cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 66 Documents
 3   4   5   6   7 
Search results for , issue "Vol 5 No 2 (2017)" : 66 Documents clear
RISALAH LELANG SEBAGAI AKTA OTENTIK PENGGANTI AKTA JUAL BELI DALAM LELANG Ni Kadek Ayu Ena Widiasih; I Made Sarjana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.38 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul “Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik Pengganti Akta Jual Beli Dalam Lelang”, yang juga menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Latar belakang dari tulisan ini adalah pembelian benda baik bergerak maupun tidak bergerak oleh pembeli melalui lelang yang dituangkan dalam risalah lelang sebagai suatu akta otentik pengganti akta jual beli. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan risalah lelang sebagai akta otentik pengganti akta jual beli dalam lelang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Keuangan, serta literatur terkait. Kesimpulan dari penulisan ini adalah berita acara dalam lelang yang dinamakan sebagai risalah lelang merupakan suatu akta otentik yang dapat digunakan sebagai pengganti akta jual beli.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DENGAN ADANYA PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN MAKANAN (BTM) PEWARNA Ni Made Sri Uttami Dharmaningsih; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.541 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dengan Adanya Penggunaan Bahan Tambahan Makanan (BTM) Pewarna yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah ini. Latar belakang karya ilmiah ini adalah dengan perkembangan industri barang dan jasa, para pelaku usaha akan mencari keuntungan yang setinggi-tingginya sesuai dengan prinsip ekonomi. Karya ilmiah ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum dan sanksi hukum terhadap konsumen terkait penggunaan bahan tambahan makanan. Karya ilmiah ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan Undang-Undang dan literatur yang terkait. Kesimpulan dari penulisan karya ilmiah ini adalah konsumen mendapat perlindungan hukum dan produsen yang melakukan kecurangan terhadap penggunaan bahan tambahan makanan dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda; penghentian sementara dari kegiatan; produksi; dan/atau peredaran; penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; ganti rugi; dan/atau; pencabutan izin.
AKIBAT HUKUM ATAS PELANGGARAN MEREK OLEH PIHAK YANG BUKAN PEMEGANG LISENSI Indriana Nodwita Sari; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.527 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Akibat Hukum Atas Pelanggaran Merek Oleh Pihak Yang Bukan Pemegang Lisensi” yang memiliki tujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelanggaran merek oleh pihak yang bukan pemegang lisensi. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu Akibat Hukum Atas Pelanggaran Merek Oleh Pihak Yang Bukan Pemegang Lisensi diatur didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu dalam Pasal 76, dan Pasal 90 sampai dengan Pasal 95, dan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dalam Pasal 19.
KEBERADAAN RAHASIA DAGANG BERKAITAN DENGAN PERLIDUNGAN KONSUMEN I Gede Komang Wisma Vebriana; Ni Ketut Sri Utari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.929 KB)

Abstract

Judul dari tulisan ini Keberadaan Rahasia Dagang Berkaitan dengan Perlindungan Konsumen. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana keberadaan rahasia dagang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan peraturan perundang-undangan, dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber bahan penelitiannya. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penulisan ini adalah keberadaan rahasia dagang berkaitan dengan perlindungan konsumen, dimana pelaku usaha yang menyembunyikan informasi yang merupakan hak konsumen dengan dalih rahasia dagang merupakan pelanggaran perlindungan konsumen. Dan berkaitan dengan pengungkapan Rahasia Dagang dalam tuntutan sengketa konsumen kepada pelaku usaha dimana pengungkapan informasi tersebut dilakukan apabila telah membahayakan keselamatan konsumen dan masyarakat bukan merupakan pelanggaran Rahasia Dagang. Serta pelaku usaha juga perlu mendapat perlindungan dari konsumen yang beritikad buruk dengan sengaja mengungkap Rahasia Dagang dalam tuntutan sengketa konsumen yang bertujuan merugikan pelaku usaha.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA PEREMPUAN PADA MALAM HARI DI HOTEL KELAS MELATI (STUDI PADA HOTEL JAYAGIRI DENPASAR) Feranika Anggasari Jayanti; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (58.457 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Pada Malam Hari Di Hotel Kelas Melati di Hotel Jayagiri Denpasar”. Dalam rangka menciptakan perlindungan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan untuk tenaga kerja di Hotel kelas Melati dalam hal ini Hotel Jayagiri Denpasar yang mempunyai peranan penting dalam menunjang sektor pariwisata yang semakin maju, sehingga pentingnya mengetahui bagaimana pelaksanaan dan hambatan perlindungan hukum yang terdapat dalam hotel tersebut. Penelitian ini penting dilakukan dikarenakan perlindungan hukum bagi tenaga kerja dilindungi oleh Peraturan Perundang-Undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Adapun sumber data dalam penelitian yaitu data primer berasal dari yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak terkait dalam penelitian ini sedangkan data sekunder berasal dari penelitian pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku dan dokumen-dokumen resmi. Perlindungan hukum yang sudah dilaksanakan yaitu pekerja yang bekerja di Hotel Jayagiri Denpasar mendapatkan waktu istirahat dalam seminggu sekali secara bergiliran, cuti akan diberikan kepada pekerja apabila pekerja sudah bekerja selama satu tahun, upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota, Hotel Jayagiri Denpasar menyediakan mushola kepada pekerja yang beragama islam untuk melakukan sholat dan menyediakan pelangkiran untuk pekerja yang beragama hindu. Hambatan yang dihadapi seperti didalam perjanjian kerja yang sudah disepakati bahwa Hotel Jayagiri menggunakan enam hari kerja karena pekerjaan cukup banyak tetapi jumlah pekerja sedikit, tidak menyediakan makanan dan minuman bergizi bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari tetapi sebagai gantinya memberikan uang makan, pekerja Hotel Jayagiri Denpasar yang kurang disiplin dalam segi waktu hal ini dikarenakan sebagian besar pekerja di hotel jayagiri tidak tinggal dekat dengan tempat kerja sehingga pekerja sering masuk terlambat. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita pada malam hari yang telah dilaksanakan oleh Hotel Jayagiri Denpasar yaitu waktu kerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kesusilaan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Adapun hambatannya seperti hari kerja di Hotel Jayagiri Denpasar melebihi hari kerja yang sudah ditetapkan karena pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerja di hotel tersebut cukup banyak sedangkan jumlah pekerja di hotel tersebut sedikit sehingga pihak hotel menambah hari kerja, pihak Hotel tidak bisa untuk menyediakan makanan dan minuman bergizi sebagai gantinya pihak Hotel memberikan uang makan, dan sebagian besar pekerja di hotel jayagiri tidak tinggal dekat dengan tempat kerja sehingga pekerja sering masuk terlambat.
KEABSAHAN ELECTRONIC MONEY DI INDONESIA Ruth Juliana Sihombing; Nyoman Mas Ariyani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (215.561 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul Keabsahan Electronic Money di Indonesia. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini adalah terkait dengan keabsahan electronic money yang digunakan di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah electronic money sah atau tidak menurut hukum Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dari tulisan ini adalah electronic money sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP Tahun 2009 tentang uang Elektronik (Electronic Money).
PERTANGGUNGJAWABAN PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN BARANG DENGAN SISTEM TERTUTUP DAN KONVENSIONAL TERHADAP KERUGIAN IMMATERIIL PENGGUNA JALAN Ida Bagus Wahyu Anom Permana Putra; Anak Agung Ketut Sukranatha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.688 KB)

Abstract

Pengangkutan dan kerugian immateriil yang dihadapi oleh seorang pengguna jalan yang hingga saat ini masih lemah pengaturan hukumnya. Belum lagi, ketika Pemerintah belum memberikan aturan yang tegas terhadap penggunaan sistem pengangkutan tertutup yang disebut Mini Closed House Vehicle (M-Clove) atau kendaraan rumah mini tertutup dan sistem pengangkutan Konvensional di Indonesia. Jurnal ini merumuskan masalah pertama, apakah terdapat pengaturan secara khusus tentang pengiriman barang yang dilakukan menggunakan sistem tertutup (M-Clove) dan Konvensional di Indonesia? Yang kedua, bagaimana pertanggungjawaban dari pengangkut terhadap kerugian immateriil pada kedua sistem tersebut? Jenis penelitiannya ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan pendekatan analisis dan konseptual. Hasil akhir dari jurnal ini adalah pertama, masih terdapat kekosongan hukum peruntukan penggunaan sistem pengangkutan M-Clove dan Konvensional; dan Kedua, pengaturan tentang ganti rugi yang terdapat di Indonesia masih sangat terbatas. Kata Kunci : Pengangkutan, Transaksi, Kendaraan Rumah Mini Tertutup dan Konvensional, Ganti Rugi.
SAHAM PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI OBJEK JAMINAN GADAI I Gede Arya Kusuma; I Made Dedy Priyanto; I Nyoman Bagiastra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.867 KB)

Abstract

Judul penulisan ini saham perseroan terbatas sebagai objek jaminan gadai ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007) yang selanjutnya disebut UU Nomor 40 Tahun 2007. Saham merupakan benda bergerak, hal ini diatur di dalam Pasal 60 UU Nomor 40 Tahun 2007 dan hal ini juga sesuai dengan Pasal 511 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya adalah apakah saham dalam perseroan terbatas dapat dijadikan sebagai jaminan gadai. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dimana di dalam penelitian selalu diawali dengan premis normatif yang memberikan penjelasan normatif, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulannya adalah Saham perseroan terbatas, berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 40 Tahun 2007 merupakan benda bergerak. Hal ini secara yuridis juga diatur di dalam Pasal 511 KUHPerdata. Sebagai benda bergerak, saham dapat dibebani dengan hak gadai. Hal ini diatur di dalam KUHPerdata pasal 1150 sampai dengan 1160.
PELAKSANAAN PERMENDAG NOMOR 20/M-DAG/PER/5/2009 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGAWASAN BARANG DAN/ATAU JASA BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH DISDAGPERIN PROVINSI BALI MENGENAI SNI Ni Made Dwi Ayusafitri; Putu Tuni Cakabawa Landra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.893 KB)

Abstract

Sebelum barang beredar di pasar terlebih dahulu dilakukan pengawasan oleh Kemetrian Perdagangan untuk mencegah barang yang beredar di pasar tidak memenuhi standar mutu di Indonesia, namun ada kemungkinan barang yang sudah beredar dipasar terdistorsi dengan barang yang rusak, tidak terdaftar, atau mengalami penurunan kualitas barang. Maka pengawasan terhadap barang yang sudah beredar di pasar dirasa sangatlah penting. Berkenaan dengan ini, penyusunan jurnal ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah yakni pertama, bagaimana pelaksanaan kewajiban pelaku usaha dalam perdagangan berkaitan dengan perlindungan konsumen?; dan kedua, apa akibat hukum pelaku usaha ketika memperdagangkan barang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan? Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban pelaku usaha dalam perdagangan berkaitan dengan perlindungan konsumen dan mengetahui akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan. Metode penyusunan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil akhir dari penyusunan jurnal ini adalah pertama pelaku usaha mempunyai kewajiban dalam menjamin mutu dan kualitas barang yang diperdagangkannya serta kedua, akibat yang didapat oleh pelaku usaha adalah berupa surat teguran dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali (selanjutnya disebut Disdagperin Provinsi) dan pemantauan serta tindak lanjut dari Dinas/Instansi terkait di tingkat Kabupaten/Kota. Kata Kunci : Barang, Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, Peredaran Barang, Bali.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAH HAK ATAS TANAH DENGAN ADANYA SERTIFIKAT GANDA HAK ATAS TANAH Anissa Aulia; I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (71.556 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sah Hak Atas Tanah Dengan Adanya Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah” yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan sertifikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan dan perlindungan hukum bagi pemegang sah hak atas tanah pada sertifikat ganda hak atas tanah. Pada tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Hasil analisa yang didapat, adalah bahwa sertifikat hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti yang kuat, namun dalam hal adanya sertifikat ganda hak atas tanah maka hakim lah yang menentukan siapa pemegang sah hak atas tanah tersebut. Dalam hal adanya sertifikat ganda hak atas tanah, pemegang sah hak atas tanah harus diberikan perlindungan hukum baik secara represif maupun secara preventif.

Page 5 of 7 | Total Record : 66

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue