cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 8 No 2 (2020)" : 15 Documents clear
PENGATURAN MODAL DASAR PERSEROAN DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS I Dewa Gede Agung Putra Diatmika; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (537.103 KB)

Abstract

Dewasa ini terdapat polemik di masyarakat semenjak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Permasalahan yang diangkat bertujuan untuk mengetahui pengaturan modal dasar pendirian perseroan terbatas dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas dan akibat hukum terhadap pelaksanaan pendirian perseroan terbatas yang bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekataan perundang – undangan. Kesimpulan yang diperoleh yaitu adanya kurang pemahaman dari masyarakat terkait ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, karena tujuan dibentuknya Peraturan Pemerintah ini untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat menentukan modal dasar dengan berdasarkan ketentuan hukum perdata, sehingga tidak terdapat konflik norma, karena berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Akibat hukum terhadap pelaksanaan pendirian perseroan terbatas yang bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah batal demi hukum karena perjanjian tersebut bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Pedata. Kata Kunci : Modal Dasar Perseroan, Akibat Hukum.
PENERAPAN DELIK ADUAN DALAM PELANGGARAN HAK CIPTA PADA T-SHIRT YANG DIKELUARKAN JOGER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Wendy Wendy; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (644.397 KB)

Abstract

Joger merupakan salah satu pusat belanja oleh-oleh khas di Pulau Bali, kaos Joger merupakan satu dari sekian banyak produk unggulan Joger yang paling dikenal dan diminati oleh banyak turis domestik maupaun mancanegara dikarenakan dalam kaos Joger berisi suatu gambar huruf dan angka yang menghasilkan suatu seni motif pada t-shirt(kaos) yang tidak dimiliki oleh kaos manapun dan hanya ada dalam kaos Joger. Karya cipta Joger ini sering sekali dilanggar oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggungjawab melanggar hak cipta dari pemilik Joger Bali yaitu mempergunakan seni motif pada kaos Joger untuk diperjual belikan tanpa mengantongi suatu izin. Pembahasan dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum serta upaya sanksi yang dapat dilakukan dalam terjadinya pelanggaran terhadap karya cipta seni motif t-shirt Joger. Penelitian dalam Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang artinya asas-asas atau aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan khususnya perlindungan hak cipta terhadap karya cipta seni motif pada t-shirt Joger dan mewancarai pemilik Joger mengenai pemberlakuan delik aduan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 sehingga tujuan penilitian ini untuk mengetahui efektivitas dari delik dipergunakan dengan baik atau tidak oleh pencipta serta sanksi pidana yang diterapkan kepada pelaku pembajakan karena delik ini memiliki sifat yang pasif pada saat kejadian berlangsung dan menunggu laporan dari pihak-pihak yang dirugikan barulah diproses yang berbeda dengan delik biasa. Kata Kunci: Hak Cipta, Karya Cipta, Joger Bali, Pelanggaran Hak Cipta, Delik Aduan.
REGULASI TERKAIT PENGUBAHAN LIRIK LAGU TANPA SEIZIN PENCIPTA DALAM KEGIATAN KAMPANYE Ida Bagus Putu Emanda Pramana; I Wayan Wiryawan; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (510.225 KB)

Abstract

Pelanggaran terhadap Hak Cipta khususnya berupa pengumuman musik atau lagu saat ini seolah-olah berlangsung tanpa ada penyelesaian hukum yang berarti. Banyak pelaku usaha yang dalam kegiatan komersial usahanya menyiarkan musik atau lagu tanpa membayar royalti atau meminta izin dari penciptanya. Hal ini jelas termasuk dalam kategori pelanggaran hak moral. Bahkan ranah politik pun tidak luput dari tindak pelanggaran terhadap Hak Cipta seperti mengganti lirik terhadap sebuah lagu untuk kepentingan politik itu sendiri. Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui dan memahami apakah pengubahan lirik lagu tanpa seizin pencipta untuk kepentingan kampanye dapat dikatakan komersial serta sanksi yang didapatkan jika mengubah lirik lagu tanpa seizin pencipta dalam kegiatan kampanye. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil studi ini menunjukkan bahwa kegiatan kampanye dapat dikatakan sebagai kegiatan komersial karena bertujuan mencari beberapa keuntungan dan dalam pengaturan mengenai pengubahan lirik lagu tanpa seizin pencipta untuk kepentingan politik terdapat kekosongan norma dan sanksi jika melakukan pelanggaran tersebut berupa gugatan untuk membayar ganti rugi dan dijatuhi sanksi pidana jika terbukti mencari keuntungan dari kampanye dengan memanfaatkan karya cipta tanpa seizin pencipta. Kata Kunci : Hak Cipta, Kampanye, Komersial, Sanksi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK BARANG PALSU YANG DIJUAL SECARA E-COMMERCE DENGAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI Ni Putu Indra Nandayani; Marwanto Marwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (579.15 KB)

Abstract

Praktek jual-beli daring atau biasa disebut online/e-commerce di Indonesia yang sangat berkembang pesat menimbulkan kecemasan tersendiri terhadap perlindungan konsumen dari jual beli online. Jual beli online mempunyai karakteristik yang berbeda dengan jual beli konvensional, hal tersebut tentunya memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mencari keuntungan dengan cara merugikan masyarakat selaku konsumen. Namun permasalahannya adalah begitu banyaknya barang palsu yang beredar pada media online baik wilayah dalam negeri maupun wilayah luar negeri, hal itupun tentu sangat merugikan konsumen. Tujuan daripada penulisan ini adalah sebagai referensi bagi konsumen mengenai perlindungan hukum yang akn diberikan kepada konsumen terhadap jual beli barang melalui transaksi elktronik yang mana perusahaan e-commerce merupakan badan hukum luar negeri dan tidak langsung menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, melainkan melalui media online. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan(Statue Approach). Bahan hukum yang diteliti berupa bahan hukum primer yaitu UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder yakni berupa literatur hukum dan jurnal hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jika ditafsirkan menggunakan interpretasi sistematis dengan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 9 UU No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perusahaan e-commerce luar negeri merupakan pelaku usaha. Dengan demikian, perusahaan e-commerce luar negeri wajib memenuhi tiap-tiap hak daripada konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci : Perlindungan konsumen, e-commerce, tanggungjawab
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT LABEL KOMPOSISI PRODUK MAKANAN YANG TIDAK BENAR Bagus Putu Wisnu Mandala W; I Nyoman Bagiastra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (534.461 KB)

Abstract

Berbagai macam produk makanan yang beredar dalam masyarakat yang tidak memberikan Label komposisi makanan secara benar dapat menimbulkan kerugian pada konsumen. Peredaran ini dikarenakan perkembangan teknologi dari iklan situs online sehingga membuat konsumen ingin mencoba makanan tersebut. Hal ini memberikan celah pada pelaku usaha untuk mencari keuntungan tanpa memikirkan dampak penjualan produk makanan tersebut. Permasalahn dari karya ilmiah ini yaitu Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait label komposisi produk makanan yang tidak benar dan pertanggung jawaban pelaku usaha apabila terjadinya kerugian pada pihak konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan melalui pendekatan perundang-undangan. Tulisan ilmiah ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum terhadap konsumen terhadap produk makanan yang tidak benar memberikan label komposisi produknya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam UUPK Pasal 4 huruf c mengenai hak konsumen untuk mendapatkan infromasi yang jelas, benar, dan jujur serta pengaturan mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan informasi isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut sesuai Pasal 8 huruf b. Apabila terdapat pelanggaran dari Pasal tersebut maka dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 62. Tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadinya kerugian terhadap konsumen yaitu dengan memberikan ganti rugi diatur pada Pasal 19 dan apabila pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi maka konsumen dapat melakukan tuntutan ganti rugi. Adanya pelanggaran tersebut maka diperlukan pengaturan serta pengawasan yang ketat mengenai peredaran produk makanan yang label komposisi tidak benar di masyarakat. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Produk Makanan, Label Komposisi Tidak Benar
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA PT. BANK PENGKREDITAN RAKYAT (BPR) HANEDA MITRA USAHA JAKARTA TIMUR Made Devarani Saviti Pratiwi; I Ketut Westra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.336 KB)

Abstract

Judul penelitian ini “penyelesaian kredit macet dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat (Bpr) Haneda Mitra Usaha Jakarta Timur”. Permasalahan yang dijadikan kajian yakni bagaimanakah hambatan dan penyelesaian kredit dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Haneda Mitra Usaha Jakarta Timur?. Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian yang berjenis penelitian hukum empiris. Penelitian jenis ini dipakai yaitu untuk mengkaji antara peraturan dengan kenyataannya. Sedangkan pendekatannya melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Data yang dipakai dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder. Selain itu pengumpulan datanya menggunakan cara yakni melaui wawancara dengan pihak bank dan pihak debitur. Hambatan-hambatan penyelesaian kredit macet dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Haneda Mitra Usaha Jakarta Timur adalah debitur beretikad tidak baik yang beralaskan adanya masalah keuangan. Kasus yang terjadi, banyak debitur yang sebenarnya mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kreditnya kepada PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Haneda Mitra Usaha Jakarta Timur sebagai kreditur, namun debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya dengan menghindari pihak bank. Penyelesaian kredit macet dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada kepada PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Haneda Mitra Usaha Jakarta Timur adalah melalui negosiasi. Kata kunci: Kredit, Perjanjian, Wanprestasi, PT. Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Haneda Mitra Usaha Jakarta Timur
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGKONSUMSI PRODUK KOSMETIK IMPOR ILEGAL YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA Luh Cahya Bungan Natah; Marwanto Marwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (572.078 KB)

Abstract

Perkembangan bisnis perdagangan bebas yang semakin pesat, banyak menarik para pelaku usaha untuk memulai usaha dan memperluas jaringannya. Kosmetik Impor sering dijual tanpa mencantumkan nomor layanan konsumen atau pihak yang dapat dihubungi. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengkonsumsi produk kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan berbahaya dan untuk mengetahui Faktor-faktor yang membuat konsumen mengkonsumsi kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Metode penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa konsumen yang mengkonsumsi produk kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan berbahaya dapat menuntut ganti kerugian jika ditemukan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya maka kosmetik tersebut akan disita dan apabila sudah mendapatkan persetujuan dari pengadilan kemudian penyidik akan melakukan pemusnahan untuk kemudian dibakar di tempat pembuangan akhir. Faktor-faktor yang membuat konsumen mengkonsumsi kosmetik impor ilegal yang mengandung bahan berbahaya adalah masyarakat cenderung membeli kosmetik online, masyarakat yang masih memiliki pola pikir terhadap hasil yang instan, pengetahuan masyrakat yang masih kurang terhadap produk kosmetik. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Kosmetik Impor Ilegal, Bahan Berbahaya
KEGIATAN JUAL RUGI DALAM PERSAINGAN USAHA: SUATU KAJIAN YURIDIS I Putu Fajar Apriana; Retno Murni; marwanto marwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (758.026 KB)

Abstract

Persaingan diantara pebisnis merupakan hal biasa. Tetapi persaingan yang menyebabkan munculnya kegiatan tidak benar, seperti monopoli dan praktik Jual Rugi (Predatory Pricing) wajib dihindari. Untuk itu pemerintah memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalahannya: (1) apakah maksud Jual Rugi mengacu Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999? (2) Upaya apakah sepatutnya dilakukan dalam hal munculnya kerugian akibat Jual Rugui dalam bisnis? Kajian dengan penelitian hukum normatif ditemukan jawaban sebagai berikut. (1) Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak diatur dengan jelas mengenai arti Jual Rugi, tetapi artinya dapat diketahui berdasarkan sumber lain seperti Black’s Law Dictionary dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Praktik Jual Rugi dilarang Pasal 7 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. (2) Upaya hukum yang dapat diupayakan dalam hal terjadi kerugian akibat Jual Rugi adalah upaya hukum biasa dan juga dapat melakukan dengan upaya hukum Denderverzet (Perlawanan Pihak Petiga) dan Peninjauan Kembali (Request Civil). Kata kunci : Jual Rugi, Persaingan Usaha, Kajian Yuridis.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENJAMIN KESELAMATAN KONSUMEN PADA PERUSAHAAN GUMUH SARI WATERPARK I Putu Leo Suryadipa; I Wayan Novy Purwanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (528.978 KB)

Abstract

Penelitian ini mengambil tema tentang “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Menjamin Keselamatan Konsumen Pada Perusahaan Gumuh Sari Waterpark”. Masalah dalam penelitian ini, yakni Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas jaminan keselamatan oleh pihak pengelola yang bergerak di bidang jasa dan Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Gumuh Sari Waterpark sebagai pelaku usaha atas keselamatan Konsumen yang mengalami kecelakaan ketika berseluncuran air. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Jenis ini memakai pendekatan undang-undang dan pendekatan fakta. Sedangkan sumber bahan hukum disini yakni didapat dari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, e-jurnal dan media internet. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas jaminan keselamatan oleh pihak pengelola menjadi perhatian mengingat hal tersebut merupakan sebagai salah satu bagian dari suatu investasi karena telah menjadi bagian dari pembangunan ekonomi khususnya dibidang kepariwisataan. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pengelola apabila terjadinya kecelakaan pada konsumen yaitu dengan memberikan pengobatan langsung dengan rujukan ke rumah sakit terdekat dan memberikan santunan seadanya. Kata kunci: Implementasi, Perlindungan, Konsumen, Upaya.
TANGGUNG JAWAB J&T EXPRESS APABILA TERJADI KERUSAKAN DALAM PENGANGKUTAN BARANG Anak Agung Ngurah Bagus Baskara; I Made Udiana; Anak Agung Ketut Sukranatha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (526.307 KB)

Abstract

Dalam kehidupan sehari-hari pengangkutan memiliki peranan sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari aktifitas masyarakat. Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengangkutan barang, J&T Express telah menerima titipan suatu barang dari orang atau perusahaan yaitu pihak pengirim, J&T Express selanjutnya bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengangkutan. Pihak pengangkut bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkannya barang tersebut ke tangan penerima. Permasalahan yang dibahas dalam jurnal ini yang pertama, bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pihak J&T Express dalam hal terjadinya kerusakan pada barang pengangkutan? Dan kedua, bagaimanakah akibat hukum apabila pihak J&T Express melakukan wanprestasi?. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk memahami bentuk pertanggungjawaban atas keruskan barang yang terjadi pasca menggunakan jasa pengiriman J&T Express dan untuk memahami akibat hukum pihak J&T Express apabila melakukan wanprestasi. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Kesimpulan yang didapat adalah tanggung jawab J&T Express terhadap barang-barang yang tidak selamat / rusak yaitu dengan cara mengganti kerugian kepada pemilik barang secara utuh bagi pihak yang mengasuransikan barangnya serta membayar 10 kali biaya pengiriman barang yang tidak melampaui nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan akibat hukum apabila pihak J&T Express melakukan wanprestasi adalah pihak pengangkut harus mengganti segala biaya, kerugian, dan bunga karena pengangkut melakukan kelalaian dan tidak dipenuhinya suatu kewajiban pengangkut sesuai Pasal 1243, Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kata Kunci : Barang, Pengangkutan, Tanggung jawab, Akibat hukum.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue