cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 12 No 1 (2024)" : 15 Documents clear
PENAMBAHAN PENGADILAN PERIKANAN GUNA OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM PERIKANAN DI INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA Natha, I Made Bagustia Dev; Maharani, I Gusti Ayu Stefani Ratna
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui kendala yang menyebabkan penegakan hukum perikanan belum optimal diantaranya kuantitas pengadilan perikanan yang belum banyak serta belum masif dan merata pembentukannya dibandingkan dengan luasnya wilayah perairan Indonesia yang menjadi kompetensi relatif pengadilan perikanan. Kemudian kendala lain yaitu ketidakpastian atas kompetensi relatif yang dimiliki pengadilan perikanan, dikarenakan ketidakselarasan peraturan yang berkaitan dengan pengadilan perikanan dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan perikanan. Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, dengan menerapkan model pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menghasilkan solusi langkah utama guna mengoptimalkan penegakan hukum perikanan menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah dengan menambah kuantitas pengadilan perikanan di seluruh wilayah Indonesia, utamanya di daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana perikanan. Selain itu terdapat langkah pendukung lainnya dengan membentuk peraturan yang khusus mengatur tentang pembentukan pengadilan perikanan, sekaligus guna menjawab persoalan terkait kepastian kompetensi relatif pengadilan perikanan. Serta diiringi pula dengan pengembangan sumber daya manusia, yaitu menambah jumlah hakim ad hoc perikanan yang berkualitas. This research aims to find out the obstacles that cause fisheries law enforcement to not be optimal, including the quantity of fisheries courts that are not many and not massive and evenly distributed compared to the vast area of Indonesian waters which become the relative competence of fisheries courts. Another obstacle is the uncertainty over the relative competence of the fisheries court, due to the inconsistency of regulations relating to the fisheries court in determining the relative competence of the fisheries court. Normative legal research method is used in this research, by applying statutory approach model and conceptual approach. Based on the research conducted, the main solution to optimize fisheries law enforcement towards Indonesia as the world's maritime axis is to increase the quantity of fisheries courts in all regions of Indonesia, especially in areas prone to fisheries crimes. In addition, there are other supporting steps by forming regulations that specifically regulate the establishment of fisheries courts, as well as to answer issues related to the certainty of the relative competence of fisheries courts. And also accompanied by the development of human resources, namely increasing the number of qualified fisheries ad hoc judges.
PEMERIKSAAN SAKSI MELALUI MEDIA TELECONFERENCE DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA Aditya, I Gede Prama; Adiyaryani, Ni Nengah
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegunaan pembuktian dari pertanyaan kepada saksi secara jarak jauh melalui teknologi telekonferensi selama sesi pengadilan, serta untuk menegaskan apakah tindakan tersebut sah dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif sebagai metodologi penelitiannya. Temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa, sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penggunaan media elektronik sebagai kekuatan pembuktian dalam telekonferensi merupakan tindakan yang sah atau diperbolehkan asalkan didukung oleh bukti legalitas. This study aims to identify the probative utility of remotely questioning witnesses through teleconference technology during court sessions, as well as to ascertain whether such action is legally permissible. The research adopts a normative legal research approach as its methodology. The findings of this study elucidate that, in accordance with the Criminal Procedure Code, the use of electronic media as evidentiary support in teleconferencing is a legitimate or permissible action, provided it is supported by proof of legality
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FORMULA RESEP TRADISIONAL SEBAGAI SUATU KEKAYAAN INTELEKTUAL Agatha, Gusti Ayu Shellomitha; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap formula resep tradisional sebagai suatu KI. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang mengatur bahwa formula resep tradisional dapat dilindungi sebagai Rahasia Dagang sepanjang memenuhi persyaratan yang terdapat dalam UU tersebut. Formula resep tradisional juga dilindungi sebagai salah satu bentuk Pengetahuan Tradisional sebagaimana diatur dalam Permenkumham No.13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. Sebagai suatu Pengetahuan Tradisional, perlindungan terhadap Resep Tradisional dilakukan melalui pendekatan perlindungan yang defensif (defensive protection). Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik formula resep tradisional yang diakui sebagai Rahasia Dagang dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu upaya hukum preventif dan upaya hukum represif. The purpose of this study is to examine the legal protection of traditional prescription formulas as an intellectual property. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of the study show that Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2000 Concerning Trade Secrets stipulates that traditional recipe formulas can be protected as trade secrets as long as they meet the requirements contained in the law. Traditional recipe formulas are also protected as a form of Traditional Knowledge as stipulated in Permenkumham No.13 of 2017 concerning Communal Intellectual Property Data. As a Traditional Knowledge, protection of Traditional Recipes is carried out through a defensive protection approach. Legal remedies that can be taken by owners of traditional prescription formulas that are recognized as Trade Secrets can be carried out in two ways, namely preventive legal remedies and repressive legal remedies.
KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI Auriel, Farrel; Dewi, Gusti Ayu Arya Prima
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fokus utama penelitian ini yaitu guna mengetahui apakah perkawinan beda agama oleh WNI di luar negeri dapat dikatakan sah atau tidak. Jenis penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini. Bahan pustaka dipergunakan untuk penelitian ini. Penelitian ini mengkaji hukum dan aturan yang mengatur perkawinan. Perkawinan beda agama sebagai hal yang lumrah terjadi di Indonesia yang merupakan negara multikultural. Perkawinan ini sudah berlangsung lama dan terjadi di masyarakat dari semua kelas sosial. Akan tetapi dikarenakan perkawinan adalah urusan pribadi tetapi juga publik, negara dapat mengatur bagaimana masyarakatnya melaksanakan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan bukan hanya merupakan urusan hukum bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga merupakan persoalan keagamaan. Tidak ada cara untuk memisahkan perkawinan dari agama karena merupakan peristiwa sakral dan mengikuti kaidah agama masing-masing. Dalam menghindari ketentuan tersebut, pasangan beda agama biasanya menikah di luar negeri untuk mendapatkan keabsahan perkawinan mereka. Hal ini karena perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan agama hanya dapat dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia, sehingga perkawinan tersebut sebenarnya melanggar hukum nasional, dianggap sebagai penyelundupan hukum, dan oleh karena itu dianggap batal sesuai dengan istilah "fraus omnia corumpit". This research focuses on determining whether interfaith marriages conducted by Indonesian citizens abroad can be considered valid or not. A juridical-normative research approach is employed in this study, utilizing literature review as its methodology. This research examines the laws and regulations governing marriage. Interfaith marriages are common in Indonesia, a multicultural country, and have been prevalent across various social classes for a long time. However, because marriage is both a personal and public matter, the state has the authority to regulate how its citizens conduct marriages. Article 2 (1) of Law No. 1 of 1974 states that marriage is not only a legal matter for the Indonesian society but also a religious issue. There is no way to separate marriage from religion as it is a sacred event and follows the principles of each respective religion. To circumvent these provisions, interfaith couples typically marry abroad to validate their marriage, as marriages that do not meet religious requirements can only be performed outside the jurisdiction of Indonesia's laws. Therefore, such marriages are deemed to violate national laws, considered as legal evasion, and consequently nullified under the doctrine of "fraus omnia corumpit".
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PENGGUNA NARKOTIKA Santini, Luh Made Yuli; Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji mengenai pertanggung jawaban pidana anak sebagai pelaku pengguna narkotika. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pertanggung jawaban anak sebagai pelaku pengguna narkotika wajib diberikan kesempatan kedua untuk menjalani kehidupannya sebagaimana mestinya karena Anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat dikatakan belum mampu untuk memahami akibat dari perbuatannya maka sebagai bentuk dari pertanggung jawaban pidana tersebut wajib diberikan rehabilitasi medis dan psikososial, serta diikut sertakan dalam kegiatan pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan dan mengikuti pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tujuan untuk membantu anak kembali kedalam fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. The purpose of this study is to examine the criminal responsibility of children as perpetrators of narcotics use. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of this study indicate that the responsibility of children as perpetrators of narcotics users must be given a second chance to live their lives properly because a minor is someone who is not yet 18 (eighteen) years old and can be said to be unable to understand the consequences of his actions, so as a form of accountability the criminal answer must be given medical and psychosocial rehabilitation, as well as being involved in educational or training activities at educational institutions and participating in community services in accordance with applicable regulations with the aim of helping children return to social functions in community life.
PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA KEPADA PEJABAT YANG DIDAKWA MELAKUKAN PERDAGANGAN PENGARUH SESUAI KETENTUAN (ARTICLE 18 UNCAC) Tambunan, Jose; Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni guna megetahui perlindungan hukum bagi pejabat yang didakwa melakukan perdagangan pengaruh ataupun Trading in Influence yang dirinya sendiri tidak mengetahui kalua pengaruhnya diperdagangkan orang dengan secara sengaja dan tak bertanggungjawab, tentunya dengan berpedoman kepada article 18 United Nation Convention Against Corruption yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan nited Nation Convention Against Corruption menjadi Undang-Undang. Metode penelitian yang dipergunakan paada penelitian ini yakni yuridis normative, melalui pendekatan analisis, ketetapan undang - undang dan comparative (perbandingan) dengan beberapa negara. Hasil dari penelitian ini penulis simpulakan bahwa dalam hal perlindungan hukum yang bisa dijamin pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia terhadap kasus trading in influence ini yaitu: Proses Praperadilan, Persidangan Biasa, dan Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa. The objective of this research is to explore the legal safeguards available to officials accused of engaging in influence peddling without their own knowledge of the intentional and irresponsible trading of their influence. This exploration is grounded in Article 18 of the United Nations Convention Against Corruption, which was incorporated into Law Number 7 of 2006 in Indonesia. The research adopts a normative juridical approach, employing analytical, statutory, and comparative methodologies across various jurisdictions. The findings suggest that under the Indonesian Criminal Procedure Code, legal protection for cases of influence peddling encompasses pretrial proceedings, regular trials, as well as ordinary and extraordinary legal remedies.
PERLINDUNGAN WAJIB PAJAK DALAM PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN ATAS TINDAK PIDANA PAJAK Kereh, Heishiro Alesanro; Tanaya, Putu Edgar
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pidana pajak dalam hukum positif Indonesia, dan memahami perlindungan yang dapat diberikan terhadap wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan karena dugaan tindak pidana pajak. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil studi menunjukan bahwa adanya penerapan hukum formil yang berbeda untuk penegakan hukum tindak pidana pajak dengan pemeriksaan bukti permulaan pada tindak pidana pajak. Perbedaanya adalah undang-undang perpajakan mengadopsi hukum acara pidana, namun perihal pemeriksaan bukti permulaan diatur pada PERMENKEU. Dimana kekaburan hukum terlihat karena peraturan menteri keuangan tersebut tidak memberikan perlindungan hukum terhadap subjeknya sebagaimana KUHAP memberikan perlindungan hukum. Adanya disparitas dalam putusan praperadilan yang menguji sah atau tidaknya pemeriksaan bukti permulaan pada tindak pidana pajak, dan belum adanya pengaturan perlindungan hukum sebagai saksi membuat adanya ketidakpastian hukum. This writing is conducted to understand the regulatory framework of criminal tax law in Indonesian positive law and comprehend the protection that can be afforded to taxpayers undergoing preliminary evidence examination due to alleged tax offenses. The paper employs a juridical normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The study results indicate the existence of different formal law applications for the enforcement of criminal tax offenses through preliminary evidence examination. The disparity lies in tax laws adopting criminal procedural law, while the regulation governing preliminary evidence examination is stipulated in a minister of finance regulation. Legal ambiguity is apparent as this ministerial regulation fails to provide legal protection to its subjects, unlike the Criminal Procedure Code (KUHAP) which provides legal protection. Disparities in pretrial decisions examining the validity of preliminary evidence examination in tax offenses, coupled with the absence of legal protection regulations for witnesses, contribute to legal uncertainty.
PERAN KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR DALAM MENANGANI SENGKETA PERTANAHAN Singgih, Komang Dena Esa; Sarjana, I Made
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang Bagaimana Peran Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan sengketa pertanahan melalui mekanisme mediasi. Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode Penelitian Yuridis Empiris dengan menggunakan data premier maupun data sekunder. Penyelesaian sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional. Sebagai mediator, BPN mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu memecahkan masalah yang dialami para pihak-pihak yang bersengketa serta membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi mereka dan Prosedur dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi yaitu adanya pengaduan oleh para pihak yang bersengketa ke Kantor Pertanahan dan melewati proses menelaah, negoisasi akhir, kesepakatan Jika para pihak mencapai kata sepakat maka dituangkan dalam perjanjian tertulis, sedangkan yang tidak mencapai kata sepakat maka para pihak mempunyai hak untuk mengajukan permasalahan sengketa tersebut ke pengadilan. This study aims to understand and comprehend the role of the National Land Agency in resolving land disputes through mediation mechanisms. In preparing this research, the Empirical Juridical Research method was used using premier data and secondary data. Land dispute resolution can be resolved through a mediation mechanism by the National Land Agency. As a mediator, BPN has a role in helping the parties understand each other's views and help solve problems experienced by the parties in dispute as well as help find things that are considered important to them and procedures for resolving land disputes through mediation, namely complaints. by the disputing parties to the Land Office and go through the process of reviewing, final negotiation, agreement. If the parties reach an agreement, it is stated in a written agreement, while those who do not reach an agreement then the parties have the right to submit the dispute to court.
IMPLEMENTASI TINDAK PIDANA TERHADAP TINDAK KEKERASAN SEKSUAL (SEXUAL VIOLENCE) PADA WANITA DAN ANAK DI INDONESIA Salsabila, Nurkhalisa; Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian saya adalah untuk memahami bagaimana tindak pidana yang dilakukan dalam kasus penganiayaan yang sering terjadi terhadap perempuan dan anak-anak di Indonesia, serta tanggung jawab pemerintah terhadap isu kekerasan tersebut. Kekerasan seksual terjadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, yaitu jenis pendekatan yang mengkaji peraturan atau ketentuan yang berhubungan dengan suatu permasalahan hukum. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi sekarang begitu banyak memakan korban Wanita dan anak-anak, dan sekarang banyak berita mengenai kekerasan seksual yang terjadi yang mengakibatkan kekhawatiran yang dirsakan oleh Masyarakat banyak nya Masyarakat yang mengeluh akan adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi saat ini apalagi mereka mrasa hukuman yang didapatkan pelaku tidak sepadan denga napa yang dialai oleh para korbannya. Pada pasal 285 mengatakan: Siapapun yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa perempuan melakukan hubungan seks di luar nikah dan diancam dengan kekerasan seksual, akan dipidana dengan pidana penjara 12 tahun. Perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak harus diberikan secara preventif dan efektif, bukan dengan memberikan hukuman kepada pelaku yang dianggap adil, namun dengan menjelaskan risiko kekerasan seksual, khususnya terhadap anak dalam praktik peradilan. Kita belum begitu memahami bahaya pelecehan seksual, pencegahan dan harus di lakukan dengan benar terlebih yang sering terjadi pada lingkungan rumah dan sekolah. Itu mengapa pentingnya memberikan edukasi mengenai kekerasan seksual sejak dini tentang apa yang boleh dan tidak dilakukan atau disentuh, jika dilakukan sejak dini maka anak akan mengerti bahwa tubuhnya adalah miliknya yang tidak bisa disentuh oleh sembarangan orang. My research aims to understand how criminal acts are committed in cases of frequent mistreatment of women and children in Indonesia, as well as the government's responsibility for the issue of violence. Sexual violence occurs. This research uses normative legal research methods with a legal approach, which is a type of approach that examines laws and regulations related to legal issues. The study results show that the violence that is happening now is so much that it takes so many victims of women and children. Now that there is news of sexual violence that has occurred that raises concerns expressed by society, many people complain about current cases of sexual violence, because they feel the punishment obtained by the perpetrator is not commensurate with what the victim feels. Article 285 says: Anyone who uses force or threats of violence to force women sex outside marriage and is threatened with sexual violence will be punished with 12 years in prison. Protection of victims of violence against women and children must be provided preventively and effectively, not by punishing perpetrators considered fair, explaining the risks of sexual violence, especially against children in judicial practice. We don't understand the dangers yet of sexual harassment, prevention must be done properly, especially what often happens in the home and school environment. That's why important to educate sexual violence early on about what you can and can't do or touch early, the child will understand that his body belongs to himself and cannot be touched carelessly.
PELAKSANAAN DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN PADA GELAHANG DI BIDANG PEWARISAN Artini, Ni Kadek Andhina Putri; Sudantra, I Ketut
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari observasi ini adalah untuk menyelidiki dua masalah yang berkaitan dengan perkawinan Pada gelahang: bagaimana perkawinan dilaksanakan di sana dan dampak hukum dari perkawinan tersebut di bidang pewarisan. Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk mempelajari permasalahan yang ada. Hasil kajian menyimpulkan sebagai berikut. Pertama, terdapat kekhasan yang membedakan pelaksanaan dan akibat hukum dari perkawinan Pada gelahang di bandingkan dengan bentuk perkawinan lainnya. Dalam perkawinan Pada gelahang terdapat persyaratan khusus bahwa harus ada kesepakatan bersama (pasobayan bareng) antara para pihak bahwa perkawinan dilakukan dalam bentuk Pada gelahang dengan segala konskwensinya. Kedua, dalam perkawinan Pada gelahang suami dan istri masing-masing berkedudukan hukum sebagai purusa sehingga berstatus sebagai ahli waris dalam keluarganya masing-masing, sedangkan mengenai posisi anak yang lahir dari perkawinan tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama (pasobayan bareng) kedua pihak, yang biasanya sudah dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perkawinan Pada gelahang yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung. The aim of this research is to investigate two issues related to marriages in Pada gelahang: how marriages are carried out there and the legal impact of such marriages in the area of inheritance. Normative legal research methods are used to study existing problems. The results of the study conclude as follows: First, there are characteristics that differentiate the implementation and legal consequences of Pada gelahang marriage compared to other forms of marriage. In Pada gelahang marriages, there are special requirements that there must be a mutual agreement (pasobayan bereng) between the parties that the marriage be carried out in the form of Pada gelahang with all its consequences. Second, in a marriage in Gelahang, the husband and wife each have the legal status of purusa so that they have the status of heirs in their respective families, while the position of children born from the marriage is determined based on the mutual agreement (pasobayan bereng) of both parties, which is usually already stated in the Gelahang Marriage Agreement Letter that is made at the time of the marriage.

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue