cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 62 Documents
 3   4   5   6   7 
Search results for , issue "Vol 4 No 2 (2016)" : 62 Documents clear
PELANGGARAN HAK ATAS MEREK DI SERTAI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Galang Citra Resmi; I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penulisan ini membahas mengenai “Pelanggaran Hak Atas Merek Disertai Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui upaya hukum apa yang harus dilakukan pemegang hak merek jika terjadi suatu pelanggaran hak atas merek di sertai dengan persaingan usaha yang tidak sehat. Metode penulisan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang berdasarkan atas peraturan-peraturan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang di angkat oleh penulis. Pendekatan secara normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan asas hukum, konsep hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum. Dari penulisan ini dapat simpulkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak merek kepada pelanggar merek disertai persaingan usaha tidak dapat dilakukan dengan dua upaya hukum yaitu upaya hukum litigasi dengan mengajukan gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek serta upaya hukum non litigasi melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa serta melaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan mengajukan laporan tertulis dan dapat dikenakan sanksi pidana dengan melaporkannya ke pihak Kepolisian.
PELAKSANAAN PENJAMINAN GADAI ATAS DEPOSITO BERJANGKA DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG SINGARAJA Komang Indra Suputra; Desak Putu Dewi Kasih; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.317 KB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya deposito berjangka yang digunakan sebagai produk simpanan oleh pihak bank. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Singaraja merupakan bank umum milik pemerintah yang menawarkan produk simpanan deposito berjangka serta memberikan kredit kepada masyarakat dengan jaminan deposito tersebut. Permasalahan yang diangkat dari tulisan ini mengenai proses pelaksanaan pengikatan deposito berjangka sebagai suatu jaminan serta akibat hukum dari deposito berjangka sebagai jaminan kredit apabila debitur wanprestasi. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dimana pendekatan yang dilakukan berasal dari pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan hasil wawancara serta studi kepustakaan. Kesimpulan yang diperoleh adalah pelaksanaan pengikatan kredit dengan jaminan deposito berjangka pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Singaraja harus memperhatikan tiga aspek yaitu perjanjian kredit, perjanjian accesoir / perjanjian turunan (Berupa gadai deposito berjangka), serta penyerahan bilyet deposito kepada pihak bank dan akibat hukum terhadap jaminan deposito berjangka apabila debitur wanprestasi adalah dicairkannya depositos berjangka tersebut oleh pihak bank sesuai dengan kewajiban yang harus dibayarkan debitur berdasarkan surat kuasa yang telah diterima oleh bank yang sudah tercantum di dalam perjanjian kredit. Kata Kunci: Gadai, Deposito Berjangka, Perjanjian Kredit
TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN ATAS TAYANGAN IKLAN DI TELEVISI YANG MENYESATKAN I Gusti Ayu Ratih Purnamasari; I Nyoman Darmadha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.287 KB)

Abstract

Iklan tentu saja merupakan media informasi dimana informasi tersebut dapat mengakibatkan permasalahan, semata untuk dapat menguntungkan pihak produsen, sering mempromosikan yang tidak sesuai dengan apa yang ditayangkan di media pertelevisian dan juga berkesan menyesatkan. Di Indonesia sudah terdapat aturan hukum mengenai iklan, siapa yang akan bertanggungjawab atas tayangan iklan di televisi yang menyesatkan untuk menuntut kerugian, dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terkait tayangan iklan di televisi yang menyesatkan konsumen tersebut. Jenis penulisan Yuridis Normatif, yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas, peraturan dan yang terakhir konsep-konsep. Pertanggungjawaban pelaku usaha periklanan dapat dilihat pada produsen, jika sebuah iklan yang ditayangkan atas permintaan produsen baik bentuk maupun isinya, maka pelaku usaha periklanan berbentuk pasif maka dalam arti bahwa mereka hanya membuat secara utuh sesuai dengan permintaan produsen. Maka yang harus bertanggungjawab dalam hal ini adalah produsen. Kata Kunci : Tanggungjawab Pelaku Usaha, Konsumen, Iklan Menyesatkan.
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERBENTUK TABUNGAN BANK DALAM PERKARA GUGATAN HARTA BERSAMA Mira Henstin; Marwanto Marwanto; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.39 KB)

Abstract

Harta bersama tidak saja berbentuk benda, namun dapat berupa aset-aset berharga seperti tabungan dan/atau deposito yang merupakan salah satu produk dari lembaga perbankan. Berlakunya kerahasiaan bank yang melindungi aset tabungan, giro, dan deposito tidak jarang mengakibatkan kerugian materiil pada salah satu pihak. Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa apakah bank dapat membuka jumlah tabungan suami atau istri yang dalam perkara gugatan harta bersama dan bagaimanakah mekanisme pembagian harta bersama yang berupa tabungan dalam suatu perkara gugatan harta bersama. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan fakta, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analisis konsep hukum. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan rahasia bank yang melekat pada rekening tabungan tidak boleh di buka oleh sembarang pihak, tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 khusus untuk perkara pembagian harta bersama maka rahasia bank yang melekat pada rahasia bank dapat dibuka oleh pihak suami maupun istri dan mekanisme pembagian harta bersama dalam bentuk rekening tabungan bank dapat di bagi dengan dua cara, yaitu: secara suka rela ataupun secara paksa berdasarkan putusan pengadilan. Kata Kunci : Pembagian Harta, Tabungan Bank, Gugatan Harta Bersama.
IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL (PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN) PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),TBK DI KABUPATEN JEMBRANA I Putu Agus Tresna Rustiawan; Desak Putu Dewi Kasih; A.A. Sagung Wiratni Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan ketentuan Corporate Social Responsibility di Indonesia selalu menuai pro dan kontra mengingat statusnya dari sukarela menjadi suatu kewajiban bagi perusahaan. Dalam Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN ketentuan bentuk pelaknaannya tersebut diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, yang selanjutnya disebut Permen BUMN 2017. PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk, yang selanjutnya disebut BRI sebagai BUMN berkewajiban mematuhi segala ketentuan yang berlaku baik itu di pusat maupun di daerah. Dalam pelaksanaannya di lapangan sering menyimpang dari ketentuan yang sudah berlaku. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana implementasi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai wujud Corporate Social Responsibilty pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Negara Kabupaten Jembrana, yang selanjutnya disebut BRI Kanca Negara. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum emperis, yakni penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai data awal untuk kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami implementasi program kemitraan dan bina lingkungan sebagai wujud CSR pada BRI Kanca Negara. Hasil studi menunjukkan bahwa program kemitraan dan bina lingkungan yang telah dilakukan BRI adalah semua prosedurnya telah mengikuti ketentuan Permen BUMN 2017 dan karena harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar dan terbatasnya dana yang dimiliki tidak semua program bina lingkungan dapat dilakukan. Kata Kunci: CSR, BUMN
CARA-CARA PENAGIHAN UTANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Putu Gandiyasa Wijartama; Ibrahim R
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.812 KB)

Abstract

Pembelian sepeda motor dengan cara kredit antara debitur dengan kreditur terdapat perjanjian yang berisi klausul-klausul hak istimewa (privilege) kepada lembaga pembiayaan. Dalam penerapannya hak privilege banyak menimbulkan ketidak seimbangan antara pihak lembaga pembiayaan dengan pihak konsumen bahkan lebih menguntungkan pihak lembaga pembiayaan. Apabila debitur wanprestasi, lembaga pembiayaan biasanya menggunakan jasa pihak ketiga untuk menagih tunggakan kepada konsumen dan sering menimbulkan berbagai permasalahan. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk menelaah dan mengetahui kedudukan perjanjian utang piutang dalam hukum perdata dan cara penagihan utang dalam perspektif hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Sumber penelitian hukum normatif berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Perjanjian utang piutang termasuk ke dalam perjanjian pinjam meminjam Pasal 1754 KUH Perdata yang merupakan perjanjian pokok. Cara-cara penagihan utang dalam perspektif hukum perdata dapat dilakukan melalui pengadilan, melalui kepailitan, dan dapat dengan cara lelang. Penggunaan pihak ketiga dikatakan tidak sesuai karena tidak terpenuhinya Pasal 1320 KUHPer dan melanggar Pasal 1338 KUHPer yang merupakan dasar dari adanya suatu perjanjian. Kata Kunci: Utang, Perjanjian, Hak Istimewa, Wanprestasi.
TATA CARA PENUNTUTAN HAK WARIS OLEH AHLI WARIS YANG SEBELUMNYA DINYATAKAN HILANG BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA) Ni Putu Yuli Kartika Dewi; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.508 KB)

Abstract

Dalam penulisan jurnal yang berjudul “Tata Cara Penuntutan Hak Waris Oleh Ahli Waris Yang Sebelumnya Dinyatakan Hilang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif, dimana untuk mencari bahan-bahan yang kemudian dikaji menggunakan peraturan perundang-undangan serta menggunakan literatur bacaaan. Mengenai seseorang ahli waris yang hilang atau dalam keadaan tak hadir, maka segala hak-haknya tentu menjadi suatu permasalahan karena menyangkut kedalam hukum keluarga dan perorangan, dengan demikian terdapat permasalahan yang diperoleh yaitu bagaimana tata cara penuntutan hak waris oleh ahli waris yang sebelumnya dinyatakan hilang tersebut serta bagaimana akibat hukum terhadap ahli waris yang dinyatakan hilang tersebut. Dalam kesimpulannya, penuntutan hak waris oleh ahli waris yang sebelumnya dinyatakan hilang tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebelum undang-undang menyatakan putusan terhadap hilangnya seseorang tersebut kadaluwarsa yaitu maksimal 30 tahun setelah hari pertama hilangnya sesorang tersebut. Sedangkan akibat hukum terhadap ahli waris yang dinyatakan hilang tersebut menimbulkan suatu akibat hukum yaitu lahirnya suatu hubungan hukum mengenai adanya ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan ahli waris yang hilang tersebut.
WANPRESTASI TERHADAP PELAKSANAAN KONTRAK KERJA OLEH KLUB TERHADAP PEMAIN SEPAK BOLA I Ketut Satria Wiradharma S.; I Made Udiana; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.499 KB)

Abstract

Makalah ini yang di beri judul Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan Kontrak Kerja Oleh Klub Terhadap Pemain Sepak Bola. Latar belakang dari penulisan ini adalah dalam melaksanakan kontrak kerja antara pemain sepak bola dengan klub Masih banyak penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kontrak kerja seperti pembayaran gaji/upah yang telat dibayar oleh klub. Dalam pelaksanaannya apabila terjadi pelanggaran perjanjian, misalnya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau disebut dengan wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian para pihak yang lain. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap gaji/upah pemain sepakbola yang telat dibayar oleh klub. Penulisan ini menggunakan metode hukum normatif. Penelitian hukum yang bersifat hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Kesimpulan yang diperoleh dari tulisan ini adalah dasar hukum tentang pengaturan keterlambatan gaji yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) dan untuk pengaturan denda atau sanksi yang harus diberikan kepada pengusaha yang terlambat membayar gaji pekerjanya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
AKIBAT HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN SAHAM YANG DILAKUKAN SECARA PINJAM NAMA Ni Made Rai Manik Galih Sari; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.72 KB)

Abstract

Judul penulisan ini tentang akibat hukum terhadap kepemilikan saham yang dilakukan secara pinjam nama. Permasalahan yang timbul yaitu terkait dengan bagaimanakah tata cara kepemilikan saham, dan bagaimanakah akibat hukum jika suatu investor asing melakukan kepemilikan saham secara pinjam nama. Metode penulisan menggunakan metode normatif yang bersifat deskriftif. Hasil penelitian berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia melarang secara tegas atas kepemilikan saham yang dilakukan oleh investor asing dan mengenai tata cara kepemilikan saham yang digunakan oleh investor dapat dilakukan dengan cara membeli pada saat penawaran umum(Pasar Perdana) serta membeli saham yang telah beredar (Pasar Sekunder) diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan apabila kepemilikan saham dilakukan secara pinjam nama tidak memenuhi syarat obyektif dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, maka akibat hukum yang timbul di dalam perjanjian tersebut adalah batal demi hukum dengan kata lain perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.
PENGATURAN PERLINDUNGAN KARYA CIPTA FOTOGRAFI YANG DI AMBIL TANPA IZIN MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Dewa Ayu Pringga Aristya Dewi; A.A Sagung Wiratni Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.257 KB)

Abstract

Judul dari skripsi ini adalah Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Fotografi Yang Di Ambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum yang berkaitan dengan karya cipta fotografi berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum bagi pelanggaran karya cipta foto yang diambil tanpa izin di media sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Permaslahan mengenai Hak Cipta terhadap fotografi di Indonesia semakin berkembang seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu karya cipta yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya, seperti kasus pelanggaran mengenai penyebarluasan karya cipta fotografi milik seorang di media sosial tanpa seizin sang pencipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pencipta seperti Hak Ekonomi yang dimiliki oleh sang pencipta karya cipta, serta Hak Moral sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Sanksi hokum bagi pelanggaran karya cipta fotografi yang diambil tanpa izin di media social diatur dalam beberapa Pasal pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi serta Transaksi Elektronik apabila terjadi suatu pelanggaran akan diatur sanksi hukumnya pada Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi serta Transaksi Elektronik. Untuk mengurangi pelanggaran terhadap kerya cipta fotografi di media sosial hendaknya pencipta mencantumkan nama pada hasil karya cipta mereka sebelum disebarluaskan di media sosial.. Kata Kunci :Fotografi, PelanggaranKaryaCipta, Sosial Media.

Page 5 of 7 | Total Record : 62

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue