cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Semaya
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
Arjuna Subject : -
Articles 54 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol. 02, No. 02, Februari 2014" : 54 Documents clear
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PADA VILLA THE SEMINYAK OASIS Made Nadya Pradnya Sari; I Made Udiana; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.155 KB)

Abstract

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Salah satu bentuk perjanjian kerja adalah perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Hal yang menimbulkan permasalahan ialah banyak terjadi pelanggaran dalam penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilaksanakan tidak sesuai atau bahkan tidak mengacu pada aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanan pekerja/buruh dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis empiris. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah Villa The Seminyak Oasis dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) belum berjalan optimal terutama dalam hal perubahan status pekerja yang telah bekerja lebih dari 3 tahun dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) menjadi pekerja tetap, hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian status ketenagakerjaan. Sebaiknya Villa The Seminyak Oasis memperbaiki sistem kerjanya agar sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hendaknya pejabat yang berwenang khususnya dinas ketenagakerjaan melakukan pengawasan dan pembinaan langsung ke lapangan. Kata Kunci : perjanjian kerja, pekerja, PKWT
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Ni Made Evayuni Indapratiwi; Made Mahartayasa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.828 KB)

Abstract

In a Incorporated Company, there are some shareholders who made up the majority shareholders and minority shareholders. Issue which is appointed is the form of legal protection for minority shareholder in incorporated company based on government law number 40 of 2007 discuss about incorporated company (Corporate Law). The methodology used in this study is normative method which is descriptively assessing the issue as a consideration to obtain a conclusion. Analysis is done by assessing the law protection for minority shareholder according to Corporate Law. The conclusion of this study is that the Corporate Law has ruled the rights of minority shareholder in forms of: personal right, derivative right, right to have investigation, right to sell back their share to other companies, pre-emptive right, right to apply for a general meeting of shareholders held, and right of shareholders to request the dissolution of the company.
WEWENANG OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PASAR MODAL OLEH BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA (BAPMI) Syaichul Adha; A. A. Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.415 KB)

Abstract

The title of this journal reads “The Authority of Indonesia Financial Service Authority (OJK) Towards Capital Market Alternative Dispute Resolution, Conducted by Indonesian Capital Market Arbitration Board (BAPMI)”. This writing method uses the normative legal method through statute approach. From the legal writing conclusions below there were found two authority of OJK towards BAPMI. The first authority is capital market consumer and the people protection and the second is receives notification if there is party in dispute that is not performing according to BAPMI Arbitration Decision.
PEMBATASAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN SEWA BELI I Gusti Ngurah Nyoman Hendra Mahardika; I Ketut Rai Setiabudhi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.889 KB)

Abstract

Business actors give agreement with standard clauses that make the consumer does not have the bargaining power in the hire purchase agreement. The purpose of writing this article to know the responsibility of business operators to the security and limitation destroyed inclusion of standard clauses in a lease agreement as a legal protection for consumers. Writing is using this type of normative legal research, moving from the presence of vagueness norms / principles of law. Conclusion The results of this study are Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (BFL) does not prohibit businesses to make an agreement with the standard clause insofar as not inconsistent with the provisions of Article 18 paragraph (2) of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (BFL).
PENERAPAN ASAS KEKELUARGAAN DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN PADA KOPERASI DI KOTA DENPASAR I Made Dedy Darmawan; Ni Putu Purwanti
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.394 KB)

Abstract

Artikel ini berjudul “PENERAPAN ASAS KEKELUARGAAN DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT TANPA JAMINAN PADA KOPERASI DI KOTA DENPASAR”, Koperasi sebagai organisasi masyarakat berasaskan kebersamaan, kerakyatan serta kemandirian telah memberikan peranan yang sangat signifikan bagi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia.Selain menjadi lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya, peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis, kekeluargaan, dan keterbukaan. Artikel ini mengangkat permasalahan bagaimana penerapan asas kekeluargaan dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tanpa jaminan di koperasi kota Denpasar dan faktor – faktor apa saja yang menyebabkan kredit bermasalah pada koperasi di kota Denpasar. Penyusunan artikel ini dilakukan dengan metode empiris sehingga mendapatkan kesimpulan bahwa penerapan asas kekeluargaan dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tanpa jaminan pada Koperasi di Kota Denpasar berbeda antara satu Koperasi dan Koperasi lainnya tergantung pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setiap Koperasi. Faktor – faktor penyebab kredit bermasalah dengan diterapkannya asas kekeluargaan dan prinsip kehati – hatian pada koperasi di kota Denpasar disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Kata Kunci: Pemberian Kredit, Jaminan, Asas kekeluargaan
TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KERAHASIAAN REKAM MEDIS (MEDICAL RECORD) Made Yogi Prasada; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.696 KB)

Abstract

Provision of medical record is evidence in the process of health care that has been given to the patient. Medical records belong to the hospital to be maintained because very beneficial for the patient, the physician, and the hospital. With normativemethods of this paper will discuss to determine the extent of the responsibility of the hospital to the confidentiality of medical records that are known by the public, as well as to determine the shape of the responsibilities given by the hospital against medical records confidential. Hospitals are responsible for maintaining and protecting the confidentiality of all information related to the patient's medical record. Form of accountability provided by the hospital in the form of civil liability, administrative liability and criminal liability.
PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI SAKIT SETELAH BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA Ni Nyoman Happy Sukerti; Edward Thomas Lamury Hadjon
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.708 KB)

Abstract

Law number 13 of 2013 concerning Employment requires the protection and safety measures of the worker to be included. However, it is often found that during the termination of working contract, diseases caused by employment of an employee during the working contract emerged.This paper uses normative legal research and statutory approach with the aim of knowing the arrangement of working accident and protection of workers who became ill after the end of employment. The conclusion of this paper are arrange in article 86 of Employment Act and the worker who becoming ill after the end of work relation still in industrialist’s responsible.
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM HAKI BIDANG RAHASIA DAGANG TERKAIT PEMBOCORAN INFROMASI OLEH PEKERJA MENURUT UU NO.30 TH 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG Ni Nyoman Dalem Andi Yusianti; I Wayan Wiryawan; I Nyoman Mudana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.426 KB)

Abstract

Skripsi ini berjudul Pengaturan Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Terkait Pembocoran Informasi Oleh Pekerja Menurut UU No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Latar belakang dari skripsi ini adalah Perlindungan Rahasia Dagang yang hanya diberikan kepada pemilik rahasia dagang jika pemilik telah berusaha / mengupayakan merahasiakan informasinya secara layak. Keadaan yang dapat dikatakan sebagai upaya yang layak tidak dijelaskan secara rinci, sehingga menimbulkan masalah hukum dalam penegakkan hukum pelanggaran rahasia dagang, terutama mengenai masalah yang dirumuskan seperti yang pertama upaya apakah yang harus dilakukan oleh pemilik rahasia dagang untuk dapat dikatagorikan bahwa pemilik telah berupaya merahasiakan informasinya, kedua bagaimana penyelesaian pelanggaran rahasia dagang menurut UU No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Untuk menjawab permasalahan diatas tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Setelah diadakan penelitian maka diperoleh kesimpulan hasil dari penelitian ini, bahwa pemilik/perusahaan dapat dikatagorikan sudah/telah mengupayakan merahasiakan rahasianya tergantung dari situasi, kondisi, dan tempatnya dalam menyampaikan informasi yang bersifat rahasia. Dalam penyelesaian sengketa dalam pelanggaran rahasia dagang dapat melalui dua (2) jalur, yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi dapat dengan diajukan ke pengadilan negeri sedangkan jika memilih jalur non litigasi dapat dilakukan melalui mediasi, negosiasi, dan konsiliasi.
KEWENANGAN PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH KREDITUR TERHADAP JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI I Gede Widnyana; I Made Walesa Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.744 KB)

Abstract

This paper, entitled "Excuting Authority by Creditors Against Debtors Fiduciary Assignment in terms of Default". This paper uses the juridical normative analysis methods and approaches to legislation. The presence of Act Number 42 of 1999 regarding fiduciary Guarantee, is expected to create a strong security institution and is able to provide legal certainty for the borrower. However, in implementing, appeared a problem arising in the granting of loans with a guarantee that the debtor did not meet the fiduciary obligations of the debtor do or default. Therefore, this paper describes the implementation of execution by creditors against debtors in terms of fidusisia guarantee default.
PENGABULAN DAN CARA PENYELESAIAN PINJAMAN BERMASALAH TERHADAP PEMBERI PINJAMAN PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DANA MANDIRI BERDASARKAN STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR I Gusti Ngurah Bagus Surya Aditya; Dewa Gde Rudy; A.A Sri Indrawati
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.543 KB)

Abstract

Ekonomi sebagai sector pembangunan Negara, juga dibangun atas dasar semangat gotong royong, lahirlah koperasi sebagai sebuah sistem pemberdayaan ekonomi Negara yang berbasis kkerakyatan dan berdasrkan semangat gotong royong, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam Bab 1 Ketentuan Umum dalam pasal 1 ayat (1) koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Permasalahan yang dihadapi dalam hal ini adalah mengenai prosedur pengabulan pinjaman terhadap pemberian peminjaman dan upaya penyelesaian ppinjaman bermaalah pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dana Mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami prosedur peminjaman dan penyelesaian pinjaman pada KSP Dana Mandiri. Metode yang digunakan yuridis Empiris. Dalam proses pengabulan pinjaman, seseorang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan Standar Oprasional Prosedur KSP Mandiri. Dalam hal penyelesaian pinjaman dilakukan dengan pendekatan pada nasabah dengan beberapa solusi. Pelaksanaannya dengan penagihan melalui kantor dan penagihan kelapangan. Kata Kunci: Penyelesaian, Lembaga Koperasi, Pinjaman Bermasalah

Page 1 of 6 | Total Record : 54

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 10 (2024) Vol 12 No 9 (2024) Vol 12 No 8 (2024) Vol 12 No 7 (2024) Vol 12 No 6 (2024) Vol 12 No 5 (2024) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 6 No 12 (2018) Vol 6 No 11 (2018) Vol 6 No 10 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 9 (2018) Vol 6 No 8 (2018) Vol 6 No 7 (2018) Vol 6 No 6 (2018) Vol 6 No 5 (2018) Vol 6 No 4 (2018) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 3 (2016) Vol 4 No 2 (2016) Vol 4 No 1 (2016) Vol. 03, No. 03, Mei 2015 Vol. 03, No. 02, Januari 2015 Vol. 03, No. 01, Januari 2015 Vol. 02, No. 06, Oktober 2014 Vol. 02, No. 05, Juli 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Juni 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Februari 2014 Vol. 01, No. 12, November 2013 Vol. 01, No. 11, November 2013 Vol. 01, No. 10, Oktober 2013 Vol. 01, No. 09, September 2013 Vol. 01, No. 08, September 2013 Vol. 01, No. 07, Juli 2013 Vol. 01, No. 06, Juli 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Mei 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, No. 02, Februari 2013 Vol. 01, No. 01, Januari 2013 More Issue