cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 32 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 06, No. 03, Mei 2018" : 32 Documents clear
EFEKTIVITAS STANDAR PELAYANAN ANGKUTAN TRANS SARBAGITA BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 11 TAHUN 2011 I Putu Budianayasa; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.644 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Efektivitas Standar Pelayanan Angkutan Trans SARBAGITA Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2011. Seiring terjadinya kemacetan arus lalu lintas wilayah Provinsi Bali yang disebabkan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor maka Pemerintah Provinsi Bali meluncurkan moda transportasi angkutan umum Trans SARBAGITA. Sesuai ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan a. Angkutan umum diselenggarakan dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau, b.Pemerintah bertanggungjawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Adapun rumusan masalah sebagai berikut Apakah pelaksanaan tugas pemberian layanan jasa Angkutan Umum Trans SARBAGITA telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2011? serta Apakah kendala yang dihadapi Angkutan Umum Trans SARBAGITA dalam Pelayanan Angkutan Umum?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisa bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukan Angkutan Umum Trans SARBAGITA Pelaksanaan Program Angkutan Trans SARBAGITA belum sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Trans SARBAGITA. Kendala yang dihadapi dalam pemberian pelayanan adalah berdasarkan kendaraan operasional,berdasarkan sarana dan prasarana,berdasarkan Sumber Daya Manusia yang belum optimal. KATA KUNCI : Angkutan Umum Trans SARBAGITA, Standar Pelayanan, Kendala.
THE REGULATORY AND PRACTICE CONCERNING ROLE OF TRIBUNAL SECRETARY IN INTERNATIONAL ARBITRATION Ni Luh Putu Chintya Arsani; Cokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.578 KB)

Abstract

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa internasional secara damai yang tersedia. Sebagai badan yang independen, pada proses arbitrase, para pihak dapat menentukan sendiri aturan prosedural dalam arbitrase, jumlah arbitrator dan aturan apa saja yang ingin digunakan, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum umum yang digunakan pada proses arbitrase. Sudah merupakan praktek yang lumrah pada saat dilakukannya proses arbitrase, para arbitrator biasanya menggunakan sekertaris untuk tugas-tugas administratif. Karena tidak adanya aturan yang seragam sebagai acuan, tugas dari sekretaris ini terkadang diperluas sampai diluar kewenangannya, seperti menjadi arbitrator keempat hingga sampai menyusun putusan arbitrase. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu metode penelitian normatif dipadukan dengan pendekatan perbandingan, perundang-undangan, kasus, literatur terkait dan analisis konsep hukum. Berdasarkan penelitian, dalam prakteknya, tugas sekretaris dalam proses arbitrase tidaklah lebih dari administratif dan tidak terlibat dengan proses pengambilan keputusan. Dikarenakan saat ini belum ada aturan yang sama sebagai acuan yang mengatur secara tegas mengenai peran dan juga tugas yang dapat dilakukan oleh sekretaris di proses arbitrase, munculah kasus-kasus baru berdasarkan pada kecurangan sekretaris karena dinilai melebihi kewenangannya. Pada kesimpulannya, adanya aturan umum mengenai sekretaris di proses arbitrase internasional sangat dibutuhkan untuk kejelasan dari kelangsungan praktek di arbitrase internasional. Kata kunci: Arbitrase, Sekretaris, Peran, Praktek.
EFEKTIFITAS PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 5 TAHUN 2014 DALAM MENCEGAH PENCEMARAN LIMBAH RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DI KOTA DENPASAR I Putu Oka Pramana; I Made Arya Utama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.404 KB)

Abstract

Artikel ini berjudul, “Efektifitas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Dalam Mencegah Pencemaran Limbah Rumah Pemotongan Hewan Di Kota Denpasar”. Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana pengaturan pembuangan limbah bagi kegiatan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2014 di Kota Denpasar dan bagaimanakah penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2014 dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan terkait pembuangan limbah pada Rumah Pemotongan Hewan di Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam artikel ini bersumber dari penggalian data di Rumah Pemotongan Hewan Desa Serangan Kota Denpasar sebagai sumber data primer, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan. Pengaturan pembuangan limbah bagi kegiatan Rumah Pemotongan Hewan yakni Pengaturan RPH diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang Syarat-Syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan. Dalam hal ini, yang dijadikan sebagai pedoman oleh RPH dan tata cara pemotongan yang baik di Denpasar sampai saat ini adalah mengacu pada Standar Nasional Indonesia SNI Nomor 01-6159-1999 tentang Rumah Pemotongan Hewan berisi beberapa persyaratan yang berkaitan dengan RPH termasuk persyaratan lokasi, sarana, bangunan dan tata letak sehingga keberadaan RPH tidak menimbulkan ganguan berupa polusi udara dan limbah buangan yang dihasilkan tidak mengganggu masyarakat. Penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air tidak efektif karena dari tujuh kewajiban yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan menteri tersebut hanya tiga kewajiban saja yang dipenuhi oleh RPH Kota Denpasar yaitu kewajiban pada huruf e, f dan g. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengaturannya tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang Syarat-Syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan. Penerapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air tidak efektif. Kata Kunci : Pengaturan, Rumah, Pemotongan, Hewan.
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK DI KOTA DENPASAR Ida Ayu Iswariyati; I Wayan Parsa; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.245 KB)

Abstract

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan menerbitkan kartu identitas yang diakui secara resmi oleh Negara untuk anak-anak yang berusia di bawah 17 tahun sebagai upaya perlindungan atas hak anak-anak. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak di Kota Denpasar serta apa saja hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Denpasar belum terlaksana secara optimal dikarenakan adanya beberapa hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses pelaksanaannya. Kurangnya informasi dan sosialisasi menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya peraturan mengenai KIA tersebut. Maka dari itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar berupaya untuk memaksimalkan kepemilikan KIA di Kota Denpasar dengan membuat program pembuatan KIA yang dapat dilakukan sekaligus saat pembuatan Akta Kelahiran, serta upaya pelayanan pembuatan KIA di masing-masing kantor kecamatan yang ada di Kota Denpasar. Kata Kunci: Kependudukan, Kartu Identitas Anak, Kota Denpasar
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PENELITIAN ILMIAH BIDANG KELAUTAN DI INDONESIA DITINJAU DARI SEGI UNCLOS TAHUN 1982 Ida Bagus Oka Putranata; Anak Agung Ketut Sukranatha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.451 KB)

Abstract

Penelitian ilmiah terkait lingkungan laut memiliki dampak positif yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di daerah maritim seperti Indonesia. Kegiatan penelitian ilmiah bidang kelautan wajib dilakukan berdasarkan hukum nasional dan internasional. Pengaturan kegiatan penelitian ilmiah kelautan di internasional telah diatur di dalam United Nations Convention Law of The Sea (UNCLOS) Tahun 1982. Makalah ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengaturan penelitian ilmiah bidang kelautan di Indonesia dengan UNCLOS 1982. Metode yang digunakan yakni berjenis yuridis normatif yang merujuk pada pendekatan perundang – undangan dengan menganalisa sumber – sumber bahan hukum terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan penelitian ilmiah bidang kelautan di Indonesia belum sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam UNCLOS 1982. Peraturan perundang – undangan Indonesia belum memuat ketentuan – ketentuan yang terkait dengan prinsip – prinsip yang menjadi dasar dalam melakukan kegiatan penelitian ilmiah bidang kelautan, tidak pula memuat adanya ketentuan dalam bekerjasama internasional baik antar negara maupun organisasi internasional dan aturan tentang peralatan yang dapat digunakan dalam kegiatan penelitian ilmiah kelautan serta terkait tanggung jawab dan ganti kerugian. Kata Kunci : Penelitian Ilmiah Kelautan; Indonesia; UNCLOS.
SAH TIDAKNYA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH MASUK PARTAI POLITIK Putu Wawan Suryawan; I Ketut Rai Setiabudhi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.582 KB)

Abstract

Keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Daerah memiliki peran penting dalam rangka mengakomodir kepentingan daerah secara efektif dan adil dalam pembuatan keputusan politik yang bersifat nasional dan untuk memperdayakan potensi daerah. Keanggotaan dari DPD diambil dari masing-masing daerah provinsi, yang notabenya akan mewakili kepentingan daerahnya sendiri. Permasalahanya anggota DPD yang maju untuk mewakili kepentingan daerahnya yang bersifat individu justru setelah menjadi anggota DPD malah masuk partai politik. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui persyaratan menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah dan memahami prosedur bisa tidaknya ketika seseorang yang telah menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan ranggkap jabatan, khususnya menjadi anggota partai politik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan keanggotaan DPD dilarang untuk merangkap jabatan dengan badan yang anggaranya berasal dari APBN/APBD. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan bahwa keuangan partai politik salah satunya berasal dari APBN/APBD, sehingga jika dilihat tentunya tidak sah ketika anggota DPD masuk partai politik. Kata Kunci: Dewan Perwakilan Daerah; Keanggotaan; Partai Politik
KAJIAN YURIDIS PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN SEMPADAN REL KERETA API DI KOTA SURABAYA Enjita Hairindika; Anak Agung Sri Indrawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.806 KB)

Abstract

Tingginya urbanisasi memberikan masalah terhadap penataan ruang di kota-kota besar seperti pada kota Surabaya, orang yang melakukan urbanisasi identik dengan kelompok ekonomi lemah yang sulit untuk mengikuti rencana pembangunan kota, sehingga muncul banyak kawasan permukiman kumuh seperti pada kawasan sempadan rel kereta api. Yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana peraturan menngenai bangunan liar pada kawasan sempadan rel kereta api di Kota Surabaya serta bagaimana upaya pemerintah dalam penegakan hukum terhadap permasalahan tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan statute approach untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pada peraturan yang bersangkut paut dengan permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa kawasan sempadan rel kereta api adalah kawasan yang digunakan sebagai jalur hijau, pada Pasal 120 huruf a Perda Surabaya tentang RTRW dijelaskan kewajiban untuk mentaati tata ruang kota, dan pada Pasal 126 Perda tersebut diatur mengenai larangan untuk mempergunakan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukkannya. Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah adalah penegakan hukum yang bersifat represif dimana adanya sanki administratif dan sanksi pidana kepada siapa saja yang melanggar peraturan tersebut. Namun masih terdapat kekosongan hukum, dimana tidak adanya peraturan daerah yang mengatur tata cara pemberian sanksi administratif atas pelanggaran diatas. Peraturan ini diperlukan karena berdasarkan Pasal 130 Perda Surabaya tentang RTRW pemberian sanksi diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah. Kata Kunci : Bangunan, Sempadan Rel kereta api, Pelanggaran, Penegakan hukum.
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERKAIT PENYALAHGUNAAN FUNGSI TROTOAR SEBAGAI TEMPAT PARKIR Kadek Poolina Prameswari; Made Gde Subha Karma Resen; Cokorde Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.502 KB)

Abstract

Trotoar merupakan fasilitas umum yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, tetapi fungsinya disalahgunakan oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam upaya untuk menjaga ketertiban umum menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum. Permasalahan yang diteliti dalam artikel ini yaitu penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum terkait penyalahgunaan fungsi trotoar sebagai tempat parkir dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum terkait penyalahgunaan fungsi trotoar sebagai tempat parkir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum terkait penyalahgunaan fungsi trotoar sebagai tempat parkir belum berlaku secara efektif dikarenakan faktor efektivitas peraturan belum saling mendukung satu sama lain. Faktor-faktor tersebut antara lain substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum, dan budaya hukum. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dapat diklasifikasikan dalam lima hal yaitu sanksi yang diatur dalam Perda terlalu berat, kurangnya ketegasan dari aparat penegak hukum, kurangnya sarana atau fasilitas untuk memarkirkan kendaraan, masyarakat belum mengetahui peraturan tersebut khususnya Pasal 7 huruf i yang mengatur larangan menggunakan bahu jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya, kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan fasilitas trotoar. Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Trotoar, Parkir
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 52 TAHUN 2011 TERHADAP OBJEK PAJAK HIBURAN OLAHRAGA GOLF Ketut Nindy Rahayu Sugitha; I Gusti Ngurah Wairocana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.659 KB)

Abstract

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat melepaskan diri dari manusia lainnya. Manusia hidup dalam tataran yang lebih besar yaitu sebuah negara. Tentu negara dalam mendukung kelangsungan hidup masyarakat, perlu adanya peran serta dari masyarakat itu sendiri, salah satunya melalui pajak. Namun, pemerintah selaku pembuat kebijakan terkadang kurang teliti dalam membuat kebijakan bagi masyarakat sehingga berdampak merugikan masyarakat, sebagai contohnya ialah pemungutan pajak ganda terhadap olahraga golf. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam jurnal ini akan dibahas mengenai implikasi yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52 Tahun 2011 terhadap olahraga golf yang dikenakan pajak ganda. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang meggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa olahraga golf tidak lagi dikenakan pajak ganda, melainkan hanya sebagai objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Kata Kunci: Golf, Pajak Ganda, PPN, Pajak Hiburan
EKSISTENSI WISATA SELFIE DI DESA WANAGIRI DITINJAU DARI ASPEK PENATAAN RUANG Guruh Ari Mandala Putra; I Ketut Sudiarta; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.035 KB)

Abstract

Kabupaten Buleleng merupakan suatu kawasan yang terletak di Pulau Bali bagian utara dengan berbagai panorama alam yg indah. Panorama alam seperti Air Terjun Gitgit, Pantai Lovina, Danau Buyan dan Danau Tamblingan. Pemandangan Danau Buyan dan Danau Tamblingan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai latar belakang dari wisata selfie yang terdapat di Desa Wanagiri. Wisata selfie yang terdapat di Desa wanagiri berdiri pada kawasan Taman wisata alam Danau buyan-danau tamblingan. Sehingga pemanfaatan kawasan tersebut sebagai tempat wisata selfie harus memiliki dasar hukum yang jelas. Adapun karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan tindakan pemerintah terhadap wisata selfie. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris yang dipadukan dengan pendekatan fakta serta penelusuran peraturan perundang-undangan. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa di dalam taman wisata alam bisa dilakukan kegiatan wisata alam. Ketentuan pasal tersebut merupakan dasar dari keberadaan wisata selfie di Desa wanagiri. Pemerintah telah melakukan tindakan langsung berupa pemberian surat peringatan, penutupan sementara dan pembongkaran terhadap wisata selfie yang tidak sesuai aturan. Tindakan tidak langsung berupa pengaturan kawasan tempat berdirinya wisata selfie sebagai kawasan lindung. Untuk itu pemerintah sebaiknya melakukan pengawasan yang lebih intensif agar kesalahan pemanfaatan ruang bisa dicegah. Kata Kunci: Wisata Selfie, Dasar Hukum, Tindakan Pemerintah.

Page 3 of 4 | Total Record : 32

 1   2   3   4 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue