Kertha Semaya
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6 No 9 (2018)"
:
15 Documents
clear
KEWAJIBAN MANTAN PEGAWAI BANK DALAM MENJAGA RAHASIA BANK
Meilida Hijriyani;
I Wayan Windia
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 9 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (159.312 KB)
Tulisan ini berjudul “Kewajiban Rahasia Bank Bagi Mantan Pegawai Bank”. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui kewajiban rahasia bank yang dibebankan kepada mantan pegawai bank. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan mengkaji melalui pendekatan perundang-undangan serta menggunakan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan rahasia bank. Kewajiban merahasiakan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan meliputi pihak-pihak yang diwajibkan untuk merahasiakan bank termasuk pegawai bank. Kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa telah terjadi kekosongan norma perlu diatur secara tegas mengenai jangka waktu dalam menjaga kerahasiaan bank bagi mantan pegawai bank. Maka, hal ini perlu diatur dalam rangka member kepastian hukum di masa depan.Kata Kunci: Bank, Rahasia Bank, Mantan Pegawai Bank
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM REKSADANA SECARA ONLINE
I Gusti Made Aditya Permana;
I Gede Artha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 9 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (245.451 KB)
Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk memahami mengenai pengaturan reksa dana secara online dan mengetahui perlindungan hukum terhadap investor dalam reksa dana secara online. Metode penulisan jurnal yang digunakan adalah metode penelititan hukum normatif. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan dalam reksa dana yang melalui online dan bagaimana perlindungan hukum terhadap investor tersebut dalam hal ganti rugi. Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan secara khusus oleh OJK mengenai penyelenggaaan reksa dana secara online masih daitur secara terpisah-pisah. Perlindungan hukum terhadap investor yang terdapat dalam UUPM dan POJK APERD belum memberikan kepastian hukum dalam hal bentuk dan besaran ganti rugi yang didapat investor yang dimuat dalam Pasal 111 UUPM dan Pasal 34 POJK APERD sehingga menyebabkan kekaburan norma. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investor, Reksa Dana, Online
KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PEMINJAMAN UANG OLEH BUKAN ANGGOTA KOPERASI PANECA RAHAYU
I Wayan Wahyu Putra Utama;
I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 9 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (229.936 KB)
Judul penelitian ini yaitu “Kekuatan Hukum Perjanjian Peminjaman Uang Oleh Bukan Anggota Koperasi Paneca Rahayu”. Adapun isu hukum yang dijadikan fokus penelitian ini yaitu bagaimanakah kekuatan hukum perjanjian peminjaman uang oleh bukan anggota koperasi Paneca Rahayu?. Isu hukum ini diangkat dalam penulisan jurnal ini yaitu bahwa adanya fenomena hukum yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti adanya kesenjangan antara norma dengan kenyataan. Sumber data yang digunakan uakni bersumber pada sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer, didapatkan dari wawancara bersama pihak Koperasi Paneca Rahayu sebagai responden dan pihak bukan anggota Koperasi Paneca Rahayu sebagai responden serta pihak informan. Sedangkan,data sekunder didapatkan dari berbagai bahan hukum dan juga pustaka. Kekuatan perjanjian pinjam meminjam uang yang dijalankan oleh Koperasi Paneca Rahayu yaitu memiliki kekuatan hukum mengikat antara pihak Koperasi Paneca Rahayu sebagai kreditur dan pihak anggota sebagai debitur. Dikatakan memiliki kekuatan hukum karena dilakukannya perjanjian, merupakan perjanjian yang didasarkan dengan kesepakatan kedua belah pihak dan Pasal 1320 KUHPerdata telah terpenuhi. Perjanjian di Koperasi Paneca Rahayu dengan pihak debitur ini dilakukan dengan kedua bentuk perjanjian. Bentuk pertama yaitu perjanjian otentik dan kedua perjanjian yang berbentuk dibawahtangan. Perjanjian secara otentik ini dibuat dihadapan Notaris dan disah kan oleh Notaris selaku pejabat yang bersifat umum dan berwenang mengesahkan akte-akte otentik. Sedangkan perjanjian dibawah tangan dilakukan Koperasi Paneca Rahayu yaitu dengan menandatangani surat perjanjian peminjaman uang. Akta dibawah tangan ini dibuat antara Koperasi Paneca Rahayu dengan bukan anggota Koperasi Paneca Rahayu sebagai debitur. Kata Kunci : Kekuatan, Perjanjian, Peminjaman dan Uang.
KEABSAHAN TRANSAKSI ONLINE DI TINJAU DARI HUKUM PERIKATAN
Desak Putu Pradnyamitha;
Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 9 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (314.178 KB)
Penulisan karya ilmiah ini membahas tentang keabsahan transaksi online di tinjau dari hukum perikatan. Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui keabsahan dari transaksi yang dilakukan secara online atau elektronik bila ditinjau dari hukum perikatan. Karya ilmiah ini menggunakan penelitian hukum normatif yang meneliti peraturan perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan meteri yang di teliti. Analisis normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber penelitian. Sehingga kesimpulan dari penulisan karya ilmiah ini bahwa keabsahan transaksi online di tinjau dari hukum perikatan telah diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kata kunci: Keabsahan, Transaksi Online, Perikatan
TANGGUNG JAWAB BANK ATAS KETERLIBATAN JASA PENAGIH UTANG
I Gede Gumiar Eka Redana;
I Made Udiana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 9 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (302.212 KB)
Kredit merupakan persetujuan pinjam-meminjam dengan pihak kreditur dan pihak debitur yang mewajibkan pihak debitur untuk membayar utangnya dengan jangka waktu yang telah disepakati. Bank dapat menyewa jasa penagih utang untuk menagih utang kepada nasabah yang kreditnya macet. Tidak sedikit jasa penagih utang dalam menjalankan pekerjaannnya bertindak sewenang-wenang. Indonesia belum memiliki peraturan mengkhusus terhadap tanggung jawab bank atas keterlibatan jasa penagih utang, sehingga menjadi suatu norma kabur. Kondisi tersebut akan menimbulkan ketidakpastian dikemudian hari. Tujuan dari penulisan ini yakni untuk mengetahui apakah dasar hukum jasa penagih utang dan bagaimanakah tanggung jawab bank atas keterlibatan jasa penagih utang. Metode penelitian ini menggunakan penelitan hukum normatif. Tujuan ini menghasilkan analisis bahwa dasar hukum yang mengatur mengenai jasa penagih utang termuat pada Peraturan PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Peraturan Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Bank bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh pihak jasa penagih utang. Kata kunci : jasa penagih utang, bank, tanggung jawab
PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL BELI HEWAN ONLINE
Ni Putu Yuniati Suci Dewi;
Tjok Istri Putra Astiti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 9 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Transaksi Jual beli hewan online di Indonesia semakin menjamur. Di era-globalisasi ini adalah hal yang patut untuk dilakukan. Prosesnya yang mudah dan praktis menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembeli. Pembeli sebagai konsumen banyak menanggung resiko pada transaksi ini. Baik resiko internal maupun eksternal. Maka dari itu penting adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dalam kegiatan transaksi jual beli hewan online. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan yang dapat diangkat adalah pertanggung jawaban pelaku usaha jika dalam proses pengiriman, hewan yang dikirim ukurannya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, kabur atau mati. Metode penulisan yang dipakai adalah metode penelitian hukum normatif yang menganalisis suatu permasalahan hukum menurut ketentuan peraturan perundangan–undangan. Kesimpulannya tanggung jawab pelaku usaha dalam permasalahan tersebut diatur pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau lembaga perlindungan konsumen yang memenuhi persyaratan, selain itu konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui jalur pengadilan. Kata Kunci : Jual Beli, Online, Hewan, Perlindungan Konsumen
UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA KOPERASI MERTHA SARI BUANA
AA. Gede Romi Antika;
I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 9 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
Judul penelitian ini yaitu “Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Mertha Sari Buana”. Yang dijadikan is u hukum pada penelitian jurnal ini yaitu Bagaimanakah upaya penyelesaian kredit macet pada Koperasi Mertha Sari Buana?. Permasalahan hukum ini dijadikan pusat kajian yaitu dengan alasan bahwa adanya suatu fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga sangat penting untuk dikaji. Jenis penelitian jurnal ini yakni memakai penelitian yuridis empiris. Pemilihan jenis penelitian itu, dikarenakan kesenjangan aturan dengan kenyataannya. Segai penunjang penelitian ini, digunakan data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer padapenelitian ini yakni bersumber pada hasilwawancara dengan pihak responden dan informan. Sedangkan, data sekuder didapatkan dari berbagai bahan hukum dan juga pustaka. Upaya penyelesaian dari kredit macet ini yakni dengan menggunakan cara yang dipakai oleh Koperasi Mertha Sari Buana yakni dengan cara memberikan beberapa kali peringatan. Apabila dalam pelaksanaannya tetap tidak bersedia membayar kreditnya maka pihak Kopersi Mertha Sari Buana akan melakukan pendekatan secara baik-baik. Maksudnya, dilakukan dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan dengan secara kekeluargaan. Pendekatan ini merupakan upaya yang disepakati dalam Koperasi Mertha Sari Buana karna telah menjadi pedoman dalam menagih kredit yang macet. Pada kenyataannya, kredit macet ini sudah biasa dialami oleh Koperasi Mertha Sari Buana. Menurut Bonet selaku nasabah Koperasi Mertha Sari Buana menyebutkan bahwa upaya pendekatan secara kekeluargaan itu sanagat baik untuk diterapkan karena membuat debitur merasa malu untuk tidak melunasi kreditnya. Dengan demikian, tahapan ini merupakan upaya penyelesaian yang santun dan juga dianggap baik oleh masyarakat. Sehingga upaya ini pun sering dipakai oleh Koperasi Mertha Sari Buana dalam mengatasi kredit macet. Kata Kunci : Kredit, Upaya, Penyelesaian dan Koperasi.
LEGALITAS JUAL BELI TANAH DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Ni Kadek Ditha Angreni;
I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 9 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.196 KB)
Segala hal yang berkaitan dengan tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Maka, dibuatlah tulisan dengan judul Legalitas Jual Beli Tanah Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Tujuan tulisan ini untuk mengetahui syarat sahnya jual beli tanah dihadapan pejabat pembuat akta tanah dan akibat hukum dari akta yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah apabila tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian jual beli tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan fakta dan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan yang didapatkan yaitu syarat sahnya jual beli tanah yaitu syarat materiil berupa subyek dan obyek dan syarat formal yaitu peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam membuat akta tanah. Adapun akibat hukum dari akta yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah apabila tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian jual beli tanah yaitu aktanya dapat dibatalkan, akibat terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan pelanggaran dalam tugas dan wewenangnya dapat diberhentikan. Kata Kunci: Legalitas, Jual Beli, Akta Tanah
LEMBAGA PERKREDITAN DESA SEBAGAI SEKTOR INFORMAL
Ni Putu Lia Fatmawati;
Ibrahim R
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 9 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (153.104 KB)
Judul dari jurnal ilmiah ini adalah Lembaga Perkreditan Desa sebagai Sektor Informal. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menganalisa dari ketentuan perundang-undangan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Lembaga Perkreditan Desa sebagai Sektor Informal. Kesimpulan yang didapatkan dari penulisan ini adalah Lembaga Perkreditan Desa sebagai Sektor Informal tidak tunduk dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan karena Lembaga Perkreditan Desa memiliki dasar konstitusional yang kuat karena di atur dalam konstitusi. Kata Kunci : Lembaga Perkreditan Desa, Sektor Informal
PENGATURAN HUKUM MENGENAI KESELAMATAN KERJA BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DILUAR LEMBAGA PENYALUR PEKERJA RUMAH TANGGA (LPPRT)
I Dewa Gede Andya Dyaksa Sukma;
I Nyoman Darmadha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 9 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (263.955 KB)
Pekerja Rumah Tangga, istilah ini ingin menguatkan dan memberi pengakuan terhadap orang yang berkerja pada suatu rumah tangga”.”Penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum mengenai keselamatan kerja bagi pekerja rumah tangga (PRT) diluar lembaga penyalur pekerja rumah tangga (LPPRT)”. Cara yang dapat dilakukan PRT untuk melindungi hak keselamatan kerjanya Seperti yang kita ketahui, perlindungan hukum mengenai pekerja rumah tangga diatur dalam Peraturan Meneteri Tenaga Kerja No.”2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, namun pada kenyataannya Peraturan Meneteri Tenaga Kerja tersebut tidaklah melindungi hak-hak yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum layaknya para pekerja disektor formal yang dilindungi secara meneyeluruh oleh Undang-undang No”. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang salah satunya mengenai keselamatan kerja bagi pekerja rumah tangga itu sendiri. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan norma dan menimbulkan kerugian tersendiri bagi Pekerja Rumah Tangga. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Keselamatan Kerja, PRT, LPPRT.o