cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 12 No 8 (2024)" : 25 Documents clear
FORMULASI KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PRODUSEN BAHAN KOSMETIK YANG MENGGUNAKAN ANIMAL TESTING Malik, Karima Syahda; Tri Wahyudi, Slamet
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p24

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengkaji alasan dibutuhkannya pengkriminalisasian bagi produsen kosmetik yang menggunakan animal testing, karena adanya kekosongan hukum terkait perlindungan hewan uji coba. Pengkajian dilakukan menggunakan penelitian hukum normative dengan bahan sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah pengkriminalisasian kepada produsen kosmetik yang menggunakan animal testing harus dilakukan karena adanya penganiayaan hewan dalam animal testing dan penganiayaan hewan merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang. Pengriminalisasian tindakan animal testing dapat dilakukan dengan cara penambahan pasal baru berupa pasal pemidanaan terhadap produsen kosmetik yang menggunakan animal testing dalam UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan atau dengan adanya regulasi berupa UU baru yang mengatur tentang kosmetik. This study aims to examine the urgent reasons for criminalize cosmetics manufacturers who use animal testing, due to the legal vacuum related to the protection of animal testing. The study was conducted Utilizing normative legal research alongside secondary sources acquired from literature. The conclusion of the research is that criminalization of cosmetics manufacturers who use animal testing must be done because of animal abuse in animal testing and animal abuse is prohibited by law. The criminalization of animal testing can be done by adding a new article in the form of a criminal article against cosmetics manufacturers who use animal testing in the Animal Husbandry and Animal Health Law or with a new law governing cosmetics.
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PRIVASI MASYARAKAT SEBAGAI OBYEK DALAM PEMBERITAAN OLEH PERS Jelantik, Anak Agung Ayu Agung Devi Anjani; Satyawati, Ni Gusti Ayu Dyah
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p15

Abstract

Artikel ini bermaksud menganalisis pengaturan mengenai perlindungan hak privasi masyarakat sebagai objek dalam pemberitaan oleh pers dan upaya penyelesaian hukum dalam hal terjadi pelanggaran atas hak privasi tersebut dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan terdapat kekosongan norma dalam pengaturan hak privasi dalam UU Pers. Dalam hal terjadi pelanggaran hak privasi masyarakat sebagai objek dalam pemberitaan pers, maka dapat dilakukan upaya hukum melalui jalur non litigasi yang ditempuh melalui hak jawab dan hak koreksi. Jika hak jawab tidak dilayani, atau misalnya dilayani namun masih terjadi sengketa, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengadu kepada Dewan Pers. Dewan pers nantinya akan memberikan penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran kode etik. Dewan Pers juga akan menentukan bentuk rekomendasi penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) baik secara pidana maupun perdata dalam hal ditemukan adanya pelanggaran etika. This article aims to analyze the regulations regarding the protection of the public's right to privacy as an object in reporting by the press and legal resolution efforts in the event of a violation of that right to privacy by referring to Law Number 40 of 1999 concerning the Press (Press Law). This research applies normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The study results found a vacuum of norms regulating the Press Law's right to privacy. If there is a violation of the public's right to privacy as the object of press reporting, legal action can be taken through non-litigation means, which are taken through the right of reply and correction. If the right to reply is not served or is served, but a dispute continues, the party who feels aggrieved can complain to the Press Council. The Press Council will later provide an assessment regarding whether or not there has been a violation of the code of ethics. The Press Council will also determine the form of recommendations for resolving disputes through the courts (litigation) both criminally and civilly if an ethical violation is found.
EKSISTENSI SMART CONTRACT DALAM CRYPTOCURRENCY: PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA Afrihani, Azhara; Dwijayanthi, Putri Triari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p06

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji karakteristik dari smart contract dalam transaksi cryptocurrency serta perlindungan hukum smart contract dalam transaksi cryptocurrency. Metode yang akan dipergunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).asil yang akan ditujukan pada penelitian ini adalah hasil bahwa smart contract merupakan sebuah program yang menyajikan perjanjian berbentuk digital dan juga merupakan sebuah perkembangan lanjutan dari blockchain dalam transaksi elektronik yang memberikan kemudahan dalam proses transaksi, khususnya transaksi cryptocurrency. Smart contract dapat dikatakan sebagai kontrak elektronik yang sah atau kontrak yang memiliki kepastian hukum yang mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta memenuhi syarat sahnya suatu kontrak di Indonesia. Dasar hukum yang dapat dijadikan perlindungan hukum smart contract berada pada Pasal 1320 KUHPerdata dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Pasal 46 ayat (2) sepanjang tidak bertentangan dengan dengan peraturan yang berlaku serta harus memenuhi syarat sah suatu kontrak. ABSTRACK This study aims to examine the characteristics of smart contracts in cryptocurrency transactions and the legal protection of smart contracts in cryptocurrency transactions. The method in this research is a research method from normative law with a statutory approach (statue approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The results to be addressed in this research are the results that a smart contract is a program that presents digital agreements and is also a further development of the blockchain in electronic transactions that provides convenience in the transaction process, especially cryptocurrency transactions. Smart contracts can be said to be valid electronic contracts or contracts that have binding legal certainty as long as they do not conflict with applicable regulations and meet the legal requirements of a contract in Indonesia. The legal basis that can be used as smart contract legal protection is in Article 1320 of the Civil Code and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions (PSTE) Article 46 paragraph (2) as long as they are not contrary to applicable regulations and must fulfill the legal requirements of a contract.
REFORMULASI PENGATURAN PERLINDUNGAN TERHADAP KEPUTUSAN DIREKSI MELALUI DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE Shiddiq Gymnastiar, Abdur Rahman; Nugroho, Andriyanto Adhi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p20

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji reformulasi pengaturan perlindungan terhadap keputusan direksi melalui doktrin business judgement rule dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini adalah reformulasi pengaturan perlindungan terhadap keputusan direksi melalui doktrin business judgement rule harus dilakukan dikarenakan penjelasan mengenai doktrin ini dalam undang-undang masih belum menjelaskan secara rinci dan khusus sehingga masih sulit untuk implementasinya dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan doktrin business judgement rule. Oleh karena itu, reformulasi ini harus dilakukan agar dapat menciptakan kepastian hukum serta menjadi lebih mudah dalam implementasinya dikarenakan sudah ada aturan yang mengatur secara jelas dan rinci. Selain itu, penelitian ini juga memberikan acuan agar doktrin business judgement rule dapat diterapkan secara maksimal yaitu dari undang-undang serta praktek peradilan di beberapa negara. Dengan direformulasinya pengaturan perlindungan terhadap keputusan direksi melalui doktrin business judgement rule, maka akan tercipta kepastian hukum sehingga memiliki potensi besar untuk memajukan perekonomian negara dikarenakan direksi tidak lagi takut untuk mengambil keputusan bisnis bagi perseroannya. This research aims to examine the reformulation of protective regulations for directors decisions through the business judgement rule’s doctrine in Limited Liability Companies Law. The research method used is normative juridical using four approaches, namely the statutory approach, conceptual approach, case approach and comparative approach. The result of this research is a reformulation of protective regulations for directors decisions through the business judgement rule’s doctrine must be done because the explanation regarding this doctrine in the law still does not explain it in detail and specifically, so that it is still difficult to implement it in cases related to the business judgement rule’s doctrine. Therefore, this reformulation must be carried out in order to create legal certainty and make it easier to implement because there are clear and detailed regulations that regulate it. Apart from that, this research also provides a reference to the business judgement rule’s doctrine can be implemented optimally, namely from the laws and judicial practices in several countries. With the reformulation of protection regulations for director decisions through the business judgement rule’s doctrine, then legal certainty will be created so that it has great potential to advance the country's economy because directors will no longer be afraid to make business decisions for their company.
PERBUATAN MELAWAN HUKUM JUAL BELI SATWA LIAR YANG DILINDUNGI NEGARA DITINJAU DARI PASAL 1365 KUHPER Cantika, Bunga; Surahmad, Surahmad
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p11

Abstract

Penelitian ini mengkaji terkait maraknya perniagaan satwa liar yang dilindungi dalam lima tahun terakhir menarik perhatian dari perspektif konsep regulasi yang mengatur status keabsahan perjanjian jual beli satwa liar dilindungi tersebut, dimana kegiatan tersebut tergolong pada salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam hukum positif Indonesia, terutama Pasal 1365 KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah regulasi perbuatan melawan hukum dalam hukum positif Indonesia serta mengidentifikasi perjanjian jual beli satwa burung yang dilindungi oleh negara. Metode normatif yang dilengkapi dengan pendekatan perundang-undangan serta konseptual dipergunakan untuk menunjang penelitian. Hasil menunjukan bahwa individu yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah sudah memenuhi tiga unsur keperdataan sebab tindakannya dimaknai sebagai suatu tindak pelanggaran dengan efek kerugian bagi pihak lain. Selanjutnya, perjanjian jual beli satwa liar dilindungi yang melanggar dua syarat objektif absahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata dapat secara otomatis dianggap batal demi hukum tanpa harus dimintakan pengesahannya di Pengadilan. Guna mendukung penegakan hukum, maka Kepolisian kehutanan dan BKSDA harus bersama-sama mengawasi hingga menindak tegas pelaku jual beli satwa tersebut. This study examines the rampant trade in protected wildlife in the last five years, focusing on the concept of regulation governing the validity of the protected wildlife sale and purchase agreement, where the activity is classified as a tort in Indonesian positive law, specifically Article 1365 of the Civil Code. This research aims to find out how Indonesian positive law governs criminal conduct, as well as how Indonesian law regulates the sale and acquisition of state-protected birds. This study employs a normative method, which is supplemented with statutory and conceptual approaches. The outcomes of this study show that a person who is considered to have committed an unlawful act must have fulfilled three civil elements because his actions are interpreted as an offense with the effect of harm to other parties. Furthermore, protected wildlife sale and purchase agreements that breach the two objective elements for an agreement's validity outlined in Article 1320 of the Civil Code are instantly null and void, eliminating the need to seek authorization in court. To support law enforcement, the Forestry Police and BKSDA must jointly supervise and take firm action against the perpetrators of the sale and purchase of these animals.
PERMASALAHAN TERITORIAL REKLAMASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP INDONESIA Octaviani, Rury; Soemitro, Dian Purwaningrum; Wicaksono, Muhammad Arvin
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p02

Abstract

Presiden Joko Widodo mengumumkan peraturan terkait pengendalian produk sedimentasi di laut: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023. Peraturan ini telah menimbulkan pro dan kontra dari beberapa pihak. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak teritorial reklamasi dan dampaknya dikeluarkan Peraturan Pemerintah 26 Tahun 2023. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil studi menjelaskan bahwa dengan keluarnya PP No. 26 Tahun 2023, maka keuntungan dan kerugian akan terwujud. Selama kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan regulasi dipatuhi, ekspor diperbolehkan. Sebelum bisnis dapat mulai mengekspor pasir, mereka harus memenuhi persyaratan tertentu. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, pemerintah akan memberikan sanksi. President Joko Widodo proclaimed Government Regulation (PP) Number 26 of 2023, which pertains to the control of sedimentation products at sea. Multiple parties have raised both pros and cons regarding this regulation. The objective of this study was to examine the territorial effects of reclamation and the effects of the 2023 Government Regulation 26. This is a qualitative study employing analytical descriptive techniques. Profits and losses will result from the issuance of PP No. 26 of 2023, according to the findings of the study. Exports are permitted so long as domestic requirements are met and regulations are followed. Before a business can begin exporting sand, it must satisfy certain conditions. The government will impose sanctions if these conditions are not met.
TINJAUAN YURIDIS VICTIM PRECIPITATION SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Fatoni, Muhammad; Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p25

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis apakah secara yuridis victim precipitation dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus tindak pidana penganiayaan. Victim precipitation adalah bagian dari ilmu kriminologi yang mempelajari tentang bagaimana interaksi antara pelaku dan korban yang saling berkontribusi pada terjadinya suatu kejahatan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus, dan pendekatan fakta. Hasil studi menunjukan bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan seringkali disebabkan oleh adanya provokasi dari korban, hal ini sebagaimana contoh kasus pada putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 266/Pid.B/2022/PN son. Namun victim precipitation cenderung tidak dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan termasuk pada kasus ini. Sehingga demi mewujudkan rasa keadilan, victim precipitation haruslah dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan. Pasal 197 KUHAP ayat 1 huruf f dapat dijadikan dasar hukum oleh hakim menjatuhkan pidana dalam tindak pidana penganiayaan. Selain itu dalam mengambil suatu keputusan, hakim tidak diatur secara limitatif bahkan hakim diberi kebebasan untuk menuangkan berbagai aspek termasuk victim precipitation demi memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga apabila ditinjau secara hukum mempertimbangkan victim precipitation sangatlah relevan karena dapat dikualifikasikan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Oleh karenanya dengan dipertimbangkanya victim precipitation maka beban pertanggungjawaban ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan. ABSTRACT The purpose of this paper is to analyze whether victim precipitation can be taken into consideration by judges in making decisions in cases of maltreatment. Victim precipitation is a part of criminology that studies how interactions between perpetrators and victims contribute to the occurrence of a crime. This writing uses a normative juridical legal research method with a case approach and a fact approach. The results of the study show that the occurrence of criminal acts of persecution is often caused by provocation from the victim, this is as an example of the case in the decision of the Sorong District Court Number 266/Pid.B/2022/PN son. However, victim precipitation tends not to be taken into consideration by judges in making decisions, including in this case. So that in order to realize a sense of justice, victim precipitation must be taken into consideration in deciding cases of criminal acts of persecution. Article 197 of the Criminal Procedure Code paragraph 1 letter f can be used as a legal basis by a judge imposing a sentence in the crime of persecution. Apart from that, in making a decision, judges are not regulated in a restrictive manner, in fact, judges are given the freedom to express various aspects, including victim precipitation, in order to fulfill a sense of justice in society. This is in accordance with the provisions of Article 5 paragraph (1) of Law no. 48 of 2009 concerning Judicial Power. So that when viewed legally considering victim precipitation is very relevant because it can qualify as a juridical consideration. Therefore, by considering victim precipitation, the responsibility burden is borne by each party in accordance with the level of errors made
TANGGUNG JAWAB PERANGKAT ORGANISASI BUM DESA MENURUT PERSPEKTIF DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL Desita Anggraheni, Ayu Surya; Sudiarta, I Ketut
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p16

Abstract

Riset ini bermaksud guna untuk mengetahui susunan maupun tangung jawab perangkat organisasi BUM Desa dalam perspektif doktrin piercing the corporate veil. Riset ini merupakan penelitian hukum normatif yang mempergunakan statute approach & conceptual approach. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa susunan perangkat organisasi BUM Desa dalam penyelenggaraan kegiatan usaha BUM Desa berdasarkan ketentuan Pasal 15 PP BUM Desa meliputi musyawarah desa, penasihat, pelaksana operasional dan pengawas. Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) PP BUM Desa penasihat, pelaksana operasional maupun pengawas bertanggung jawab secara pribadi jika audit yang dilakukan atas perintah Musyawarah Desa menemukan bahwa BUM Desa telah mengalami kerugian. Ketentuan ini merupakan wujud dari penerapan Doktrin piercing the corporate veil. ABSTRACT This study aims to determine the organizational structure and responsibilities of the BUMDes in the perspective of the doctrine of piercing the corporate veil. This research is normative legal research that uses a statute approach & conceptual approach. The results of this study show that the composition of the BUM Desa organizational apparatus in carrying out BUM Desa business activities based on the provisions of Article 15 PP BUM Desa consists of Village Deliberation, Advisors, Operational Implementers and Supervisors. On the basis of the provisions of Article 62 paragraph (1) PP BUM Desa advisers, operational implementers and/or supervisors are personally responsible if an audit conducted on the orders of the Village Deliberation finds that the BUM Desa has suffered a loss. This provision is a manifestation of the application of the Piercing the Corporate Veil Doctrine.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIG BRAKE KIT REKONDISI DI INDONESIA Ariq Fijaetullah, Muhammad; Yayi Tarina, Dwi Desi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p07

Abstract

Banyak konsumen di Indonesia yang masih tidak paham tentang hak dan kewajiban konsumen dan sebagian besar konsumen di Indonesia masih banyak yang ditipu oleh para penjual. Tujuan penelitian ini berupa perlindungan hukum konsumen BIG BRAKE KIT dan penyelesaian terhadap permasalahan yang ditimbulkan akibat penjual yang tidak memberitahukan spesifikasi dalam platform jual beli yang mereka pakai serta cara dan upaya untuk mencegah permasalahan tersebut. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif karena sumber data utama penelitian ini adalah norma-norma yang berlaku di masyarakat, terutama norma hukum. Regulasi terkait perlindungan konsumen selain itu perlindungan konsumen terhadap permasalahan transaksi yang tidak transparan pada aktivitas jual beli juga bisa menggunakan dasar UUPK. Terdapat beberapa cara untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam transaksi online di platform tidak resmi. Salah satunya adalah dengan mengenali ciri-ciri penjual yang bisa saja merupakan seorang penipu. Dengan ini diharapkan kepada masyarakat agar terhindar dari permasalahan ini. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Permasalahan, BBK Refurbish
PENGAKUAN TERDAKWA SEBAGAI ALASAN PERINGANAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Ediani, Fasya Millatina; Mulyadi, Mulyadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 8 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i08.p21

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji konsep pengakuan terdakwa diimplementasikan dalam tindak pidana pembunuhan menggunakan konsep Plea Bargaining System yang digunakan di Amerika Serikat dengan Jalur Khusus yang dirumuskan melalui Pasal 199 RKUHAP dalam upaya mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan komparatif dan konseptual dengan data yang bersumber dari data primer seperti Undang-Undang dan data sekunder yang berasal dari buku teks, jurnal, dan artikel. Plea Bargaining atau Jalur Khusus dipandang dapat menyelesaikan permasalahan penumpukan perkara, namun dalam pelaksanaannya tidak luput dari adanya cela yakni paksaan berupa tekanan diberikan selama bernegosiasi terutama ketika melibatan tindak pidana pembunuhan sehingga perlu berbagai pertimbangan dalam proses perumusannya. This research aims to examine the concept of the defendant's confession implemented in the crime of murder using the concept of the Plea Bargaining System used in the United States with Jalur Khusus formulated through Article 199 of the Criminal Procedure Code (RKUHAP) in an effort to realize the principles of simple, fast and low cost justice. The method used in this research uses normative juridical research methods by examining library materials or secondary data only. The approach used is a comparative and conceptual approach with data sourced from primary data such as laws and secondary data derived from textbooks, journals, and articles. Plea Bargaining or Jalur Khusus is seen as being able to solve the problem of accumulation of cases, but in its implementation it doesn’t escape the existence of blemishes, namely coercion in the form of pressure exerted during negotiations, especially when involving the crime of murder so that various considerations are needed in the formulation process.

Page 2 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue