cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 38 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 03, No. 03, September 2015" : 38 Documents clear
FUNGSI LEGISLASI DPR DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG Epita Eridani; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.859 KB)

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat adalah suatu bentuk nyata dari hasil konsepsiperwakilan di Indonesia sehingga DPR dianggap mampu merumuskan keinginan rakyatyang dapat dimulai dari perencanaan, pembuatan, persetujuan suatu Rancangan Undang-Undang sampai disetujui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia.setiap UU yangdisahkan akan memberikan konsekuensi dan keterikatan rakyat Indonesia terhadap UUtersebut. UU dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulanprisnsip yang mengaturkekuasaan pemerintah, hak rakyat dan hubungan diantara keduanya. DPR merupakanlembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara. DPRmempunyai fungsi sebagai: Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan.
PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 26 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR I Made Aditya Wiryadarma; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (96.285 KB)

Abstract

Pengujian kendaraan bermotor di Kota Denpasar diatur berdasarkan PeraturanDaerah Nomor 26 Tahun 2001, pelaksanaannya diserahan kepada DinasPerbuhubungan Kota Denpasar. Permasalahnya adalah Bagaimana pelaksanaanpengujian kendaraan bermotor berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 ? dan Faktorfaktorapa yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pengujian kendaraanbermotor di Kota Denpasar ?. Metode yang dipergunakan metode penelitianhukum emperis dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait danmelakukan perbandingan terhadap beberapa peraturan yang berlaku. Pelaksanaanpengujian kendaraan sesuai dengan Perda Kota Denpasar No. 26 tahun 2001adalah kewenangan Pemerintah Kota Denpasar dimana setiap KendaraanBermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laikjalan, dalam mengajukan pengujian kendaraan bermotor peryaratan harusterpenuhi seperti seluruh perlengkapan kendaraan, kendaraan yang di uji haris laikjalan. Faktor penghambat terlaksananya pengujian kendaraan bermotor di KotaDenpasar adalah faktor Penegak hukumnya yaitu para aparat kurang tegas; danfaktor Sarana dan Prasarana yaitu kurangnya sarana pendukung didalammelakukan uji kendaraan dan sangat mahalnya alat-alat ujin kendaraan,sehinggamasih menggunakan alat uji kendaraan yang lama.
SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL DALAM BIROKRASI PERIZINAN Nyoman Putri Purnama Santhi; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.495 KB)

Abstract

Salah satu tugas pemerintah yang menjadi tuntutan masyarakat adalahterselenggaranya pelayanan publik yang baik. Perizinan merupakan salah satu wujudpelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan. Dalam hubunganantara pemerintah dengan warga masyarakat seringkali perizinan menjadi indikatoruntuk menilai apakah suatu organisasi pemerintahan sudah mencapai kondisi goodgovernance atau belum. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemerintah membuatsuatu kebijakan mengenai model perizinan melalui Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu SatuPintu. Tujuan kebijaksanaan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pelayananpublik serta dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untukmemperoleh pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti danterjangkau.
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR PM.90/HK.501/MKP/2010 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN/KOTA SE-BALI I Gusti Agung Istri Cintya Saraswati; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata di Kabupaten/Kota se-Bali. Peraturan Menteri tersebut diterbitkan untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha daya tarik wisata bagi pengusaha/pengelola. Mengingat daya tarik wisata yang ada di Bali sebagian besar dikelola oleh kelompok masyarakat adat, bukan pengusaha yang professional, terdapat permasalahan, apakah Peraturan Menteri tersebut dapat dilaksanakan secara efektif khususnya di Kabupaten/Kota se-Bali. Metode penulisan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah yuridis empiris. Secara yuridis Peraturan Menteri tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena diterbitkan berdasarkan perintah Undang-Undang, namun secara empiris dalam kurun waktu 5 (lima) tahun belum dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota se-Bali, karena tidak ada sanksi bagi pengelola yang tidak mendaftarkan usahanya. Untuk memberikan kepastian hukum, Bupati/Walikota menetapkan daya tarik wisata dengan peraturan atau keputusan Bupati/Walikota.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU YANG LAGUNYA DIPERDENGARKAN DI TEMPAT USAHA KOMERSIL DI KABUPATEN BADUNG Ni Putu Ayu Ersania Prami; Ida Ayu Sukihana; I Nyoman Mudana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Pencipta Lagu Yang Lagunya Diperdengarkan di Tempat Usaha Komersil di Kabupaten Badung” dilatarbelakangi oleh masih terjadinya pelanggaran – pelanggaran dalam pelaksanaan pembayaran royalti dan rendahnya kesadaran tempat – tempat usaha komersil terhadap hak ekonomi pencipta lagu. Hal ini terlihat dari masih terdapat tempat – tempat usaha komersil yang belum memenuhi kewajiban untuk membayar royalti dan tidak mengetahui tentang adanya hak ekonomi pencipta.Metode penulisan yang digunakan adalah hukum emipiris. Berdasarkan hasil penelitian di Karya Cipta Indonesia bahwa masih terdapat kafe yang belum melaksanakan pembayaran royalti terhadap lagu yang digunakan untuk tujuan komersil sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
PENCEGAHAN DAMPAK BURUK PENGGUNAAN MERKURI BERDASARKAN KONVENSI MINAMATA TENTANG MERKURI (MINAMATA CONVENTION ON MERCURY) Dewinda Yudhiarti; Putu Ayu Laksmi Danyanthi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.589 KB)

Abstract

Kesadaran global terhadap dampak buruk merkuri yang membahayakan kesehatan lingkungan hidup dan organisme lainnya telah menginisiasi pembentukan Konvensi Minamata tentang Merkuri pada tahun 2013. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme hukum pencegahan dampak buruk penggunaan merkuri berdasarkan Konvensi Minamata. Lebih lanjut, tulisan ini juga mengetengahkan analisis mengenai aspek Hukum Lingkungan Internasional berkaitan dengan mekanisme hukum tersebut. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan konsep hukum. Tulisan ini menemukan bahwa mekanisme pencegahan dampak buruk merkuri dalam konvensi minamata tentang merkuri adalah dengan cara berusaha mendorong kerjasama negara-negara di dunia untuk mengurangi pasokan merkuri, perdagangan merkuri serta pelarangan dan penghapusan produk dan proses tertentu yang menggunakan merkuri. Dapat pula disimpulkan bahwa konvensi ini menerapkan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional yaitu Prinsip untuk melakukan tindakan pencegahan dan Prinsip kebersamaan dengan tanggung jawab yang berbeda.
KEABSAHAN SUDAN SELATAN SEBAGAI NEGARA MERDEKA BARU DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Sakti Prasetiya Dharmapati; I Dewa Gede Palguna; I Made Budi Arsika
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (35.07 KB)

Abstract

Kelahiran negara baru Sudan Selatan yang memisahkan diri dari Republik Sudanpada tahun 2011 masih menyisakan sejumlah permasalahan hukum. Tulisan inibertujuan untuk menganalisis keabsahan Sudan Selatan sebagai negara baru dilihatdari perspektif Hukum Internasional serta untuk menganalisis penyelesaian hukumterhadap pelanggaran hukum internasional yang terjadi pada masa perjuangankemerdekaan Sudan Selatan. Sebagai sebuah penelitian hukum normatif, tulisan inimeneliti dan menganalisis sejumlah bahan hukum dengan menggunakan pendekatanperaturan perundang-undangan terhadap instrumen hukum internasional yang relevan,pendekatan sejarah dan pendekatan kasus. Dapat disimpulkan bahwa Sudan Selatantelah memenuhi syarat-syaratnya untuk menjadi sebuah negara merdeka baruberdasarkan hukum internasional. Selanjutnya, dapat juga disimpulkan bahwa telahada upaya penyelesaian hukum terhadap pelanggaran hukum internasional terjadi padamasa perjuangan kemerdekaan Sudan Selatan melalui Mahkamah PidanaInternasional.
PENGAWASAN DPRD PROVINSI BALI TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI Ni Wayan N. Irish Samantha Devi M.; I Wayan Parsa; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.874 KB)

Abstract

Penyelengaraan pemerintahan termasuk pemerintahan di daerah, pada hakekatnya tidak terlepas dari proses pengawasan. Fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah berkaitan dengan hal tersebut bahwa tidak boleh ada sistem otonomi yang meniadakan pengawasan. Oleh karenanya berkaitan dengan Pengawasan DPRD Provinsi Bali terhadap Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, dimana masih adanya kesenjangan-kesenjangan yang terjadi dalam hal penerapan Perda tersebut dilapangan. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis mengkaji bagaimana pengawasan pelaksanaan Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Bali. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme Pengawasan DPRD Provinsi Bali terhadap Pelaksaanan Perda tersebut adalah tidak adanya petunjuk yang baku secara tertulis terkait mekanisme pengawasan DPRD Provinsi Bali terhadap pelaksanaan Perda tersebut dan hambatan - hambatan DPRD Provinsi Bali dalam menjalankan mekanisme Pengawasan terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali adalah dari segi hukum, dari segi penegak hukum serta dari segi masyarakat.

Page 4 of 4 | Total Record : 38

 1   2   3   4 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue