cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10 No 9 (2022)" : 10 Documents clear
PENDAFTARAN WARISAN BUDAYA DAN ALAM INDONESIA SEBAGAI WARISAN DUNIA YANG DIAKUI UNESCO Rizki Paramukti Soemadi; Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya D
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana proses pendaftaran warisan budaya dan alam Indonesia sebagai Warisan Dunia melalui sertifikasi UNESCO dan menyelisik keuntungan yang didapatkan dengan gelar ‘Warisan Dunia’. Dalam artikel ilmiah ini menggunakan salah satu jenis penelitian yaitu penelitian normatif yang mengkaji bagaimana proses legalisir budaya dan alam Indonesia sebagai warisan yang dilindungi dalam skup internasional dan bahan literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa : proses penggelaran suatu warisan menjadi Warisan Dunia harus melalui lima tahap: Tentative List/Daftar Tentatif, The Nomination File/File Nominasi, The Advisory Bodies, dan Penentuan Nilai Universal Luar Biasa oleh Komite Warisan Dunia UNESCO. Indikator paling utama dalam penentuan kelayakan gelar Warisan Dunia adalah Nilai Universal Luar Biasa/Outstanding Universal Value, tanpa OUV tidak mungkin suatu warisan dapat tergolong menjadi Warisan Dunia. Terdapat pula beberapa penggolongan keuntungan yang didapatkan bagi negara yang memiliki situs Warisan Dunia, yakni: perlindungan, ekonomi, finansial, politis, dan psikologi. Keuntungan ini didapatkan melalui peraturan internasional yang mengatur ataupun jasa diplomatik dari dalam ataupun luar negeri. Kata Kunci : UNESCO, Warisan Dunia, Pendaftaran Warisan Dunia, Keuntungan Gelar Warisan Dunia. ABSTRACT The purpose of this study is to analyze how the process of registering Indonesia's cultural and natural heritage as a World Heritage through UNESCO certification and examine the benefits obtained with the title ‘World Heritage’. In this scientific article, one type of research is used, namely normative research which examines how the process of legalizing Indonesian culture and nature as a protected heritage in international scope and literature related to the subject matter. The results of this study indicate that : the process of making a heritage a World Heritage must go through five stages: the Tentative List, The Nomination File, The Advisory Bodies, and the Determination of Outstanding Universal Value by UNESCO’s the World Heritage Committee. The most important indicator in determining the eligibility for the title of World Heritage is Outstanding Universal Value, without OUV it is impossible for an inheritance to be classified as World Heritage. There are also several classifications of benefits that are obtained for countries that have World Heritage sites, namely: protection, economic, financial, political, and psychological. This advantage is obtained through international regulations that regulate or diplomatic services from within or outside the country. Keywords: UNESCO, World Heritage, World Heritage Registration, Advantages of World Heritage Title.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR PADA TRANSAKSI JUAL BELI ASET KRIPTO MELALUI APLIKASI INVESTASI ONLINE Firda Adilla Aulia Putri; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam hal yang berkaitan dengan regulasi aktivitas transaksi jual beli aset kripto di Indonesia guna mengetahui bagaimana pengaturan perwujudan perlindungan hukum investor kripto sebagai pengguna pada aplikasi investasi online di Indonesia. Pada penyusunan studi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan kegiatan menganalisis regulasi atau peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang peulis teliti yaitu terkait transaksi jual beli aset kripto melalui aplikasi online. Hasil yang didapat oleh penyusun dalam studi ini yakni ditemukannya pengaturan hukum transaki kripto di Indonesia yakni diantaranya diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2011, PP No 49 Tahun 2014, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019. Terdapat 2 bentuk perlindungan hukum bagi para investor yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum tersebut tercantum dalam KUHperdata, UU Nomor 11 /2008 dan UU Nomor 8/1999. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Investasi, Komoditi Aset Digital ABSTRACT This study aims to analyze more in terms related to the regulation of crypto asset buying and selling transaction activities in Indonesia in order to find out how to regulate the embodiment of legal protection for crypto investors as users of online investment applications in Indonesia. In compiling this study, the author uses a normative legal research method through the approach to the laws and regulations that apply in Indonesia by analyzing regulations or regulations related to legal issues that the authors examine carefully, namely those related to buying and selling crypto assets through online applications. The results obtained by the authors in this study are the discovery of legal regulations for crypto transactions in Indonesia, including those regulated in Law Number 10/2011, Government Regulation Number 49/2014, Minister of Trade Regulation Number 99/2018, and Bappebti Regulation Number 5/2019. There are 2 forms of legal protection for investors, namely preventive and repressive legal protection. This legal protection is stated in the Civil Code, Law No. 11/2008 and Law No. 8/1999. Key Words: Law Protection, Investment, Digital Asset Commodity
KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN KREDIT BAWAH TANGAN APABILA TERJADI WANPRESTASI Desak Putu Nugraheni; Putu Devi Yustisia Utami
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Studi ini bertujuan untuk mengetahui terkait kekuatan hukum dalam perjanjian kredit di bawah tangan dalam lembaga perbankan. Metode penulisan dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum nornatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa pihak bank selaku kreditur dalam pemberian kredit kepada nasabah selaku debitur dapat dilakukan dengan cara perjanjian kredit dibawah tangan. Namun, perjanjian kredit di bawah tangan terhadap kekuatan hukumnya juga tetap mengikat para pihak antara kreditur dan debitur. Perjanjian di bawah tangan jika dilihat dari kekuatan hukumnya, maka tergantung terhadap pengakuan para pihak bersangkutan “debitur maupun kreditur” terhadap kebenaran isi maupun tanda tangan yang telah disetujui terkait perjanjian tersebut. Namun kelemahannya, para pihak mungkin saja dapat membenarkan maupun memungkiri tanda tangannya. Perjanjian di bawah tangan dapat disebut memiliki pembuktian secara lahir, jika pihak yang menandatanganinya mengakui telah menandatangani perjanjian tersebut, maka terhadap perjanjian itu merupakan bukti sempurna dan berlaku bagi para pihak yang menandatangani. Perjanjian di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian secara formil, jika para pihak yang telah menandatangani perjanjian tersebut mengakui tanda tangannya. Menurut KUHPerdata pada Pasal 1875, menegaskan “perjanjian di bawah tangan yang diakui secara pembuktian materiil oleh para pihak yang menandatangani dan merupakan bukti sempurna sama seperti akta otentik, sedangkan bagi Hakim perjanjian di bawah tangan terhadap pihak ketiga memiliki kekuatan pembuktian yang bebas.” Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Perjanjian Kredit, Perjanjian Bawah Tangan. ABSTRACT This study aims to determine the legal power of underhanded credit agreements in banking institutions. The writing method in this article uses normative legal research using statutory and conceptual approach. The results of the study show that the bank as a creditor in offering credit to customers as debtors can be done by means of an underhand credit agreement. However, the credit agreement under the hand against its legal force also binds the parties between the creditor and the debtor. An underhand agreement if viewed from its legal force, it depends on the acknowledgment of the parties related to the “debtor and creditor” of the correctness of the contents and signatures that have been approved by the agreement. However, the weakness in that the parties may be able to confirm or deny the signature. An underhand agreement can have outward proof, if the recognized party has been called the agreement, then the agreement is perfect evidance and applies to the parties involved. An underhand agreement has the power of formal proof, if the parties recognizing the acknowledment receive a sugnature. According to the Civil Code in Article 1875, it is stated that “a private agreement which is recognized as material evidance by the parties which is parfect evidance is the same as an authentic deed, while of judges, a third underhand agreement has free evidentiary power.” Key Words: Legal Force, Credit Agreement, Underhand Agreement.
PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS Radha Putri Nandini; I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui faktor-faktor yang mampu mempengaruhi seseorang yang dimana dalam jurnal ini lebih mengkhusus kepada profesi Notaris dalam melakukan tindak pidana khususnya penggelapan serta bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana penggelapan apabila dilakukan oleh Pejabat Umum yaitu Notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum empiris yang dimana melihat permasalahan yang terjadi langsung pada masyarakat kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menyatakan Notaris dalam melakukan tindak pidana penggelapan tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu mentalitas yang dimiliki seorang Notaris sebagai Pejabat Umum, upaya pemenuhan kebutuhan hidup, adanya niat dan kesempatan serta sifat tamak yang ada dalam diri manusia. Penegakkan hukumnya pun memiliki prosedur yang cukup berbeda karena Notaris disini sebagai Pejabat Umum. Kata Kunci : Pejabat Umum, Notaris, Penggelapan ABSTRACT This research aims to find out the factors that can influence a person in which in this journal it is more specific to the notary profession in committing criminal acts, especially embezzlement and how the legal arrangements related to criminal acts of embezzlement are carried out by public officials, namely notaries. The research method used in writing this journal is empirical legal research which looks at problems that occur directly in the community and is then linked to the applicable laws and regulations. This study states that the Notary in committing the crime of embezzlement is certainly influenced by several factors, namely the mentality of a Notary as a Public Official, efforts to fulfill the necessities of life, the existence of intentions and opportunities and the nature of greed that exists in humans. Law enforcement also has quite different procedures because the Notary is here as a General Official. Keywords: Public Official, Notary, Embezzlement
PERSPEKTIF PEMBERLAKUAN INVESTASI TRADING ILEGAL DI INDONESIA Putu Ayu Filri Regeena Sutawan; Dewa Gde Rudy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Adapun tujuan dari penulisan ini adalah memahami upaya dalam mengatasi trading ilegal dan agar pembaca memahami bagaimana cara mendapatkan kembali uang investasi trading ilegal. penulis menggunakan metode penelitian normatif. Instrumen pada penelitian ini adalah Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen tertulis. Pendekatan yang dilakukan dalam artikel ilmiah ini merupakan pendekatan yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Pada artikel ilmiah ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Artikel ilmiah ini bersifat deskriptif (penelitian deskriptif) yang berarti suatu penelitian yang menggambarkan suatu keadaan yang sangat spesifik yang didasari oleh fakta-fakta. Upaya dalam mengatasi perjudian berkedok investasi trading yakni: Memastikan pengaturan yang terdapat pada platform investasi trading, Mengatur investasi internet lebih ketat, Situs investasi resmi harus didaftarkan, sedangkan situs investasi tidak sah harus diblokir, Memastikan legalitas layanan atau platform keuangan yang diikuti, Bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dengan aman harus memastikan keuntungan yang diberikan oleh investasi trading tersebut rasional dan masuk akal, Memahami skema platform keuangan tersebut, dan Pahami hak-hak korban investor dan instrument hukum yang cocok terhadap kasus investasi trading yang tercantum pada Undang-Undang. kata kunci : trading ilegal, binary option, investasi ABSTRACT The purpose of this writing is to understand the efforts to deal with illegal trading and for readers to understand how to get back illegal trading investment money. the author uses normative research methods. The instrument in this study was a documentation study, namely data collection techniques based on written documents. The approach taken in this scientific article is an approach that uses a statutory approach. In this scientific article, researchers use primary legal materials and secondary legal materials. This scientific article is descriptive in nature (descriptive research) which means a study that describes a very specific situation based on facts. Efforts to deal with gambling under the guise of investment trading include: Ensuring the arrangements contained in trading investment platforms, Regulating internet investments more stringently, Official investment sites must be registered, while unauthorized investment sites must be blocked, Ensuring the legality of services or financial platforms that are followed, For people who If you want to invest safely, you must ensure that the profits provided by trading investments are rational and reasonable, understand the scheme of the financial platform, and understand the rights of investor victims and legal instruments that are suitable for trading investment cases listed in the law. keywords : illegal trading, binary option, investation
ANALISIS PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT OLEH PEMODAL BESAR BERKAITAN DENGAN PAKAN AYAM RAKYAT DITINJAU DARI UU NO. 5 TAHUN 1999 Yosefina Victoria Herman; I Wayan Bela Siki Layang
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang praktek persaingan usaha tidak sehat yang dijalankan oleh pemodal besar terhadap peternak ayam rakyat yang dimana ditinjau dari UU 5/1999 Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Karena dalam penulisan ini untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan praktek persaingan curang yang dilakukan pemodal besar kepada peternak ayam rakyat dibutuhkan sumber hukum tertulis dan sumber pustaka hukum lainnya. Hasil studi menunjukan bahwa pakan ternak berupa jagung masih menjadi problematika di kalangan peternak rakyat. Hal ini terjadi karena adanya dominasi dari para pengepul dan perusahaan yang kekuatan modalnya lebih besar, sehingga peternak ayam rakyat kesulitan memperoleh jagung karena persediaan jagung di pasar tidak ada. Sehingga dalam kasus ini perlu untuk dianalisis terkait dengan praktek persaingan curang yang dilakukan oleh pemodal besar yang dikaji berdasarkan Undang-Undang Persaingan Bisnis. Selain itu, pentingnya peran serta dari pemerintah untuk mengatasi adanya dominasi-dominasi yang dilakukan oleh para pemodal besar sehingga, terciptanya persaingan usaha yang sehat diantara para pengusaha ternak ayam. Kata kunci : Praktek Persaingan Usaha, Dominasi, Pakan Ternak ABSTRACT The Purpose of this study is to find out about the practice of unfair business competition carried out by large investors against smallholder chicken farmers, which is reviewed from Law 5/1999 concerning Unfair Business Competition. The writing method used is a normative legal research method or literature. Because in this paper to find out things related to the practice of fraudulent competition carried out by large investors to smallholder chicken farmers, written legal sources and other legal literature sources are needed. The results of the study show that animal feed in the form of corn is still a problem among smallholder farmers. This happens because of the dominance of the collectors and companies with greater capital power, so that smallholder chicken farmers have difficulty obtaining corn because there is no supply of corn in the market. Therefore, in this case it is important to analyze the practice of fraudulent competition carried out by large investors under the Business Competition Law. In addition, the importance of the government's participation in overcoming the dominations carried out by large investors so as to create healthy business competition among chicken farmers. Keywords: Business Competition Practices, Domination, Animal Feed
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENCEGAHAN TERKAIT PENEMPATAN NON PROSEDURAL TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA KRAMA BALI Ni Komang Laba Swastami Yanti; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca serta masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi PMI Krama Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan sistem perlindungan hukum bagi PMI Krama Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2021 yakni meliputi perlindungan PMI asal Bali sebelum bekerja,selama bekerja, setelah bekerja, perlindungan keluarga PMI asal Bali, hak dan kewajiban, sistem informasi ketenagakerjaan dan pendaftaran PMI asal Bali dan peran masyarakat, pembinaan dan pengawasan serta sanksi administratif. Terkait masih maraknya penempatan PMI Krama Bali secara non prosedural oleh oknum agen penyalur kerja. BP2MI daerah Bali berkoordinasi dengan stalkholder dibidang ketenagakerjaan seperti Dinas Ketenagakerjaan serta Imigrasi sampai pada perangkat desa bekerja sama melakukan upaya pencegahan mulai dari langkah preventif yaitu sosialisasi di sejumlah desa di daerah Bali. Memperketat pengawasan pemeriksaan paspor oleh pihak Imigrasi, peluncuran aplikasi Bali Mantap serta mewajibkan Perusahaan Penempatan atau Perekrutan mendaftar melalui Sisnaker dengan rutin memperbaharui data PMI Krama Bali. Kata Kunci: Upaya Perlindungan Hukum, Non Prosedural, Pekerja Migran Indonesia ABSTRACT The writing of this study aims to provide knowledge to readers and the public regarding legal protection for PMI Krama Bali based on the Governor of Bali Province Regulation Number 12 of 2021 concerning the Protection System for Indonesian Migrant Workers Krama Bali. The research method used is a normative legal research method with a statutory approach. The results show that the legal protection system for PMI Krama Bali is based on the Governor of Bali Province Regulation Number 12 of 2021 which includes protection for PMI from Bali before work, during work, after work, family protection for PMI from Bali, rights and obligations, employment information system and PMI registration. from Bali and the role of the community, guidance and supervision as well as administrative sanctions. Related to the widespread placement of PMI Krama Bali in a non-procedural manner by unscrupulous employment agents. BP2MI Bali area coordinates with stalholders in the field of employment such as the Department of Manpower and Immigration to village officials working together to carry out prevention efforts starting from preventive measures, namely socialization in a number of villages in the Bali area. Tightening supervision of passport checks by the Immigration Office, launching the Bali Mantap application and requiring Placement or Recruitment Companies to register through Sisnaker by regularly updating PMI Krama Bali data. Keywords: Legal Protection Efforts, Non-Procedural, Indonesian Migrant Workers
KEADILAN RESTORATIF DAN PEMBATASAN DIVERSI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA Sagung Dinda Surya Paramitha; Sagung Putri M.E. Purwani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan jurnal ini memiliki tujuan untuk memahami lebih dalam terkait bagaimana hubungan keadilan restoratif terhadap adanya pembatasan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta dapat mngetahui dan menganalisis bagaimana pembatasan diversi yang terdapat dalam UUSPPA terhadap seorang anak yang melakukan RecidiveKeadilan merupakan hak dari semua orang baik anak ataupun orang dewasa. Menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa semua anak itu memiliki hak atas keadilan serta perlindungan hukum selama tumbuh kembangnya yang diharapkan mampu menjauhkan mereka dari tindakan kekerasan dan diskriminasi yang bisa saja terjadi di lingkungan sekitarnya. Seorang anak ia sebuah harta yang tak ternilai bagi keluarga, masyarakat dan negara. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang disebut juga sebagai UUSPPA menerapkan teori keadilam restoratif dengan upaya diversi. Diversi dan Keadilan Restoratif sudah diatur dalam UUSPPA yang lebih menekankan kepada titik perdamaian dibandingkan proses hukum secara formal untuk mencegah anak dari hukuman penjara secara khusus dan juga meningkatkan sikap sosial masyarakat terhadap tindak pidana anak. Kata Kunci : Anak, Keadilan Restoratif, Diversi ABSTRACT Writing this journal has the aim to understand more deeply related to how the relationship of restorative justice to the existence of diversion restrictions in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and to be able to know and analyze how the diversion restrictions contained in UUSPPA against a child who commits Recidive Justice are rights of all people whether children or adults. According to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that all children have the right to justice and legal protection during their development which is expected to keep them away from acts of violence and discrimination that could occur in their surroundings. A child is an invaluable treasure for the family, society and country. According to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System or what is also known as UUSPPA applies the theory of restorative justice with diversion efforts. Diversion and Restorative Justice have been regulated in the UUSPPA which places more emphasis on the point of peace than the formal legal process to specifically prevent children from being imprisoned and also to improve social attitudes towards juvenile crimes. Keywords : child, Restorative Justice, Diversion
EFEKTIVITAS PELAYANAN PENDAFTARAN HT-ELEKTRONIK PADA KANTAH KOTA DENPASAR I Putu Rocky Saputra; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan mengkaji dan melihat efektivitas pelaksanaan pelayanan pendaftaran HT-Elektronik pada Kantah Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menganalisis data primer yang dilakukan dengan interview pegawai PPAT dan Kantah. Hasil Penelitian sendiri menunjukkan bahwa Pelayanan Pendaftaran HT-Elektronik di Kantah Kota Denpasar sudah sesuai dengan prosedur yang tertuang di dalam Petunjuk Teknis Nomor 2/Juknis-400.HR.02/IV/2020. Di balik telah sesuai pelaksanaannya, terdapat hambatan di dalamnya seperti kurangnya sarana dan prasarana hingga masih kurang optimalnya website atau domain dikarenakan masih baru sehingga perlu adanya perbaikan berkelanjutan guna mengoptimalkan pelayanan. Namun tak sedikit factor pendukung yang menyebabkan pelayanan pendaftaran HT-Elektronik pada Kantah kota Denpasar berjalan dengan baik. Kata Kunci: pelayanan, hak tanggungan, efektivitas ABSTRACT The purpose of this study is to examine and discern the effectiveness of the implementation of electronic mortgage registration service at the Land Office in Denpasar. This study uses empirical legal research methods by analyzing primary data resulted from interviewing the PPAT and the Land Office employees. The result of this study shows that the electronic mortgage registration service at Land Office in Denpasar is consistent with the procedures enshrined in Technical Guidelines No. 2/Juknis-400.HR.02/IV/2020. Though its implementation is aligned with the rule a quo, there are still obstacles in it, such as lack of facilities and infrastructure, and an unoptimized new website or domain, thus it sustainably needs to be improved. Nevertheless, there are many factors that cause the electronic mortgage registration service at Land Office in Denpasar still goes well. Key Word : service, martgage, effectiveness
PENGATURAN TERHADAP LEGALITAS INVESTASI SAHAM BERBASIS ONLINE BERDASARKAN IUS CONSTITUTUM INDONESIA Ni Luh Pt Ariel Dewi Maha Dewi; A.A. Istri Ari Atu Dewi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan daripada studi ini adalah untuk mengkaji pengaturan investasi saham berbasis online dan mendalami bagaimana legalitas dari investasi saham berbasis online tersebut berdasarkan hukum indonesia. Metode penulis gunakan adalah metode normatif melalui cara deskriptif pendekatan konseptual serta peraturan perundang-undangan. Hasil dari studi ini menunjukan bahwa untuk pengaturan terhadap investasi saham berbasis online belum memiliki regulasi peraturan ataupun perlindungan hukum yang pasti, tetapi pengaturan terhadap saham ditemukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UU PT), untuk legalitas investasi saham berbasis online terdapat pada Pasal 2 POJK No.24/POJK.04/2014, untuk legalitas dari Perusahaan Sekuritas diatur dalam POJK No. 20/POJK.04/2016. Kata Kunci : Investasi, Saham, Online, Perusahaan Sekuritas ABSTRACT The purpose of this study is to examine the regulation of online-based stock investments and analyze the legality of online-based stock investments based on Indonesian law. The method used is a normative method with a descriptive way through a conceptual approach and legislation. The results of the study show that online-based stock investment arrangements do not yet have definite arrangements, but arrangements for shares can be found in Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the legality of online-based stock investments is contained in Article 2 of POJK No.24/POJK.04/2014, for the legality of Securities Companies it is regulated in PJOK No. 20/PJOK.04/2016. Keywords: Investment, Stock, Online, Securities Company

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue