cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12 No 1 (2024)" : 10 Documents clear
KEWAJIBAN HUKUM TERHADAP PROTEKSI SENGKETA KONSUMEN JASA OJEK ONLINE Arcana, Made Carmenita; Sawitri, Dewa Ayu Dian
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya studi ini adalah untuk mengenali pengaturan moda transportasi yang berupa taksi online ataupun ojek online yang dimana taksi online telah memiliki pengaturan secara hukum, namun untuk ojek online belum memiliki pengaturan secara khusus. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode hukum normative. Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah didapatnya peraturan mengenai ojek online yakni UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 yang Dimana didalamnya diatur juga mengenai kendaraan bermotor umum. Namun secara hukum, operasional ojek online diakomodasi oleh aturan mengenai Perseroan Terbatas (PT) sehingga diakui dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan kewajiban hukum yang timbul terhadap proteksi konsumen jasa ojek online diatur dalam Pasal 45 ayat 2 UU tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang Dimana perlindungan konsumen memiliki 2 cara yaitu Upaya non-litigasi atau Upaya diluar pengadilan atau melalui jalur litigasi atau melalui pengadilan umum.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMILIK HEWAN PELIHARAAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS Surika, Luqyaanaa Audrey; Griadhi, Ni Made Ari Yuliartini
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Dari sudut pandang hukum yang konstruktif penelitian ini bertujuan untuk memastikan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas dan tanggung jawab pemilik hewan peliharaan yang hewan peliharaannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kajian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersumber hukum primer, sekunder, dan tersier serta dilakukan menurut standar yurisprudensi yang berlaku. Berdasarkan temuan penelitian, korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapat pertolongan, perawatan kesehatan, dan santunan dari pihak yang bersalah, serta berhak mendapat ganti rugi dari asuransi perusahaan, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemilik hewan peliharaan yang dituntut secara pidana dan/atau digugat di pengadilan perdata karena perbuatan melawan hukum karena kelalaian hewan peliharaannya dalam hal keselamatan hewan peliharaan orang lain merupakan perkembangan hukum yang bermanfaat. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Korban Kecelakaan Lalu Lintas, Hewan Peliharaan ABSTRACT From a constitutive legal point of view, this study aims to ensure legal protection for victims of traffic accidents and the responsibility of pet owners whose pets cause traffic accidents. This study uses normative legal methods sourced from primary, secondary, and tertiary law and is carried out according to applicable jurisprudential standards. Based on the research findings, victims of traffic accidents are entitled to help, health care, and compensation from the guilty party, and are entitled to compensation from company insurance, as required in Law Number 22 of 2009 regulating Road Traffic and Transportation. Pet owners who are criminally prosecuted and/or sued in civil court for unlawful acts due to the pet's negligence in terms of the safety of other people's pets are a useful legal development. Keywords: Legal Liability, Traffic Accident Victims, Pets
Penegakan Hukum Bagi Trader Terhadap Investasi Ilegal Robot Trading Putri, Ni Putu Amelinda Karina; Laksana, I Gusti Ngurah Dharma
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Investasi secara garis besar berarti menempatkan dana untuk suatu profit di masa yang akan datang, investasi sendiri dapat dikategorikan menjadi dua yaitu investasi secara langsung (direct investment) dan investasi tak langsung (indirect investment). Salah satu kategori investasi tidak langsung yaitu trading karena seorang trader tidak aktif mengelola aset finansial pada suatu perusahaan. Dalam dunia trading terdapat analisa kegiatan menimbang/memprediksi pergerakan harga pasar di masa depan. Jenis analisa dalam dunia trading dibagi menjadi analisa fundamental dan teknikal. Analisa yang menitik beratkan pada situasi keamanan global, politik, ekonomi di suatu negara merupakan analisa fundamental. Sedangkan analisa teknikal berfokus pada pergerakan pasar yang didasarkan pada perhitungan matematis berupa grafik, chart, dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk para trader mengetahui perlindungan hukum ketika terjebak pada investasi ilegal khususnya menggunakan Robot Trading agar trader dapat mengantisipasi investasi ilegal tersebut. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian atau studi normatif dengan berpedoman pada suatu pendekatan undang-undang. Hasil dari pengkajian ini menemukan bahwa perlindungan yang diberikan dapat menempuh pada jalur perdata maupun pidana, walaupun belum ada aturan yang khusus mengenai masalah trading di era digitalisasi. Para korban juga dapat meminta pertanggungjawaban ganti kerugian yang dialami melalui jalur hukum perdata maupun pidana sekaligus
KEABSAHAN DAN KLAUSUL PENTING DALAM PERJANJIAN KERJASAMA BRAND AMBASSADOR DENGAN PERUSAHAAN PRODUK KECANTIKAN Aryani, Ni Luh Irma; Samsithawrati, Putu Aras
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai syarat sahnya perjanjian kerjasama antara Brand Ambassador dengan Perusahaan produk kecantikan serta mengetahui klausul hukum yang penting untuk dicantumkan dalam perjanjian kerjasama tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analitikal, dan konseptual. Perjanjian antara Brand Ambassador dengan Perusahaan produk kecantikan tentu harus berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Tidak terpenuhinya kesepakatan dan kecakapan yang merupakan syarat subjektif berakibat pada dapat dibatalkannya perjanjian tersebut, sedangkan tidak terpenuhinya suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang sebagai syarat objektif berakibat pada perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Perjanjian kerjasama Brand Ambassador dengan Perusahaan produk kecantikan disamping penting untuk memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian juga harus memuat beberapa klausul penting seperti: identitas para pihak, definisi, waktu kerjasama, larangan untuk mempromosikan produk sejenis dari brand lain manakala kontrak kerjasamanya eksklusif, hak dan kewajiban para pihak terkait promosi produk kecantikan, wanprestasi, force majeure, penggunaan Kekayaan Intelektual terkait konten promosi dan penyelesaian sengketa. Kata Kunci : Perjanjian, Brand Ambassador, Perusahaan Produk Kecantikan, Klausul Penting. ABSTRACT The aim of writing this journal is to find out in depth about the legal conditions for a collaboration agreement between a Brand Ambassador and a beauty product company and to find out the legal clauses that are important to include in the collaboration agreement. The type of research used in this journal is normative legal research with statutory, analytical and conceptual approaches. The agreement between a Brand Ambassador and a beauty product company must of course be guided by Article 1320 of the Civil Code regarding the conditions for the validity of the agreement, namely: agreement between the parties, the ability of the parties to make an agreement, a certain subject matter, and a cause that is not prohibited. Failure to fulfill the agreement and skills which are subjective requirements can result in the agreement being cancelled, while failure to fulfill a particular subject matter and a cause which is not prohibited as an objective requirement results in the agreement becoming null and void. A Brand Ambassador collaboration agreement with a beauty product company, besides being important to fulfill the legal requirements of an agreement, must also contain several important clauses such as: identity of the parties, definition, time of collaboration, prohibition on promoting similar products from other brands when the collaboration contract is exclusive, rights and obligations of the parties. parties related to promotion of beauty products, default, force majeure, use of Intellectual Property related to promotional content and dispute resolution. Key Words : Agreement, Brand Ambassador, Beauty Products Company, Important Clause
TRANSFIGURASI JUDICIAL RECRUITMENT PROCESS HAKIM KONSTITUSI SEBAGAI JAMINAN INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI Maharani, Kadek Ayu; Hadjon, Edward Thomas Lamury
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari studi ini adalah untuk meneliti relevansi proses pemilihan hakim konstitusi terhadap independensi dari kelembagaan Mahkamah Konstitusi, serta untuk menganalisis desain pemilihan hakim konstitusi yang ideal dalam menjamin independensi hakim konstitusi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat relevansi antara proses pemilihan hakim konstitusi terhadap independensi kelembagaan Mahkamah Konstitusi ditinjau berdasarkan konsep Judicial Reform Index (JRI) dengan mengacu kepada Resolusi PBB 1985 Nomor 40/32 dan Nomor 40/146, Rekomendasi Dewan Eropa mengenai Independensi Hakim, Piagam Eropa tentang Statuta Hakim, dan Standar Minimum Independensi Peradilan IBA (1982). Dengan demikian, jaminan terhadap independensi hakim konstitusi hanya dapat dipenuhi apabila mekanisme awal pengangkatan hakim telah jauh dari adanya kepentingan politik. Pembenahan terhadap mekanisme pemilihan hakim konstitusi tersebut dapat dicapai melalui keterlibatan kembali KY dalam panel seleksi hakim mengacu terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2013 jo. UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pengakomodiran kembali KY dalam panel seleksi ditinjau berdasarkan 3 (tiga) pendekatan melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yakni pendekatan substansi hukum, pendekatan struktur hukum, dan pendekatan budaya hukum. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Independensi Hakim, Pemilihan Hakim. ABSTRACT The aim of this study is to examine the relevance of the process of selecting constitutional judges to the independence of the Constitutional Court institution, as well as to analyze the ideal design for selecting constitutional judges in ensuring the independence of constitutional judges. This study uses normative legal research methods with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that there is relevance between the process of selecting constitutional judges and the institutional independence of the Constitutional Court reviewed based on the concept of the Judicial Reform Index (JRI) with reference to UN Resolution 1985 Number 40/32 and Number 40/146, the Council of Europe Recommendation on independence of judges, the European Charter on The Statute for judges, and the International Bar Assosiation Minimum Standards for Judicial Independence (1982). The guarantee of the independence of constitutional judges can only be fulfilled if the initial mechanism for appointing judges is far from political interests. Improvements to the mechanism for selecting constitutional judges can be achieved through the re-involvement of the Judicial Commission in the judge selection panel referring to Perppu Number 1 of 2013 jo. Law Number 4 of 2014 concerning the Determination of Perppu No. 1 of 2013 concerning the Second Amendment to Law no. 24 of 2003 concerning the Constitutional Court. The re-accommodation of KY in the selection panel was reviewed based on 3 (three) approaches based on Lawrence M. Friedman's legal system theory, namely the legal substance approach, legal structure approach and legal culture approach. Keywords: Constitutional Court, Independence of Judges, Election of Judges.
MEREK DAGANG TIDAK TERDAFTAR : PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Paramitha, Ni Nyoman Sukma Ayu; Dwijayanthi, Putri Triari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan artikel ialah mengkaji aspek perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang tidak mendaftar, dengan berfokus pada peraturan yang berlaku di Indonesia dan Amerika Serikat. Jenis penelitian dalam studi ini adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dianalisis dengan metode deskritif kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan merek di Indonesia diatur dalam UU 20/2016, di mana Pasal 1 angka 5 mendefinisikan merek sebagai Hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik merek yang telah mendaftarkannya untuk jangka waktu tertentu memungkinkan mereka untuk menggunakan merek tersebut sendiri atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya. Pasal 72 angka 2 UU 20/2016 menjelaskan tentang "Pemilik merek yang belum terdaftar, termasuk dalam situasi di mana merek tersebut tidak digunakan dengan itikad baik meskipun telah terdaftar, atau merek yang belum didaftarkan. Dalam UU 20/2016, Indonesia menerapkan prinsip "First to File," yang berarti perlindungan hukum diberikan kepada individu yang pertama kali mendaftarkan merek mereka di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kemenkhumham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam penerapan perlindungan hukum merek di Indonesia. Di sisi lain, Lanham Act di Amerika Serikat menganut prinsip "use in commerce," yang tidak mengharuskan pemilik merek untuk melakukan pendaftaran. Berdasarkan Lanham Act, perlindungan merek didasarkan pada penggunaan merek dalam aktivitas perdagangan. Kata Kunci: Perlindungan, Merek Tidak Terdaftar, Indonesia, Amerika Serikat. ABSTRACT The purpose of this article is to analyze the legal protections available to unregistered trademark owners in Indonesia and the United States. The type of research in this study is normative legal research with a statutory approach which is analyzed using qualitative descriptive methods. The study's results reveal that trademark regulations in Indonesia are governed by Law 20/2016. According to Article 1, number 5 of the same law, a trademark is granted exclusively by the government to its registered owner for a certain duration, enabling them to use the trademark for themselves or grant others permission to use it. Article 72, number 2 of Law 20/2016 states that the legal protection for the owner of an unregistered mark, even if not used in good faith, or for an unregistered mark is not granted. Indonesia follows the "First to File" principle in Law 20/2016, implying that the initial registration of the marks at the Directorate General of Intellectual Property under the Ministry of Law and Human Rights offers legal protection to individuals. The study revealed a lack of clarity in the implementation of trademark legal protection in Indonesia. In contrast, the Lanham Act in the United States follows the "use in commerce" principle, which does not mandate brand owners to register. Trademark protection in the United States is based on this Act. Keywords: Protection, Unregistered Trademark, Indonesia, United States
PENGELOLAAN KEARSIPAN BERKAS PERKARA DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG- UNDANG NO 22 TAHUN 1952 Khrisni Vashu Devi, Kadek Bhagawati; Sugama, I Dewa Gede Dana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Mengkaji secara yuridis mengenai tata cara pengelolaan arsip berkas perkara di pengadilan dan mengatasi hilang ataupun rusaknya berkas perkara di Pengadilan Negeri ditilik dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952 merupakan tujuan dari penulisan ini. Normatif merupakan metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Studi menemukan bahwa Panitera Muda Hukum memiliki tugas untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data perkara dalam lingkup pengadilan. Selain itu Panitera Muda Hukum bertugas dalam penataan arsip perkara dan juga pelaporan. Fungsi Panitera sebagai unit kearsipan mengacu pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Hasil penelitian dari penulisan ini berupa sitem pendataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip demi menjaga nilai-nilai arsip dan cara mengatasi rusak ataupun hilangnya arsip di lingkungan Pengadilan Negeri. Kata Kunci: Arsip, Berkas Perkara, Pengadilan Negeri ABSTRACT Juridically reviewing the procedures for managing case file archives in court and overcoming the loss or damage of case files in the District Court in terms of Law No. 22 of 1952 is the purpose of this paper. Normative is a legal research method used in this writing with a statutory approach. The study found that the Junior Registrar of Laws has the task of collecting, processing, and presenting case data within the scope of the court. In addition, the Junior Registrar of Law is in charge of structuring case files and reporting. The function of the Registrar as an archival unit refers to Article 17 of Law Number 48 of 2009 concerning Archives. The results of this study are in the form of a data collection system, storage and maintenance of archives in order to maintain archive values and how to overcome damaged or lost archives in the District Court. Keywords: archive, case file, district court
PENGATURAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE Putra, Dharma Santana; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan dari penelitian ini yakni untuk mengidentifikasi dan mengetahui berbagai metode penyelesaian sengketa wanprestasi yang terkait dalam transaksi jual beli online serta peraturan hukum yang mengatur alternatif penyelesaian sengketa, dengan penekanan khusus pada proses mediasi dalam sengketa wanprestasi yang berkaitan dengan transaksi jual beli online. Dalam penulisan penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan terhadap perundang-undangan dan konseptual untuk memberikan pemahaman yang deskriptif, jelas, dan sistematis. Studi menerangkan bahwa, dalam hal masing-masing pihak setuju, penyelesaian sengketa wanprestasi pada transaksi jual beli online dapat ditempuh secara litigasi atau non-litigasi. Kemudian terkait dengan penerapan hukum mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa terutama pada transaksi jual beli online, hingga mekanisme mediasi telah tertuang dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Kata Kunci: Wanprestasi, Penyelesaian Sengketa, Mediasi, Transaksi Jual Beli Online ABSTRACT The purpose of writing this study is to identify and know various methods of resolving default disputes related to online buying and selling transactions as well as legal regulations governing alternative dispute resolution, with special emphasis on the mediation process in default disputes related to online buying and selling transactions. In writing research using normative legal research with an approach to legislation and conceptual to provide a descriptive, clear, and systematic understanding. The study explains that, in the event that each party agrees, resolution of default disputes in online buying and selling transactions can be pursued in litigation or non-litigation. Then related to the application of mediation law as an alternative dispute resolution, especially in online buying and selling transactions, until the mediation mechanism has been stated in PERMA No. 1 of 2016. Key Words: Default, Dispute Resolution, Mediation, Online Buying and Selling Transactions
The Examining the Kerch Strait Bridge Attacks by The Prism of International Humanitarian Law Sitompul, Ray Radjuman Janiver Giftson; Dewi, Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Kerch Strait Bridge, also known as The Crimean Bridge, is an infrastructure that stretches between the Kerch Peninsula of Crimea and the Taman Peninsula of Krasnodar Krai in Russia. This infrastructure has been destroyed as a result of the ongoing conflict between The Russian Federation and Ukraine. This article aimed to analyze whether the attacks was in accordance with the principle of International Humanitarian Law (IHL). This article relies on normative legal research and statutory, case, and fact approaches to analyze this matter. The study designated that the attack on the Kerch Strait Bridge followed the principles which is set in the International Humanitarian Law. Those said principles are the principle of distinction, the principle of military necessity, the principle of proportionality, and the principle of precautions.
INKONSTITUSIONAL MASA JABATAN PRESIDEN SELAMA 3 (TIGA) PERIODE DALAM PERSPEKTIF UUD NRI TAHUN 1945 Melyana, Puput Sasa; Sudibya, Komang Pradnyana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Konstitusi merupakan hukum dasar yang disusun dalam bentuk tertulis yang harus dihormati dan dipatuhi baik oleh pemangku kekuasaan maupun rakyat. Di dalam konstitusi juga memuat ketentuan hukum yang memiliki sifat pokok serta fundamental mengenai sistem ketatanegaraan. Pentingnya konstitusi di dalam sebuah negara yaitu untuk membatasi pemerintah dalam negara agar tidak terjadi kesewenangan penyelenggaraan negara oleh pemerintah. Konstitusi tertulis di Negara Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945 yang di dalamnya mengatur mengenai ketentuan pokok dalam melaksanakan pemerintahan negara serta sebagai pengimplementasian dari asas legalitas. UUD NRI Tahun 1945 juga mengatur mengenai periodesasi jabatan dari seorang Presiden dan sudah jelas maknanya hanya selama 2 (dua) periode saja. Namun, beberapa waktu lalu muncul isu mengenai periodesasi jabatan seorang Presiden akan diperpanjang hingga periode ketiga yang menimbulkan pro dan kontra di tengah ruang publik. Tujuan dari studi ini untuk menganalisis bagaimana masa jabatan Presiden selama 3 (tiga) periode apabila dikaitkan dengan pembatasan kekuasaan dalam konstitusionalisme dan prinsip pokok negar ahukum serta kesesuainnya dengan UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian yang bersifat normatif dan menerapkan pendekatan terhadap hukum serta melaksanakan analisis melalui bahan – bahan kepustakaan. Hasil studi menunjukan bagaimanakah kesesuaian dari permasalahan tersebut dengan UUD NRI Tahunn 1945 dan juga dampak yang terjadi apabila isu ini direalisasikan. Kata Kunci: Konstitusi, UUD NRI Tahun 1945, Presiden, Masa Jabatan, Hukum. ABSTRACT The Constitution is the fundamental law that is formulated in a written form and must be respected and adhered to by both those in power and the citizens. Within the constitution, there are fundamental legal provisions regarding the system of government. The importance of the constitution in a country is to limit the government's authority to prevent any abuse of power. In Indonesia, the written constitution is the 1945 Constitution (UUD NRI 1945), which regulates the fundamental principles of state governance and serves as the implementation of the principle of legality. The 1945 Constitution also specifies the term limits for a President, which is clearly defined as two terms. However, there was a recent debate about extending the presidential term to a third period, leading to both support and opposition within the public discourse. The objective of this study is to analyze how a President's three-term tenure relates to the limitations on power in constitutionalism and the fundamental principles of the rule of law, and its compatibility with the 1945 Constitution. This study employs a Normative research method with a focus on legal texts and conducts an analysis based on existing literature. The study results demonstrate the compatibility of this issue with the 1945 Constitution and the potential consequences if this issue were to be realized. Keywords: Constitution, 1945 Constitution, President, Term of Office, Law.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue