cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol. 06, No. 05, November 2018" : 25 Documents clear
PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2017 Putu Latisa Mayang Prabaswari; Putu Tuni Cakabawa Landra
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.402 KB)

Abstract

Potensi pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang terdapat di beberapa wilayah Provinsi Bali merupakan kekayaan alam tak terbarukan yang memiliki peranan penting dalam memenuhi keperluan hidup manusia, oleh sebab itu diperlukan pengelolaan secara optimal. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji serta mengetahui bagaimana pengawasan DPRD terhadap pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan, serta bagaimana sinkronisasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13 Tahun 2012. Metode penulisan ini menggunakan metode hukum normatif yakni penelitian yang fokus mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam hal ini DPRD Provinsi Bali memiliki peran dalam mengawasi berjalannya Peraturan Daerah, baik pengawasan secara aktif maupun pengawasan pasif. Kata Kunci : pengawasan, DPRD, Peraturan Daerah, pertambangan
IMPLEMENTASI IZIN USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA TERHADAP TOURIST INFORMATION COUNTERS DI KOTA DENPASAR Ni Wayan Pipit Prabhawanty; I Nyoman Suyatna; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.352 KB)

Abstract

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum Implementasi Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata terhadap Tourist Information Counters di Kota Denpasar dimana para pelaku bisnis kerap menyalahgunakan izin yang telah diberikan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum empiris. Untuk menyelenggarakan usaha TICs wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Terdapat beberapa masalah dalam penyelenggaraannya, yaitu adanya TICs yang tidak berizin dan TDUP yang sudah kadaluarsa namun usahanya masih beroperasi. Selanjutnya Pemerintah Kota Denpasar membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata yang secara khusus melakukan pengawasan terhadap TICs di Kota Denpasar. Kata Kunci: Implementasi, Tourist Information Counters, Pariwisata.
PELAKSANAAN PENGATURAN DAERAH JALUR HIJAU DI KABUPATEN BADUNG Anak Agung Gede Pararaton; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.727 KB)

Abstract

Pendapatan asli daerah Kabupaten Badung Sebagian besar dihasilkan dari sektor pariwisata. Namun disisi lain ada dampak negatif dan positif dari perkembangan sektor pariwisata yang begitu masif, salah satunya adalah masih adanya penyusutan RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang ada di Kabupaten Badung. maka bagaimanakah pengaturan mengenai daerah jalur hijau di Kabupaten Badung serta bagaimanakah tindakan pemerintah Kabupaten Badung dalam menegakkan daerah jalur hijau di Kabupaten Badung. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Pengaturan mengenai daerah jalur hijau di Kabupaten Badung memiliki dua landasan hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (PERDA RTRW Kabupaten Badung) dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Larangan Mendirikan Bangun-Bangunan di Daerah Jalur Hijau Di Kabupaten Tingkat II Badung (PERDA Jalur Hijau Kab. Badung). Tindakan pemerintah Kabupaten Badung dalam menegakkan daerah jalur hijau di Kabupaten Badung adalah dengan melakukan penerapan hukum, hal tersebut dianggap sebagai sistem administratif yang antara lain mencakup interaksi antara aparatur penegak hukum yang merupakan sub. sistem peradilan yang berupa tindakan administratif serta tindakan pemerintah dalam mengakkan Daerah Jalur Hijau diatur berdasarkan Pasal 144 Perda Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2009 Tentang RTRW Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun. 2009 Tentang RTRW Kabupaten Badung yang menerapkan sanksi pidana terhadap Pelanggaran Jalur Hijau. Kata Kunci: Pengaturan, Kebijakan, Jalur Hijau
ANALISA HUKUM PEJABAT PEMERINTAH DAERAH PENGGANTI TUGAS SEMENTARA WALIKOTA YANG MENGIKUTI PILKADA M. Nova Arifin; Ni Nyoman Sukerti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.89 KB)

Abstract

Aparatur Negara atau pejabat pemerintahan merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan sistem pemerintahan yang baik. Dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang memberikan kewenangan pemerintah dan khususnya bagi pejabat pemerintahan itu sendiri sehingga segala perbuatan yang dilakukan dan keputusan yang dibuat dapat di pertanggungjawabkan. Tulisan ini mengangkat permasalahan mengenai dasar hukum kewenangan pemerintah dan mekanisme pengangkatan pejabat pelaksana tugas sementara Walikota. Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan undang-undang. Penulisan dan jurnal ini adalah untuk memahami batasan kewenangan pemerintah dan hak kewajiban dari pejabat pemerintahan. Kesimpulan dalam penelitian ini Pemerintah Daerah pengganti walikota dalam masa pengangkatan jabatannya memiliki prosedur yang kompleks. Maka dari hal itu pejabat pengganti walikota memiliki tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Saran yang penulis dapat paparkan dalam hal kekosongan kursi jabatan walikota haruslah segera diisi oleh pengganti untuk jalannya administrasi pemerintahan yang baik. Kata kunci : Analisa Hukum, Pejabat Pemerintah Daerah Pengganti Walikota, Mengikuti Pilkada.
PELAKSANAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DALAM PENGENDALIAN USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN BADUNG Gede Pramana Yoga; I Made Arya Utama; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.858 KB)

Abstract

Menurut Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan menetapkan bahwa Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) adalah hal yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha pariwisata, sementara itu di lapangan dijumpai adanya pelaku usaha pariwisata yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Metode yang digunakan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Kata kunci : Usaha Pariwisata, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Pengendalian
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA PASAR TRADISIONALDI KABUPATEN GIANYAR Made Wira Pramana; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.32 KB)

Abstract

Pasar tradisional adalah sebuah tempat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, terjadi proses tawar menawar dan di dalamnya terdapat unsur sikap atau cara berfikir yang menjadi suatu kebiasaan. Seperti halnya di wilayah Gianyar banyak terdapat pasar tradisional dan di dalamnya terjadi proses jual beli yang sederhana dan tawar menawar, serta banyak terdapat Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Namun di era persaingan bebas di dalam dunia usaha, banyak jenis usaha yang muncul, seperti pasar modern salah satunya. Dengan adanya pasar modern keberadaan pasar tradisional semakin menjadi terancam. Oleh karena itu, diangkat dua pokok permasalahan yakni perlindungan hukum terhadap pelaku usaha UMKM yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gianyar serta hambatan dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha UMKM. Tulisan ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris. Dalam metode penelitian ini, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata dan tetap berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil wawancara dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pemberian perlindungan untuk pelaku usaha UMKM di pasar tradisional di wilayah Gianyar yakni mewajibkan pelaku usaha modern untuk menjalin kemitraan usaha dan pemberian izin usaha terhadap pasar modern dibatasi oleh pemerintah. Terhadap tindakan pemerintah tersebut di temukan kendala dalam pelaksanaannya seperti, kurangnya sumber daya manusia, jumlah tenaga manusia, kualiatas sosialisasi dan komunikasi. Upaya yang ditempuh untuk menghadapi masalah tersebut adalah memberikan aturan hukum yang jelas, pengawasan dalam penegakan peraturan daerah dan memperbaiki budaya hukum atau kebiasaan masyarakat yang sering melanggar peraturan hukum. Kata Kunci: Pasar Tradisional, Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
TINJAUAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL MENGENAI TANGGUNGJAWAB TERKAIT PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT TUMPAHAN MINYAK DI WILAYAH TUMPANG TINDIH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA YANG TERLETAK DI PERAIRAN SELAT MALAKA Ni Putu Intan Purnami; Putu Tuni Cakabawa Landra; A.A. Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.717 KB)

Abstract

Penulisan penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya wilayah tumpang tindih zona ekonomi eksklusif dan padatnya lalu lintas kapal-kapal besar di Selat Malaka, sehingga memiliki kemungkinan besar terjadinya tabrakan kapal dan menyebabkan tumpahnya minyak ke laut yang berakibat terjadinya pencemaran lingkungan laut. Tentu saja hal tersebut menimbulkan tanggungjawab dan ganti rugi dari pemilik kapal terhadap pihak yang dirugikan atas pencemaran yang terjadi di wilayah tumpang tindih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan menggunakan pendekatan perundang – undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa landasan hukum mengenai penyelesaian batas wilayah (ZEE) Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka telah memadai dan diatur sedemikian rupa dalam peraturan internasional dan nasional masing-masing Indonesia dan Malaysia. Sehingga cara penyelesaian yang diutamakan adalah dengan mengadakan perjanjian. Sedangkan untuk masalah pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak dari tabtrakan kapal di wilayah tumpang tindih Selat Malaka maka, pertanggungjawabannya ditujukan kepada negara, pemilik kapal, orang perseorangan atau kelompok orang atau badan hukum yang berada dalam yurisdiksi negara, yang berperan sebagai nahkoda ataupun operator kapal. Dengan adanya asas kepentingan umum juga maka Indonesia dan Malaysia dapat meminta tanggungjawab dan ganti rugi karena kepentingan bersama kedua negara untuk mengurangi, mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dilanggar. Kata Kunci: Pencemaran Lingkungan Laut; Tanggungjawab; Tumpang Tindih; ZEE; Selat Malaka
PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (STUDI DI POLRES BADUNG) Daniel Bagus Ariza; I Wayan Parsa; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.381 KB)

Abstract

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga negara di bidang penegakan hukum, seharusnya wajib patuh dan taat kepada hukum. Adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Polri seperti di Polres Badung menyebabkan masyarakat kurang percaya terhadap profesionalitas Polri dalam menegakkan suatu aturan. Artikel ini membahas mengenai bagaimana penerapan peraturan disiplin Polri dilaksanakan terutama di Polres Badung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, karena terjadi kesenjangan antara norma di dalam peraturan disiplin dengan kenyataan yang ada. Kesimpulan dari artikel ini adalah penerapan peraturan disiplin Polri telah dilaksanakan di Polres Badung dengan ditemukan beberapa pelanggar disiplin dan sanksi yang diberikan sudah sesuai dan beberapa faktor yang menghambat penegakan disiplin polisi di Polres Badung. Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pelanggaran Disiplin
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH OUTSOURCING INDONESIA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL Cokorda Istri Ardina Ratih; Made Subawa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.661 KB)

Abstract

Demi mencapai efisiensi, setiap perusahaan berusaha untuk mencari cara agar dapat mengeluarkan biaya yang minim namun dengan hasil yang maksimal.Salah satunya adalah melalui sistem Outsourcing. Outsourcing adalah penggunaan tenaga kerja oleh suatu perusahaan dari perusahaan penyedia jasa dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari penulisan ini untuk memperluas pengetahuan mengenai pengaturan Outsourcing serta perlindungan hak-hak Buruh Outsourcingkhususnya mengenai Buruh Outsourcing Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif yang mengkaji dari norma-norma hukum yang sudah ada. ILO merupakan sebuah wadah untuk membahas isu-isu buruh internasional.Hukum Internasionaljuga memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Buruh Outsourcing melaluiUniversal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights(ICESCR). Indonesia sendiri sudah meratifikasi semua instrumen hukum diatas. Akan Tetapi, dalam prakteknya masih banyak terdapat pelanggaran hak terhadap Buruh Outsourcing seperti adanya diskriminasi antar Buruh berdasarkan riset yang dilakukan oleh Indrasari Tjandraningsih, Rina, dan Suhadmadi. Buruh Outsourcing sendiri seperti tidak mempunyai kepastian hukum dikarenakan kurang maksimalnya pelaksanaan dari peraturan yang ada. Kata Kunci: Outsourcing; Hak Asasi Manusia; Perlindungan Hukum; Buruh Outsourcing
PENANGGULANGAN PERMASALAHAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI DESA SUMERTA KAJA DENPASAR TIMUR Putu Sartika Sukmadewi; Made Gde Subha Karma Resen
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.761 KB)

Abstract

Sampah menjadi salah satu permasalahan yang paling penting di Kota Denpasar. Permasalahan sampah dapat mengganggu ketertiban umum, menyebabkan pencemaran dan tumpukan sampah dapat menimbulkan wabah penyakit. Penyebab dari timbulnya permasalahan ini adalah masyarakat kurang peduli terhadap dampak yang akan ditimbulkan, masyarakat sulit untuk menerapkan program 3R, dan pemilahan sampah. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini berkaitan dengan penerapan aturan hukum yang mengatur mengenai pengelolaan sampah di Kota Denpasar dan upaya penanggulangan permasalahan sampah rumah tangga di Desa Sumerta Kaja, Denpasar Timur. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan sampah dan tata cara pembuangan sampah di Kota Denpasar telah di atur dalam Perda No. 3 Tahun 2015 dan Perwali No. 11 Tahun 2016, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat, faktor saran dan fasilitas yang kurang mendukung, dan budaya hukum. Penanggulangan permasalahan sampah rumah tangga di Desa Sumerta Kaja dilakukan, dengan menyediakan fasilitas layanan MOCI, menyediakan 3 unit bak sampah, dan memiliki program bank sampah dengan menerapkan pemilahan sampah serta metode 3R. Kata Kunci : Pengelolaan, Penanggulangan, Sampah Rumah Tangga

Page 1 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 03 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 08 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue