Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Kertha Semaya

kerthasemaya
Website

Published by Universitas Udayana

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.

Arjuna Subject : -

Articles 15 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 8 No 11 (2020)" : 15 Documents clear

KENDALA DALAM PENDAFTARAN PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS Tornando Sinaga; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan Penelitian ini yaitu untuk dapat diketahuinya kendala-kendala apa yang dihadapi dalam rangka perlindungan Indikasi Geografis serta prinsip yang terkandung didalamnya. Metode penelitian yang dipakai untuk pembuatan jurnal ini yakni metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam pendaftaran Indikasi Geografis yaitu yang pertama masyarakat yang tidak mengetahui perlindungan Indikasi Geografis. Kedua, pemerintah yang tidak aktif dalam pembinaan produk potensi Indikasi Geografis. Ketiga, produk hukum yang terdapat kekaburan norma, selain itu juga terdapat prinsip keadilan, ekonomi, kebudayaan serta sosial. The aim of this study is to discern what obstacles are encountered in order to protect the geographic indications and principles embodied in them. Vang’s research method is used for journal namely normative law study method and vang morbidity is legislation approach. Results obtained research indicates that vang obstacles are encountered in geographic indication registration the first society that does not know the protection of geographical indications. Second, governments that are dormant in the manufacturing of products potential geographic indications. Third, a product of laws with a diffusion of norms. Besides principles of justice, economics, culture and social.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK LAGU YANG LAGUNYA DIUBAH TANPA IJIN Komang Gede Pradnyan Supardi Yasa; I Gede Agus Kurniawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Seiring perkembangan jaman banyak genre musik baru yang bermunculan, salah satunya adalah genre Koplo. Belakangan ini marak grup-grup musik yang mengubah genre dari Pop menjadi Koplo. Banyak dari grup-grup tersebut yang mengubah genre lagu tanpa seijin pencipta lagu tersebut sehingga kemudian muncul permasalahan Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta yang lagunya diubah tanpa seijin dari pencipta lagu tersebut dan bagaimana penyelesaian jika terjadinya sengketa terhadap lagu yang diubah tanpa seijin pencipta lagu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif, yang dimana metode penelitian ini mengkaji hukum sebagai suatu norma yang dimana terdapat kekaburan norma tentang perlindungan hukum. Hasil pembahasan dari penelitian ini yaitu pemegang Hak Cipta sudah mendapatkan perlindungan hukum sejak karyanya diwujudkan ke dalam bentuk nyata yang dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip deklaratif. Meskipun sudah mendapatkan perlindungan sejak karyanya diwujudkan dalam bentuk nyata, sebaiknya jika dilakukan pencatatan terhadap hak cipta tersebut agar memiliki bukti yang formal. Penyelesaian sengketa terhadap Hak Cipta dapat diselesaikan melalui dua cara. Cara yang pertama melalui jalur non litigasi dan yang kedua melalui jalur litigasi. Penyelesaian melalui jalur no nlitigasi dibagi menjadi beberapa bagian yaitu Konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Sedangkan jika melalui jalur litigasi, dapat ditempuh melalui dua cara yaitu upaya perdata dan upaya pidana. Jika pelaku terbukti melakukan pelanggaran maka sanksi yang diterima dapat berupa kurungan dan denda sesuai yang tercantum didalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut. Along with the times, many new music genres have emerged, one of which is the Koplo genre. Lately, music groups are blooming which changed the genre from Pop songs to Koplo. Many of these groups have changed the song genre without the author's permission, so they appear later to become Copyright. The purpose of this study is to provide a clear picture of making laws about the creator whose song was changed without the author's permission and how to increase the refutation of the song that was changed without the author's permission. The method used in this study uses normative legal research methods, where this research method studies law as a norm that exists everywhere that is related to norms regarding legal protection. The result of this research discussion is that the Copyright holder has obtained legal protection because his work has been made in a form that is in accordance with declarative principles. Because it has been approved since the work was manifested in concrete form, copyright must be approved to have official proof. Settlement if there is a dispute about Copyright can be resolved in two ways. The first method is through non-litigation and the second is through litigation. Settlement through non-litigation is divided into several parts, namely Consultation, mediation, negotiation, conciliation, and arbitration. While through litigation, it can be continued in two ways, namely civil struggle and struggle. If the lottery is proven, the penalty received can be in the form of confirmation and fines in accordance with the Copyright Act.

HAPUSNYA PERIKATAN KREDIT BANK AKIBAT PEMALSUAN TANDA TANGAN OLEH DEBITUR TERHADAP BENDA MILIK ORANG LAIN I Gusti Ayu Trisna Komala; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan jurnal ini untuk mengetahui konsekuensi yuridis terkait kredit bank yang diperoleh dari tindakan pemalsuan tanda tangan dan mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur atas pelepasan kredit dengan pemalsuan dokumen. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual digunakan dalam penulisan artikel ini. Hasil penelitian ini menunjukkan kreditur dan debitur telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPer karena kreditur lalai dalam kegiatan perbankan dan debitur melakukan penipuan dan pemalsuan dokumen dengan menggadaikan benda milik orang lain sebagai agunan di bank, yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak yang bersangkutan yaitu pemegang hak milik benda tersebut. Konsekuensi yuridis terkait kredit bank yang diperoleh dari pemalsuan tanda tangan adalah kredit tersebut batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPer dan pasal 1321 yang menjelaskan tidak ada kesepakatan jika perjanjian terjadi karena adanya kekhilafan dan tipuan. Perlindungan hukum terhadap kreditur karena lalai dalam kegiatan pencairan kredit adalah pihak kreditur terdapat dalam pasal 1265 syarat pengembalian keadaan seperti semula. The aims of study to find out the juridical consequences related to bank credit that obtained from the act of signature forgery and knowing the legal protection of creditors for the release of credit by falsifying documents. The normative legal research method with the legistlavite approach and conceptual approach were used in writing this article. The results of this study are that creditors and debtors have committed acts against the law in article 1365 of the civil code because creditors are negligent in banking activities and debtors commit fraud and falsification of documents by mortgaging other people's property as collateral in the bank, resulting in losses to the parties concerned is that the owner of the propert right . Juridical consequences related to bank credit obtained from falsification of signatures is that the credit is null and void because it does not meet the legal requirements for an agreement provided for in article 1320 of the civil code and article 1321 which explains that there is no agreement if the agreement occurs because of an error and deception. Legal protection for creditors due to negligence in the activities of credit disbursement is the creditor contained in article 1265 conditions of returning the original condition.

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PENERIMA WARALABA ES TEH POCI DI DENPASAR Maria Cynthia Sesa Maryono; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan Penulisan dari karya ilmiah ini untuk mengetahui bentuk perjanjian serta akibat hukum bagi pihak penerima waralaba jika melanggar perjanjian waralaba Es Teh Poci dikota Denpasar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara wawancara dan dilakukan pada orang - orang yang terlibat dalam praktik perjanjian waralaba Es Teh Poci. Hasil studi menunjukkan bahwa bentuk perjanjian waralaba Es Teh Poci dikota Denpasar Selatan merupakan bentuk perjanjian dibawah tangan, pada perjanjian ini mengatur ketentuan yang berlaku dalam menjalankan waralaba Es Teh Poci tetap dapat berjalan dengan baik didalam sistem hukum maupun segi penjualannya. Akibat yang terjadi apabila pihak penerima waralaba melakukan wanprestasi didalam suatu perjanjian waralaba Es Teh Poci di Kota Denpasar Selatan menjelaskan apabila pihak mitra melanggar ketentuan yang berlaku dari segi hak dan kewajiban, maka perjanjian yang telah disepakati dapat berakhir. Pihak pemberi waralaba akan membatalkan perjanjian kerjasama dan meminta pihak penerima waralaba untuk menghentikan penjualan produk pihak pemberi waralaba. The purpose of writing this scientific paper is to find out the form of the agreement and the legal consequences for the franchisee if it violates the Es Teh Poci franchise agreement in the city of Denpasar. This type of research used in writing this article is a type of empirical legal research. The data collection technique used in this writing is by means of interviews and is carried out on people who are involved in the practice of the Es Teh Poci franchise agreement. The form of the Es Teh Poci franchise agreement in the city of South Denpasar is a form of under-hand agreement, in this agreement the provisions that apply in running the Es Teh Poci franchise can still run well in the legal system and in terms of sales. The consequences that occur if the franchisee defaults in an Es Teh Poci franchise agreement in South Denpasar City explains that if the partner violates the applicable provisions in terms of rights and obligations, the agreement that has been agreed can end. The franchisor will cancel the cooperation agreement and ask the franchisor to stop selling the products of the franchisor.

KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG POLIS PERUSAHAAN ASURANSI PAILIT DI INDONESIA Togar Manihuruk; Yeni Triana; Hj. Hasnati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan study ini untuk menganalisis kedudukan hukum pemegang polis perusahaan asuransi pailit, apakah sebagai kreditur preferen atau kreditur kongkuren menurut hukum kepailitan di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptuan dan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa kedudukan hukum pemegang polis perusahaan asuransi pailit menurut hukum kepailitan di Indonesia adalah masuk kategori kreditur preferen. The purpose of this study is to analyze the legal position of bankrupt insurance company policyholders, whether they are preferred creditors or non-secured creditors according to bankruptcy law in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a conceptual approach and statute approach. The study result shows that the legal position of bankrupt insurance company policyholders according to the bankruptcy law in Indonesia is in the preferred creditor category.

PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KECAMATAN KUTA SELATAN Kadek Wifika Novithasari; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha mikro kecil belum memiliki izin usaha, serta; untuk mengetahui upaya penyelesaian terkait masih banyaknya usaha mikro kecil yang belum memiliki izin usaha. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, dengan memfokuskan pada observasi lapangan dan wawancara beberapa pihak terkait dilakukan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang penulis kehendaki. Informan dalam penelitian ini adalah Staff Kontrak Dinas Perizinan Wilayah Kuta Selatan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung; Sub Bagian Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Kuta Selatan; Customer Service Bank BRI Desa Ungasan; Para pelaku usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Kuta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan legalitas bentuk usaha mikro dan kecil di Kecamatan Kuta Selatan faktanya masih terdapat beberapa kendala atau faktor-faktor yang mempengaruhi usaha mikro kecil belum mengurus izin usahanya, seperti; SOP yang harus dipenuhi, keterlibatan oknum dalam pengurusan izin secara manual, dan kurangnya sosialisasi serta kesadaran masyarakat. Upaya penyelesaiannya bagi pelaku usaha yang enggan mengurus izinnya secara manual, Pemerintah telah membuatkan program OSS (Online System Submission) sehingga akan lebih mempermudah Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) mengurus izin usahanya. The purpose of this study is to determine the factors that affect micro and small businesses that do not have a business license, and; This is to determine the resolution efforts related to the large number of micro and small businesses that do not have business licenses. Research using descriptive-qualitative methods, focusing on field observations and interviews of several related parties were carried out to achieve the goals or objectives that the writer wanted. The informants in this study were the Contract Staff of the South Kuta Regional Licensing Service, Central Government of Badung Regency; Sub Division of Public Services Office of South Kuta District; Bank BRI Customer Service in Ungasan Village; Micro and Small entrepreneurs in South Kuta District. The results showed that the application of the legality of micro and small business forms in South Kuta District, in fact, there are still several obstacles or factors that affect micro and small businesses that have not processed their business licenses, such as; SOPs that must be met, involvement of individuals in manual permit processing, and lack of socialization and public awareness. Efforts to solve it for business actors who are reluctant to take care of their permits manually, the Government has created an OSS (Online System Submission) program so that it will make it easier for micro and small entrepreneurs (PUMK) to process their business permits.

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL (WELL-KNOWN MARK) ATAS PASSING OFF PADA DIGITAL PLATFORM MARKETPLACE Karenina Aulia Puti Chaidir; Ranti Fauza Mayana; Tasya Safiranita Ramli
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Adanya fenomena disrupsi digital menyebabkan praktik passing off tidak hanya ditemukan dalam pasar konvensional namun juga dalam perdagangan elektronik, yaitu pada bentuk digital platform marketplace. Penelitian ini bertujuan untuk, pertama, mendapatkan pemahaman mengenai pelindungan hukum merek terkenal terhadap passing off atas merek terkenal pada digital platform marketplace di Indonesia. Kedua, mendapatkan pemahaman mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan pemilik merek terkenal terhadap pedagang dan penyedia digital platform marketplace terhadap passing off pada digital platform marketplace. Penelitian ini berbentuk deskriptif-analitis yang menggunakan pendekatan yuridis-normatif serta menganalisis data dengan metode normatif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi kepustakaan dengan mengakaji data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang MIG dan Undang-Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, pemilik merek terkenal memiliki pelindungan hukum atas praktik passing off yang dilakukan dalam digital platform marketplace dan dapat melakukan tindakan-tindakan seperti mengajukan gugatan ganti rugi dengan memohon ganti rugi baik materil maupun immateril serta dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga sebagai bentuk ultimatum remedium. Namun untuk mendapatkan pelindungan lebih komprehensif pemilik merek terkenal haruslah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dan juga sebelum mengajukan gugatan dapat melakukan pengaduan kepada masing-masing digital platform marketplace. The phenomenon of digital disruption causes the practice of passing off not only found in conventional markets but also in electronic commerce, which is a digital platform marketplace. This research aims to, first gain an understanding of the legal protection of well-known marks against passing off on the digital platform marketplace in Indonesia and second, gains an understanding of legal actions that can be done by well-known marks owners towards traders and digital platform marketplace providers towards passing off on the digital platform marketplace. This research is in the form of descriptive-analytical using a juridical-normative approach and analyzing data with normative-qualitative methods. The data collection technique used is library research by assessing secondary data. The results showed that based on Law No. 20 of 2016 on Marks and GI and Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 on EIT, it said that the owner of well-known marks has legal protection for the practice of passing off carried out in the digital platform marketplace and can take actions such as filing a claim for compensation by requesting compensation both material and immaterial and can file a lawsuit to the Commercial Court as a form of ultimatum remedium. In order to have full protection, the owner of the well-known mark must register the trademark first and also before filing a lawsuit can make a complaint to each digital platform marketplace.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WINE SALAK DESA ADAT SIBETAN KABUPATEN KARANGASEM I Made Sudirga
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap produk wine salak desa sibetan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geogerafis. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap wine salak produksi desa Sibetan, kecamatan Bebandem kabupaten karangasem ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi-Geografis belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat terbukti belum terdaftarnya sebagai indikasi geografis dan hal ini berdampak pada nilai jual wine tersebut yang terbilang murah seukuran produksi wine serta pemasarannya belum luas hanya sebatas wisatawan yang berkunjung saja. The purpose of this study was to analyze the legal protection of salak wine products in the Sibetan village based on Government Regulation No. 51 of 2007 concerning Geographical Indications. This paper uses an empirical legal research method. The approach used in this research is the statute approach and the conceptual approach. The results showed that the legal protection of salak wine produced in Sibetan village, Bebandem sub-district, Karangasem district in terms of Government Regulation Number 51 of 2007 concerning Geographical Indications has not been able to improve the local economy, it is proven that it has not been registered as a geographical indication and this has an impact on the selling value of the wine. which is relatively inexpensive about the size of wine production and its marketing is not extensive, only limited to visiting tourists.

PERTANGGUNGJAWABAN DAN UPAYA HUKUM PEMBAYARAN UTANG KLAIM ASURANSI TERHADAP PEMEGANG POLIS AKIBAT KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI M. Alifadhil Syahran; Marwanto Marwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit terhadap pemegang polis adalah dengan membayarkan utang klaim asuransi yang pengurusan terhadap pembayaran tersebut dilaksanakan oleh kurator sebagai pengurus dari harta kekayaan debitor dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang polis adalah memohonkan permohonan pailit yang diwakilkan oleh otoritas jasa keuangan ke pengadilan niaga. Metode penelitian yang dilakukan dari penulisan ini adalah hukum normatif dengan mengacu kepada berbagai bahan pustaka atau data sekunder serta melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi terhadap penulisan ini menunjukkan bahwasanya perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga memiliki bentuk pertanggungjawaban untuk membayarkan utang klaim asuransi terhadap pemegang polis dan pemegang polis dapat menempuh upaya hukum untuk memohonkan pailitnya perusahaan asuransi. The responsibility for the insurance company that is declared bankrupt to the policyholder is to pay the insurance claim debt, which the management of the payment is carried out by the curator as the manager of the debtor’s assets and legal effort that can be taken by the policyholder is to apply for bankruptcy represented by the service authority finance to the commercial court. The research method used from this writing is normative law by referring to various library materials or secondary data as well as taking a staturoy approach and conceptual approach. The result of the study on this writing show that insurance companies that have been declared bankrupt by commercial court have a form of responsibility to pay insurance claims debts against policyholders and policyholder also can take a legal effort to petition the insurance company for bankruptcy.

DESA ADAT SEBAGAI PELAKU USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C (STUDI DI DESA ADAT BADEG) Putu Ulandari Sri Lestari; I Gede Pasek Pramana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 11 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui legalitas yang dimiliki desa adat untuk bertindak sebagai pelaku usaha pertambangan galian C serta kedudukan Hukum Desa adat yang melakukan usaha pertambangan diatas tanah Druwe Desa, sebagaimana dijelaskan desa adat merupakan merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki kedudukan yang dapat menjalankan dan melaksanakan kebijakan lingkungan wilayahnya, sehingga dapat melaksanakan melaksanakan urusan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kegiatan usaha pertambangan galian C di Desa Adat Badeg. Meninjau permasalahan di atas maka metode yang digunakan ialah penelitian socio-legal merupakan sebuah studi penelitian yang melihat hukum melalui penggabungan antara analisa normatif dan pendekatan ilmu non-hukum, bertujuan untuk mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan danmemperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyek penelitian yaitu mengetahui bagaimana keadaan lapangan menegenai usaha pertambangan galian C pada Desa Adat Badeg, dengan analisa normatif yang meneliti melalui bahan berupa buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan, sedangkan dengan analisa empiris yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat berupa wawancara. Pengelolahan tanah padruwen desa yang dijadikan pertambangan galian C merupakan tanah diperoleh berdasarkan metinin yang dilakukan oleh Desa Adat kepada masyarakat adat, tanah tersebut dapat dipergunakan untuk menunjang sektor perekonomian, sebagaimana pekerjaan masyarakat adat adalah menggarap tanah metinin menjadi pertambangan galian C sesuai dengan UU MINERBA dan menggunakan bahan galian yang ditegaskan dalam PP Nomor 26 Tahun 2012. The writing of this article to find out and analyze the legality of the Traditional Village to act as a mining business actor for mining materials C on the Druwe Village land, and to know and analyze the legal position of the Badeg Traditional Village in you by mining C minerals on druwe land. The village, as explained by the customary village, is a community unit that has a position that can carry out and implement the environmental policy of its territory, so that it can carry out the affairs and interests of the local community in the C excavation mining business activities in the Badeg Traditional Village. Reviewing the above problems, the method used is socio-legal research, which is a research study that looks at law through a combination of normative analysis and non-legal scientific approaches, aims to identify law as a real and functional social institution in a living system and obtain empirical legal knowledge. by going directly to the object of research, namely knowing how the state of the field regarding the C mining business in Badeg Traditional Village, with normative analysis that examines through materials in the form of books, journals and statutory regulations, while with empirical analysis, namely data obtained directly from the community in the form of Interview. The management of the village padruwen land which is used as an excavation C mining is land obtained based on metinine carried out by the Traditional Village to the customary community, the land can be used to support the economic sector, as the work of the customary community is to cultivate metinine land into quarry mining C in accordance with the MINERBA Law and use minerals that are confirmed in Government Regulation Number 26 of 2012.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

1 2

Filter by Year

2020 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota denpasar, Bali INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota denpasar,

Bali

INDONESIA