cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 01, No. 12, November 2013" : 20 Documents clear
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PENGIKLAN JIKA TERJADI KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH KONSUMEN Luh Putu Dian Kemalasari; I Ketut Artadi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.488 KB)

Abstract

This paper is entitled “RESPONSIBILITIES OF ADVERTISING BUSINESS PERFORMER WHEN LOSSES SUSTAINED BY CONSUMERS”. Consumers and Interpretation of business performer is explained in Act No. 8 of 1999 on Consumers Protection. The objective of this paper is to find out how the responsibility of the advertiser’s business in the event of losses suffered by consumers. The method used in this paper is normative juridical research methods. Because of the losses suffered by consumers, manufacturers should be responsible for both criminal and civil. And responsibilities under in Act No. 8 of 1999 described in article 19 of BFL.
PENERAPAN OUTSOURCING DI LEMBAGA KONSERVASI BALI ZOO Ni Putu Eva Yunita; I Ketut Markeling; I Made Dedy Priyanto
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.038 KB)

Abstract

Theme of this writing is application of outsourcing in Bali Zoo Institute for Conservation of Gianyar regency, it aims to determine the application of outsourcing in Bali Zoo Institute for Conservation of Gianyar regency. Within this writing, the method that used is empirical legal research that examines the application / implementation of the statutory provisions on the practice field. The conclusion that can be drawn is that the application of outsourcing in Bali Zoo Conservation Society is not in accordance with the provisions of the law as it applied in the field of animal keeper which is a main job and it can not be applied to the outsourcing.
IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA BAGI PEKERJA KOPERASI PADANG SARI ARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN Antarini Pranatika; I Wayan Wiryawan; I Made U diana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.351 KB)

Abstract

Penulisan karya ilmiah ini dilatar belakangi oleh ketenagakerjaan yang berada di indonesia, ketenagakerjaan di indonesia mengalami peningkatan yang siginifikan, dalam hal ini tenaga kerja memiliki fungsi yang sangat penting dalam kemajuan suatu perusahaan, kedudukan tenaga kerja sebagai pelaku pembangunan mempunyai peranan dalam peningkatan produktifitas dalam pekerjaan, oleh sebab itu, tenaga kerja harus di proteksi dengan baik, salah satunya dengan membuat perjanjian kerja.Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, maka timbul masalah pertama, yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja yang dibuat oleh pihak koperasi kepada pekerja apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan yang kedua membahas tentang upaya yang dilakukan pihak koperasi dan pekerja dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja agar terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.Hasil penelitian ini, pertama, Koperasi Padang Sari Artha sudah melaksanakan peraturan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dimana pihak koperasi sudah melaksanakan Perjanjian kerja kepada pekerjanya akan tetapi ada beberapa pekerja yang belum memiliki perjanjian kerja, kedua, membahas tentang upaya yang dilakukan pihak koperasi dan karyawan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja agar dapat di implementasikan secara baik.Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja, Perjanjian Kerja
HUBUNGAN HUKUM ANTARA PERUSAHAAN PENYEDIA JASA DENGAN PERUSAHAAN PENERIMA JASA Ni Luh Manik Muantari Suantari Sri Utami; Anak Agung Gede Oka Parwata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.121 KB)

Abstract

Relationship between service providers and service recipients very close when service providers company provide labor services to service recipients company and remuneration paid as agreement of both parties. Laborers can do outside of the principal work except directly related activities with production process. Use normative method sourced on primary law nor secondary and regulatory legislation.
PENGATURAN PENGALIHAN JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA Ni Putu Nugrahaeni; Gde Made Swardhana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.067 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul Pengaturan Pengalihan Jaminan Fidusia di Indonesia yang memiliki tujuan yaitu tidak lain untuk memahami sistem pengalihan fidusia di Indonesia. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada studi pustaka yang meliputi bahanbahan hukum primer dan bahan bahan hukum sekunder. Kesimpulan yang dapat ditarik dari Pengaturan Pengalihan Jaminan Fidusia di Indonesia adalah pengalihan tentang jaminan fidusia di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 yang intinya pengalihan hak atas hutang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada perima fidusia baru (kreditur baru). Dengan adanya hal tersebut maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN STUDI DI BANK BNI CABANG GATSU BARAT Putu Ikaputri Ayu Paramitha; Marwanto Marwanto; I Nyoman Darmadha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.503 KB)

Abstract

Perlindungan hukum adalah sesuatu yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat respresif serta dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan bersifat preventif dan bersifat respresif. Permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur ketika debitur wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan dan bagaimana upaya penyelesaian kredit apabila debitur wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada Bank BNI cabang Gatsu Barat. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur ketika debitur wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan dan untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit apabila debitur wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan pada Bank BNI cabang Gatsu Barat. Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang berarti bahwa penelitian hukum ini berdasarkan fakta di lapangan. Hasil pembahasan menemukan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kreditur terdapat pada perjanjian itu sendiri yang tertuang dalam bentuk tertulis. Mengenai upaya penyelesaian kredit pada Bank BNI cabang Gatsu Barat dilakukan langkah pertama yaitu restructuring, reconditioning, dan rescheduling kemudian langkah kedua dengan penyelesaian secara damai dan langkah terakhir yaitu lelang.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA CIPTA DATA BASE Yeanis Nebula Ricisandhy; Ni Ketut Supasti Darmawan; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.704 KB)

Abstract

Legal protection of copyright works database that aims to determine whether the object database as one of the creatures, which uses the method of normative legal research, legal research is also called study normative legal doctrine, also referred to as library research or study documents, so it can be concluded that copyright protection database has been set in the Act - Act No. 19 of 2002 on Copyright in particular in article 12 of the letter I.
KEABSAHAN SEBUAH PERJANJIAN BERDASARKAN DARI KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA Ni Luh Putu Eka Wijayanti; I Ketut Sudiarta
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.43 KB)

Abstract

In everyday social life, human beings can not be separated from a legal act. Man as a frequent subject of binding law themselves with others, that one of them could have been with a transaction. Binding in a transaction is an agreement between the parties to an agreement to be able to achieve a certain goal, which is called the agreement. But the general public does not really understand the importance of an agreement. Agreement is very importance to have in a transaction of any kind, which in making such an agreement would need to also concider how legitimate the terms of an agreement
PERTANGGUNGJAWABAN PENGUSAHA ATAS TIDAK TERPENUHINYA PEMBERIAN UPAH MINIMUM BAGI TENAGA KERJA Ridita Aulia; I Made Mahartayasa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.845 KB)

Abstract

Di Indonesia banyak pengusaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan upah minimum bagi tenaga kerja. Melalui berita online Tribun, masih banyak tenaga kerja mengadu mendapat upah di bawah upah minimum. Sedangkan dalam kenyataannya sudah diatur dalam Undang-undang mengenai pemberian upah minimum. Lalu bagaimana peraturan, pengaturan serta pertanggungjawaban pengusaha atas tidak terpenuhinya pemberian upah minimum bagi tenaga kerja berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana hal ini sangat penting karena menyangkut perlindungan kehidupan serta peningkatan kualitas tenaga kerja. Jika dilihat dari Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diketahui bahwa pemerintah sudah melakukan pengaturan mengenai pengupahan kepada tenaga kerja dengan baik namun masih ada pengusaha yang tidak membayarkan upah tenaga kerja sesuai dengan upah minimum. Penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah jenis penelitian normatif dengan tujuan untuk mengetahui Peraturan serta pertanggungjawaban pengusaha yang tidak memenuhi pemberian upah minimum bagi tenaga kerja. Kata Kunci : Pertanggung Jawaban, Tenaga kerja, Upah Minimum
PENGATURAN EKSEKUSI BARANG JAMINAN MELALUI UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN I Made Agni Prabawa Suryadi; Marwanto .
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.634 KB)

Abstract

Tulisan dengan mengangkat judul Pengaturan Eksekusi Barang Jaminan Melalui Undang-Undang Hak Tanggungan, dilatarbelakangi karena penulis ingin mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai eksekusi barang jaminan yang di dalam pengaturannya terjadi konflik norma pada Pasal 6 UUHT dengan Penjelasan Umum angka 9 UUHT sehingga menyebabkan inkonsistensi di dalam pengaturan tentang eksekusi Hak Tanggungan. Penulisan ini membahas dua permasalahan utama, yaitu Pengaturan tentang parate executie atau eksekusi langsung dan Keuntungan dan kelemahan jika menggunakan parate executie. Penelitian tentang parate executie ini menggunakan metode penelitian normatif untuk membahas permasalahan dan bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pengaturan tentang parate executie. Dari hasil penelitian dan pembahasan terdapat dua kesimpulan bahwa dasar pelaksanaan parate executie diatur dalam Pasal 20 juncto Pasal 6 UUHT. Keuntungan menggunakan parate executie ialah proses eksekusi yang mudah, murah, dan cepat. Kekurangannya harus menunggu putusan Pengadilan jika debitur menggugat, untuk menindaklanjuti hal tersebut ada baiknya agar kreditur bisa meyakinkan debitur supaya bisa lebih kooperatif dalam hal penyelsaian hutangnya. Kata kunci: parate executie, eksekusi

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue