cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Desa
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Desa merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum dan Masyarakat dan Dasar-dasar Ilmu Hukum. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Adat, Hukum Adat Bali, Hukum dan Kebudayaan, Hukum Hindu, Antropologi Hukum, Gender dalam Hukum, Filsafat Hukum, Etika dan Tanggung Jawab Profesi, Penalaran dan Argumentasi Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 583 Documents
 51   52   53   54   55 
FENOMENA PEMALSUAN TAS BERMEREK DI INDONESIA: PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Ratnawati, Ni Made Pradnya Gita; Dwijayanthi, Putri Triari
Kertha Desa Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor yang menyebabkan produsen tas melakukan pemalsuan terhadap tas bermerek dan perlindungan hukum terhadap perusahaan tas merek terkenal terkait dengan fenomena pemalsuan tas merek tersebut dalam perspektif hukum kekayaan intelektual, khususnya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif memalaui pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan dengan menggunakan legalitas dan regulasi. Dari penelitian ini ditemukan hasil berupa pemalsuan tas bermerek disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama faktor penjual yang ingin mendapatkan keuntungan, kedua faktor pembeli yang ingin memiliki tas bermerek hanya untuk memenuhi gengsi, ketiga faktor pemerintah yang kurang tegas dan kurang mensosialisasikan mengenai perlindungan merek, dan yang terakhir faktor pemilik hak atas merek yang harus mengeluarkan banyak biaya untuk memproses pelaku pelanggaran merek. Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif menjadi salah satu upaya dalam memberikan perlindungan bagi pemilik merek tas terkenal terhadap pemalsuan tas bermerek miliknya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menjadi dasar penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan tas bermerk. Selain itu, pelaku pemalsuan tas bermerek juga dapat dikenakan sanksi baik hukum pidana perdata dan administrasi. This study aims to identify and understand the factors that cause bag manufacturers to counterfeit branded bags and legal protection for well-known brand bag companies related to the phenomenon of counterfeiting branded bags in the perspective of intellectual property law, especially in Indonesia. This study uses a normative legal research method through a statutory approach, namely an approach using legality and regulation. From this study, it was found that the results of counterfeiting branded bags were caused by several factors, namely the first factor of the seller who wanted to benefit, the second factor was the buyer who wanted to own branded bags only to fulfill prestige, the third factor was the government which was less assertive and did not socialize about brand protection, and the last factor is the owner of the rights to the brand who has to pay a lot of money to process the perpetrators of trademark infringement. Preventive legal protection and repressive legal protection are one of the efforts to provide protection for owners of well-known brand bags against counterfeiting of their branded bags. Act Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, is the basis for law enforcement against perpetrators of branded bag counterfeiting. In addition, perpetrators of counterfeiting branded bags can also be subject to sanctions which can be reviewed from civil, criminal and administrative sanctions.
UU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL: SUDAHKAH MELINDUNGI PENYANDANG DISABILITAS? Gandhi, Made Yoga Keysa Wira; Widhiyaastuti, I Gusti Agung Ayu Dike
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maksud utama penelitian peneliti adalah guna mencerahkan masyarakat umum tentang perlindungan hukum yang disediakan otoritas pemerintahan untuk para penyandang disabilitas yang dilecehkan secara seksual. Metode penelitian normatif adalah ide dari tulisan penulis dengan memakai pendekatan perundang-undangan, menilai semua masalah kriminal dari berbagai perspektif yang berbeda dan memikirkannya melalui metode perundang-undangan dengan cara mencermati pedoman juga hukum. Temuan penulis sejalan Bersama UU No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU No.39/1999 tentang HAM, UU No.31/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga UU No.12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan hasil evaluasi artikel ilmiah ini, disimpulkan bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi yang sama untuk menjadi korban pelecehan seksual layaknya orang normal. Dengan adanya UU TPKS Pasal 26 hingga Pasal 29 UU TPKS terkait memberikan Pendampingan Korban dan Saksi dan Pasal 42 hingga Pasal 47 UU TPKS memberikan pelindungan korban penyandang disabilitas yang menjadi korban pelecehan seksual. Jadi secara normatif, dapat dikatakan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah menunjukkan keberpihakannya untuk melindungi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. The main aim of the researcher's research is to educate the general public about the legal protection that government authorities provide for people with disabilities who are sexually harassed. The normative research method is the idea of the author's writing using a statutory approach, assessing all criminal matters from different perspectives, and thinking about them through statutory methods by examining guidelines as well as laws. The authors' findings are in line with Law No. 8/2016 concerning Persons with Disabilities, Law No. 39/1999 concerning Human Rights, Law No. 31/2006 concerning the protection of Witnesses and Victims, as well as Law No. 12/2022 concerning Crimes of Sexual Violence. Based on the evaluation results of this scientific article, it was concluded that people with disabilities have the same potential to become victims of sexual harassment as normal people. The existence of the TPKS Law provides efforts to protect persons with disabilities who are victims of sexual harassment. So normatively, it can be said that Law No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence has shown its alignment to protect persons with disabilities who are victims of sexual violence.
PELAKSANAAN PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT YANG SEDANG DIAJUKAN UPAYA HUKUM (PENINJAUAN KEMBALI) Situmeang, Novri Bintara; Priyanto, I Made Dedy
Kertha Desa Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk meneliti akibat hukum yang terjadi dari pelaksanaan putusan pailit kepada debitur yang sedang melakukan upaya hukum luar biasa dan bagaimana upaya yang dapat dilaksanakan manakala terdapat kendala dalam pelaksanaan putusan pailit yang diselenggarakan terlebih dahulu yang sedang terajukan upaya hukum luar biasa. Dalam penelitian ini peneliti mempergunakan pendekatan penelitian normatif dengan menganalisis hukum kepailitan. Hasil studi menunjukkan bahwa walaupun upaya hukum lain dapat ditempuh kepada putusan pailit, namun secara teori hal tersebut dapat diselenggarakan terlebih dahulu. Debitur tidak lagi pailit jika putusan PK membatalkan putusan pailit yang dimohonkan oleh PK. Akibat putusan pailit berlaku sama kepada harta pailit debitur selama putusan belum dibalik pada level penelaahan ataupun sedang berlangsung prosedur hukum peninjauan kembali. This writing aims to examine the legal consequences that occur from the implementation of a bankruptcy decision for debtors who are taking Extraordinary Legal Remedies and what efforts can be implemented when there are obstacles in implementing the bankruptcy decision that was held previously and that is currently being submitted for Extraordinary Legal Remedies. In this research, researchers used a normative research approach by analyzing bankruptcy law. The study indicated hat although other legal measures can be taken to decide on bankruptcy, in theory this can be done first. The debtor is no longer bankrupt if the Judicial Review decision cancels the bankruptcy decision requested by the Judicial Review. The consequences of a bankruptcy decision apply equally to the debtor's bankruptcy assets as long as the decision has not been reversed at the review level or legal review procedures are underway.
PENGATURAN PERJANJIAN JASA PAID PROMOTE SEBAGAI PROMOSI BISNIS DI INSTAGRAM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMENNYA Kurniawati, Ni Kadek Dian; Samsithawrati, Putu Aras
Kertha Desa Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji terkait pengaturan perjanjian paid promote sebagai media promosi bisnis pada aplikasi Instagram serta mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jasa paid promote di Instagram dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan jasa paid promote sebagai media promosi bisnis di Instagram terbentuk karena adanya perjanjian yang dilakukan oleh pemilik bisnis dengan penyedia jasa paid promote tersebut dengan memenuhi 4 syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jasa paid promote sangatlah penting guna menjamin hak-hak konsumen sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada hakikatnya hak bagi konsumen merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha itu sendiri. Dalam jasa paid promote, pihak pengguna jasa dan pihak penyedia jasa paid promote berkewajiban dalam menjaga hak-hak konsumen sebagai upaya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen selaku pengguna atau pemakai barang/jasa yang diperjualbelikan. Itikad baik dan sikap jujur dalam berusaha bagi dari para pihak sangatlah penting guna menciptakan kesadaran akan pentingnya hak-hak konsumen. Konsumen harus diberikan perlindungan hukum dikarenakan konsumen sangat rentan mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha yang beritikad tidak baik. The purpose of this study is to examine the arrangement of paid promotion agreements as a business promotion medium on the Instagram application and to examine legal protection for consumers in paid promotion services on Instagram from the perspective of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study uses normative legal research using statutory and conceptual approaches. The research results show that paid promotion services as a business promotion media on Instagram were formed because of an agreement made by the business owner with the paid promotion service provider by fulfilling the 4 conditions for the validity of the agreement as regulated in Article 1320 of the Civil Code. Legal protection for consumers in paid promotional services is very important to guarantee consumer rights as regulated in Article 4 of the Consumer Protection Law. In essence, consumer rights are obligations that must be fulfilled by business actors themselves. In paid promotion services, service users and paid promotion service providers are obliged to safeguard consumer rights as an effort to provide legal protection for consumers as users or users of the goods/services being bought and sold. Good faith and an honest attitude in doing business on the part of the parties is very important to create awareness of the importance of consumer rights. Consumers must be given legal protection because consumers are very vulnerable to experiencing losses due to the actions of business actors who have bad intentions.
PERLINDUNGAN WAJIB PAJAK DALAM PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN ATAS TINDAK PIDANA PAJAK Kereh, Heishiro Alesanro; Tanaya, Putu Edgar
Kertha Desa Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pidana pajak dalam hukum positif Indonesia, dan memahami perlindungan yang dapat diberikan terhadap wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan karena dugaan tindak pidana pajak. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil studi menunjukan bahwa adanya penerapan hukum formil yang berbeda untuk penegakan hukum tindak pidana pajak dengan pemeriksaan bukti permulaan pada tindak pidana pajak. Perbedaanya adalah undang-undang perpajakan mengadopsi hukum acara pidana, namun perihal pemeriksaan bukti permulaan diatur pada PERMENKEU. Dimana kekaburan hukum terlihat karena peraturan menteri keuangan tersebut tidak memberikan perlindungan hukum terhadap subjeknya sebagaimana KUHAP memberikan perlindungan hukum. Adanya disparitas dalam putusan praperadilan yang menguji sah atau tidaknya pemeriksaan bukti permulaan pada tindak pidana pajak, dan belum adanya pengaturan perlindungan hukum sebagai saksi membuat adanya ketidakpastian hukum. This writing is conducted to understand the regulatory framework of criminal tax law in Indonesian positive law and comprehend the protection that can be afforded to taxpayers undergoing preliminary evidence examination due to alleged tax offenses. The paper employs a juridical normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The study results indicate the existence of different formal law applications for the enforcement of criminal tax offenses through preliminary evidence examination. The disparity lies in tax laws adopting criminal procedural law, while the regulation governing preliminary evidence examination is stipulated in a minister of finance regulation. Legal ambiguity is apparent as this ministerial regulation fails to provide legal protection to its subjects, unlike the Criminal Procedure Code (KUHAP) which provides legal protection. Disparities in pretrial decisions examining the validity of preliminary evidence examination in tax offenses, coupled with the absence of legal protection regulations for witnesses, contribute to legal uncertainty.
IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN UU BANTUAN HUKUM Pardosi, Mona Nita; Sudiarawan, Kadek Agus
Kertha Desa Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dalam penulisan jurnal ini tidak lain ialah guna membantu menambah bahan pustaka mengenai implementasi dan pengoptimalisasian bantuan hukum terhadap rakyat miskin berlandaskan undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Serta penelitian ini dimaksudkan guna menelaah sejauh apa penerapan pemberian bantuan hukum beserta cara mengoptimalkan bantuan hukum tersebut. Penelitian yang diterapkan merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yang dipakai ialah pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menciptakan harapan terbaharukan terhadap rakyat miskin atas akses keadilan serta kesederajatan atas hukum. Namun nyatanya pada penerapannya, bantuan hukum belum merata. Hal ini disebabkan oleh masih minimnya wawasan masyarakat mengenai Bantuan Hukum tersebut. The aim of writing this journal is none other than to help add to the library material regarding the implementation and optimization of legal aid for poor people based on Law Number 16 of 2011 concerning legal aid. And this research is intended to examine the extent to which the provision of legal aid is implemented and how to optimize the lagal aid. The research applied is empirical legal research with the approach used being a statutory and conceptual approach. Law no. 16 of 2011 concerning Legal Aid creates renewed hope for poor people regarding access to justice and equality under the law. However, in practice, legal assistance is not evenly distributed. This is caused by the lack of public insight regarding legal aid.
URGENSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Paramastri, I Gusti Ayu Nyoman Widyanti Arista; Pramana, I Gede Pasek
Kertha Desa Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini ditujukan untuk meninjau pengaturan pengetahuan tradisional yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta menelaah urgensi diaturnya perlindungan pengetahuan tradisional dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Studi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang menerapkan tiga jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil studi menunjukkan bahwasanya Indonesia masih memerlukan pengaturan perlindungan pengetahuan tradisional secara sui generis yang dapat diwujudkan dengan mengkaji dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PT EBT) yang berfokus pada perlindungan positif mapun perlindungan defensif dengan melibatkan partisipasi pemerintah, masyarakat termasuk didalamnya masyarakat adat, serta stakeholders terkait. The desired outcome of this research is to scrutinize the oversight of traditional knowledge regulations which can be found in Indonesia’s legal framework and the pressing need for compliance of safeguarding traditional knowledge through legal measures and regulations in Indonesia. Method of this study uses normative legal research methods using three kinds of approaches, inter alia the statutory regulation approach, the context approach, and the comparative approach. Output of the research shows that Indonesia still needs regulations for the sui generis protection of traditional knowledge which can be realized by reviewing and ratifying the RUU of Safeguarding and Utilization of Intangible Assets related to Traditional Knowledge and Cultural Expressions (RUU PT EBT) which focuses on positive protection and protection defensively by involving the participation of the government, the community including indigenous communities, and related stakeholders.
TINJAUAN YUDIRIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA Mulya, Bella Kristin Chandra; Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yakni guna mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur yang menghambat keberhasilan penuntutan tindak pidana. peredaran dan penyalahgunaan narkotika oleh generasi muda. Penulis mengambil pendirian sosiologi hukum guna melaksanakan penelitian ini. Sumber primer dan sekunder digunakan guna mengumpulkan temuan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. karna informasi yang dikumpulkan ditulis dalam bentuk naratif dan yakni hasil pemeriksaan kualitatif terhadap dokumen resmi seperti UU dan peraturan terkait. Pencegahan, represi, dan rehabilitasi yakni tiga pilar pendekatan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika remaja. Salah satu permasalahan dalam menindak penjualan dan penggunaan narkotika ilegal di kalangan generasi muda yakni besarnya jaringan narkotika baru yang belum diungkap oleh polisi. Kedua, kurangnya keterlibatan masyarakat setempat karna masih besar masyarakat yang menyalahkan polisi atas permasalahan tersebut. Ketiga, masih kurangnya konsistensi dan keberlanjutan di antar LSM-LSM anti-penyalahgunaan narkoba, dan pengetahuan mengenai intervensi yang efektif masih kurang memadai. Keempat, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap risiko penggunaan narkoba. Terakhir, yang kelima, sebagian besar pengedar narkoba sangat mobile. The purpose of this study is to identify and investigate the barriers that prevent the younger generation from being effectively prosecuted for criminal crimes such as drug misuse and trafficking. In order to undertake this study, the author adopts a legal sociological perspective. Data were gathered for this study using both primary and secondary sources. The research in question employed qualitative descriptive data analysis. because the information gathered was written in narrative form and was the result of a qualitative examination of official documents like relevant statutes and regulations. Prevention, repression, and rehabilitation are the three pillars of law enforcement's approach to teen narcotics abuse. One problem with cracking down on illegal narcotics sales and use among young people is that there are so many new narcotics networks that the police haven't yet uncovered. Second, there is a lack of involvement from the local community because many people continue to blame the police for the problem. Third, there is still a lack of consistency and sustainability among anti-drug abuse NGOs, and knowledge of effective interventions is sketchy at best. Fourth, the general public's lack of awareness of the risks associated with drug use. Finally, number five, most people who deal drugs are very mobile.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PENGGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL DAN INTERNASIONAL Pasambo, Novrianto; Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi
Kertha Desa Vol 11 No 12 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan diadakannya penulisan ini adalah untuk meninjau seperti apa pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku penggunaan narkotika dalam perpektif hukum nasional dan internasional, seperti apakah bentuk pelindungan hukum bagi anak tersebut dan sanksi yang diberikan negara kepada anak pengguna narkotika tersebut. Adapun di studi ini penulis memakai penelitian hukum normatif dengan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan pendekatan Analisis (Analitical Approach). Adapaun hasil penelitian ditemukan yakni perlindungan hukum terhadap anak pengguna narkotika berdasarkan hukum nasional dan internasional sudah sangat mengakomodir perlindungan yang ada permasalahan utamanya adalah justru pada sistem perlindungan dalam sistem perlindungan pidama itu sendiri yang seharusnya memberikan rasa aman kepada anak melainkan memberikan trauma dan ketakutan kepada anak yang seharusnya direhabilitasi bahkan dibimbing agar kejadian itu tidak terjadi Kembali. The purpose of this writing is to examine what criminal responsibility is like for children who use narcotics from the perspective of national and international law, such as the form of legal protection for these children and the sanctions given by the state to children who use narcotics. In this research, the author uses a type of normative legal research with two types of approaches, namely the statute approach and the analytical approach. As for the results of the research, it was found that legal protection for children who use narcotics based on national and international law has been very accommodating of protection, the main problem of which is precisely the protection system in the narcotics protection system itself, which is supposed to provide a sense of security to children but instead gives trauma and fear to children who should be rehabilitated and even guided so that this incident does not happen again.
PENGGUNAAN ISTILAH KENAKALAN REMAJA SEBAGAI SUATU TINDAK PIDANA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 Utomo, Michael Seno Aji Prasetyo; Yudiantara, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi
Kertha Desa Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji perlukah adanya perluasan makna kenakalan remaja dalam perspektif hukum di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undang. Hasil studi ini menunjukan bahwa terdapat kekosongan norma di dalam sistem peradilan pidana anak yaitu pada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 mengenai penambahan definisi kejahatan luar biasa karena pada saat ini banyak kejahatan luar biasa seperti pembunuhan, pemerkosaan, narkoba dan pelakunya ialah seorang anak dibawah umur sedangkan kejahatan yang dilakukan tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan anak-anak. Di dalam undang-undang tersebut tidak cukup untuk mengakomodir kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh seorang anak karena kejahatan tersebut seringkali tidak dapat diterima oleh akal sehat manusia karena perkembangan kejahatan anak di Indonesia kian meningkat pesat seiring dengan berkembangnya zaman. Berdasarkan penulisan ini termuat beberapa kasus mengenai tindak pidana dengan pelakunya ialah seorang anak dibawah umur yang telah melakukan kejahatan selayaknya orang dewasa, dan di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tidak termuat aturan mengenai klasifikasi kejahatan seorang anak yang termasuk dalam kategori tindak pidana ringan dan tindak pidana berat dan pada klasifikasi tersebut juga harus dijelaskan mengenai penyelesaian tindak pidana tersebut apakah akan dilakukan menggunakan pendekatan diversi atau pendeketan restorative justice. The purpose of this study is to examine whether there is a need to expand the meaning of juvenile delinquency from a legal perspective in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of this study indicate that there is a void in norms within the juvenile justice system, namely in Law no. 11 of 2012 regarding the addition of the definition of extraordinary crimes because at this time there are many extraordinary crimes such as murder, rape, drugs and the perpetrators are minors while the crimes committed cannot be categorized as juvenile crimes. In this law it is not enough to accommodate extraordinary crimes committed by a child because these crimes are often unacceptable to human common sense because the development of child crime in Indonesia is increasing rapidly along with the times. Based on this writing, there are several cases regarding criminal acts where the perpetrator is a minor who has committed a crime like an adult, and in Law no. 11 of 2012 does not contain rules regarding the classification of a child's crime which is included in the category of minor crimes and serious crimes and in this classification it must also be explained regarding the resolution of the crime whether to be carried out using a diversion approach or a restorative justice approach.

Page 53 of 59 | Total Record : 583

 51   52   53   54   55 

Filter by Year

2013 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 12 (2023) Vol 11 No 11 (2023) Vol 11 No 10 (2023) Vol 11 No 9 (2023) Vol 11 No 8 (2023) Vol 11 No 7 (2023) Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol. 01, No. 01, Januari 2018 Vol. 04, No.02, Oktober 2017 Vol. 04, No. 01, Januari 2017 Vol. 03, No. 01, Juli 2016 Vol. 02, No. 02, Mei 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 03, September 2013 Vol. 01, No. 02, Juli 2013 Vol. 01, No. 01, Maret 2013 More Issue