cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 92 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol 4 No 3 (2016)" : 92 Documents clear
PELAKSANAAN PP NO 24 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN JABATAN PPAT OLEH NOTARIS SEBAGAI PPAT I Gusti Ayu Mas Maha Dewi; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.91 KB)

Abstract

Penyimpangan dalam pembuatan akta tanah bisa saja terjadi mungkin karena ada pihak-pihak tertentu yang memanipulasi data kepemilikan. PPAT bertanggung jawab untuk memeriksa syarat-syarat sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan dengan antara lain mencocokkan data yang terdapat dalam sertifikat dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan. Adanya penyimpangan maupun kelalaian dalam pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT yang pembuatannya tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan dalam praktek seringkali terjadi, Pada dasarnya tanggung jawab PPAT secara hukum dapat dikatakan merupakan tanggung jawab dalam pelaksanaan kewajiban berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.[1] Terhadap PPAT dapat dijatuhi Sanksi Perdata, Sanksi Administratif maupun Sanksi Pidana.[2] PPAT dalam tugas jabatannya harus dapat memberikan pelayanan dan penyuluhan hukum bagi masyarakat serta bersikap sesuai aturan hukum guna menciptakan kepastian hukum.[3] Akibat hukum Notaris sebagai PPAT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyimpangan dalam pembuatan akta tanah, maka sanksi dapat dijatuhkan berupa PPAT diberhentikan dengan hormat dari jabatan karena telah melakukan pelanggaran ringan terhadap larangan atapun kewajiban sebagai PPAT dan PPAT diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan karena telah melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT. Kata Kunci : Notaris, Pelaksanaan Notaris, PPAT , Peraturan
PERLINDUNGAN HUKUM KEGIATAN INVESTASI MENGGUNAKAN VIRTUAL CURRENCY DI INDONESIA Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi; I Ketut Markeling
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.739 KB)

Abstract

Dunia kini sedang bergeser menuju ke arah baru yakni, tidak lagi menggunakan uang fisik sebagai investasi, namun menggunakan digital currency atau virtual currency yang dilindungi oleh kriptografi (cryptocurrency). Untuk penggunaan Virtual Currency yakni Bitcoin, telah menyebar secara meluas ke seluruh penjuru di Indonesia akan tetapi ini pemerintah belum menentukan langkah bagaimana merumuskan peraturan tertulis terkait peredaran dan pengawasannya, lantas bagaimanakah formulasi kebijakan dan aspek perlindungan terhadap investor atau pengguna dalam transaksi sehubungan investasi virtual currency riskan dan rentan akan sasaran kejahatan dunia maya (cybercrime). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, perundang-undangan dan beberapa berita yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Virtual Currency termasuk instrument investasi yang masuk dalam jenis komoditas berjangka sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdangangan Berjangka Komoditi (UU Perdangangan Berjangka). Dan Investasi ini dilindungi dengn perlindungan perdagangan berjangka komoditi dilakukan dengan pengawasan langsung oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Pada Pasal 4 ayat (1) Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdangangan Berjangka Komoditi. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Investasi, Virtual Currency
BENTUK PENGAWASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN Ni Made Dwi Nurmahayani; I Ketut Keneng
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.693 KB)

Abstract

Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagikepentingan diri sendiri yang tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen seringkalidirugikan oleh pelaku usaha yang berbuat curang karena lemahnya kedudukan konsumenakan hak-haknya, faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen disebabkan olehpendidikan yang masih rendah. Terbentuknya Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat (selanjutnya disebut LPKSM) diharapkan agar melindungi konsumen daripelaku usaha yang dapat membahayakan konsumen dan mencegah terjadinya perilakumenyimpang pelaku usaha dengan pengawasan yang dilakukan. Dalam makalah iniberjudul Bentuk Pengawasan Lembaga Perlindungan Swadaya Masayarakat DalamMemberikan Perlindungan Terhadap Konsumen, yang membahas persoalan bagaimanakahbentuk pengawasan lembaga perlindungan swadaya masyarakat dalam memberikanperlindungan terhadap konsumen. Metode yang digunakan dalam penulisan ini metodenormatif. Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan ini adalah bentuk pengawasan dariLPSKM dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dengan carapenelitian, pengujian, dan/ survei terhadap barang dan jasa yang beredar di pasaran untukmenghindari terjadinya pelaku usaha yang melakukan perbuatan curang.
TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 Nadya Karunia Normayunita; A.A Sagung Wiratni Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.015 KB)

Abstract

Pada penyelenggaraan aktivitas dagang, Perseroan Terbatas dipandang sebagai ajang pasar persaingan dagang sempurna disamping kontribusi utamanya dalam meningkatkan devisa negara. Rumusan masalah pada jurnal ini adalah pertama, bagaimana tanggung jawab Direksi dalam kepailitan pada Perseroan Terbatas?Rumusan masalah kedua, apakah akibat hukum yang ditimbulkan dari pailitnya suatu Perseroan Terbatas? Tujuannya adalah untuk menjelaskan sejauh mana tanggung jawab Direksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas apabila terjadi kepailitan pada perseroan terbatas; serta untuk menjelaskan akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari pailitnya suatu Perseroan Terbatas di Indonesia.Metode yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif didukung oleh pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis dan konseptual dengan ruang lingkup tanggungjawab direksi pasca pailitnya Perseroan Terbatas dan akibat hukum yang ditimbulkan. Hasil akhir dari jurnal ini adalah pertama, tanggung jawab Direksi terhadap kepailitan suatu PT yaitu mengacu pada Pasal 104 UUPT.; Kedua, dalam hal akibat hukum yang ditimbulkandalam kepailitan badan hukum Perseroan Terbatas, terkait beroperasi atau tidaknya perseroan setelah putusan pailit dibacakan tergantung pada cara pandang kurator terhadap prospek usaha perseroan pada waktu yang akan datang. Hal ini dimungkinkan karena berdasar ketentuan di dalam Pasal 104 UUK-PKPU. Kata Kunci: Direksi, Perseroan Terbatas, Pailit, Tanggung Jawab
EKSISTENSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS Made Pramanaditya Widiada; Desak Putu Dewi Kasih; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.401 KB)

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta. Notaris sebelum bertugas menjalankan jabatannya telah bersumpah bahwa dalam menjalankan tugasnya yang berkaitan dengan kepercayaan serta rahasia kliennya maka Notaris diwajibkan untuk merahasiakan segala sesuatu yang didapatkannya berhubungan dengan akta yang dibuat. Namun seiring berjalannya perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat sehubung dengan Rahasia Jabatan Notaris jika akta yang dibuat berindikasi tindak pidana sehingga Notaris yang bersangkutan kemudian akan dipanggil dimintai keterangan maupun pemeriksaan terhadap akta yang dibuatnya tersebut tentunya hal ini akan dilema bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya untuk menjaga rahasia jabatan atau untuk memberikan kesaksian sehingga membuka isi rahasia pada akta yang dibuatnya. Perlindungan Hukum tentunya sangat dibutuhkan oleh semua Notaris di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya yang senan tiasa tidak menuntut kemungkinan berhubungan dengan tindak pidana. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah perlindungan terhadap Notaris sehubung dengan pemeriksaan terkait dugaan pidana yang dalam proses ini berhubungan dengan Majelis Kehormatan Notaris (MKN).Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu suatu tipe penelitian dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten yang kemudian akan dipergunakan sebagai acuan dasar dalam melakukan pemecahan terhadap masalah. Pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan buku kepustakaan serta dianalisis dengan metode interpretasi sistematis.Hasil dari penelitian ini bahwa perlindungan hukum yang dilaksanakan oleh MKN kepada Notaris terkait dugaan pidana salah satunya yaitu melalui kehadiran MKN dalam melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk melakukan pengambilan fotokopi akta minuta. Notaris baik yang melakukan maupun tidak melakukan tindak pidana apabila tidak ada kaitannya dengan profesi jabatan Notaris, maka MKN Wilayah akan melindungi Notaris dengan cara menolak dalam memberikan persetujuan pengambilan akta dengan alasan “tidak berwenang” memberikan persetujuan atau penolakan pemeriksaan atas kasus tersebut.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Fotokopi Akta Minuta, Notaris, Majelis Kehormatan Notaris.
TANGGUNG JAWAB PT. PARADISE BALI TOUR AND TRAVEL ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI KONSUMEN AKIBAT TIDAK TERPENUHINYA KLAUSULA-KLAUSULA DALAM PENAWARAN Anak Agung Ngurah Dinda Putra Narendra; Dewa Gde Rudy; Suatra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat maka bisnis biro perjalanan semakinmarak di berbagai kota besar. Namun terdapat permasalahan hukum yang sering terjadi,yaitu banyaknya pengguna jasa yang mengalami kerugian akibat promosi yangditawarkan pihak travel dengan memberikan informasi terlalu berlebihan. Padakenyataannya akan banyak pengguna jasa yang dirugikan. Jadi, disinilah diperlukanadanya rasa tanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan berkaitandengan hukum yang berlaku demi tercapainya keadilan bagi kedua belah pihak. Makadari hal tersebut dibuatlah tulisan yang berjudul “Tanggung Jawab PT. Paradise BaliTour and Travel Atas Kerugian Yang Dialami Konsumen Akibat Tidak TerpenuhinyaKlausula-Klausula Dalam Penawaran”. Dengan menggunakan metode penelitian hukumempiris, tulisan ini memberi pengetahuan mengenai tanggung jawab yang diberikan PT.Paradise Bali Tour and Travel atas kerugian yang dialami wisatawan. PT. Paradise BaliTour and Travel bertanggungjawab secara kontraktual terhadap konsumen yangmengalami kerugian, yang mana mengacu kepada prinsip tanggung jawab mutlak.
AKIBAT HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH DI BALI OLEH ORANG ASING DENGAN PERJANJIAN NOMINEE I Wayan Eri Abadi Putra; I Gusti Nyoman Agung
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.142 KB)

Abstract

Penelitian mengenai Akibat Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah Di BaliOleh Orang Asing Dengan Perjanjian Nominee. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui latar belakang dibuatnya perjanjian nominee dan untuk mengetahuiakibat hukum terhadap perjanjian nominee yang disengketakan oleh para pihak.Dalam penelitian jurnal ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang dibuatnya perjanjian nomineetersebut dikarenakan hak pakai dianggap tidak menguntungkan pihak asing.Sehingga muncul keinginan dari pihak asing untuk mensiasati peraturan yangberlaku. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan dalam perjanjian nomineebila terjadi sengketa oleh para pihak adalah perjanjian tersebut menjadi tidak sahkarena telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, makaperjanjian nominee adalah perjanjian yang batal demi hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA TIDAK MAMPU BPJS KESEHATAN DALAM MENGAKSES JASA PELAYANAN KESEHATAN DI RSU PURI RAHARJA (DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN) Nyoman Rexa Danandhika; Suatra Putrawan; I Nyoman Bagiastra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.761 KB)

Abstract

Dalam pasal 4 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa hak konsumen yang mendapatkan jaminan khususnya kesehatan serta mendapatkan perlindungan hukum. Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) khususnya peserta PBI meliputi orang yang tergolong tidak mampu. rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan seharusnya tidak membeda-bedakan status sosial seseorang didalam masyarakat, baik itu orang yang mempunyai harta ataupun orang yang tidak mampu. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha terkait hak-hak pasien tidak mampu sebagai peserta BPJS PBI di RSU Puri Raharja serta untuk mengetahui apakah peserta BPJS PBI telah mendapatkan informasi yang jelas dari BPJS kesehatan. Pentingnya dilakukan penelitian untuk menemukan kesenjangan antara norma dan perilaku maasyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan fakta, artinya dalam menelaah permasalahan yang ada dikaji berdasarkan fakta yang ada dilapangan dan ditunjang dengan disiplin ilmu dan peraturan-peraturan secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan hak-hak pasien tidak mampu peserta BPJS kesehatan di RSU Puri Raharja dianggap tidak optimal dari segi jasa pelayanan kesehatan bila dilihat dalam kasus persalinan yang ditolak oleh rumah sakit dan Peserta BPJS PBI telah mendapatkan informasi yang jelas dari BPJS Kesehatan, hal tersebut terletak pada kendala dalam penerapannya yang terletak terutama kesadaran pada peserta yang kurang menyerap atau menerima informasi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan.
PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI (STUDI KASUS PELANGGARAN TERHADAP PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA OLEH PT. NAHELINDO PRATAMA) Raymond Bagus Nurchandra; Ketut Sandhi Sudarsana; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.381 KB)

Abstract

Judul Penelitian ini adalah “Pelaksanaan Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Studi Kasus Pelanggaran TerhadapPelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Oleh PT.NahelindoPratama)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris.Terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada di dalam negeri, bekerja keluar negerimerupakan salah satu solusi untuk tetap memenuhi kebutuhan hidup. Berkaitandengan hal ini, kerap terjadi pelanggaran terhadap penempatan tenaga kerja keluarnegeri. Salah satunya dilakukan oleh PT.Nahelindo Pratama yang mengirim 4 TKIasal Bali ke Rusia secara non prosedural. Ke 4 TKI tersebut diberangkatkandengan visa belajar dan harus dideportasi karena dinyatakan melanggar hukumfederasi Rusia. Perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pemerintah adalahperlindungan pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan.
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT TERHADAP PIHAK PENERIMA GADAI Anak Agung Ayu Mirah Kartini Irawan; IGN Parikesit Widiatedja
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.528 KB)

Abstract

Sistem perdagangan tanpa warkat (Scriptless Trading), saham yang dijadikan sebagai jaminan tidak berada dalam penguasaan pemilik saham, akan tetapi berada pada penguasaan pihak lain. Permasalahan yang dihadapi yaitu : siapa sajakah pihak yang terlibat langsung dalam perdagangan tanpa warkat? Dan bagaimanakah perlindungan hukum dalam sistem perdagangan tanpa warkat terhadap pihak penerima gadai? Metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian yuridis normatif beranjak dari adanya kekosongan dalam norma dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem perdagangan tanpa warkat. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pihak yang terlibat langsung dalam perdagangan tanpa warkat adalah emiten, investor, perusahaan efek, bank kustodian, kustodian sentral efek indonesia, kliring penjaminan efek Indonesia. Perlindungan hukum dalam sistem perdagangan tanpa warkat terhadap pihak penerima gadai yaitu tersimpannya saham dalam sistem pencatatan Kustodian Sentral Efek Indonesia, pencatatan dan pengumuman peletakan gadai saham melalui C-BEST (Central Depository-Book Entry Settlement), pemblokiran rekening penyimpanan saham yang digadaikan.

Page 1 of 10 | Total Record : 92

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue