cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11 No 11 (2023)" : 10 Documents clear
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA GAUTAMA, PUTU GITHA CAESARA; Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of writing the article is to find answers to questions regarding the criminal responsibility of children as perpetrators of terrorism in Indonesia and what the government's efforts are to prevent children from falling into criminal acts of terrorism. The research method applied is normative research, centered on the analysis of written legal documents such as laws, court decisions and legal expert opinions using the statute approach. The results show that children's criminal responsibility for terrorism cases is based on the SPPA Law. In the SPPA Law, Article 81 states "the prison sentence that can be imposed on minors is a maximum of ½ (one-half) of the maximum penalty of imprisonment for adults." and "if the criminal offense committed by the child is a criminal offense punishable by the death penalty or life imprisonment, the penalty imposed is a maximum imprisonment of 10 (ten) years." The government has also carried out preventive efforts as mandated by Article 43A paragraph (1) of the PTPT Law, which is carried out in 3 ways, namely national preparedness, counter-radicalization and de-radicalization. Furthermore, prevention of children is also carried out through PERMEN PPPA No. 7/2019 in primary, secondary and tertiary forms.
KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Simanjuntak, Indah Galatia Chandra; Darmadi, Anak Agung Ngurah Oka Yudistira
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan hukum positif di Indonesia terkait kekuatan pembuktian sertifikat tanah elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode yang dipakai pada penelitian yaitu menggunakan metode normatif dengan pendekatan melalui peraturan perundang–undangan. Dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa mengenai regulasi kekuatan pembuktian sertifikat tanah dalam bentuk media elektronik di pengadilan tata usaha negara mengacu pada Pasal 101 Undang – Undang No 5 Tahun 1986 dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 11 Undang–Undang No 11 Tahun 2008 dalam kekuatan hukum melalui tanda tangan elektronik. Kata Kunci: sertifikat tanah, elektronik, pengadilan tata usaha negara.
PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI: PERSPEKTIF BUSINESS JUDGEMENT RULE Silalahi, Dian; Dwijayanthi, Putri Triari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan jurnal penelitian adalah demi mengkaji pengaturan Business Judgement Rule menurut hukum positif di Indonesia serta menganalisa konsep itikad baik dan kehati-hatian dalam Pasal 97 ayat (5) dalam UU Perseroan Terbatas terkait doktin Business Judgement Rule (BJR). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative melalui beberapa pendekatan, antara lain pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi kekaburan norma yang terdapat pada ketentuan pengaturan doktrin Business Judgement Rule (BJR) yang secara implisit diatur dalam ketentuan mengenai Perseroan Terbatas, terlebih pada ketentuan yang memuat bahwa direksi atas kerugian perusahaan tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban selama keputusan maupun kebijakan bisnis diperbuat dengan itikad baik dan kehatian-hatian dimana cukup rancu terkait batasan dari penggunaan doktrin tersebut. Maka saran yang diberikan ialah terdapat penjelasan lebih lanjut terkait dengan ketentuan tersebut yang diharapkan akan memberi batasan pengertian dan mencegah adanya perbedaan interpretasi dan tasfiran serta mencegah para oknum untuk memanfaatkan hanya untuk kepentingan pribadi. Kata Kunci: Business Judgement Rule, Pertanggungjawaban Direksi, Perusahaan ABSTRACT The purpose of writing this research journal is to examine the regulation of the Business Judgment Rule according to positive law in Indonesia and to analyze the concept of good faith and prudence in Article 97 paragraph (5) of the Limited Liability Company Law regarding the Business Judgment Rule (BJR) doctrine. This research is normative legal research using several approaches, including the statutory approach and the conceptual approach. The legal materials collected were analyzed qualitatively and comprehensively. The results of this research indicate that there are indications of blurred norms contained in the provisions governing the Business Judgment Rule (BJR) doctrine which are implicitly regulated in the provisions regarding Limited Liability Companies, especially in the provisions which state that directors cannot be held responsible for company losses during business decisions or policies. carried out in good faith and with caution which is quite ambiguous regarding the limits of the use of this doctrine. So the suggestion given is that there is further explanation regarding these provisions which is expected to provide limits to understanding and prevent differences in interpretation and interpretation and prevent individuals from using it only for personal gain. Keywords: Business Judgment Rule, Accountability of Directors, Corporate
PENGATURAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA Dewi, Ni Made Vina Candra; Murni, Retno
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Hukum meliputi aspek yang multi ukuran. Itu sebabnya hingga dikala ini para sarjana hukum belum pula menciptakan definisi yang pas mengenai hukum. Yang jelas, hukum merupakan indikasi kemasyarakatan. Manusia selaku perorangan ataupun pribadi cenderung berkumpul dengan beberapa manusia yang lain maka terbentuknya kelompok manusia yang hidup bersama. Sebab cenderungnya manusia hidup berkelompok biasa disebut makhluk sosial. Kelompok manusia yang hidup bersama dengan tujuan yang sama itu dituturkan publik. Sebetulnya masyarakat itu terdiri dari manusia, baik selaku perseorangan( orang) ataupun kelompok-kelompok manusia yang sudah berhimpun buat bermacam keperluan serta tujuan. Supaya ikatan antar manusia bisa berjalan dengan baik hingga diperlukan ketentuan bersumber pada mana orang melindungi kepentingannya serta menghormati kepentingan serta hak orang lain cocok hak serta kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan tersebut. Aturan- aturan ilah yang diucap hukum, yang mengendalikan seluruh ikatan antar manusia. Baik ikatan orang ataupun perseorangan ataupun dengan kelompok, kelompok dengan antar orang ataupun kelompok dengan pemerintah. Tujuan riset ini buat mengkaji kepastian hukum untuk warga hukum adat menimpa pengaturan kekayaan intelektual di Indonesia. Riset ini memakai tata cara riset hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta riset kepustakaan. Hasil riset mengungkapkan bahwasanya jaminan hukum bagi masyarakat hukum adat sudah diatur secara internasional melalui TRIPs Agreement, dan secara nasional di Indonesia merujuk pada UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Pengaturan Pemerintah No. 27 Tahun 2019. Kata Kunci : Hukum, Masyarakat Adat, Interaksi. ABSTRACT Law includes multi-dimensional aspects. That is why until now legal scholars have not yet found a precise definition of law. What is clear, the law is a social phenomenon. Humans as individuals or individuals tend to gather with other individuals and by forming groups of humans who live together. Because of this tendency to group, humans are called social beings. A collection of people who live together with a common goal is called society. In fact, society consists of humans, both as individuals (individuals) or groups of people who have gathered for various needs and goals. In order for human relations to work properly, rules are needed based on which people protect their interests and respect the interests and rights of other people according to the rights and obligations specified in these rules. God's rules are called laws, which govern all relations between humans. Both the relationship between individuals or individuals and with groups, groups with individuals and groups with the government. This study purpose to examine legal certainty for indigenous and tribal peoples regarding the regulation of intellectual property in Indonesia. This studi applies normative legal research methods with a statutory approach and literature study.The research results reveal that legal certainty for indigenous and tribal peoples has been regulated internationally through the TRIPs Agreement, and nationally in Indonesia referring to Law no. 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulations No. 27 of 2019. Keywords: Law, Indigenous Peoples, Interaction.
OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM OBYEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN MELALUI DIGITALISASI LONTAR OLEH DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BADUNG Muharamah, Tania; Rwa Jayantiari, I Gusti Agung Mas
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini adalah mengkaji optimalisasi digitalisasi lontar dalam upaya perlindungan hukum obyek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Badung yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan. Studi ini mempergunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil studi memperlihatkan bahwasanya Digitalisasi Lontar merupakan bentuk perlindungan hukum obyek pemajuan kebudayaan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, serta sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali. Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung mengadakan program pelatihan nyurat lontar di beberapa sekolah dasar wilayah Kabupaten Badung serta program digitalisasi lontar sejak tahun 2012 untuk melaksanakan amanat dari undang-undang serta peraturan daerah terkait. Kata Kunci: lontar, digitalisasi lontar, obyek pemajuan kebudayaan, dinas kebudayaan kabupaten badung ABSTRACT The purpose of this study is to examine the optimization of lontar digitization as an effort to legally protect the cultural advancement object in Badung Regency conducted by the Department of Culture. This study uses empirical legal research methods with an approach to legislation and case study. The results of the study show that the Digitalization of Lontar is a form of legal protection for the object of cultural advancement in accordance with Law Number 5 of 2017 on the Advancement of Culture, as well as in accordance with Bali Provincial Regulation Number 4 of 2020 on Strengthening and Advancement of Balinese Culture. The Department of Culture of Badung Regency has conducted lontar writing training programs in several elementary schools in the region of Badung Regency and lontar digitization programs since 2012 to implement the mandates of relevant laws and regulations. Key Words: lontar, digitilation of lontar, cultural advancement object, Department of Culture of Badung Regency
UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM Selena Brahmi Putri, I Gusti Ayu; Suardita, I Ketut
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara sering terjadi dan berpotensi muncul pada Pemilihan Umum 2024. Diperlukan pemahaman lebih dalam terkait dengan aturan netralitas Aparatur Sipil Negara selama Pemilihan Umum berdasarkan hukum yang berlaku dan melakukan analisis terhadap upaya pencegahan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara pada pemilihan umum. Metode pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif melalui pengumpulan data dengan studi pustaka perundang-undangan. Hasilnya menunjukkan aturan netralitas Aparatur Sipil Negara dikontrol oleh Undang-Undang serta peraturan pemerintah, namun pelanggaran tetap terjadi terutama saat Pemilihan Umum. Pencegahan dapat dilakukan dengan meningkatkan sinergi antar lembaga seperti Komisi Aparatur Sipil Negara, Pimpinan Birokrasi, Inspektorat Daerah, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu, dan Komisi Pemilihan Umum. Koordinasi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara.
PENEGAKAN HUKUM BAGI WISATAWAN YANG MELECEHKAN OBJEK WISATA SUCI DI BALI Kirana, Kadek Andra Fadly; Sugama, I Dewa Gede Dana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Bagi Wisatawan yang Melecehkan Objek Wisata Suci di Bali. Penelitian ini dilatar belakangi oleh terjadinya kasus penistaan objek wisata suci yang ada di kawasan Monkey Forest Ubud, Bali. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang bagaimana penegakan hukum terhadap wisatawan yang melecehkan objek wisata suci di Bali dan mencari tau bagaimana tindakan pemerintah Bali atas kasus penistaan objek wisata suci di Bali tersebut. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait, serta sumber literatur lainnya sebagai acuan dalam artikel ini. Peraturan yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan Setelah melihat penjelasan dari jurnal ini peneliti menyimpulkan bahwa belum terdapat undang-undang yang mengatur tentang penistaan tempat suci, yang ada hanya penistaan agama. Namun disinilah fungsi dari hukum adat, yaitu ketika tidak adanya belum adanya hukum nasional yang mengatur tentang penistaan tempat suci, hukum adatlah yang dapat memberikan sanksi dalam kasus tersebut untuk memberikan efek jera kepada pelaku penistaan tempat suci tersebut. Mediasi lah cara yang paling tepat digunakan untuk menyelesaikan kasus penistaan tempat suci yang dibahas diatas. mungkin pelaku bisa dikenai sanksi adat berupa denda uang dan penderitaan jasmani maupun rohani. Kata kunci : penegakan hukum, melecehkan, objek wisata, tindakan pemerintah ABSTRACT This research is entitled Law Enforcement for Tourists Harassing religious Tourism Objects in Bali. This research is motivated by the occurrence of cases of harassment of sacred tourist objects in the Monkey Forest Ubud area, Bali. The purpose of this research is to provide information on how to enforce the law against tourists who harass religious tourism objects in Bali and to find out how the Bali government acts on cases of harassment of religious tourism objects in Bali. The method used by the author in this study is normative juridical research by examining the relevant laws in the State Law (UUD) and regulations, and also other literature sources as a reference in this article. The regulations used as a reference in this study are the Law of the Republic of Indonesia No. 10 of 2009 concerning tourism. After seeing the explanation of this journal, the researcher concluded that there is no law governing the blasphemy of sacred places, only blasphemy. But this is where the function of customary law is, namely when there is no national law governing the blasphemy of sacred places, it is customary law that can provide sanctions in such cases to provide a deterrent effect to the perpetrators of the blasphemy of the sacred place. Mediation is the most appropriate way to resolve the blasphemy case discussed above. maybe the perpetrator can be subject to customary sanctions in the form of monetary fines and physical and spiritual suffering. Keyword : law enforcement, harassing, tourism objects, government act
PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK HAK CIPTA BUKU DAN EBOOK DEMI MENJAGA KARYA DARI TINDAKAN COPY-PASTE Halim, Pricilia Averina Kiman; Mahendrayana, I Made Dwi Dimas
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penegakan hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual dalam masalah hak cipta buku dan e-book terkait dengan copy-paste merupakan masalah penting di era digital. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam mencegah tindakan copy-paste yang melanggar hak cipta serta mengkaji kendala dan tantangan yang dihadapi. Metode penelitian yang dipakai meliputi studi literatur, survei, studi kasus dan analisis data. Pengumpulan data dilakukan melalui survey ke berbagai pihak terkait dan melalui studi kasus kasus pelanggaran hak cipta atas buku dan e-book. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi kemudahan penggandaan dan pendistribusian konten digital, sulitnya mengidentifikasi pelaku pelanggaran, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak cipta. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya yang komprehensif dengan penguatan undang-undang, peningkatan kerjasama antar pihak terkait, kampanye edukasi, penggunaan teknologi yang lebih aman, dan inovasi dalam distribusi konten digital. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual dan melindungi karya dari pelanggaran hak cipta buku dan e-book di era digital.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PARALEGAL SEBAGAI PEMBERI KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DI INDONESIA Susanto, Ega Larassay; Stefani Ratna Maharani, I Gusti Ayu
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan hukum dalam penelitian ialah yang mengetahui kedudukan paralegal sebagai pemberi konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat di Indonesia. Studi ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum secara normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Simpulan dari permasalahan ini menunjukan yang mana paralegal memiliki hirarki strategis dalam mengasikan edukasi yang baik dan sifatnya positif bagi masyarakat khususnya yang tidak mampu, paralegal memiliki kedudukan yang berbeda dengan advokat sebagai penolong bagian hukum. Paralegal memiliki kedudukan secara hukum berdasarkan atas Undang-Undang Bantuan Hukum dan Permenkumham tentang Paralegal sebagai Pemberi Bantuan Hukum. Kata Kunci : Paralegal, Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum ABSTRACT The purpose of legal writing in this research is to determine the position of paralegals as providers of legal advice and assistance to people in Indonesia. This study was carried out using normative legal research methods by taking a statutory approach as well as a conceptual approach. The results of this study show that paralegals have a strategic position in providing free legal assistance to the public, especially the poor. Paralegals have a different position from advocates as legal aid providers. Paralegals have a legal position based on the Law on Legal Aid and the Minister of Law and Human Rights concerning Paralegals as Legal Aid Providers. Keywords : Paralegals, Legal Assistance, Legal Aid Providers.
PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PETUGAS KEBERSIHAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BADUNG Dewi, I Gusti Agung Ayu Kade Ita Puspita; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research is to determine the implementation of occupational health and safety protection and the measures taken to reduce hazards and prevent work accidents and work-related illnesses among sanitation workers in the Environmental and Sanitation Agency of Badung Regency. The research methodology employed in this study is empirical legal research, utilizing a case and factual approach as its foundation. The research findings indicate that occupational health and safety protection for sanitation workers in the Environmental and Sanitation Agency of Badung Regency adheres to the applicable legal regulations. However, it is observed that some sanitation workers choose not to utilize the provided safety equipment while carrying out their duties. Furthermore, the absence of the implementation of occupational health and safety management system (SMK3) and the establishment of the Occupational Health and Safety Committee (P2K3) has resulted in inadequate efforts to control the risks of hazards undertaken by the Environmental and Sanitation Agency of Badung Regency, thus failing to effectively reduce work accidents and work-related illnesses.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue