cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 7 No 6 (2019)" : 16 Documents clear
TINJAUAN YURIDIS KEJAHATAN KEMANUSIAAN PENYIKSAAN (TORTURE) TERHADAP MASYARAKAT SINAI MENURUT STATUTA ROMA 1998 Hassya Aulianisa H. S; Ni Luh Gede Astariyani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.884 KB)

Abstract

Sejak 2011, militer dan polisi Mesir telah memerangi kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan ISIS di provinsi Sinai Utara. Konflik ini tentunya membuahkan akibat yang dirasakan oleh banyak pihak, salah satunya terhadap masyarakat sipil. Terdapat dua masalah yang akan dianalisis yaitu bagaimanakah pengaturan kejahatan kemanusiaan penyiksaan menurut Statuta Roma 1998 dan bagaimanakah implementasi kejahatan kemanusiaan penyiksaan terhadap masyarakat Sinai di Mesir menurut Statuta Roma 1998. Kedua permasalahan tersebut akan dianalisis menggunakan metode penelitian normatif yang mana dikonsepkan di dalam peraturan perundang-undangan, atau hukum sebagai kaidah atau norma dengan mengacu pada hukum humaniter internasional. Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa hukum internasional menjunjung tinggi perikemanusiaan, martabat, HAM, dan melarang penyiksaan sebagaimana diatur di dalam Statuta Roma Pasal 7 (1) (f) dan Convention Against Torture (CAT) dan menghasilkan fakta bahwa telah terjadi penyiksaan di Sinai, Mesir. Maka bedasarkan fakta tersebut diperlukan usaha pemerintah Mesir untuk melakukan investigasi dan usaha kedua belah pihak untuk melindungi warganya sipilnya. Kata Kunci : Kejahatan Kemanusiaan penyiksaan, masyarakat sipil, hukum humaniter internasional
PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE (E-commerce) Bagus Reyzaldy Hasandinata; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.235 KB)

Abstract

Perkembangan teknologi dan informasi yang signifikan menyebabkan timbulnya inovasi baru terkait bentuk dalam sistem perdagangan, yaitu jual beli online (E-commerce). Dibalik banyaknya manfaat dari E-commerce terdapat permasalahan yang timbul antara pihak penjual dan pihak pembeli. Melihat seringnya terjadi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai implementasi asas keseimbangan didalam perjanjian jual beli online dan penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran yang dilakukan pembeli didalam perjanjian jual beli online.Metode yang dipergunakan pada pembuatan makalah ini yaitu metode hukum empiris dengan pendekatan Perundang-undangan dan juga fakta yang bersifat deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara. Melakukan pendekatan dengan menelahaan semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan sesuai dengan hukum yang ditangani.Hasil dari penelitian tersebut yakni peranan asas keseimbangan dalam perjanjian khususnya perjanjian jual beli online merupakan komponen yang sangat penting atas dasar kehendak dua belah pihak sehingga perlu adanya kesadaran dari para pihak untuk melaksanakan perjanjian dalam jual beli, penyelesaian sengketa akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pembeli dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi.Kata kunci: Perjanjian Jual Beli Online, Asas Keseimbangan, dan Penyelesaian Sengketa.
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB OCCUPYING POWER TERKAIT PENDUDUKAN MILITER OLEH TURKI DI SURIAH Aditya Yudhistira; I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.431 KB)

Abstract

Gelombang demonstrasi yang terjadi di Suriah sebagai bagian gelombang Arab Spring pada 2011 lalu berevolusi menjadi konflik bersenjata yang belum berhenti hingga saat ini. Konflik di negara yang letaknya menjadi sangat strategis secara geopolitik bagi negara-negara lain, membuat beberapa negara di dunia menjadi terlibat langsung secara militer di dalamnya. Salah satunya adalah Turki, yang memiliki kepentingan untuk melawan kelompok militan Kurdi, yang ditakutkan akan mempermudah gerakan separatis di negaranya. Keterlibatan militer Turki tersebut tidak hanya sebatas serangan-serangan, namun sudah sampai pada kondisi pendudukan militer, yang melahirkan tanggung jawab kepada Turki sebagai occupying power. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan tujuan untuk mengetahui kewajiban-kewajiban occupying power serta bagaimana pertanggungjawaban atas pelanggarannya. Berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, occupying power bertanggunggjawab diantaranya atas perlindungan jiwa, kebebasan, dan harta benda milik warga sipil. Terkait pelanggaran yang terjadi, Turki dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kapasitasnyasebagai negara karena telah melanggar kewajiban internasionalnya. Sedangkan pelaku dan/atau komandan militernya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana individu menurut hukum pidana internasional. Kata kunci: pendudukan; occupying power; hukum humaniter; pertanggungjawaban negara; pertanggungjawaban pidana individu
HUBUNGAN HUKUM ANTARA PERUSAHAAN JASA TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI ONLINE DENGAN DRIVER Dedek Oka Astawa; Ida Bagus Putra Atmaja
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.153 KB)

Abstract

Munculnya transportasi berbasis aplikasi online yang sangat mudah diakses oleh masyarakat luas. Transportasi berbasis aplikasi online telah memudahkan masyarakat dalam berbagai bidang. Terjadi suatu persepsi antara masyarakat dan para pengemudi atau calon pengemudi dari perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online bahwa mereka memiliki hubungan kerja dengan perusahaan tersebut. Maka perlu lebih jauh lagi menganalisis mengenai hubungan hukum antara pengemudi dengan penyedia aplikasi transportasi online. Penulisan ini merumuskan dua permasalahan, yaitu: bagaimana hubungan hukum diantara perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online dengan driver yang timbul dari adanya perjanjian berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan dan bagaimana akibat hukum yang timbul dari adanya perjanjian antara perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online dengan driver berdasarkan undang-undang ketenagkerjaan. Metode penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif. Hasil dari penulisan ini yaitu tidak terdapat hubungan hukum antara driver dengan perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi online, maka takibat hukum yang timbul yaitu tidak adanya perlindungan hukum bagi driver. Kata Kunci: hubungan hukum, perusahaan jasa transportasi, aplikasi online, driver.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK POLITIK PEKERJA MIGRAN DALAM PEMILU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Ni Nyoman Yesi Rismadani; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.832 KB)

Abstract

Pemilu di Indonesia tidak terlepas dari berbagai permasalahan, salah satu diantaranya menyangkut HAM pekerja imigran. Akibat kelemahan yang dimiliki badan penyelenggara pemilu menyebabkan banyak dari mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Dua permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini yaitu bagaimanakah penerapan dari pengaturan hak politik pekerja migran terkait dengan pelaksanaan pemilu di luar negeri sebagai pemenuhan HAM dan bagaimanakah peranan pemerintah Indonesia dalam melindungi hak politik pekerja migran agar tetap dapat menyalurkan haknya saat pemilu. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan mengacu pada instrumen hukum internasional dan hukum nasional yang berkaitan dengan hak politik dari pekerja migran, dan dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan analisis fakta dilapangan. Hasil penelitian menunjukan pengaturan hak pilih pekerja migran dalam pemilu telah diatur dalam hukum HAM internasional dan nasional, bahkan tata cara pelaksanaan pemilu di luar negeri telah diatur dalam perundang-undangan khusus di bidangnya. Namun tetap saja pengaturan tersebut belum menjamin tersalurkannya hak pilih pekerja migran. Adapun peranan yang semestinya dilakukan oleh pemerintah merujuk pada standar-standar internasional untuk pemilihan umum oleh International IDEA yaitu pembaharuan hukum terhadap sistem pemilu dan KPU lebih selektif dalam membentuk PPLN yang bertanggung jawab dalam tugas dan fungsinya. Kata Kunci: Hak Pilih, Pekerja Migran, Hak Asasi Manusia
YURISDIKSI NEGARA TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA OLEH PERUSAHAAN TRANSNASIONAL Dina Anggraini; Ida Bagus Erwin Ranawijaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.666 KB)

Abstract

Perkembangan korporasi dalam masyarakat internasional tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga dampak negatif. Hal tersebut terlebih lagi sangat nyata dalam negara-negara berkembang dimana perusahaan transnasional menjalankan usahanya. Aktivitas perusahaan transnasional di dalam wilayah negara tuan rumah seringkali luput dari hukuman ketika mereka melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kelemahan sistem ini hadir dari kedua sisi negara, negara tuan rumah dan negara asal, disatu pihak negara tuan rumah memiliki sistem hukum yang belum sempurna. Namun di lain pihak, negara asal tidak memiliki dasar yang kuat dalam hukum internasional dalam penerapan yurisdiksi ekstrateritorialnya. Penelitian hukum ini berjenis yurisdis normatif dengan pendekatan konsep, peraturan perundang-undangan dan kasus. Bahan yang digunakan berfokus pada bahan hukum primer dengan teknik pengumpulan keperpustakaan. Pengaturan pada tingkat hukum internasional terhadap tindakan perusahaan transnasional yang berkaitan dengan HAM terbatas pada instrumen yang bersifat soft law. Hal tersebut memberikan negara suatu peran penting untuk mengatur sendiri batas-batas tindakan perusahaan transnasional yang berhubungan dengan HAM. Praktek tersebut telah dilaksanakan oleh berbagai negara yang pada akhirnya membentuk suatu kebiasaan internasional tersendiri. Kata Kunci: negara, perusahaan transnasional, yurisdiksi, ekstrateritorial.
PIHAK TERKAIT DALAM PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PERADILAN KONSTITUSI Arrian Setiagama; Nyoman Mas Aryani
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.578 KB)

Abstract

Mahkamah konstitusi merupakan lembaga negara yang melaksanakan kewenangan kehakiman yang khusus menangani persoalan yang berkaitan dengan penegakan konstitusi. Dalam persidangan di peradilan konstitusi negara sangat menghargai hak konstitusi tiap warga negaranya dan menjamin hak konstitusi setiap warga negara dengan melibatkan seluruh warga negara untuk berpartisipasi dan menjaga hak konstitusinya. Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tidak diatur dengan jelas tentang konsep pihak terkait dalam persidangan konstitusi, maka ketidak-jelasan tersebut dapat menimbulkan multi-tafsir, yang dapat menjadi celah bagi seseorang untuk dapat bertindak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan analisis konsep hukum. Pihak Tekait yang berkepentingan atas objek uji materiil yang dimohonkan kehadapan Mahkamah, atas inisiatif pribadi dengan legal standing-nya sendiri, entah untuk membantah ataupun mengutkan dalil-dalil Pemohon Uji Materiil. Dampak dari kekaburan norma ini akan menghambat jalanya persidangan di peradilan konstitusi. Kata Kunci: Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi, Peradilan Konstitusi.
KEDUDUKAN WAKIL GUBERNUR DALAM MEMPERKUAT SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH Ni Komang Manik Sari Utami; Nyoman A Martana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.641 KB)

Abstract

Kepala Pemerintah di tingkat Provinsi terdiri dari Kepala Daerah Provinsi dan Wakil Kepala Daerah Provinsi. Penelitian ini menyoroti masalah yang berkaitan dengan tugas dan wewenang wakil gubernur dalam hubungannya dengan gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan di samping mengungkapkan faktor hukum yang potensial dapat mempengaruhi terjadinya konflik antara gubernur dengan wakil gubernur dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini bertujuan sebagai bahan referensi agar pembaca dapat memahami tugas, memperjelas fungsi peraturan perundang-undangan dalam upaya agar tidak terjadi konflik antara wakil gubernur dengan gubernur, dalam melaksanakan fungsi pemerintahan daerah sekaligus untuk meningkatkan transparasi dalam tugas dan wewenang wakil gubernur. Penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif (yuridis normatif). Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik studi kepustakaan lalu dilanjutkan dengan teknik analisis. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan dan wewenang wakil gubernur berdasarkan Keputusan Gubernur Bali No. 307 Tahun 1985 adalah membantu Gubernur dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas-tugas baik di bidang pemerintahan maupun di bidang pembangunan, membantu gubernur dalam menjalankan wewenangnya untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, di samping juga memberikan masukan kepada gubernur untuk menjalankan pemerintahan melaksanakan peraturan perundang-undangan di daerah sehingga peraturan kewenangan dan tugas tersebut akan terjalin kerjasama dan terdapat kejelasan tugas dan tanggungjawab dari wakil gubernur. Keywords: Kedudukan, Wakil Gubernur, Wewenang.
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 63/PUU-XV/2017 TERHADAP PENUNJUKAN KUASA WAJIB PAJAK Gusti Ayu Dwi Cahyani; I Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.247 KB)

Abstract

Salah satu tugas negara adalah meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam menjalankan tugasnya diperlukan pembiayaan yang cukup besar, biaya tersebut dapat diperoleh dari pemungutan pajak. Pajak dipungut bukan hanya kepada orang melainkan juga badan hukum yang dikenakan pajak sesuai dengan Undang-Undang disebut sebagai wajib pajak. Wajib Pajak dalam perpajakan bukan hanya memiliki kewajiban, tetapi juga memiliki hak. Pelaksanaan hak dan kewajibannya dalam prakteknya seringkali dihindari karena berbagai alasan. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak memberikan keringanan berupa penunjukan seorang kuasa untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Penunjukan kuasa pada awalnya sangat membantu, tetapi seiring dengan berubahnya Peraturan yang ada penunjukan kuasa menimbulkan permasalahan yaitu terdapatnya pembatasan terhadap hak setiap orang. Berdasarkan uraian tersebut, jurnal ini ditulis untuk menjawab dua permasalahan, yaitu pengaturan penunjukan kuasa wajib pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan pengaturan penunjukan kuasa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XY/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penulisan ini, dapat disimpulkan bahwa pengaturan penunjukan kuasa wajib dalam Pasal 32 ayat (3a) dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga terjadi kekosongan norma hukum. Kata Kunci : Wajib Pajak, Penunjukan, Kuasa Wajib Pajak
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH DI KOTA DENPASAR Ida Bagus Agung Suarna Putra; I Nyoman Suyatna; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.748 KB)

Abstract

Permasalahan sampah di Kota Denpasar belum teratasi dengan baik dari penanganan maupun pengurangan sampah. Regulasi mengenai pengelolaan sampah yang salah satunya adalah Peraturan Walikota Denpasar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan pengelolaan dan pembuangan sampah di Kota Denpasar. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan hasil bahwa pelaksanaan pengelolaan dan pembuangan sampah belum efektif, dikarenakan masih terjadinya pelanggaran oleh masyarakat yang dalam membuang sampah tidak sesuai dengan peraturan dalam tata cara pengelolaan sampah. Dalam rangka pengurangan sampah, untuk mengatasinya dilakukan dengan cara mendirikan kelompok swakelola pada setiap Desa, namun tidak semua Desa memilikinya, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan sampah tersebut. Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan dan Pembuangan, Sampah

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue