cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 12 No 6 (2024)" : 25 Documents clear
KEPASTIAN HUKUM PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN MAJELIS PEMERIKSAAN DISIPLIN KEDOKTERAN SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS YANG BERKEADILAN Hernasari, Astri
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p01

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis prosedur pengambilan keputusan majelis pemeriksaan disiplin kedokteran dalam menyelesaikan sengketa medis di Indonesia dan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus penerapan prosedur pengambilan keputusan Majelis Pemeriksaan Disiplin Kedokteran pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 121/G/2013/PTUN-JKT Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor. 5/B/2014/PT.TUN.JKT.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prosedur pengambilan keputusan Majelis Pemeriksaan Disiplin Kedokteran dalam menyelesaikan sengketa medis di Indonesia didasarkan pada ketentuan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter Dan Dokter Gigi. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap kasus penerapan prosedur pengambilan keputusan majelis pemeriksaan disiplin kedokteran pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 121/G/2013/PTUN-JKT jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor. 5/B/2014/PT.TUN.JKT berdasarkan pada Peraturan KKI No. 2 Tahun 2011 tentang tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi. This research aims to examine and analyze the decision-making procedures of the medical disciplinary board in resolving medical disputes in Indonesia and the legal considerations of judges in rendering decisions on cases involving the application of decision-making procedures by the Medical Disciplinary Board in the Administrative Court Decision Number 121/G/2013/PTUN-JKT Jo. The Decision of the Administrative High Court Number 5/B/2014/PT.TUN.JKT. The research falls under the category of normative legal research. The findings of the study conclude that the decision-making procedures of the Medical Disciplinary Board in resolving medical disputes in Indonesia are based on the provisions of the Indonesian Medical Council Regulation Number 2 of 2011, as amended by Indonesian Medical Council Regulation Number 20 of 2014 regarding the Procedures for Handling Cases of Alleged Violations of Discipline by Doctors and Dentists. The legal considerations of judges in rendering decisions on cases involving the application of decision-making procedures by the medical disciplinary board in the Administrative Court Decision Number 121/G/2013/PTUN-JKT Jo. The Decision of the Administrative High Court Number 5/B/2014/PT.TUN.JKT are based on the Indonesian Medical Council Regulation No. 2 of 2011 concerning the procedures for handling cases of alleged violations of discipline by doctors and dentists.
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE : PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Marlina, Winda; Sudiarawan, Kadek Agus
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p24

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi cara perlindungan hukum diberikan kepada konsumen ketika mereka mengalami kerugian akibat dari tindakan pelaku usaha dan juga untuk memeriksa jenis perlindungan yang diperoleh konsumen dalam transaksi jual beli melalui e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk secara kritis menilai norma hukum terkait kekosongan norma. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik adalah hal yang sangat penting, dimana ini adalah upaya untuk memastikan ada kepastian hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada konsumen. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 telah mengatur hak dan kewajiban konsumen, namun kenyataannya masih belum sepenuhnya melindungi konsumen dalam transaksi jual beli melalui e-commerce. Hal ini disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang belum diiringi oleh perkembangan hukum yang mengaturnya. The purpose of this study is to explore the way legal protection is provided to consumers when they experience losses as a result of the actions of business actors and also to examine the types of protection obtained by consumers in buying and selling transactions through e-commerce. This research uses normative legal methods with statutory and conceptual approaches to critically assess legal norms related to norm vacuum. The results of this study show that legal protection of consumers in electronic transactions is very important, where this is an effort to ensure there is legal certainty that can provide protection to consumers. Although the Consumer Protection Law, the Electronic Information and Transaction Law, and Article 49 of Government Regulation Number 82 of 2012 have regulated consumer rights and obligations, the reality is that they still do not fully protect consumers in buying and selling transactions through e-commerce. This is due to the development of science and technology that has not been accompanied by the development of laws that govern it.
PENYELESAIAN KREDIT MACET PERBANKAN MELALUI CESSIE Buda Astawa, I Kadek Alit; Rudy, Dewa Gde
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p15

Abstract

Salah Satu cara penyelesaian kredit perbankan adalah melalui pengalihan piutang secara Cessie oleh bank sebagai kreditur lama kepada kreditur baru. Tujuan dari penelitian ini adalah disamping untuk mengetahui bentuk perjanjian pengalihan piutang tersebut, juga untuk mengetahui tentang keabsahan dan kekuatan mengikat pengalihan piutang secara Cassie itu bagi debitur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalihan piutang secara Cassie dilakukan dengan Akta Otentik atau Akta dibawah tangan yang selanjutnya disebut Akta Cessie. Pengalihan piutang secara Cessie tersebut tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum dan kekuatan mengikat apabila tidak diberitahukan atau disetujui secara tertulis oleh debitur. One way of resolving bank credit is through a Cessie receivables trial by the bank as an old creditor to a new creditor. The aim of this research is, apart from finding out the form of the transfer of receivables agreement, it is also to find out about the validity and binding force of Cassie's transfer of receivables for the debtor. This research was conducted using normative legal research methods, which use a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that the transfer of receivables by Cassie was carried out with an Authentic Deed or Private Deed, hereinafter called the Cessie Deed. The transfer of receivables by way of Cessie has no legal consequences and binding force if it is not notified or approved in writing by the debtor.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KARYAWAN PT. PLN UPT SEMARANG Widiatmoko, Hengky; Suparnyo, Suparnyo
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p06

Abstract

ABSTRACT This study is to examine the legal protection of occupational safety and health of employees of PT PLN UPT Semarang about the rights of workers, namely the right to obtain protection against safety ". The formulation of the problem studied is how the legal protection of the safety and health of employees of PT PLN UPT Semarang employees and the obstacles and efforts made in providing employees of PT PLN UPT Semarang. The method in this research is non-doctinal research In this study, researchers used non-doctrinal legal research methods. This research is a type of legal examination that opens and sees how a rule applies in the eyes of the community, the population is PT PLN UPT Semarang and the research subjects are employees who work at the company. The method of data collection is done by means of direct research in the form of observation and interviews, besides that a literature study is used. In the data analysis method used is qualitative data analysis. Legal protection of the safety and health of employees of PT PLN UPT Semarang has been running well which is indicated by making efforts, namely the provision of personal protective equipment in the form of personal protective equipment, health and employment insurance facilities as well as counseling, coaching, and supervision of workers regarding their work. Keywords: safety and occupational health, legal protection
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP VAMPIRE TREATMENT DI KLINIK KECANTIKAN WANITA MUSLIMAH Panggabean, Nurul Huda; Albani Nasution, Muhammad Syukri; Hafsah, Hafsah
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p20

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas konsep hukum islam dalam perawatan kecantikan dengan menggunakan vampire treatment setelah adanya istihalah, dan hukum perawatan kecantikan dengan menggunakan vampire treatment dalam tinjauan maq??id al-Shar?'ah. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vampire treatment adalah konsentrasi trombosit yang digunakan untuk perawatan dermatologi dan estetika, seperti kebotakan, peremajaan kulit, dan pemulihan bekas luka. Dari hasil observasi yang saya dapatkan dari 12 orang yang telah melakukan perawatan ini tidak ada satupun dari mereka yang mengalami efek samping negatif setelah menggunakan perawatan ini. Dalam Maqasid Syariah, menjaga jiwa (al-nafs) sangatlah penting, karena kulit merupakan pelindung terluar tubuh yang melindungi organ dalam. Hindari perawatan dengan bahan-bahan berbahaya, karena tidak hanya dapat merusak kulit, tetapi juga membahayakan kesehatan. This study aims to discuss the concept of Islamic law in beauty treatments using vampire treatment after istihalah, and the law of beauty treatments using vampire treatment in the maq??id al-Shar?'ah review. This research uses qualitative methodology with empirical legal research. The results show that vampire treatment is a platelet concentration used for dermatology and aesthetic treatments, such as baldness, skin rejuvenation, and scar restoration. From the observation that I got from 12 people who have done this treatment, none of them experienced negative side effects after using this treatment. In Maqasid Shariah, protecting the soul (al-nafs) is very important, as the skin is the body's outer barrier that protects the internal organs. Avoid treatments with harmful ingredients, as they can not only damage the skin, but also harm health.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PENGGUNAAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KADALUWARSA Samiyono, Sugeng; Khairiyati, Fithry
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p11

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang dijual serta mengetahui upaya penanggulangan kadaluwarsa produk makanan dan minuman, baik dari segi klaim konsumen maupun pengendalian terhadap produk makanan dan minuman yang dijual. Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum. Bahan hukum yang dipergunakan mengikat secara hukum berkaitan dengan makanan dan minuman yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Label dan Iklan Pangan, dan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan dan peraturan perundangan lain yang terkait. Hasil penelitian menyatakan bahwa, bentuk perlindungan konsumen terhadap makanan dan minuman yang dijual meliputi pengendalian oleh Dinas Kesehatan, pengendalian oleh Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM), dan pengendalian oleh produsen melalui pemasaran atau penjualan produk. Upaya pengawasan produk makanan dan minuman yang dijual antara lain melalui penerapan prosedur peredaran produk dan pengawasan produk. This research aims to understand consumer protection for food and beverage products sold and to determine efforts to overcome the expiration of food and beverage products, both in terms of consumer claims and control over food and beverage products sold. The research used is normative research, researching and studying law as norms, rules, legal principles, legal principles, legal doctrine. The legal materials used are legally binding in relation to food and drink, namely Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 7 of 1996 concerning Food Labels and Advertisements, and Government Regulation No. 69 of 1999 concerning Labels and Advertisements and other related laws and regulations. The research results state that forms of consumer protection for food and drinks sold include control by the Health Service, control by the Food Drug Monitoring Agency (BPOM), and control by producers through marketing or selling products. Efforts to monitor food and beverage products sold include, among other things, implementing product distribution procedures and product supervision.
KONSEP HUBUNGAN TOTAL (TOTAL RELATIONSHIP CONCEPT) DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK KEPADA NASABAH Prabowo, Marcellino Mukti; Suherman, Suherman
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p02

Abstract

This research aims to analyze and explain the concept of total relationship agreement in providing credit. With the background of Bank Mandiri's policy in letter no. 033/SPb/MTF/VI/2023 this article was written to analyze the correlation of the Total Relationship Agreement concept with this policy and to analyze whether the use of the Total Relationship Agreement concept in Bank Mandiri's policy is in accordance with credit grant approval procedures or not yet. By using normative juridical research methods based on Law no. 7 of 1992 concerning Banking as amended several times, most recently by Law no. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector and OJK Regulation no. 42/POJK.03/2017 concerning the Obligation to Prepare and Implement Bank Credit or Financing Policies for Commercial Banks, it was found that the Total Relationship Agreement concept in Bank Mandiri policy No. 033/SPb/MTF/VI/2023 was carried out to analyze the ability to pay credit applicants based on the debt conditions of the company where the prospective credit applicant works. With the issuance of Bank Mandiri policy no. 033/SPb/MTF/VI/2023 resulted in an analysis of approval for granting credit that was not in accordance with the procedures and procedures for analyzing approval for granting credit. The bank's confidence in the credit applicant's ability to pay credit must be achieved by analyzing credit approval methods. Analysis of approval for granting credit must be assessed objectively and in depth and based on the completeness of the credit applicant's files and information. With an analysis of approval for granting credit that is not based on existing assessment procedures, the analysis of approval for granting credit will have the potential to be an analysis that is not objective and in-depth. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjabarkan Konsep Hubungan Total (total relationship agreement) pada pemberian kredit. Dengan berlatar belakang pada kebijakan Bank Mandiri pada surat No. 033/SPb/MTF/VI/2023 artikel ini ditulis untuk menganalisis korelasi Konsep Hubungan Total (total relationship agreement) dengan kebijakan tersebut serta menganalisis apakah penggunaan Konsep Hubungan Total (total relationship agreement) pada kebijakan Bank Mandiri tersebut sudah sesuai dengan prosedur persetujuan pemberian kredit atau belum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan berlandaskan pada UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum, ditemukan bahwa Konsep Hubungan Total (total relationship agreement) pada kebijakan Bank Mandiri No. 033/SPb/MTF/VI/2023 dilakukan untuk menganalisis kemampuan membayar pemohon kredit berdasarkan kondisi hutang perusahaan tempat calon pemohon kredit bekerja. Dengan dikeluarkannya kebijakan Bank Mandiri No. 033/SPb/MTF/VI/2023 membuat terjadinya analisis persetujuan pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara analisis persetujuan pemberian kredit. Kepercayaan Bank terhadap Kemampuan membayar pemohon kredit dalam membayar kredit haruslah dicapai dengan metode analisis persetujuan pemberian kredit. Analisis persetujuan pemberian kredit haruslah dinilai secara objektif dan mendalam serta berdasarkan pada kelengkapan berkas dan informasi pemohon kredit. Dengan adanya analisis persetujuan pemberian kredit yang tidak berdasarkan prosedur-prosedur penilaian yang ada maka analisis persetujuan pemberian kredit tersebut berpotensi menjadi analisis yang tidak objektif dan tidak mendalam.
REGULASI HUKUM CRYPTOCURRENCY DAN PENCEGAHAN TINDAK PENYALAHGUNAANNYA DI INDONESIA Sioe, Farrel Christian; Tanaya, Putu Edgar
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p25

Abstract

Jurnal ini ditulis dan dibuat dengan tujuan untuk mengkaji legalitas dan regulasi hukum di Indonesia mengenai cryptocurrency. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif, dengan menggunakan pendekatan perUndang-Undangan. Hasil dari penulisan jurnal ini mengindikasikan bahwa peraturan yang menjamin kepastian hukum terkait keberadaan cryptocurrency, secara nasionalltelah diatur oleh BAPPEBTI, dalam Peraturan BAPPEBTI No.5 Tahun 2019 dan juga Peraturan BAPPEBTI No.11 Tahun 2022. Dalam pelaksanaannya di lapangan sudah cukup efektif dalam mengawasi mata uang kripto yang ada dengan melakukan pemeriksaan khusus paling sedikit sekali di dalam satu tahun. ABSTRACT This journal was written and created with the aim of studying the legality and legal regulations in Indonesia regarding cryptocurrency. The type of research used is normative legal research, using a statutory approach. Some results of writing this journal indicate that regulations that guarantee legal certainty regarding the existence of cryptocurrency, nationally have been regulated by BAPPEBTI, in BAPPEBTI Regulation No. 5 of 2019 and also BAPPEBTI Regulation No. 11 of 2022. In its implementation in the field, it has been quite effective in supervising existing cryptocurrencies by carrying out special checks at least once a year.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG ROYALTI LAGU TERHADAP PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL DI TIKTOK Tarigan, Katrina Emmyanina; Suherman, Suherman
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p16

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji kepastian hukum bagi pemegang hak royalti lagu terkait perlindungan atas karya mereka terhadap penggunaan secara komersial di Tiktok. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi pemegang hak royalti untuk dilindungi karya mereka terhadap penggunaan secara komersial diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tetapi hingga kini angka pelanggaran masih tinggi dan menimbulkan kerugian bagi para pemegang hak royalti lagu. Berdasarkan penelitian yang perlu dilakukan untuk melindungi pemegang hak royalti lagu adalah pembaharuan dalam peraturan hak cipta secara khusus dalam media sosial. Tujuan studi ini untuk mengkaji kepastian hukum bagi pemegang hak royalti lagu terkait perlindungan atas karya mereka terhadap penggunaan secara komersial di Tiktok. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi pemegang hak royalti untuk dilindungi karya mereka terhadap penggunaan secara komersial diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, tetapi hingga kini angka pelanggaran masih tinggi dan menimbulkan kerugian bagi para pemegang hak royalti lagu. Berdasarkan penelitian yang perlu dilakukan untuk melindungi pemegang hak royalti lagu adalah pembaharuan dalam peraturan hak cipta secara khusus dalam media sosial. The purpose of this study is to examine legal certainty for song royalty rights holders regarding the protection of their works against commercial use on Tiktok. This study uses normative legal research methods with a statutory approach. The results of the study show that legal certainty for royalty rights holders to protect their works against commercial use is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, but until now the number of violations is still high and causes losses for song royalty rights holders. Based on research, what needs to be done to protect song royalty rights holders is updates to copyright regulations specifically in social media.
KEWENANGAN PARTAI POLITIK TERHADAP KETERPILIHAN CALON ANGGOTA DPR RI MELALUI SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA Zhafirah, Alya Putri; Nasution, Ali Imran
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 6 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i06.p07

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji kewenangan dari partai politik terhadap calon anggota DPR yang terpilih dalam Pemilu melalui sistem proporsional terbuka. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan studi kasus. Hasil studi menunjukkan bahwa partai politik masih memiliki wewenang dalam melakukan pemberhentian keanggotaan terhadap calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah terpilih secara langsung oleh rakyat. Partai politik bisa memberhentikan apabila terdapat syarat dan bukti yang jelas. Hal ini sesuai dengan pengaturan yang tertuang pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Dalam kenyataannya calon anggota DPR terpilih yang diberhentikan tanpa alasan yang jelas diperlukan upaya hukum agar mendapat kepastian hukum dan keadilan yang jelas. The purpose of this study is to examine the authority from political parties to candidates for prospective members of DPR who are elected in the genera election through the Open-List Proportional System. This study uses a normative legal method with a statute approach, conceptual approach and study cases. The study shows that political parties still have the authority to terminate the Prospective Members The House Of Representatives who have been directly elected by the people. Political parties can dismiss them if there are clear conditions and evidence. Refers to Article 16 Paragraph (1) of Law Number 2 Year 2011 Concerning Political Parties and Article 426 Paragraph (1) of Law Number 7 Year 2017 Concerning Electoral. In reality, elected the Prospective Members of The DPR who are dismissed without clear reasons legal action is required to obtain clear legal certainty and justice.

Page 2 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue