cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 7 No 12 (2019)" : 15 Documents clear
PENGATURAN MANTAN TERPIDANA KORUPSI DALAM PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA A.A.Ngr. Rai Rama Prayoga; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.359 KB)

Abstract

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi rasa demokrasi dalam pemilu serta hak asasi manusia. Penulisan dalam judul ini adanya permasalahan dalam pencalonan anggota legislatif yakni terkait dengan mantan terpidana korupsi. Terkait dengan permasalahan tersebut KPU mengeluarkan suatu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota. Dimana peraturan tersebut bertentangan dengan suatu aturan yang mengatur mengenai pemilu. Metode yang digunakan di dalam penulisan ini yakni menggunakan metode hukum normatif yang dimana menggunakan pendekatan perundang-undangan serta yang berkaitan dengan penulisan dari kepustakaan. Jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia peraturan ini dibuat oleh kpu tersebut dapat mengalanggar peraturan yang mengatur hak asasi manusia, karena pada salah satu pasal di pengaturan hak asasi manusia memberikan setiap orang untuk dapat dipilih serta dapat untuk memilih Kata Kunci : Terpidana Korupsi, Hak Asasi Manusia, Calon Legislatif
KEDUDUKAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG ANGGARAN DASARNYA TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Ida Ayu Kade Trisna Wulandewi; I Nyoman Mudana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.614 KB)

Abstract

Anggaran dasar menjadi pedoman dalam menjalankan suatu perusahaan. Perseroan terbatas harus menetapkan anggaran dasarnya sesuai dengan UUPT 40/2007 agar tidak menimbulkan suatu permasalahan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Rumusan Masalah 1.Bagaimana akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yang anggaran dasarnya tidak sesuai dengan UUPT 40/2007? 2.Siapa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan dalam penjelasan pasal 157 ayat (4)? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang akan timbul jika tidak sesuai dengan anggaran dasar PT berdasarkan pada UUPT serta agar mengetahui siapa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan pada penjelasan pasal 157 ayat (4) tersebut. Dalam jurnal ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan ruang lingkup anggaran dasar pada suatu perseroan. Hasil akhir jurnal ini adalah akibat hukum apabila anggaran dasar tidak sesuai dengan UUPT 40/2007 yakni segala perbuatan hukum yang dilakukan PT dianggap tidak sah karena mengandung cacat formil yaitu tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan dapat dibubarkan. Pihak yang berkepentingan pada penjelasan pasal 157 ayat (4) tersebut merupakan Notaris, Pemegang Saham, Kejaksaan, Perbankan. Kata kunci : Anggaran Dasar, Perseroan Terbatas
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MUSIK VIDEO TERKAIT FENOMENA REAKSI VIDEO DI YOUTUBE Anak Agung Upadani Giantari; Suatra Putrawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.656 KB)

Abstract

Salah satu bentuk karya dari content creator di youtube adalah musik video. Belakangan banyak orang dengan sengaja membuat reaksi video dengan menggunakan musik video di youtube tanpa izin. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa mengenai bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap music video karya content creator di youtube dan bagaimana sanksi hukum terhadap orang yang menggunakan musik video hasil karya content creator untuk membuat reaksi video di Youtube tanpa izin. Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif berdasarkan pada pendekatan perundang-undangan. Perlindungan terhadap music video yang dihasilkan oleh content creator di lindungi dalam UUHC yaitu pasal 40 ayat (1) khususnya huruf m, namun pasal tersebut hanya merujuk pada karya film dan belum mengcover karya musik video secara jelas. Sebaiknya penjelasan pasal tersebut memberikan contoh bukan hanya merujuk pada karya film selain itu sebaiknya content creator yang merasa dirugikan segera melapor kepada pihak yang berwajib untuk mencegah hal tersebut terjadi kepada content creator lain. Kata Kunci : Hak Cipta, Video, Youtube
PELAKSANAAN ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE’ I Kadek Ari Saputra; I Gede Putra Ariana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.471 KB)

Abstract

‘Penelitian ini berjudul’ “Pelaksanaan Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online”. Dengan cepatnya berkembang teknologi dan informasi yang begitu cepat menimbulkan inovasi baru terkait modal dalam sistem perdagangan yaitu “Transaksi Online”. Permasalahn yang diuraikan didalm jurnal ilmiah ini bertujuan untuk menegetahui pelaksanaan itikad baik didalam perjanjian termasuk perjanjian jual beli online dan perlindungan hukum bagi pihak pertama sebagi pembeli apa bila terjani pelalanggaran asas itikad baik ditinjau dari Kitab Undang-Undang8 Hukum9 Perdata,’ Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tahun Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan8ilmiah ini adalah metode8 penelitian empiris. Implementasi asas itikad baik sangatlah penting didalam pembuatan perjanjian termasuk perjanjian online. Didalam proses pembuatan perjanjian termasuk perjanjian online haruslah didasari itikad baik dari masing-masing pihak didalam perjanjian tersebut. Itikad baik merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian.’Perlindungan hukum bagi bagi pihak pertama sebagai pembeli dari adanya itikad yang tidak baik dari penjual online tersebut, maka8 dapat dipidana berdasarkan ketentuan1 pasal 62 UUPK dan diperberat dengan ketentuan pasal 45 ayat (2) UU ITE.” Kata Kunci: Asas Itikad Baik, Perjanjian Jual Beli Online, dan Perlindungan Hukum.
KEDUDUKAN COVER NOTE YANG DITERBITKAN OLEH NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Nyoman Agus Sidhi Mantra; I Nyoman Suyatna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.899 KB)

Abstract

Cover note yang tidak diatur pada Undang-Undang Jabatan Notaris berdampak terhadap kedudukan dan status dari penerbitan cover note. Sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum. Pada penulisan ini menguraikan dua permasalahan, yaitu: apakah cover note merupakan bagian dari produk hukum yang diterbitkan oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor Jabatan Notaris dan bagaimana kedudukan cover note yang diterbitkan oleh Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunaka metode penelitian hukum normative dengan melakukan pendekatan perundangan serta pendekatan analisa konsep hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, cover note tidak termasuk dalam instrument akta autentik dan akta dibawah tangan, tetapi lebih kepada surat keterangan berdasarkan hukum kebiasaan dan cenderung mengarah pada bentuk perikatan yang lahir karena perjanjian. Cover note tidak memiliki kedudukan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kata Kunci: akta, cover note, notaris.
PENGATURAN TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PADA ANGGOTA LEMBAGA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA A.A. Ngurah Agung Putra Prawira; A.A. Istri Ari Atu Dewi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.479 KB)

Abstract

Indonesia dalam struktur ketatanegaraannya memiliki lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Namun Anggota lembaga perwakilan yang sedang menjabat dapat diganti kedudukannya dengan anggota lain dengan syarat yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Mekanisme ini disebut dengan Penggantian Antar Waktu (PAW). Dalam implementasinya, mekanisme PAW merupakan sarana yang positif dan efektif untuk memaksimalkan kinerja lembaga perwakilan, tetapi terdapat juga berbagai permasalahan yang muncul antara lain penggantian anggota lembaga perwakilan ditengah masa jabatannya akan membuat tujuan dari pemilihan umum yang terlaksana menjadi menyimpang karena anggota lembaga perwakilan yang terpilih oleh rakyat daapat berganti akibat putusan partai politik. Selain itu sengketa antara anggota lembaga perwakilan dengan partai pengusungnya tidak dapat dihindari akibat proses yang tidak tepat dalam melaksanakan mekanismenya. Penelitian ini menggunakan metode normatif melalui pendekatan dan analisis peraturan perundang – undangan. Pemerintah perlu mengatur secara lebih mendetail tentang pengaturan tentang PAW pada anggota lembaga perwakilan serta penyelesaian yang lebih tepat apabila terjadi sengketa antara anggota lembaga perwakialn serta partai politik. Kata Kunci: Pengaturan , Penggantian Antar Waktu (PAW) , Lembaga Perwakilan
ACTIO PAULIANA SEBAGAI JAMINAN HUKUM KREDITUR DALAM PROSES KEPALITAN A.A. Ade Aryadi; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.959 KB)

Abstract

Jurnal ini diberi judul “Actio Pauliana Sebagai Jaminan Hukum Kreditur dalam Proses Kepailitan”. Majunya sektor usaha di Indonesia tentu harus diimbangi dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Tak jarang perusahaan didalam melakukan perjanjian utang-piutang sering terjadi masalah persengketaan antara para pihak. Berkaitan dengan perjanjian diatas secara hukum telah diatur berdasarkan KUHPer dan Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan cara menghindari tuntutan pailit yang besar, debitor sering melakukan perbuatan hukum seperti jual beli, sewa menyewa atau hibah sebelum dibacakannya Putusan Pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan mengkaji aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan actio pauliana. Actio Pauliana sebagai suatu upaya untuk membatalkan perbuatan hukum debitor yang dinilai merugikan kreditor dalam proses kepailitan. Actio Pauliana secara umum diatur dalam Pasal 1341 KUHPer dan secara khusus diatur dalam Pasal 41-49 UU KPKPU. Akibat hukum dari actio pauliana adalah dibatalkannya kewajiban-kewajiban perbuatan hukum debitor dengan pihak siapa perbuatan hukum itu dilakukan dilandasi dengan etikad tidak baik sehingga dinilai merugikan kreditor. Jaminan hukum yang diberikan oleh kedua aturan tersebut bagai angin segar bagi kreditor sehingga mendapatkan jaminan hukum atas kepentingannya dalam proses kepailitan. Namun perlu dicermati belum ada pengaturan pertanggungjawaban debitor yang melakukan perbuatan hukum dengan etikad tidak baik tapi pihak ketiga memiliki etikad baik, sehingga perlu adanya penambahan aturan dalam hal tersebut. Kata Kunci : Jaminan Hukum, Akibat Hukum Actio Pauliana
KEDUDUKAN HUKUM PERUSAHAAN INDUK SELAKU PERUSAHAAN PENJAMIN (CORPORATE GUARANTEE) TERHADAP ANAK PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PERIKATAN DENGAN PIHAK KETIGA Anak Agung Bagus Jaya Adri Putra; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.503 KB)

Abstract

Penulisan ini membahas tentang hubungan hukum antara perusahaan induk dengan anak perusahaan dalam perusahaan kelompok dan tanggung jawab perusahaan induk selaku perusahaan penjamin terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan terhadap pihak ketiga dalam perusahaan kelompok. Permasalahan yang terjadi bahwa ketentuan perusahaan induk dan anak perusahaan merupakan perusahaan yang yang mandiri sehingga perusahaan induk tidak dapat ikut bertanggungjawab dalam perikatan yang dilakukan oleh anak perusahaan. Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang hubungan hukum antara perusahaan induk dengan anak perusahaan dalam perusahaan kelompok dan untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan induk selaku peusahaan penjamin terhadap perbuatan hukum yang dilakukan anak perusahaan. Di dalam penulisan ini digunakan dengan metode penulisan normatif dan menghasilkan bahwa hubungan perusahaan induk dan anak perusahaannya terdapat hubungan hukum kontraktual. Perusahaan induk dapat dimintai pertanggung jawaban apabila perusahaan induk turut serta dalam penjaminan yang dilakukan oleh anak perusahaan dengan pihak ketiga. Kata Kunci : perusahaan induk, Hubungan hukum, Tanggung Jawab
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM UNDANG – UNDANG KETENAGAKERJAAN Ni Putu Yulia Tirtania; I G.N Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.653 KB)

Abstract

Pekerja Rumah Tangga (PRT) saat ini pekerjaan yang jasanya digunakan paling banyak di masyarakat. Tetapi sampai saat ini juga belum ada undang – undang yang mengatur mengenai hak Pekerja Rumah Tangga. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum dapat menjamin perlindungan hukum bagi PRT dan hanya ada Peraturan Menteri tenaga kerja (No. 2 Tahun 2015) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Tujuan dari pembuatan jurnal ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum dari Pekerja Rumah Tangga. Hasil yang diperoleh yaitu UU Ketenagakerjaan tidak dapat memberi perlindungan hukum bagi hak PRT karena PRT bukan pekerja yang masuk dalam ketentuan UU Ketenagakerjaan dan Permen PPRT masih mempunyai beberapa kelemahan. Dalam kondisi kerja PRT yang jauh dari kata layak bahkan masih sering terjadi pelanggaran HAM bisa didengar dan disaksikan di sekitar kita. Perlindungan hukum bagi PRT dapat menggunakan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Kata kunci: Pekerja RumahITangga, kedudukan, aturan5hukum.
EFEKTIVITAS PASAL 72 HURUF a ANGKA 1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NO. 9 TAHUN 2013 DALAM PEMANFAATAN RUANG SEMPADAN PANTAI KAWASAN BALI UTARA SERTA PENERAPAN SANKSINYA Dewa Putu Perdana Khrisna Murti; I Gede Putra Ariana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 12 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.4 KB)

Abstract

Perubahan rentan terjadi pada kawasan pantai. Meningkatnya pertumbuhan penduduk, pesatnya kemajuan pariwisata serta peningkatan laju pembangunan mengakibatkan timbulnya berbagai masalah pada bidang pertanahan yang berdampak semakin terbatasnya lahan untuk membangun bangunan-bangunan yang akan dibuat sebagai penunjang pariwisata. Keadaan tersebut dijadikan dalil oleh para investor demi menjadikan pesisir pantai sebagai tempat untuk melangsungkan kegiatan bisnisnya. Bahkan terdapat beberapa bangunan yang sampai melanggar batas sempadan pantai. Adapun permasalahan yang akan dibahas penulis adalah bagaimana efektivitas Pasal 72 huruf a angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 9 Tahun 2013 dan bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan penerapan sanksi terhadap penyimpangan pengelolaan pemanfaatan ruang sempadan pantai di kawasan pantai kaliasem. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian yang meneliti bagaimana bekerjanya produk hukum yang berlaku dengan menggabungkan bahan-bahan hukum atau studi kepustakaan dengan data yang didapatkan berdasarkan observasi serta wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas berlakunya pasal 72 huruf a angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 9 Tahun 2013 di pantai kaliasem dan untuk mengetahui bagaimana bentuk sanksi yang dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang apabila terjadi pelanggaran terhadap batas sempadan pantai. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi pasal 72 huruf a angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 9 Tahun 2013 di pantai kaliasem tidak berjalan efektif karena masih terjadi pelanggaran batas sempadan pantai yang disebabkan oleh beberapa faktor. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggar pemanfaatan ruang berupa sanksi administrasi. Kata Kunci : Efektivitas, Peraturan Daerah, Pemanfaatan Sempadan Pantai, Sanksi, Kabupaten Buleleng

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue