Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 10 No 12 (2022)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PENGATURAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HEWAN YANG MENGALAMI PENGANIAYAAN ]]>
<![CDATA[Agus Ariarta]]>;
<![CDATA[Diah Ratna Sari Hariyanto]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap hewan serta keberlakuannya di masa yang akan datang. Studi ini menggunakan metode hukum normatif dengan didukung studi kepustakaan hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan hewan ini termasuk kedalam kejahatan kesusilaan, serta pengaturan perlindungan hukum terhadap hewan yang mengalami penganiayaan telah diakomodir dalam beberapa undang-undang di Indonesia seperti KUHP, UU Peternakan dan Kesehatan Hewan dan lain-lain. Kemudian dari praktik kedepannya masih perlu ada pembaharuan di beberapa rumusan yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Selain itu peran serta dari aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat juga penting dalam rangka pemberantasan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan ini. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hewan, Penganiayaan ABSTRACT The purpose of this paper is to examine how the legal regulation of the criminal act of animal abuse and its application in the future. This study uses a normative legal method with the support of a legal literature study. The results of the study then show that the crime of animal abuse is included in an immoral crime, as well as the regulation of legal protection for animals that experience abuse have been accommodated in several laws in Indonesia. Then from future practice there still needs to be updates in several formulations that are no longer relevant to current conditions. In addition, the participation of law enforcement officers and public awareness is also important in the context of eradicating criminal acts of animal abuse. Keywords: Legal Protection, Animals, Persecution]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMAKAI PAKAIAN IMPOR BEKAS ]]>
<![CDATA[Cok Gede Putra Janadipa Pemayun]]>;
<![CDATA[I Gusti Ngurah Dharma Laksana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Terdapat konflik antara UUPK dengan UU perdagangan. Berlakunya Permendag No. 18 Tahun 2021 mengenai Produk Dilarang Ekspor serta Produk Dilarang Impor mempertegas bahwasanya pakaian bekas tergolong produk dilarang impor. Guna menyelesaikan permasalahan konflik norma hukum diberlakukan asas prefensi hukum. Berdasarkan asas lex posterior derogat legi priori, antara UU Perlindungan Konsumen dan UU Perdagangan yang lebih baru adalah UU Perdagangan dan terdapat aturan turunan dari UU Perdagangan berupa Peraturan Menteri. Sehingga dalam hal ini UU Perdagangan mengesampingkan UU Perlindungan Konsumen. Pada penulisan ini metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian normatif. Penelitian ini mempunyai tujuan memahami peraturan pakaian impor bekas yang ada di Indonesia serta perlindungan hukum terhadap konsumen pemakai pakaian impor bekas. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Pakaian Impor Bekas. ABSTRACT There is a conflict between the law regarding consumer protection and the trade law. The Minister of Trade Regulation No. 18 of 2021 concerning Export Prohibited Products and Import Prohibited Products emphasizes that used clothing is classified as a prohibited import product. In order to resolve the problem of conflicting legal norms, the principle of legal preference is applied. Based on the principle of lex posterior derogat legi priori, between the Consumer Protection Law and the newer Trade Law, there is the Trade Law and there are regulations derived from the Trade Law in the form of Ministerial Regulations. So in this case the Trade Law overrides the Consumer Protection Law. At this writing the research method used is normative research method. This study aims to understand the regulations for imported used clothing in Indonesia and the legal protection for consumers who wear imported used clothing. Key Words: Legal Protection, Consumers, Used Imported Clothing.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM OLEH BANK TERHADAP PENANAM MODAL ASING YANG MENGALAMI KREDIT MACET ]]>
<![CDATA[Putu Ananda Oktavian Pratama]]>;
<![CDATA[Ayu Putu Laksmi Danyanthi]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum terhadap debitur penanam modal asing yang melakukan kredit macet serta mengetahui upaya perlindungan hukum kepada bank jika kredit yang disalurkan kepada debitur penanam modal asing mengalami kredit macet. Selain itu bertujuan untuk mengkaji faktor terjadinya kredit macet serta menganalisis perlindungan hukum pada Bank yang mengalami kredit macet yang dilakukan oleh debitur penanam modal asing yang didasari oleh Undang-Undang Perbankan serta Undang-Undang Penanaman Modal. Dalam penulisan penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif yang didukung dengan pendekatan peraturan perundang - undangan. Kredit macet menimbulkan beberapa kerugian operasional dari bank itu sendiri sehingga kerugian-kerugian tersebut ditutup dengan pinjaman-pinjaman baru selain itu jika kredit sudah dinyatakan macet biasanya nilai jual dari jaminan tambahan tidak bisa dicairkan dengan harga yang sesuai. Faktor penyebab terjadinya kredit macet yaitu faktor internal dan faktor eksternal, untuk upaya perlindangan hukum pada bank dilakukan dengan langkah hukum preventif, represif, manajemen resiko, serta eksekusi terhadap agunan. Kata Kunci: Bank, Kredit Macet, Penanam Modal Asing ABSTRACT The purpose of this study is to determine the legal consequences for debtors of foreign investors who carry out bad credit and to find out legal protection measures for banks if credit extended to debtors of foreign investors experience bad credit. In addition, it aims to examine the factors of the occurrence of bad loans and analyze the legal protection of banks experiencing bad credit carried out by debtors of foreign investors based on the Banking Law and the Investment Law. In writing this research applying normative research methods supported by the approach of legislation. Bad credit causes several operational losses from the bank itself so that these losses are covered with new loans. In addition, if the credit has been declared bad, usually the sale value of the additional collateral cannot be disbursed at the appropriate price. Factors causing bad credit are internal factors and external factors, for legal protection efforts at banks are carried out with preventive, repressive legal steps, risk management, and execution of collateral. Key Words: Bank, Bad Credit, Foreign Investment Company]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ANTARA MUSLIM DENGAN NON MUSLIM BERDASARKAN PADA HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Ayu Ferlina]]>;
<![CDATA[I Made Dedy Priyanto]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengidentifikasi akibat hukum yang timbul jika melangsungkan perkawinan beda agama khususnya antara muslim dengan non muslim di ranah Hukum Islam. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi menunjukkan bahwa akibat hukum yang timbul apabila terjadinya perkawinan antara muslim dengan non muslim menurut hukum Islam yaitu status perkawinan tersebut tidak sah (dalam Pasal 40 KHI dan Pasal 44 KHI) dan karena perkawinan itu, maka anak yang hadir dalam pasangan tersebut pun dianggap anak tak sah/anak luar kawin yang juga berdampak pada hubungan perdata sang anak dengan ayahnya. Kata Kunci: Akibat Hukum, Beda Agama, Perkawinan, Muslim, Non-Muslim. ABSTRACT The purpose of this study is to identify the legal consequences that arise if interfaith marriages are held, especially between Muslims and non-Muslims in the realm of Islamic law. This study uses normative legal research methods with statutory and comparative approaches. The results of the study show that the legal consequences that arise when a marriage between a Muslim and a non-Muslim occurs according to Islamic law is that the marital status is invalid (in Article 40 KHI and Article 44 KHI) and because of the marriage, the children present in the couple are also considered children illegitimate/out of wedlock child which also has an impact on the child's civil relationship with his father. Keywords: Different Religion, Legal Consequences, Marriage, Muslim, Non Muslim.]]>
<![CDATA[PENTINGNYA PENGATURAN HUKUM PRAKTIK PRIVATISASI PANTAI TANPA ADANYA HAK ATAS TANAH DI WILAYAH PANTAI SANUR ]]>
<![CDATA[Ni Made Karti]]>;
<![CDATA[Cokorda Dalem Dahana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan studi ini adalah untuk memberikan informasi mengenai pentingnya pengaturan hukum praktik privatisasi pantai tanpa adanya hak atas tanah di wilayah Pantai Sanur. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukan bahwasanya praktik privatisasi pantai yang dilakukan oleh pemilik bangunan disekitar areal sempadan pantai dapat berupa pengusiran masyarakat lokal yang sedang berada di areal sempadan pantai dan penutupan akses masuk menuju area pantai. Hal tersebut mengacu pada pengaturan hukum pasal 7 UUPA dan tindakan pemilik bangunan yang melakukan praktik privatisasi pada dasarnya melanggar pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004. Dalam perspektif asas kepentingan umum, wilayah pantai khususnya sempadan pantai merupakan areal publik dan tidak dapat diprivatisasi sesuai isi pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004. Selain itu, batas garis sempadan pantai telah ditentukan didalam undang-undang dan bangunan yang ada tidak boleh melebihi batas tersebut. Maka dari itu, berangkat dari permasalahan tersebut, belum ada hukum yang mengatur secara pasti mengenai wilayah pantai tempat terjadinya praktik privatisasi oleh pemilik bangunan sekitar area pantai. Kata Kunci: Praktik Privatisasi, Area Pantai, Pengaturan Hukum. ABSTRACT The purpose of this study is to provide information on the importance of legal arrangements regarding the practice of coastal privatization without any land rights in coastal areas. This study uses a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that the practice of beach privatization carried out by building owners around the coastal border area can be in the form of eviction of local people who are in the coastal border area and closing access to the beach area. This refers to the legal arrangement of article 7 UUPA and the actions of building owners who practice the privatization basically violate Article 15 of Government Regulation No. 16 of 2004. In addition, the coastline boundary has been determined in the law and the existing buildings must not exceed this limit. In the perspective of the principle of public interest, coastal areas including coastal boundaries are public areas and cannot be privatized in accordance with the contents of Article 15 of Government Regulation No. 16 of 2004. So that, with this problem there is a legal vacuum as well as uncertainty in legal arrangements for coastal areas that experience privatization practices due to the actions of building owners around the coastal area. Key Words: Privatization Practice, Beach Area, Audiobook Access, Legal Arrangements.]]>
<![CDATA[ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PNS BERUJUNG PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT ]]>
<![CDATA[I Nyoman Anom Nesa Parwasaba]]>;
<![CDATA[Made Gde Subha Karma Resen]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Keputusan Majelis Hakim Tipikor Nomor 36/Pidsus TPK/2020/PN.Jkt.Pst. Pemerintah DKI Jakarta memberhentikan secara tidak horamat pada siapa saja oknum Pegawai Negeri Sipil karena secara sah terbuki melakukan korupsi. Tri Prasetyo Utomo tergolong melakukan kejahatan maka dari itu saudara Tri Prasetyo Utomo dierhentikan secara tidak hormat. Putusan hakim tersebut menjadi bukti dalam penegakan hukum yang pasti dan bermanfaat serta adil. Keberatan pemberhentian seharusnya diajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN melalui Badan Pertimbangan Pegawai namun ASN yang diberhentikan tersebut mengajukan banding langsung ke PTUN, berkaitan dengan itu prosedur yang telah tersedia tidak dilaksanakan dengan tepat. Pejabat Pembina Kepegawaian atau yang lebih dikenal dengan PPK merupakan pejabat yang mempunyai wewenang pada bidang menetapkan dalam pengangkatan, dalam hal pemindahan dan juga pada pemberhentian Pegawai ASN pada instansii pemerintahan sesuai dengan peraturran perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya penyampaian keberatan dapat ditempuh melalui jalur hukum dengan upaya banding administratif dan diajukan dengan prosedur yang telah ditentukan . Kata Kunci: Kepastian Hukum, Korupsi, Pegawai Negeri Sipil, PPK ABSTRACT the Corruption Eradication Panel of Judges Decision No. 36/Pidsus TPK/2020/PN.Jkt.Pst. The DKI Jakarta Government dishonorably terminated any unscrupulous Civil Servants because they were legally proven to have committed corruption. Tri Prasetyo Utomo was classified as having committed a crime, therefore Tri Prasetyo Utomo's brother was dishonorably terminated . The judge's decision is evidence in law enforcement that is certain and useful and fair. Objections that should have submitted an administrative appeal to the ASN Advisory Board through the Employee Advisory Board but the dismissed ASN filed an appeal directly to the Administrative Court, related to that the existing procedures were not carried out properly. Civil Service Development Officials or better known as PPK are officials who have authority in the field of placement in placements, in terms of transfers and also in the dismissal of ASN Employees in government agencies in accordance with applicable laws and regulations. In an effort to apply for an objection, it can be pursued through legal channels with administrative appeals and filed with a predetermined procedure. Keywords: Legal Certainty, Corruption, Civil Servants, PPK.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN MEDIA SOSIAL TIKTOK SEBAGAI OBJEK JAMINAN ]]>
<![CDATA[I Gede Ananda Eka Diana]]>;
<![CDATA[I Dewa Ayu Dwi Mayasari]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Jurnal ini memiliki tujuan untuk mengkaji keabsahan dari media sosial Tiktok sebagai objek jaminan maupun terkait dengan permasalahan yang berpotensi ditimbulkan. Dengan mengaplikasikan metode yuridis-normatif sebagai metode penelitian hukum serta studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum, kemudian dilakukan analisis sesuai dengan permasalahan yang dikaji secara yuridis kualitatif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa (1) Media sosial Tiktok dapat digunakan sebagai objek jaminan selama dapat dilakukan atau ditentukan adanya mekanisme pemindahan hak milik atau penguasaan terhadap akun tersebut, (2) konsekuensi yang timbul dari penggunaan media sosial Tiktok sebagai objek jaminan adalah bahwa penggunaan media sosial Tiktok sebagai objek jaminan berpotensi melanggar terms of use pengguna serta tidak mendapat perlindungan yuridis. Kata kunci: Hak Kebendaan, Jaminan, Media Sosial, Tiktok ABSTRACT This journal then aims to examine the validity of Tiktok's sosial media as an object of guarantee as well as related to problems that have the potential to arise. By using a normatif legal research method with the technique of collecting legal materials, the study of literature is analyzed in accordance with the problems studied in a qualitative juridical manner. This study obtained the results that (1) Tiktok sosial media can be used as an object of guarantee as long as it can be carried out or it is determined that there is a mechanism for transferring ownership or control of the account, (2) the consequences arising from the use of Tiktok sosial media as an object of guarantee are that using sosial media Tiktok as an object of guarantee can be a violation of user’s terms of use and there is no legal protection for parties who use Tiktok sosial media as an object of guarantee. Keywords: Property Rights, Security, Sosial Media, Tiktok]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI PENJUALAN MASKER KESEHATAN DI MASA PANDEMI ]]>
<![CDATA[Ni Putu Diah Puspita Sari]]>;
<![CDATA[Desak Putu Dewi Kasih]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Negara Indonesia merupakan negara hukum, kalimat ini sudah tidak awam lagi bagi kita sebagai Warga Negara Indonesia, segala hal dalam Negara Indonesia sudah ada pengaturannya masing-masing dalam sebuah dasar hukum. Seluruh belahan dunia pada awal 2020 dikejutkan dengan kehadiran wabah virus Covid-19 yang menyebabkan jumlah kematian meningkat, dan menimbulkan aturan baru untuk meradakan virus dengan cara tetap berada dirumah, work from home, ketika melakukan kegiatan diluar rumah wajib menggunakan masker kesehatan, dan lain sebagainya. Tujuan penelitian artikel ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum persaingan usaha terhadap praktek monopoli yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 dalam penjualan masker Kesehatan dan untuk mengetahui peran lembaga KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha pada praktek monopoli penjualan masker kesehatan di masa pandemi. Artikel ini menggunakan suatu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan utama mengenai larangan praktek monopoli penjualan masker kesehatan di masa pandemi diatur dalam UU 5/1999. Dalam hal ini KPPU memiliki peran dalam menegakkan hukum sesuai dengan aturan UU 5/1999 dimana tugasnya sudah sepadan dengan wewenang KPPU yang diatur dalam Pasal 36, dalam hal ini berkaitan dengan wewenang KPPU melakukan tindakan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus-kasus praktek monopoli penjualan masker kesehatan di masa pandemi ini. Kata Kunci: Monopoli, Masker Kesehatan, KPPU ABSTRACT Indonesia is a state of law, this sentence is no longer common to us as Indonesian citizens, everything in the State of Indonesia has its own regulations in a legal basis. All parts of the world at the beginning of 2020 were shocked by the presence of the Covid-19 virus outbreak which caused the number of deaths to increase, and created new rules to contain the virus by staying at home, working from home, when doing activities outside the home, wearing a health mask, and so on. The purpose of this article is to determine the enforcement of business competition law against monopolistic practices that occurred during the Covid-19 pandemic and to determine the role of the KPPU in enforcing business competition law on the monopolistic practice of selling health masks during the pandemic. This article uses a normative legal research with a statutory and comparative approach. The results of this study indicate that the main regulation regarding the prohibition of monopolistic practices on the sale of health masks during the pandemic is regulated in Law 5/1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. In this case the KPPU has a role in enforcing the law in accordance with provisions of Law 5/1999 where the duties are commensurate with the KPPU’s authority as regulated in Article 36, in this case it relates to the KPPU’s authority to carry out investigations or examinations of cases of monopolistic practice of selling health masks during this pandemic. Key Words: Monopoly, Health Mask, The Commission for the Supervision of Bussiness]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM SERIKAT PEKERJA YANG TIDAK MEMBERI NOTIFIKASI TERTULIS MENGENAI KEBERADAANNYA KEPADA MITRA KERJANYA ]]>
<![CDATA[I Dewa Made Daghanam Prabu]]>;
<![CDATA[I Made Sarjana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menelaah akibat hukum yang akan timbul apabila serikat pekerja/serikat buruh tidak memberi notifikasi tertulis mengenai keberadaannya kepada mitra kerjanya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menunjukkan tidak adanya sanksi yang timbul akibat serikat pekerja/serikat buruh yang tidak memberi notifikasi tertulis mengenai keberadaannya kepada mitra kerjanya. Namun, akibat hukum lain yang ditimbulkan apabila serikat pekerja/serikat buruh tidak memberi notifikasi tertulis mengenai keberadaannya kepada mitra kerjanya adalah tidak adanya legal standing bagi serikat pekerja/serikat buruh untuk bergabung ke dalam perjanjian kerja bersama yang telah ada, serta serikat pekerja/serikat buruh tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengajukan permintaan secara tertulis untuk merundingkan perjanjian kerja bersama dengan mitra kerjanya. Dengan kata lain, serikat pekerja/serikat buruh dengan mitra kerjanya tidak memiliki hubungan hukum secara langsung. Kata Kunci: Akibat Hukum, Pemberitahuan Tertulis, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Ketenagakerjaan. ABSTRACT This study aims to examine the legal consequences that will arise if the trade union / trade union does not provide written notification of its existence to its partners. This research is a research with normative legal methods that use a statutory approach and a conceptual approach. This research shows that there are no sanctions arising from trade unions that do not provide written notification of their whereabouts to their partners. However, another legal consequence that arises if the trade union / trade union does not give written notification of its existence to its partners is that there is no legal standing for the trade union / trade union to join the existing collective labor agreement, and the trade union / trade union does not have the legal force to submit a request in writing to negotiate a collective labor agreement with its partners. In other words, a trade union/trade union with its partners has no direct legal relationship. Key Words: Legal Effect, Written Notice, Trade Union, Employment.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP INVENSI BENDA RUANG ANGKASA YANG DITEMUKAN DI LUAR ANGKASA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PATEN ]]>
<![CDATA[Chiristyn Ayu Monicha]]>;
<![CDATA[Putri Triari Dwijayanthi]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan paten saat ini atas invensi benda angkasa yang ditemukan di luar angkasa dalam perspektif hukum paten serta untuk menganalisa upaya perlindungan hukum kedepannya atas invensi benda angkasa yang ditemukan di luar angkasa berdasarkan rezim hukum paten. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum dengan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian yaitu bahwa pengaturan paten saat ini atas invensi benda angkasa yang ditemukan di luar angkasa dalam perspektif hukum paten belum terdapat pengaturan yang jelas dan khusus, sehingga terjadi kelambatan hukum dalam merespon perkembangan zaman beserta kemajuan teknologinya yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perlindungan paten invensi benda angkasa yang ditemukan di ruang angkasa. Serta upaya perlindungan hukum kedepannya atas invensi benda angkasa yang ditemukan di luar angkasa berdasarkan rezim hukum paten yaitu memberlakukan hukum paten nasional terhadap benda di luar angkasa yang berada di bawah yurisdiksi dan kontrol dari negara tertentu berdasarkan peluasan penafsiran Pasal 7 The Outer Space Treaty 1967 dan melakukan pendaftaran patennya melalui Patent Cooperation Treaty agar memperoleh perlindungan paten dari negara anggota Patent Cooperation Treaty secara mutatis mutandis. Kata Kunci: Invensi, Benda Angkasa, Luar Angkasa, Paten ABSTRACT The purpose of this study is to determine the current patent arrangements for the invention of celestial bodies found in outer space from the perspective of patent law and to analyze future legal safeguards for inventions of celestial bodies found in space based on the patent law regime. The research method used is normative legal research with a statutory approach and legal concept analysis with descriptive qualitative data analysis techniques. The results of the research are that the current patent arrangements for the invention of celestial bodies found in outer space from the perspective of patent law have not yet clear and specific regulations so that there is a legal delay in responding to the times and technological advances that have created legal uncertainty in protection. the patent invention of celestial bodies found in space. As well as future legal protection efforts for the invention of celestial bodies found in outer space based on the patent law regime, namely imposing national patent law on objects in outer space that are under the jurisdiction and control of certain countries based on broadening the interpretation of Article 7 of the 1967 The Outer Space Treaty and registering patents. through Patent Cooperation Treaty to obtain patent protection from Patent Cooperation Treaty member countries mutatis mutandis. Key Words: Invention, Space Object, Outer Space, Patent]]>
