cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 583 Documents
 52   53   54   55   56 
BIDOON: PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP DILEMA TANPA KEWARGANEGARAAN DI KUWAIT Pratiwi, Ni Putu Ayu Eka; Dewi, Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya
Kertha Desa Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum seputar keadaan tanpa kewarganegaraan di kalangan penduduk Bidoon di Kuwait dan meninjau terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh kelompok Bidoon di Kuwait berdasarkan Hukum Internasional. Penelitian ini mengandalkan penelitian hukum normatif dengan menggunakan Statuta, Kata dan Frasa, serta dengan Pendekatan Historis. Sumber hukum merupakan penjabaran dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Laporan ini menganalisis undang-undang dan kebijakan kewarganegaraan yang diskriminatif yang telah melanggengkan keadaan tanpa kewarganegaraan, sehingga membuat mereka tidak memiliki akses terhadap layanan penting seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Berdasarkan penelitian dan analisis, dokumen ini menyoroti kesulitan yang dihadapi penduduk Bidoon dalam memperoleh pengakuan hukum dan kewarganegaraan di Kuwait. Selain itu, artikel ini menguraikan perlindungan hak-hak Bidoon berdasarkan Hukum Internasional dan mempertimbangkan upaya yang dilakukan oleh negara-negara lain untuk mengatasi masalah keadaan tanpa kewarganegaraan dan menawarkan wawasan mengenai solusi potensial yang dapat diterapkan dalam konteks Bidoon di Kuwait. This article was aimed to examine the legal aspects surrounding statelessness among the Bidoon population in Kuwait. This study relies on normative legal research using Statute, Words and Phrase, once with Historical Approach. The legal sources are the elaboration of primary, secondary, and tertiary sources. It analyzes the discriminatory nationality laws and policies that have perpetuated their statelessness, leaving them without access to essential services such as healthcare, education, and employment. Drawing from research and analysis, this document highlights the difficulties faced by the Bidoon population in gaining legal recognition and citizenship in Kuwait. Moreover, this article elaborates the rights protection of Bidoon under International Law and considers the efforts made by other countries to address the issue of statelessness and offers insights into potential solutions that could be applied in the context of Bidoon in Kuwait.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT CACAT TERSEMBUNYI PADA PRODUK OBAT Silalahi, Alfredo Ignasius; Priyanto, I Made Dedy
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adapun tujuan penulisan ini ialah untuk mengetahui aspek perlindungan hukum terhadap konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha terkait dengan cacat tersembunyi pada obat. Pengkajian ini menerapkan metode penelitian normatif sehingga mendapat kesimpulan bahwa Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang/jasa yang telah diatur pada pasal 8 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pelaku usaha punya kewajiban bertanggung jawab memberi kompensasi untuk mengganti kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang di jual nya. Pelaku usaha juga dapat dimintai pertanggungjawaban dengan mengembalikan produk atau pengembalian uang jika ditemukan pada saat itu lalai sehingga menyebabkan kerugian terhadap konsumen. The purpose of this writing is to find out aspects of legal protection for consumers and the responsibility of business actors related to hidden defects in drugs. This study applies normative research methods so as to conclude that business actors are prohibited from trading goods/services that have been regulated in article 8 of law number 8 of 1999 concerning consumer protection and in the Civil Code, business actors have the responsibility to compensate for consumer losses due to consuming the goods they sell. Business actors can also be held liable by returning products or refunds if found at that time negligent so as to cause harm to consumers.
EKSISTENSI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) KANTOR PERTANAHAN DI INDONESIA Teja, Nyoman Suekhrisna; Rudy, Dewa Gde
Kertha Desa Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dan bagaimana kepastian hukum hak atas tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pendaftaran tanah kebijakan melalui program PTSL sudah berjalan dengan baik namun belum optimal. Birokrasi dan prosedur yang harus dilewati juga sudah seharusnya dipermudah agar prosesnya pun tidak berbelit-belit. Biaya yang dikenakan pun sudah tergolong sangat murah yang diharapkan agar semua warga yang memiliki pendapatan menengah keatas maupun menengah kebawah agar memiliki serpikat tanah. The purpose of this paper is to find out the implementation systematic land registration (PTSL) program and how legal certainty of land rights is provided through the complete systematic land registration (PTSL) at the Land Office in Indonesia. This research uses a qualitative method with a normative legal research method that combines a statutory approach and a historical approach. Based on the research results, the implementation of policy land registration through the PTSL program has gone well but is not yet optimal. The bureaucracy and procedures that must be passed should also be made easier so that the process is not complicated. The fees charged are also very cheap, which is expected so that all residents who have upper-middle and lower-middle incomes will own land certificates.
MEKANISME HUKUM LINGKUNGAN DALAM MEREALISASIKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Zefanya, Dewa Kadek Michel Habel; Sudiarta, I Ketut
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam proses setiap pembangunan bertujuan membuat lebih baik suatu daerah dengan mengecilkan efek samping dari kerusakan akibat pembangunan itu terutama dalam segi lingkungan. Yang. Pemerintah yang mengambil peran vital dalam menggerakan pembangunan perlu mempunyai wawasan lingkungan hidup dalam melaksanakannya sehingga tercapainya pembangunan berkelanjutan yang baik dan diharapkan. Selain itu, dalam mengatasi setiap masalah yang ada, dibutuhkan pendekatan yang futuristik dan unifikasi terobosan hukum, yang menjadi salah satu solusi berkelas demi tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, diharapkan penulisan ini mencoba mengkajikan alternatif ide untuk pengembangan konsep pengamatan hukum lingkungan, yang akan menjadi tolak ukur bagi perkembangan hukum lingkungan itu sendiri dan saat ini sebagai koreksi dari pengawasan penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup. Penelitian kali ini merupakan penelitian empiris dan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dimana menggambarkan realitas sosial yang terjadi di masyarakat secara mendalam. Diharapkan penelitian ini bisa menghasilkan analisis dari mekanisme hukum lingkungan berwawasan lingkungan hidup dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan. In the process of every development, the aim is to make an area better by minimizing the side effects of damage caused by the development, especially in terms of the environment. Which. The government which takes a vital role in driving development needs to have environmental insight in implementing it so that good and expected sustainable development is achieved. Apart from that, in overcoming every existing problem, a futuristic approach and the unification of legal breakthroughs are needed, which is a classy solution for the goal of sustainable development. Therefore, it is hoped that this paper will try to examine alternative ideas for developing the concept of observing environmental law, which will become a benchmark for the development of environmental law itself and currently as a correction for monitoring the implementation of sustainable development with an environmental perspective. This research is empirical research and uses descriptive qualitative methods which describe the social realities that occur in society in depth. It is hoped that this research can produce an analysis of environmental legal mechanisms with an environmental perspective in achieving sustainable development goals, such as environmental protection, sustainable management of natural resources and empowering communities to participate in decision making related to the environment.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENGUNGGAHAN KEMBALI POTONGAN VIDEO PODCAST YANG MENGANDUNG HOAX DAN MERUGIKAN CONTENT CREATOR Kesuma, Anak Agung Gede Dwiatmaja Dharma; Yustiawan, Dewa Gede Pradnya
Kertha Desa Vol 12 No 3 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

IPTEK menjadi bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Perkembangan IPTEK mempengaruhi berbagai bidang, diantaranya bidang pendidikan, pertahanan, transportasi, perdagangan, dan komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelanggaran hukum atas pengunggahan kembali potongan video podcast yang mengndung hoax merugikan content creator dan mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum atas pengunggahan kembali potongan video podcast yang mengndung hoax merugikan content creator. Penulisan artikel hukum digolongkan sebagai penelitian normatif. Penulisan menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni, pendekatan perundang-undangan dan strategi konseptual. Jenis pendekatan ini menggunakan tiga sumber bahan hukum: bahan primer, sekunder, dan tersier. Semua sumber ini dikumpulkan seluruhnya melalui teknik studi dokumen, dan teknik kualitatif akan digunakan untuk analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengunggahan potongan video podcast yang mengandung hoaks melanggar hukum dan merugikan content creator, dengan pelanggaran tersebut diatur oleh UU ITE dan UU Hak Cipta. Meskipun undang-undang tersebut memberikan perlindungan, implementasinya seringkali tidak efektif karena ketidakjelasan dalam penegakan hukum dan definisi yang multitafsir. Science and Technology (IPTEK) has become an important part of various aspects of human life. The development of IPTEK impacts several fields, including education, defense, transportation, trade, and communication. This research aims to understand and analyze the legal violations related to the reposting of podcast video clips containing hoaxes that harm content creators and to examine the legal protection against such reposting. The legal article writing is classified as normative research. The writing uses two approaches: the legislative approach and the conceptual strategy. This approach employs three sources of legal materials: primary, secondary, and tertiary. All these sources are collected through document study techniques, and qualitative techniques will be used for analysis. The results of this study indicate that reposting podcast video clips containing hoaxes violates the law and harms content creators, with such violations regulated by the ITE Law and the Copyright Law. Although these laws provide protection, their implementation is often ineffective due to ambiguities in law enforcement and interpretative issues.
POLEMIK MENGENAI KEABSAHAN USAHA PERTAMBANGAN PRIBADI DI ATAS TANAH YANG BERSTATUS HAK MILIK Saputra, I Gusti Ngurah Sony; Priyanto, I Made Dedy
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kedudukan dalam mengelola dan mengusahakan sumber daya mineral tambang di atas tanah pribadi berdasarkan adanya hak milik perorangan atas tanah a quo serta perlindungan hukum bagi pemilik usaha pertambangan di atas tanah pribadi melalui perspektif Hak Asasi Manusia demi mencapai kesejahteraan hidup. Studi ini bertumpu pada metode penelitian normatif yuridis yang mengkaji lebih dalam terhadap inkonsistensi norma perihal kedudukan hak milik perorangan atas tanah dengan mengadopsi pendekatan prundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Hasil studi menunjukkan bahwa kedudukan hak milik atas tanah untuk mengelola dan mengusahakan sumber daya mineral tambang di dalamnya dengan bentuk usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dibenarkan selama skala aktivitas pertambangan itu tergolong kecil dan tetap berada pada batasan-batasan hukum dan memenuhi persyaratan perizinan di bawah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian, melalui hemat Hak Asasi Manusia, urgensi perlindungan terhadap usaha pertambangan perorangan di atas tanah hak miliknya dalam upaya memenuhi Hak Kesejahteraan masih terkesan nihil, baik secara hukum maupun ekonomi oleh pemerintah. The study has purposes to ascertain the position in managing and businessing the mineral resources on private land as regards to the existence of land ownership rights, also the legal protection for owners of mining business on land a quo through Human Rights perspective to achieve a prosperous life. This study relies on juridical normative research method which examines more acutely related to the inconsistency of norms regarding the position of individual land ownership rights by adopting statutory approach and conceptual approach. The legal sources used are derived from primary, secondary, and tertiary sources. The study shows that the position of land ownership rights to the authorization of managing and businessing the mine mineral resources in their own land with respect to Act No. 5 of 1960 concerning the Fundamentals of Agrarian Affairs, is justified if the mining scale is considered small-scale mining and if has fulfilled the license policy under Act No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. Moreover, in regards to Human Rights perspective, the urgency of protection upon the mining business on land itself as a means to achieve Welfare Rights is still naught, as well as legal nor economic by government.
PERAN KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR DALAM MENANGANI SENGKETA PERTANAHAN Singgih, Komang Dena Esa; Sarjana, I Made
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang Bagaimana Peran Badan Pertanahan Nasional dalam menyelesaikan sengketa pertanahan melalui mekanisme mediasi. Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode Penelitian Yuridis Empiris dengan menggunakan data premier maupun data sekunder. Penyelesaian sengketa pertanahan dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional. Sebagai mediator, BPN mempunyai peran membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu memecahkan masalah yang dialami para pihak-pihak yang bersengketa serta membantu mencari hal-hal yang dianggap penting bagi mereka dan Prosedur dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi yaitu adanya pengaduan oleh para pihak yang bersengketa ke Kantor Pertanahan dan melewati proses menelaah, negoisasi akhir, kesepakatan Jika para pihak mencapai kata sepakat maka dituangkan dalam perjanjian tertulis, sedangkan yang tidak mencapai kata sepakat maka para pihak mempunyai hak untuk mengajukan permasalahan sengketa tersebut ke pengadilan. This study aims to understand and comprehend the role of the National Land Agency in resolving land disputes through mediation mechanisms. In preparing this research, the Empirical Juridical Research method was used using premier data and secondary data. Land dispute resolution can be resolved through a mediation mechanism by the National Land Agency. As a mediator, BPN has a role in helping the parties understand each other's views and help solve problems experienced by the parties in dispute as well as help find things that are considered important to them and procedures for resolving land disputes through mediation, namely complaints. by the disputing parties to the Land Office and go through the process of reviewing, final negotiation, agreement. If the parties reach an agreement, it is stated in a written agreement, while those who do not reach an agreement then the parties have the right to submit the dispute to court.
GUGATAN SEDERHANA SEBAGAI INSTRUMEN PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT BERMASALAH PADA PERBANKAN Batu, Veronika Nauli Lumban; Priyanto, I Made Dedy
Kertha Desa Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk memahami penyelesaian sengketa kredit bermasalah pada perbankan melalui jalur litigasi dengan gugatan sederhana, memahami perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan perdata biasa serta memahami alur dari proses persidangan dalam gugatan sederhana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mana dalam prosesnya menelaah bahan hukum berupa sekunder dan primer. Hasil penelitian ini, yaitu terdapat banyak perbedaan antara gugatan sederhana dengan gugatan perdata biasa. Perbedaan ini dimulai dari dari segi biaya, lamanya waktu pengerjaan, juga para pihak yang berhadapan, objek sengketa¸ alur dalam persidangan, kompetensi relatif, upaya hukum, tingkat pengadilan dan masih banyak lagi. Selanjutnya alur persidangan dari gugatan sederhana ini, yaitu dimulai dari yang pertama pendaftaran, selanjutnya beberapa tahapan dan diakhiri dengan putusan. Apabila dalam putusan, salah satu pihak merasa tidak terima, maka dapat mengajukan upaya hukum berupa keberatan. Keberatan ini merupakan upaya hukum yang terakhir pada gugatan sederhana dan bersifat final. The purpose of this study is to understand the settlement of non-performing credit disputes in banks through litigation with small claim court, understand the differences between small claim court and ordinary civil lawsuits and understand the flow of the trial process in simple lawsuits. This research is normative legal research which in the process examines secondary and primary legal materials. The results of this study, namely that there are many differences between small claim court and ordinary civil lawsuits. This difference starts in terms of costs, the length of time for processing, also the parties dealing with it, the object of the dispute, the flow of the trial, relative competence, legal remedies, court level and many more. Furthermore, the trial flow of this small claim court, starting from registration, then several stages and ends with a verdict. If in the decision, one of the parties feels that they do not accept it, then they can submit legal remedies in the form of objections. This objection is the last legal remedy for a small claim court and its final.
IMPLEMENTASI TINDAK PIDANA TERHADAP TINDAK KEKERASAN SEKSUAL (SEXUAL VIOLENCE) PADA WANITA DAN ANAK DI INDONESIA Salsabila, Nurkhalisa; Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian saya adalah untuk memahami bagaimana tindak pidana yang dilakukan dalam kasus penganiayaan yang sering terjadi terhadap perempuan dan anak-anak di Indonesia, serta tanggung jawab pemerintah terhadap isu kekerasan tersebut. Kekerasan seksual terjadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, yaitu jenis pendekatan yang mengkaji peraturan atau ketentuan yang berhubungan dengan suatu permasalahan hukum. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi sekarang begitu banyak memakan korban Wanita dan anak-anak, dan sekarang banyak berita mengenai kekerasan seksual yang terjadi yang mengakibatkan kekhawatiran yang dirsakan oleh Masyarakat banyak nya Masyarakat yang mengeluh akan adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi saat ini apalagi mereka mrasa hukuman yang didapatkan pelaku tidak sepadan denga napa yang dialai oleh para korbannya. Pada pasal 285 mengatakan: Siapapun yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa perempuan melakukan hubungan seks di luar nikah dan diancam dengan kekerasan seksual, akan dipidana dengan pidana penjara 12 tahun. Perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak harus diberikan secara preventif dan efektif, bukan dengan memberikan hukuman kepada pelaku yang dianggap adil, namun dengan menjelaskan risiko kekerasan seksual, khususnya terhadap anak dalam praktik peradilan. Kita belum begitu memahami bahaya pelecehan seksual, pencegahan dan harus di lakukan dengan benar terlebih yang sering terjadi pada lingkungan rumah dan sekolah. Itu mengapa pentingnya memberikan edukasi mengenai kekerasan seksual sejak dini tentang apa yang boleh dan tidak dilakukan atau disentuh, jika dilakukan sejak dini maka anak akan mengerti bahwa tubuhnya adalah miliknya yang tidak bisa disentuh oleh sembarangan orang. My research aims to understand how criminal acts are committed in cases of frequent mistreatment of women and children in Indonesia, as well as the government's responsibility for the issue of violence. Sexual violence occurs. This research uses normative legal research methods with a legal approach, which is a type of approach that examines laws and regulations related to legal issues. The study results show that the violence that is happening now is so much that it takes so many victims of women and children. Now that there is news of sexual violence that has occurred that raises concerns expressed by society, many people complain about current cases of sexual violence, because they feel the punishment obtained by the perpetrator is not commensurate with what the victim feels. Article 285 says: Anyone who uses force or threats of violence to force women sex outside marriage and is threatened with sexual violence will be punished with 12 years in prison. Protection of victims of violence against women and children must be provided preventively and effectively, not by punishing perpetrators considered fair, explaining the risks of sexual violence, especially against children in judicial practice. We don't understand the dangers yet of sexual harassment, prevention must be done properly, especially what often happens in the home and school environment. That's why important to educate sexual violence early on about what you can and can't do or touch early, the child will understand that his body belongs to himself and cannot be touched carelessly.
HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMBERI DAN PENYELENGGARA PINJAMAN P2PL DALAM SISTEM PEMBAYARAN SHOPEEPAY LATER Yobi, Ni Putu Mita; Priyanto, I Made Dedy
Kertha Desa Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaiaman hubungan hukum yang terjadi antara pemberi dan penyelegara pinjaman P2P Lending dalam Sistem Pembayaram Shopeepay Later. Serta penulisan penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengtahui upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi perbuatan melanggar hukum oleh pihak pemberi pinjaman dalam perusahaan pemberi pinjaman berbasis P2P lending. Penelitian ini mengguanakan metode pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach) yang mengguanakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan (Library Research). Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara P2P lending tidak hanya sebatas hubungan simpan meminjam dana saja, melainkan memiliki hubungan hukum yang lahir atas perjanjian pemberian kuasa. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh penerima pinjaman atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman yang berbasis P2P lending di Indonesia yaitu dapat mengajukan pengaduan, gugatan atau tuntutan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. The purpose of writing this research is to find out how the legal relationship between the giver and the organizer of P2PL loans in the Shopeepay Later Payer System and legal remedies that can be taken by consumers for unlawful acts committed by P2P Lending lenders against the Shopeepay Later payment system. The approach method in this research is the statutory approach (Statue Approach) and conceptual approach (Conceptual Approach). The technique of collecting legal materials uses the method of literature study (Library Research). The results of this study conclude that the relationship between lenders and peer to peer lending providers must not be a depository relationship but a legal relationship born of a power of attorney agreement. Efforts that can be made by consumers as legal recipients of violations of legal rules committed by financial technology lenders based on peer to peer lending in Indonesia can file complaints, lawsuits or demands based on the Financial Services Authority Regulations, Consumer Protection Law, and Electronic.

Page 54 of 59 | Total Record : 583

 52   53   54   55   56 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue