan analisis lingkungan yang akurat dan bertanggung jawab. ABSTRACT The purpose of this research is to describe problems related to environmental protection and management that occur in the province of Bali. This research is a normative or legal research with statutory and conceptual approaches. The results of the study found that in Bali Province there are many tourist attractions where tourists can enjoy these tourist destinations. However, there are various kinds of problems regarding the environment of these tourist attractions. There are various tourist attractions that still do not have clear permits. Then there are various empty buildings even though if the building is changed it has the potential to become a building that can be used as a tourist spot. Referring to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, the Regional Government of the Province of Bali can manage the place to become a clean tourist spot while still paying attention to community aspirations and being participatory by involving all interested parties in its management. environmental management so that the place can attract the attention of tourists. In the future, it is suggested to the government and regional government of Bali Province to issue a decision in the form of an environmental permit so that they always pay attention to human needs and environmental limitations in meeting current and future needs based on environmentally sound principles. Become a sustainable development target through accurate and responsible environmental studies and analysis.
DEGRADASI AKTA AKIBAT KELALAIAN NOTARIS DALAM PENANDATANGANAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN Elliani Sudjana; Dewi Indriani; Rahmadi Indra Tektona; Dyah Ochtorina Susanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i10.p17

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengtahui dan menganalisis Degradasi Akta Akibat Kelalaian Notaris Dalam Penandatanganan Perjanjian Kredit Perbankan serta bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum ke depan terhadap penandatanganan akta perjanjian kredit perbankan agar memenuhi prinsip kepastian hukum. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penandatanganan suatu akta otentik dihadapan notaris merupakan suatu keharusan bagi notaris dan para pihak, karena pada praktiknya masih banyak dijumpai notaris yang tidak hadir dalam penandatangan perjanjian kredit. Akta yang tidak ditandatangani dihadapan notaris memiliki risiko bahwa akta tersebut dapat berubah menjadi akta dibawah tangan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. This study aims to identify and analyze the Degradation of Deeds Due to Negligence by a Notary in Signing a Banking Credit Agreement and aims to analyze the future legal construction of the signing of a bank credit agreement deed in order to comply with the principle of legal certainty. The writing method used in this study uses a normative juridical research method using a statutory approach and a conceptual approach. The signing of an authentic deed before a notary is a must for the notary and the parties, because in practice there are still many notaries who are not present when signing the credit agreement. A deed that is not signed before a notary has a risk that the deed can turn into a private deed and does not have strong legal force.
IMPLIKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PEMBANGUNAN KEBERLANJUTAN Junland Anggie Syahputra Rumahorbo; Bima Kumara Dwi Atmaja
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i10.p08

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pentingnya pembentukan peraturan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sistematik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan meliputi tindakan pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran, serta pemulihan kualitas lingkungan yang membutuhkan pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Pemerintah sebagai lembaga formal yang mengatur tata kelola sumber daya alam di Indonesia, berperan penting dalam menjaga keseimbangan di masa depan dengan menetapkan kebijakan dan undang-undang yang tepat untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. ABSTRACT The purpose of this study is to evaluated the importance of establishing legal regulations in environmental management to support sustainable development. The research method used is normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach, and a systematic approach. The results of this study indicated that environmental management includes preventive action, damage and pollution control, and restoration of environmental quality which requires the development of policies, programs and activities that are supported by other environmental management support systems. The government as the formal institution that regulates the management of natural resources in Indonesia, plays an important role in maintaining balance in the future by establishing appropriate policies and laws to achieve sustainable management of natural resources.
PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PATI Wiwik Srinani; Suparnyo Suparnyo
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i10.p13

Abstract

Tujuan studi ini untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pati serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh Pemerintah Kabupaten Pati. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris/non doktrinal dengan metode analitis deskriptif kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pati disebabkan prioritas Peraturan Daerah yang akan ditetapkan, terbatasnya sumber daya manusia sebagai penyusun Peraturan Daerah, serta proses penyusunan Peraturan Daerah yang membutuhkan waktu yang lama. Efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pati dipengaruhi oleh faktor dasar hukum, faktor pemberi bantuan hukum, faktor kesadaran masyarakat, serta faktor terbatasnya anggaran. Prioritas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemberian bantuan hukum untuk menjadi Peraturan Daerah menjadi penting sebagai wujud hadirnya Pemerintah Kabupaten Pati dalam menjamin hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat miskin untuk mengakses keadilan sekaligus upaya menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Pati. ABSTRACT The purpose of this study is to describe the factors that influence the absence of a regional regulation that regulates the provision of legal aid for the poor in Pati Regency and the factors that influence the implementation of legal aid for the poor by the Government of Pati Regency. This study uses empirical/non-doctrinal juridical research methods with qualitative descriptive analytical methods. The results of the study show that there is no Regional Regulation that regulates the implementation of legal aid for the poor in Pati Regency due to the priority of Regional Regulations to be stipulated, limited human resources as drafters of Regional Regulations, and the process of drafting Regional Regulations which takes a long time. The effectiveness of the implementation of the provision of legal aid for the poor in Pati Regency is influenced by legal basis factors, legal aid provider factors, community awareness factors, and budget constraints. The priority for discussing the Draft Regional Regulation which regulates the provision of legal aid to become a Regional Regulation is important as a manifestation of the presence of the Pati Regency Government in guaranteeing the rights of the community, especially the poor to access justice as well as efforts to create prosperity for all people in Pati Regency.
PENGATURAN KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI I Komang Ugra Jagiwirata; I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i10.p04

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait pengaturan kerugian perekonomian negara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta untuk mengetahui dan menganalisi konsep pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi ini menjelaskan bahwa pengaturan kerugian perekonomian negara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur pada bagian Penjelasan Umum alinea ke-4 (empat) UU PTPK. Konsep merugikan perekonomian negara hanya dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-4 UU PTPK sehingga Penjelasan Umum tersebut menjadi rujukan utama untuk penegakkan konsep merugikan perekonomian negara sehingga hal tersebut masih belum bisa memberikan penjelasan terperinci terkait kerugian perekonomian negara. Konsep pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dengan menerapkan teori The Imprisonment for Non Payment of Fine Negara Republik Indonesia, sebagai jalan keluar pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di Negara Republik Indonesia ini sebagai penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya bagi pelaku tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara/daerah. ABSTRACT This study aims to find out and analyze related to the regulation of state economic losses in Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes and to identify and analyze the concept of recovering state losses from criminal acts of corruption. This study uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The results of this study explain that the regulation of losses to the state's economy in Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes is regulated in the General Explanation section of the 4th (fourth) paragraph of the PTPK Law. The concept of harming the state's economy is only explained in the General Elucidation of paragraph 4 of the PTPK Law so that this General Explanation becomes the main reference for enforcing the concept of harming the state's economy so that it still cannot provide a detailed explanation regarding losses to the state's economy. The concept of returning state losses in acts of corruption by applying the theory of The Imprisonment for Non Payment of Fine of the Republic of Indonesia, as a way out of returning state losses due to criminal acts of corruption in the Republic of Indonesia as prevention and eradication of criminal acts of corruption, especially for perpetrators of criminal acts causing state/regional losses
AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PERJANJIAN AFFILIATE PROGRAM PADA E-COMMERCE DENGAN CONTENT CREATOR Anak Agung Ngurah Oka Satria Krisna; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i10.p18

Abstract

Penyusunan artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan perjanjian affiliate program dan akibat hukum apabila terdapat wanprestasi dalam perjanjian Affiliate program. Dalam penyusunan artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). e-commerce merupakan proses pembelian ataupun penjualan suatu produk terhadap konsumen dari suatu toko online ke toko online ataupun kepada perorangan sebagai perantara, affiliate program/marketing merupakan suatu system upah berbasis komisi yang diberikan oleh pemilik produk kepada seseorang yang telah berhasil mempromosikan produknya sehingga terjual kepada orang lain. perjanjian affiliate program ini termasuk perjanjian digital/paperless yang tertulis, berarti perjanjian digital itu dibuat dalam bentuk dokumen digital dan siap untuk dibaca lalu disetujui oleh pihak yang berminat sebagai calon affiliate program ini. perjanjian kerjasama kemitraan yang terjadi pada program affiliate ini terdapat kerugian antara pihak e-commerce ataupun affiliator dan tidak bertanggungjawab dalam hal melakukan wanprestasi pada program affiliasi, maka salah satu pihak dapat menempuh jalur hukum dengan cara mengajukan gugatan terhadap pihak yang menimbulkan kerugian, gugatan tersebut dapat diselesaikan melalui arbitrase atau Lembaga penyelesaian alternatif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak hanya itu, konsumen bisa memberitahu pihak penegak hukum yang berwajib apabila aksi tersebut memanglah tindak pidana penipuan. The preparation of this article has the aim of knowing the arrangement of the affiliate program agreement and the legal consequences if there is a default in the Affiliate program agreement. In the preparation of this article using normative legal research with a statutory approach (statute approach) and conceptual approach (conceptual approach). E-commerce is the process of buying or selling a product to consumers from an online store to an online store or to individuals as intermediaries, affiliate program / marketing is a commission-based wage system given by product owners to someone who has succeeded in promoting their products so that they are sold to others. This program affiliate agreement includes a written digital/paperless agreement, meaning that the digital agreement is made in the form of a digital document and is ready to be read and approved by interested parties as prospective affiliates of this program. The partnership cooperation agreement that occurs in this affiliate program has losses between e-commerce parties or affiliates and is not responsible in the event of defaulting on the affiliate program, then one party can take legal action by filing a lawsuit against the party that caused the loss, the lawsuit can be resolved through arbitration or alternative settlement institutions in accordance with the provisions of laws and regulations, Not only that, consumers can notify the law enforcement authorities if the action is indeed a criminal act of fraud.
PENGUATAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN PADA KAWASAN SEMPADAN PANTAI DI BALI Ni Putu Intan Noviyanthi Muliartha; Putu Edgar Tanaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i10.p09

Abstract

Tujuan dilakukannya penulisan jurnal ilmiah ini antara lain untuk memahamii bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi terhadap kawasan sempadan pantai di Bali serta urgensi pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang terjadi pada kawasan sempadan pantai di Bali. Sempadan pantai ialah daratan di sepanjang tepi pantai, yang mempunyai lebar sepadan dengan bentuk maupun keadaan fisik wilayah pantai, berjarak minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang paling tinggi ke arah daratan. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil dari studi ini mengungkapkan bahwa kawasan sempadan pantai adalah kawasan yang rentan akan adanya perubahan sehingga perlu dijaga dan melalui suatu kebijakan pengelolaan berkelanjutan yaitu dengan pengenaan sanksi administratif yang tegas. Pengenaan sanksi administratif ini ditujukan untuk menjaga zona yang berbatasan dengan air dan sebagai tindakan pencegahan untuk meminimalisir kerusakan lingkungan jangka pendek dan jangka panjang. Pelanggaran di kawasan sempadan pantai menyebabkan perubahan terhadap fungsi ruang. Dengan demikian, pengendalian pemanfaatan ruang yang sangat berperan dalam hal ini adalah pengenaan sanksi administrarif yang telah diatur dalam undang-undang. Pengenaan sanksi dalam hukum administrasi merupakan alat kekuasaan yang digunakan pemerintah sebagai reaksi atas ketidaktaatan dalam melaksanakan kewajiban terhadap hukum administrasi negara. ABSTRACT The purpose of writing this scientific journal, among others, is to understand the forms of violations that occur in the coastal border area in Bali and the urgency of imposing administrative sanctions and criminal sanctions on violations that occur in the coastal border area in Bali. The coastal border is the land along the coast, which has a width commensurate with the shape and physical condition of the coastal area, at a minimum distance of 100 (one hundred) meters from the highest tide point towards the mainland. The research method used in this study is normative legal research with a statutory and comparative approach. The results of this study reveal that the coastal border area is an area that is vulnerable to changes so that it needs to be maintained and through a sustainable management policy, namely the imposition of strict administrative sanctions. The imposition of administrative sanctions is intended to protect the zone bordering water and as a preventive measure to minimize short-term and long-term environmental damage. Violations in the coastal border area cause changes to the function of space. Thus, controlling the use of space that plays a very important role in this matter is the imposition of administrative sanctions that have been regulated by law. The imposition of sanctions in administrative law is a tool of power used by the government as a reaction to disobedience in carrying out obligations under state administrative law.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue