cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 583 Documents
 47   48   49   50   51 
KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENGIKATAN JAMINAN PESAWAT UDARA SEBAGAI JAMINAN HUTANG Dore, Johanes Ray Grandeur; Murni, Retno
Kertha Desa Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisa mengenai kewenangan Notaris dalam pengikatan jaminan pesawat udara sebagai jaminan hutang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Eksistensi lembaga jaminan hipotek untuk pesawat udara dijamin dan Hipotek tidak berlaku lagi atas tanah dan segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah. Namun dengan berlakunya UU Penerbangan, Maka objek Hipotek menjadi jelas. Status, Pendaftaran dan Kebangsaan Pesawat Udara Dalam bidang hukum perdata, status hukum pesawat udara adalah benda tidak bergerak. Kewenangan Notaris dalam pengikatan jaminan pesawat udara sebagai jaminan hutang berdasarkan teori kewenangan merupakan kewenangan atribusi yang langsung diberikan oleh Pasal 1171 BW jo Pasal 15 ayat (3) UUJN. Pasal 1171 BW menjelaskan bahwa pembebanan hipotek harus dilakukan dengan akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah notaris. Kepentingan debitur terlindungi apabila perjanjian hipotek dilakukan dengan akta hipotek, hal tersebut termuat dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN menjelaskan bahwa notaris berwenang dalam pembuatan akta hipotek pesawat udara. Dari penjelasan tersebut, Notaris secara tegas berwenang membuat suatu akta hipotek pesawat terbang. Kewenangan notaris dalam membuat akta hipotek pesawat terbang memberikan suatu perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, lembaga jaminan hipotik yang paling relevan untuk pesawat udara adalah jaminan hipotek. The purpose of this writing is to find out and analyze the authority of a Notary in binding aircraft collateral as debt security. This research uses normative legal research methods. The existence of a mortgage guarantee institution for aircraft is guaranteed and mortgages are no longer valid for land and anything related to land. However, with the enactment of the Aviation Law, the object of the Mortgage becomes clear. Aircraft Status, Registration and Nationality In the field of civil law, the legal status of an aircraft is an immovable object. The Notary's authority to bind aircraft collateral as debt security based on the theory of authority is the attribution authority directly granted by Article 1171 BW in conjunction with Article 15 paragraph (3) UUJN. Article 1171 BW explains that mortgage assignment must be carried out with an authentic deed made before an authorized official, in this case a notary. The debtor's interests are protected if the mortgage agreement is carried out with a mortgage deed, this is contained in the Elucidation to Article 15 paragraph (3) UUJN explaining that a notary has the authority to make an aircraft mortgage deed. From this explanation, the Notary is expressly authorized to make an aircraft mortgage deed. The authority of a notary in making an aircraft mortgage deed provides legal protection and legal certainty for the parties. Therefore, the most relevant mortgage security institution for aircraft is mortgage security.
MENYOAL JUDICIAL REVIEW BATAS USIA MINIMAL DAN MAKSIMAL CALON PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI Nugraha, Jeremy Ariel; Atmaja, Bima Kumara Dwi
Kertha Desa Vol 12 No 3 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggali isu seputar syarat usia maksimal dan minimal calon presiden dan wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) di Indonesia, serta menguji kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam konteks konstitusionalitas dan konsistensi batas usia calon presiden dari perspektif hukum tata negara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sebagai negara demokratis, Indonesia memandang penting untuk menjaga keseimbangan antara usia sebagai ukuran kematangan dan pengalaman dalam kepemimpinan, serta hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi tanpa diskriminasi berdasarkan usia, selain dari pada itu penelitian ini menggunakan pendekatan kasus atau case approach dalam menganalisis sejumlah kasus judicial review yang melibatkan batas usia calon presiden di MK, serta mengidentifikasi pertimbangan hukum yang mendasari keputusan MK. Hasil penelitian menunjukkan adanya konstitusionalitas aturan usia calon presiden sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 pasal 169 huruf q dan UUD 1945 pasal 28 D ayat 1 . Adanya kewenangan ini berhubungan dengan prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Selain itu, penelitian juga membahas alternatif kebijakan terkait batas usia calon presiden dan implikasi dari kegagalan proses judicial review. Maka pentingnya menjaga keseimbangan antara memastikan bahwa pemimpin negara memiliki pengalaman dan kematangan yang memadai sambil melindungi hak konstitusional warga negara dalam proses demokrasi pemilihan umum. This research aims to explore issues surrounding the maximum and minimum age requirements for presidential and vice presidential candidates based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections (UU Pemilu) in Indonesia, as well as examining the authority of the Constitutional Court (MK) in the context of the constitutionality and consistency of age limits. presidential candidate from the perspective of Indonesian constitutional law. This research uses a case approach in analyzing a number of judicial review cases involving the age limit for presidential candidates at the Constitutional Court, as well as identifying the legal considerations underlying the Constitutional Court's decisions. The research results show that there is the constitutionality of the age regulations for presidential candidates in accordance with Law No. 7 of 2017 article 169 letter q and the 1945 Constitution article 28 D paragraph 1. The existence of this authority is related to the principles of democracy, equality and non-discrimination. Apart from that, the research also discusses alternative policies regarding the age limit for presidential candidates and the implications of the failure of the judicial review process.
PENEGAKAN CYBERCRIME TERHADAP PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI Sidya, I Wayan; Sarjana, I Made
Kertha Desa Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan dan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis penindasan terhadap pelaku cybercrime dan peran pemerintah dalam pemberantasan cybercrime khususnya dalam konteks pornografi. dialam penelitian ini, menggunagakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian hukum dan peraturan. Sesuai data yang didapat penelitian menunjukkan bahwa aturan kejahatan siber diatur dan tertuang dalam UUITE. Namun sayangnya peraturan tersebut masih banyak ditafsirkan sehingga sering dianggap bersifat memaksa karena peraturan UUITE masih belum jelas. Kecanggihan teknologi komputer telah memudahkan manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pada saat yang sama, dampak negatif kecanggihan teknologi telah melahirkan jenis kejahatan baru, termasuk penggunaan teknologi sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Dengan berkembangnya teknologi ini, penanganan kejahatan di bidang cybercrime serta proses pembuktian kejahatan menjadi sangat rumit. Internet yang dapat diakses oleh semua orang menciptakan peluang yang sangat besar untuk melakukan kejahatan dunia maya, khususnya pornografi. This writing and research aims to identify and analyze the oppression of cybercrime perpetrators and the role of the government in eradicating cybercrime, especially in the context of pornography. In this scientific work, normative legal research methods are used with a legal and regulatory research approach. The research results show that cyber crime regulations are regulated and contained in UUITE. However, unfortunately these regulations are still widely interpreted so that they are often considered coercive because the UUITE regulations are still unclear. Sophistication of computer technology has made it easier for humans to complete their work. At the same time, the negative impact of technological sophistication has given rise to new types of crime, including the use of technology as a means to commit crimes. With the development of this technology, handling crimes in the field of cybercrime and the process of proving crimes have become very complicated. The internet, which is accessible to everyone, creates enormous opportunities for committing cybercrime, especially pornography.
IMPLIKASI ASAS PACTA SUNT SERVADA PADA PERJANJIAN HUTANG TIDAK TERTULIS (NON KONTRAKTUAL) DALAM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA Putra, I Putu Gede Indra Pradana; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dibuatnya penulisan ini adalah untuk mengetahui lebih jauh terkait bagaimana implikasi asas pacta sunt servada pada penyelesaian perjanjian hutang tidak tertulis atau non kontraktual dalam hukum perjanjian Indonesia. Perjanjian yang dibuat secara online baik itu hutang atau kontrak dapat dengan mudah disepakati oleh pihak yang bersangkutan atas dasar rasa kepercayaan diantara mereka. Namun, apapun bisa terjadi terutama tidak dipenuhinya prestasi diantara kedua belah pihak (wanprestasi). Dengan demikian penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan melalui bahan hukum primer yang otoritatif, termasuk memisahkan fakta hukum dari faktor hukum lain yang tidak relevan dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum, mengidentifikasi permasalahan hukum yang perlu diselesaikan, mengumpulkan bahan hukum, dan bila perlu juga memasukkan bahan non hukum sesuai dengan ketentuan. Hasil menyatakan bahwa implikasi asas pacta sunt servada sudah seharusnya ikut terlaksana disaat perjanjian itu dibuat, hal-hal terkait dengan wanprestasi telah diatur oleh hukum positif Indonesia yakni kitab undang-undang Hukum Perdata. The purpose of this text is to delve into the significance of the "pacta sunt servanda" principle in resolving unwritten or non-contractual debt agreements within Indonesian contract law. Online agreements, whether concerning debts or contracts, can be easily established when the involved parties trust each other. However, unforeseen circumstances may arise, particularly the failure to fulfill obligations by either party (default). Consequently, this study utilizes normative legal research methods, employing a statutory and regulatory approach and drawing from authoritative primary legal sources. These methods are aimed at separating legal facts from irrelevant legal aspects, identifying and addressing pertinent legal issues, and ensuring comprehensive legal coverage. When necessary, non-legal materials are included in accordance with legal provisions. The findings underscore that the pacta sunt servanda principle should ideally be upheld from the moment an agreement is reached. Breach of contract matters are already regulated by Indonesian positive law, particularly the Civil Code.
PEMBUKTIAN KESALAHAN TERDAKWA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK Wori, Catherine Carolyn; Shara, Made Chintya Puspita
Kertha Desa Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memastikan langkah-langkah potensial yang dapat diambil untuk mendukung klaim atau pernyataan dalam menentukan kesalahan terdakwa tindak pidana penganiayaan menurut prinsip pembuktian merupakan tujuan dari penulisan ini. Suatu pengadilan pidana berperan dalam menyelesaikan sengketa hukum antara individu atau kelompok yang terlibat dalam kegiatan jahat termasuk kegiatan kriminal penganiayaan. Setiap proses penjatuhan sanksi kepada terdakwa, haruslah melalui proses persidangan yang salah satunya adalah tahap pembuktian, dalam karya tulis ini akan dibahas pembuktian kesalahan terdakwa tindak pidana pengamiayaan sebagaimana termuat dalam Putusan PN Denpasar Nomor:198/Pid.b/2023/PN DPS. Metode kajian hukum normatif digunakan untuk mengkaji putusan ini yang melibatkan tinjauan pustaka. Dalam kasus ini juga terdapat anak terdakwa yang merupakan korban penganiayaan. Status tersangka ini perlu dianalisis kesalahannya dalam upaya menjamin prinsip pembuktian yang baik demi memperoleh kebenaran materiil. Penganiayaan terhadap anak pada dasarnya tidak dapat dibenarkan baik dari segi hukum maupun agama. Dalam putusannya hakim telah memberikan penalaran yang baik serta memberikan pertimbangan yang tepat khususnya dalam menghubungkan alat bukti dengan kronologis kejadian. Determining the potential steps that can be taken to support a claim or statement in determining the guilt of a defendant in a crime of abuse according to the principles of evidence is the aim of this writing. A criminal court plays a role in resolving legal disputes between individuals or groups involved in evil activities including criminal activities of persecution. Every process of imposing sanctions on a defendant must go through a trial process, one of which is the evidentiary stage. In this paper we will discuss the proof of the defendant's guilt in the crime of abuse as contained in the Denpasar District Court Decision Nomor:198/Pid.b/2023/PN DPS. This decision was analyzed using normative legal research methods involving a literature review. In this case there is also the defendant's child who is a victim of abuse. The suspect's status needs to be analyzed for his mistakes in an effort to guarantee good evidentiary principles in order to obtain material truth. Basically, child abuse cannot be justified both from a legal and religious perspective. In his decision the judge provided good reasoning and gave appropriate considerations, especially in connecting the evidence with.
KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA Ontong, Giacintha Viona; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan jurnal ini dilatarbelakangi oleh dua permasalahan, yaitu bagaimana analisis terkait Kesaksian Testimonium de Auditu sebagai alat bukti dalam perspektif hukum perdata dan bagaimana kekuatan pembuktian dari kesaksian Testimonium de Auditu sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat validitas keterangan saksi yang disebut sebagai testimoni de auditu sebagai elemen bukti dalam konteks perkara perdata. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, menggunakan hukum sebagai sumber data utama, serta sebagai landasan pemikiran penulis. Temuan dari penelitian ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa secara umum, testimoni de auditu cenderung tidak diterima sebagai alat bukti karena tidak sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPerdata. Meskipun demikian, ada pengecualian tertentu yang memungkinkan testimoni de auditu diterima apabila saksi memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagai bahan persangkaan. Hakim juga mempunyai kebebasan untuk menilai dan mempertimbangkan kesaksian testimonium de auditu dapat diterima atau tidak diterima berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. The writing of this journal is motivated by two problems, namely how the analysis related to Testimonium de Auditu testimony as evidence in the perspective of civil law and how the evidentiary power of Testimonium de Auditu testimony as evidence in the settlement of civil cases. The writing of this journal aims to evaluate the level of validity of witness testimony referred to as testimony de auditu as an element of evidence in the context of civil cases. This research adopts a normative juridical approach, using the law as the main data source, as well as the author's premise. The overall findings of this research indicate that in general, testimony de auditu tends not to be accepted as evidence because it is not in line with the provisions contained in Article 171 HIR and Article 1907 KUHPerdata. However, there are certain exceptions that allow testimony de auditu to be accepted if the witness meets the requirements that have been established as material for inference. Judges also have the freedom to assess and consider testimonium de auditu testimony to be admissible or inadmissible based on certain considerations.
PEMERIKSAAN SAKSI MELALUI MEDIA TELECONFERENCE DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA Aditya, I Gede Prama; Adiyaryani, Ni Nengah
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegunaan pembuktian dari pertanyaan kepada saksi secara jarak jauh melalui teknologi telekonferensi selama sesi pengadilan, serta untuk menegaskan apakah tindakan tersebut sah dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif sebagai metodologi penelitiannya. Temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa, sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penggunaan media elektronik sebagai kekuatan pembuktian dalam telekonferensi merupakan tindakan yang sah atau diperbolehkan asalkan didukung oleh bukti legalitas. This study aims to identify the probative utility of remotely questioning witnesses through teleconference technology during court sessions, as well as to ascertain whether such action is legally permissible. The research adopts a normative legal research approach as its methodology. The findings of this study elucidate that, in accordance with the Criminal Procedure Code, the use of electronic media as evidentiary support in teleconferencing is a legitimate or permissible action, provided it is supported by proof of legality
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Santika, I Wayan Remi; Purwanto, I Wayan Novy
Kertha Desa Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penyusunan artikel ini guna memberikan pengetahuan terhadap pinjaman berbasis online yang bersifat ilegal serta menganalisis bagiamana peran hukum positif di Indonesia berperan terhadap konsumen pinjaman online ilegal dalam perspektif hukum perdata. Penelitian dalam arikel ini menggunakan metode penelitian normatif yang dimana pendekatannya berdasarkan sumber materiil yaitu undang undang yang selanjutnya dilakukan analisa memakai teknik kualitatif. Dapat ditarik kesimpulan hasilnya dari kegiatan penelitian ini yaitu pinjaman online dapat dikatakan ilegal apabila dalam perihal status di OJK tidak mempunyai perizinan khusus serta tidak teregistrasi pada OJK, dalam perihal melakukan pengajuan kredit dokumen yang sangat mudah dan dalam perihal domisili tidak memiliki kejelasan bahkan tidak adanya mengenai arah hubungan yang bisa dihubungi untuk perusahaan serta alamatnya. Apabila konsumen yang mengalami kerugian terhadap peminjaman online ilegal adapun perlindungan hukum yang di dapatkan yaitu, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik di Pasal 26 Ayat (1) serta (2) di ayat (1) berkaitan dengan penggunaannya data pribadi seorang individu didalam penggunaan tersebut diharuskan berdasar pada persatuannya pihak yang memiliki kepentingan pada data itu serta di ayat (2) yang memberikan penegasan terhadap pelanggaran yang dibuat di ayat (1) jadi pihak yang merasa rugi bisa melakukan pengajuan gugatan pada rugi yang dideritanya mengenai perlakuan yang dimaksudkan di ayat (1) itu. The purpose of preparing this article is to provide knowledge about illegal online-based loans and analyze how the role of positive law in Indonesia plays a role in consumers of illegal online loans from a civil law perspective. The research in this article uses a normative research method where the approach is based on material sources, namely laws, which are then analyzed using qualitative techniques. It can be concluded that the results of this research activity are that online loans can be said to be illegal if in terms of status at the OJK they do not have special permits and are not registered with the OJK, in terms of applying for credit the documents are very easy and in terms of domicile there is no clarity or even non-existence regarding contact direction for the company and its address. If consumers experience losses due to illegal online lending, the legal protection they obtain is contained in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in Article 26 Paragraphs (1) and (2) in paragraph (1) relating to its use. The use of an individual's personal data is required to be based on the unity of the parties who have an interest in that data and in paragraph (2) which provides confirmation of the violation made in paragraph (1) so that the party who feels a loss can file a lawsuit for the loss they have suffered regarding treatment referred to in paragraph (1).
IMPLEMENTASI PENERAPAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN HUTANG BERDASARKAN PP NO. 24 TAHUN 2022 Waisnawa, I Made Sega Putra; Laksana, I Gusti Ngurah Dharma
Kertha Desa Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengkaji mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Ekonomi Kreatif. Dimana dengan menerbitkan PP ekraf ini pemerintah memeberikan harapan dan dukungan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk mengembangkan produk usahanya. Dalam Pasal 4 ayat (1) PP ekraf tersebut dengan tegas diterangkan bahwa “Pemerintah memfasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank bagi Pelaku Ekonomi Kreatif”. PP Ekraf mengatur mengenai pengembangan usaha ekonomi kreatif diantaranya pelaksanaan skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual yang sebagaimana diatur didalamnya dapat digunakan sebagai obyek jaminan utang kepada lembaga keuangan bank ataupun non bank. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode yuridis normatif. Dimana metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum dengan mencatat dan mengaitkan dengan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, dan karya tulis lainnya. Serta mengkaji berdasarkan pada peristiwa hukum yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual dan Ekonomi Kreatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan dari PP Ekraf mengenai pembiayaan Kekayaan Intelektual sebagai obyek jaminan masih terkendala beberapa hal. Seperti regulasi teknis yang belum sepenuhnya siap yang berdampak juga terhadap sistem valuasi aset kekayaan intelektual yang belum mumpuni. Sehingga pihak lembaga keuangan sebagai kreditur belum sepenuhnya menerima pelaksanaan program ini. Akan tetapi program ini memiliki prospek yang baik guna meningkatkan pengelolaan industri kreatif di Indonesia melalui skema pembiayaan utang berbasis kekayaan intelektual. Diperlukan kerjasama seluruh pihak guna menyiapkan ekosistem HKI yang lebih baik termasuk belajar dari negara lain yang telah sukses melaksanakan program ini. This research aims to examine and assess the implementation of Government Regulation Number 24 of 2022 on the Creative Economy, which is the implementing regulation of the Creative Economy Law. By issuing this creative economy regulation, the government expresses hope and support for players in the creative economy to develop their business products. In Article 4, paragraph (1) of this creative economy regulation, it is explicitly stated that "the Government facilitates Intellectual Property-based Financing Schemes through bank and non-bank financial institutions for Creative Economy Players." This regulation governs the development of the creative economy, including the implementation of Intellectual Property-based financing schemes, which can be used as collateral for debt to financial institutions, both banks and non-banks. In this study, we use a normative juridical method. The normative juridical research method involves recording and associating with laws and regulations, legal documents, and other written works. It also examines legal events related to Intellectual Property and the Creative Economy. The research concludes that the implementation of the creative economy regulation regarding Intellectual Property financing as collateral is still constrained in several aspects. Technical regulations that are not fully prepared have an impact on the Intellectual Property asset valuation system, which is not yet proficient. As a result, financial institutions as debtors have not fully embraced the implementation of this program. However, this program has a promising prospect to improve the management of the creative industry in Indonesia through this Intellectual Property-based debt financing scheme. Therefore, cooperation from all parties is needed to create a better intellectual property ecosystem, including learning from other countries that have successfully implemented this program.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FORMULA RESEP TRADISIONAL SEBAGAI SUATU KEKAYAAN INTELEKTUAL Agatha, Gusti Ayu Shellomitha; Putra, Made Aditya Pramana
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap formula resep tradisional sebagai suatu KI. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang mengatur bahwa formula resep tradisional dapat dilindungi sebagai Rahasia Dagang sepanjang memenuhi persyaratan yang terdapat dalam UU tersebut. Formula resep tradisional juga dilindungi sebagai salah satu bentuk Pengetahuan Tradisional sebagaimana diatur dalam Permenkumham No.13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. Sebagai suatu Pengetahuan Tradisional, perlindungan terhadap Resep Tradisional dilakukan melalui pendekatan perlindungan yang defensif (defensive protection). Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik formula resep tradisional yang diakui sebagai Rahasia Dagang dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu upaya hukum preventif dan upaya hukum represif. The purpose of this study is to examine the legal protection of traditional prescription formulas as an intellectual property. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of the study show that Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2000 Concerning Trade Secrets stipulates that traditional recipe formulas can be protected as trade secrets as long as they meet the requirements contained in the law. Traditional recipe formulas are also protected as a form of Traditional Knowledge as stipulated in Permenkumham No.13 of 2017 concerning Communal Intellectual Property Data. As a Traditional Knowledge, protection of Traditional Recipes is carried out through a defensive protection approach. Legal remedies that can be taken by owners of traditional prescription formulas that are recognized as Trade Secrets can be carried out in two ways, namely preventive legal remedies and repressive legal remedies.

Page 49 of 59 | Total Record : 583

 47   48   49   50   51 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue