cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6 No 3 (2018)" : 15 Documents clear
KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN UTANG PIUTANG DIBAWAH TANGAN I G AA. Tamara Sheila Saraswati; Anak Agung Sri Utari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.193 KB)

Abstract

Penelitian mengenai Kekuatan Hukum Dari Perjanjian Utang Piutang Dibawah Tangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai kekuatan hukum dari perjanjian utang-piutang di bawah tangan. Dalam penelitian jurnal ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kekuatan mengikat Akte di bawah tangan dalam perjanjian Utang piutang mempunyai kekuatan yang sempurna bila yang bersangkutan tidak menyangkal dan mengakui secara tegas bahwa tanda tangan yang tertera dalam surat perjanjian itu adalah tanda tangannya. Dalam membuat suatu perjanjian akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga ada suatu syarat tertentu bagi suatu akte dibawah tangan ialah supaya mempunyai kekuatan pembuktian. Akta hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan apabila nanti ada penyangkaan tanda tangan. jika ada alat bukti lain dalam peristiwa tersebut tidaklah mempunyai kekuatan bukti, kecuali diakui oleh yang bersangkutan.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK SKIN CARE YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF Luh Ketut Sri Kartika Prema Dewi KST; Dewa Gde Rudy
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.082 KB)

Abstract

Skin care merupakan produk yang di formulasikan dari bahan-bahan aktif maupun bahan kimia yang akan bereaksi terhadap kulit. Perlindugan hukum apa yang di berikan kepada konsumen terhadap peredaran skin care yang mengandung zat adiktif dan faktor-faktor apa yang membuat peredaran skin care yang mengandung zat adiktif terus berkembang. Metode penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian yang bersifat atau bermetode YuridisEmpiris yaitu mengkaji permasalahan berdasarkan aturan-aturan hukum yang ada.Perlindungan hukum yang di berikan terhadap konsumen yang menggunakan skin care yang mengandung zat adiktif adalah perlindungan terhadap hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 19 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatkan “Pelaku usaha brtanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang di hasilkan atau di perdagangkan”. Berdasarkan wawancara terhadap BPOM Kota Denpasar cara melindungi hak hak konsumen yang telh di rugiksn dengan cara melakukan penarikan terhadap produk skincare, mencabut izin edar produk dan penerapan sanksi.faktor yang membuat beredarnya skin care yang mengandung zat adiktif berkembang adalah kecenderungan masyarakat yang membeli produk skincare karena harga yag terjangkau dan tidak memperhatikan keamanan produk tersebut. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Skin Care, Konsumen
RINGKASAN SKRIPSI AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP STATUS ANAK Ni Nyoman Trisna Febri Jayanti; I Nyoman Darmadha; A.A Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.371 KB)

Abstract

Pembatalan perkawinan merupakan salah satu cara untuk mengakhiri suatu perkawinan. Perkawinan yang dapat dibatalkan adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sudah ditentukan di dalam hukum normatif yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap status anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan. Karena apabila suatu perkawinan sudah dibatalkan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi sebelumnya.  Pembatalan perkawinan ini sudah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Perkawinan, namun di dalam penulisan karya tulis ini akan ditekankan kepada penerapan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembatalan perkawinan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA SUAMI - ISTRI DENGAN ADANYA PERJANJIAN KAWIN Made Topan Antakusuma; Dewa Gde Rudy; I Nyoman Darmadha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.76 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Suami-Istri dengan Adanya Perjanjian Kawin”. membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap harta Suami-Istri dengan adanya perjanjian perkawinan dan juga akan membahas bagaimana wewenang dan tanggung jawab Notaris atas akta perjanjian kawin yang dibuatnya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif, yaitu metode yang mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Perlindungan hukum terhadap harta Suami-Istri dengan adanya perjanjian kawin adalah berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta masing-masing  para mempelai, dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yang dibuatnya adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka ia tidak dapat dituntut di pengadilan. Sebaliknya kalau tidak memenuhi syarat syah nya perjanjian maka akta yang dibuat notaris dapat dilakukan pembatalan oleh hakim.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PASIEN DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK DI RUMAH BALI ROYAL HOSPITAL DENPASAR I Made Hendrayasa; Ida Bagus Putra Atmadja
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (447.749 KB)

Abstract

Transaksi terapeutik merupakan perjanjian antara pihak dokter dengan pihak pasien yang memberikan kewenangan bagi dokter untuk melakukan tindakan medis. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan transaksi terapeutik di Rumah Sakit Bali Royal Hospital dan perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien apabila pasien mengalami kerugian di Rumah Sakit Bali Royal Hospital Denpasar. Transaksi Terapeutik Di Rumah Sakit Bali Royal Hospital Denpasar kurang diperhatikan, baik oleh dokter maupun oleh pasien. Kurangnya pemahaman ataupun komunikasi mengakibatkan terjadi permasalahan hak pasien, kesalahan diagnosa, keterbukaan informasi, hingga tindakan medis. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu, proses penelitian hukum berdasarkan hasil penelitian dalam masyarakat dengan objek penelitian yang telah ditentukan serta berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang telah ada. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksaan transaksi terapeutik merupakan hubungan timbal balik antara dokter dengan pasien dan kerugian Transaksi Terapeutik pada pihak pasien, dokter ataupun rumah sakit dapat mengganti kerugian, secara materiil maupun secara imateriil. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Pasien, Transaksi Terapeutik
PENGAJUAN ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS MENJADI IZIN TINGGAL TETAP OLEH INVESTOR ASING Kt. Ayu Tutut Novitasari; I Ketut Sudantra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.904 KB)

Abstract

Penulisan karya ilmiah yang berjudul “Pengajuan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap Oleh Investor Asing” ini bertujuan untuk mengetahui persyaratan-persyaratan dalam pengajuan alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap oleh investor asing. Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian normatif. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa terdapat persyaratan khusus yang harus dipenuhi dalam pengajuan alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap, yaitu : (a) akte pendirian perusahaan, (b) surat persetujuan penanaman modal dari lembaga yang membidangi, (c) izin usaha tetap, (d) surat izin usaha perdagangan, (e) tanda daftar perusahaan, dan (f) nomor pokok wajib perusahaan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI DALAM PROSES MELAKUKAN CLAIM ASURANSI Ni Luh Vena Puspa Yanti; Gde Made Swardhana; A.A Ketut Sukranatha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.464 KB)

Abstract

Jurnal ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Dalam Proses Melakukan Claim Asuransi”. Tulisan ini menggambarkan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi ketika pihak perusahaan asuransi berbelit – belit atau mempersulit pemegang polis dalam proses mengajukan claim asuransi. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis normatif yang memberikan penjelasan normatif, hasil- hasil penelitian dan pendapat para pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penulisan ini adalah perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi diatur dalam Pasal 31 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, jika Perusahaan Asuransi melanggar aturan pada Pasal 31 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian tersebut maka Perusahaan Asuransi akan dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 75 Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS DARI PERUSAHAAN ASURANSI YANG PAILIT Ni Kadek Witarini; Edward Thomas Lamury Hadjon
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (69.12 KB)

Abstract

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang dapat terjadi dalam kehidupan manusia yang dapat merugikan harta benda maupun jiwa dari manusia itu sendiri. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kecelakaan transportasi, kecelakaan pada saat kerja, kebakaran, kerusakan pada hasil pertanian, dan lain sebagainya. Akan tetapi, semua resiko tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain bilamana mereka masuk menjadi angota asuransi. Asuransi merupakan suatu perjanjian yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang satu memberikan premi kepada pihak yang lain, sedangkan pihak yang menerima premi akan akan mengganti kerugian kepada pihak yang membayar premi bila terjadi suatu evenement. Pihak yang menerima premi itulah yang disebut dengan perusahaan asuransi (penanggung) yang menghimpun dana dari masyarakat (tertanggung) yang disebut dengan premi asuransi. Adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum positif yang ada di Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada tertanggung bilamana perusahaan asuransi tempat mereka mempercayakan dananya dinyatakan pailit. Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif, penelitian ini terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber bahan penelitiannya. Perlindungan hukum merupakan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Peraturan mengenai asuransi yakni Undang-Undang No 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian memberikan perlindungan hukum kepada tertanggung berupa penentuan kedudukan hukum tertanggung dalam hal terjadinya kepailitan terhadap perusahaan asuransi, yang mana dalam hal terjadi kepailitan, hak tertanggung mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada pihak-pihak lainnya kecuali dalam hal kewajiban untuk Negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai kepailitan yakni Undang-undang Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada perusahaan asuransi tertanggung diberikan perlindungan hukum berupa penunjukan kurator dan hakim pengawas oleh hakim pengadilan.
PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN TUNTUTAN GANTI RUGI MENGENAI HAK CIPTA LOGO DARI PENCIPTA A A Ngr Tian Marlionsa; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (30.004 KB)

Abstract

Logo merupakan seni rupa dan bagian yang penting, karena dapat menunjukkankeberadaan sesuatu atau sebagai identitas dan yang membedakan dengan kelompok lainnya.Di Indonesia sendiri, pendaftaran ciptaan tersebut bukan merupakan suatu kewajiban bagipemegang Hak Cipta atau Penciptanya, yang dimana berarti tidak wajib untuk didaftarkan.Adanya perlindungan terhadap suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu telah ada atauterwujud dan bukan karena pendaftaran ciptaan tersebut kepada instansi yang ditunjukuntuk itu. Ketidakharusan inilah yang seringkali menimbulkan kerugian sehubungandengan karya cipta logo band dari kelompok band itu sendiri. Adapun permasalahan yangdihadapi yaitu: Apa bentuk pelanggaran di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual terkait dengan karya kelompok band di bidang Hak Cipta atas karya logo band? Dan apakah BandSebagai Pemegang Hak Cipta Atas logo tersebut dapat menuntut ganti rugi atas tindakanpelanggaran dari karya cipta logo tersebut? Dalam penulisan ini adapun metode yangdigunakan yaitu dengan metode penelitian hukum normatif, yang dimana adanya kekaburandalam norma/asas hukum. Dari hasil penelitian bentuk pelanggaran yang dilakukan dibidang Hak Atas Kekayaan Intelektual terkait dengan karya kelompok band di bidang HakCipta atas karya logo adalah berupa perbuatan yang tanpa hak dan atau izin pencipta ataupemegang hak ciptanya dilakukan dalam bentuk pembajakan. Pencipta atau pemegang HakCipta atas logo tersebut dapat menuntut ganti rugi atas pelanggaran dari karya cipta ataslogo yang telah dibuat. Dimana ada dua alternatif dalam penyelesaian sengketa Hak Cipta,yaitu dapat dilakukan melalui arbitrase, atau pengadilan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN PRODUK KOSMETIK DALAM KEMASAN KONTAINER (SHARE IN JAR) Ni Nyoman Rani; I Made Maharta Yasa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.661 KB)

Abstract

Share in jar merupakan membagi isi sebuah produk ukuran asli kedalam beberapa tempat atau wadah yang lebih kecil. Produk ini digemari oleh konsumen yang sedang mencari contoh produk untuk dicoba pada kulit mereka. Namun pelaku usaha dalam hal ini menjual produk share in jar tidak memberikan identitas yang jelas. Sehingga menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Dari permasalahan tersebut menyebabkan timbul suatu permasalahan yaitu mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat dari penjualan produk kosmetik kemasan kontainer (share in jar) dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen yang menggunakan produk kosmetik kemasan kontainer (share in jar). Tujuan dari penelitian ini dalah untuk memahami perlindungan konsumen akibat kerugian yang dialami dan dan mengetahui tanggungjawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penilitian yuridis empiris dimana penelitian dengan melihat sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitiannya adalah penjualan produk dalam kemasan share in jar ini yang tidak memberikan identitas yang jelas dan akurat membuat konsumen merasa dirugikan. Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku usaha akibat dari kerugian yang dialami konsumen sudah sepatutnya untuk mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen. Kata kunci : Perlindungan, Konsumen, Share In Jar.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue