cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 08548498     EISSN : 2527502X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Ius Quia Iustum Law Journal is a peer-reviewed legal journal that provides a forum for scientific papers on legal studies. This journal publishes original research papers relating to several aspects of legal research. The Legal Journal of Ius Quia Iustum beginning in 2018 will be published three times a year in January, May, and September. This journal really opens door access for readers and academics to keep in touch with the latest research findings in the field of law.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 24 No. 4: OKTOBER 2017" : 8 Documents clear
Suksesi Kepemimpinan dalam Partai Politik: (Studi atas Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan) Jamaludin Ghofur; M. Yasin al Arif
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 24 No. 4: OKTOBER 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol24.iss4.art4

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui persyaratan dan mekanisme pemilihan calon Ketua Partai Golkar dan PPP, sekaligus mengevaluasi mekanisme dan persyaratan suksesi kepemimpinan dalam Partai Golkar dan PPP agar dapat memberikan kelancaran dalam proses suksesi kepemimpinan guna menghindari terjadinya dualisme kepengurusan. Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah mekanisme dan persyaratan suksesi kepemimpinan dalam Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan? (2) Apakah mekanisme dan persyaratan suksesi kepemimpinan dalam Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan tersebut sudah memberikan kepastian hukum guna menghindari terjadinya dualisme kepengurusan? Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Partai Gokkar maupun PPP telah mengatur secara rinci persyaratan dan mekanisme suksesi kepemimpinan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai. Sehingga dari aspek legal-formal, AD/ART partai telah cukup memadai untuk dijadikan sebagai aturan main (rule of the game) dalam suksesi kepemimpinan. Namun demikian, perilaku sebagian elit partai yang tidak mau mematuhi aturan main tersebut telah menyebabkan lahirnya konflik. Sehingga dualisme kepengurusan partai pun tidak dapat dihindarkan.
Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Francisca Romana Harjiyatni; Suswoto Suswoto
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 24 No. 4: OKTOBER 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol24.iss4.art5

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang: 1) Bagaimanakah implikasi UU Administrasi Pemerintahan terhadap fungsi PTUN, apakah keberadaan UU Administrasi Pemerintahan memperlemah atau memperkuat fungsi PTUN sebagai lembaga pengawasan? 2) Apakah perlu dilakukan upaya penguatan fungsi PTUN seiring dengan meluasnya kompetensi absolut PTUN setelah berlakunya UU Administrasi Pemerintahan? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu menganalisis bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Perluasan kompetensi absolut PTUN dapat menimbulkan implikasi memperlemah atau menguatkan fungsi PTUN bergantung pada integritas SDM termasuk hakim; dan 2) Perlu penguatan fungsi PTUN seiring dengan meluasnya komptensi PTUN berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan yaitu dengan: a) segera dilakukan perubahan UU PTUN menyesuaikan dengan UU Administrasi Pemerintahan dan meningkatkan daya paksa pelaksanaan putusan dengan membentuk lembaga eksekusi untuk melaksanakan putusan PTUN;  b) meningkatkan independensi hakim PTUN dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa atau permohonan.
Menyibak Hak Konstitusional yang Tersembunyi Bisariyadi Bisariyadi
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 24 No. 4: OKTOBER 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol24.iss4.art1

Abstract

AbstrakMahkamah Konstitusi menetapkan hak untuk memperoleh bantuan hukum dan hak atas praduga tak bersalah sebagai hak konstitusional. Padahal, kedua hak tersebut tidak tercantum dalam UUD 1945. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang Mahkamah Konstitusi mengangkat hak tersebut menjadi hak konstitusional serta pendekatan penafsiran yang digunakan. Penelitian menggunakan metode penelitian normatif yang menitikberatkan pada studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa penetapan hak yang tersirat, yaitu hak untuk memperoleh bantuan hukum dan hak atas praduga tak bersalah, sebagai hak konstitusional merupakan upaya memberi kepastian pada perlindungan hak warga negara dalam kerangka negara hukum. Penyingkapan hak yang tersirat akan menjadi lebih banyak lagi di masa yang akan datang mengingat bahwa Indonesia telah memiliki aturan mengenai Hak Asasi Manusia dalam bentuk undang-undang serta meratifikasi konvensi internasional yang berkaitan dengan hak-hak fundamental.
Pengembangan Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas kadar pamuji; Riris Ardhanariswari; Abdul Aziz Nasihuddin; Supriyanto Supriyanto; Sukirman Sukirman
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 24 No. 4: OKTOBER 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol24.iss4.art6

Abstract

Diundangkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi peluang bagi pengembangan otonomi desa yang demokratis. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan, yakni pertama bagaimana pelaksanaan partisipasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?, kedua bagaimanakah implikasi pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap pengembangan model partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa? Metode penelitian yuridis empiris. Penelitian dilakukan di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sumpiuh, Banyumas dan Gumelar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk interaksi langsung melalui rembug desa di tingkat RT, maupun melalui unsur keterwakilan seperti BPD, PKK. Kedua, partisipasi masyarakat mengarah pada bentuk keterwakilan, maka disarankan untuk dilakukan peningkatan kualitas SDM lembaga kemasyarakatan di desa.
Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum Mohammad Agus Maulidi
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 24 No. 4: OKTOBER 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol24.iss4.art2

Abstract

Secara normatif-yuridis, putusan MK bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Artinya, sejak memiliki kekuatan hukum tetap, tidak ada upaya hukum lanjutan berupa banding dan kasasi, termasuk juga upaya untuk mengoreksi, putusannya merupakan tingkat pertama sekaligus terakhir. Konsekuensinya, putusan MK tidak boleh dianulir atau bahkan diabaikan. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah, pertama, apa makna dan akibat hukum putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi? Kedua, mengapa putusan MK tidak dapat diimplementasikan secara konsekuen? Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis-normatif dengan pendekatan filosofis dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan pertama, putusan final berarti bahwa putusan MK merupakan upaya yang pertama (the first resort) sekaligus upaya terakhir (the last resort) yang mempunyai konsekuensi tidak ada upaya hukum lebih lanjut yang dapat ditempuh terhadap putusan, dan karenanya secara langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat untuk dilaksanakan. Kedua, terdapat beberapa faktor tidak diimplementasikannya putusan final dan mengikat Mahkamah Konstitusi secara konsekuen (i) kedudukannya Mahkamah Konstitusi hanya sebagai negative legislature, (ii) tidak adanya special enforcement agencies, (iii) tidak adanya tenggang waktu untuk mengimplementasikan putusan, (iv) tidak adanya konsekuensi atas pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.
Inefektifitas Pengaturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Muhammad Mukhtarrija; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani; Agus Riwanto
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 24 No. 4: OKTOBER 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol24.iss4.art7

Abstract

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai inefektifitas pengaturan presidential threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tantang Pemilihan Umum yang berkorelasi dengan pelaksanaan pemilihan umum serentak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan sejarah dan pendekatan konseptual. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberi preskripsi mengenai yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber penelitian meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinilai tidak efektif karena memiliki permasalahan hukum, di antaranya adalah bertentangan dengan amendemen UUD 1945, ketidakadilan partai politik baru peserta pemilihan umum, dan memperlemah sistem presidensial di Indonesia.
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah Daerah Eny Kusdarini
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 24 No. 4: OKTOBER 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol24.iss4.art8

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara eksplisit maupun implisitrumusan dan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) pada produk hukum kebijakan layanan perizinan investasi pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia utamanya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan filosofis, dan pendekatan komparatif. Objek penelitian adalah peraturan daerah, peraturan bupati/walikota, dan surat keputusan bupati. Rumusan masalah yang diteliti yaknibagaimana rumusan dan implementasi AAUPB pada produk hukum Pemerintah Daerah di DIY? Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk hukum daerah Kabupaten Sleman belum banyak yang mengimplementasikan AAUPB secara eksplisit dan belum merumuskan secara rinci asas-asas tersebut dalam ketentuan pasal-pasalnya. Produk hukum Kota Yogyakarta terutama yang berbentuk peraturan daerah sudah mengimplementasikan AAUPB secara eksplisit maupun implisit dan rinci ke dalam pasal-pasalnya. Sedangkan produk hukum Kabupaten Kulon Progo secara eksplisit maupun implisit sudah banyak yang merumuskan dan mengiplementasikan AAUPB serta menguraikannya secara rinci dalam ketentuan pasal-pasalnya, namun jumlah produk hukum belum sebanyak Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.
"Menghidupkan" Undang-Undang Dasar 1945 Tanpa Amandemen Wira Atma Hajri; Rahdiansyah Rahdiansyah
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 24 No. 4: OKTOBER 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol24.iss4.art3

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang penyebab sulitnya amendemen kelima UUD 1945 dan mengkaji cara lain untuk mewujudkan UUD 1945 sebagai konstitusi yang hidup tanpa melalui prosedur formal. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, sosiologis, politik, dan pendekatan sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sulitnya menghidupkan UUD 1945 melalui amendemen kelima dikarenakan prosedur formal perubahan UUD 1945 yang terlalu rigid, amendemen kelima tidak mendapatkan dukungan politik, dan persoalan momentum yang belum tepat. Kendatipun demikian, ada cara lain yang dapat ditempuh untuk mewujudkan UUD 1945 sebagai konstitusi hidup yaitu melalui pengaturan di dalam undang-undang, melalui interpretasi hakim konstitusi, dan melalui konvensi ketatanegaraan.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 32 No. 3: SEPTEMBER 2025 Vol. 32 No. 2: MEI 2025 Vol. 32 No. 1: JANUARI 2025 Vol. 31 No. 3: SEPTEMBER 2024 Vol. 31 No. 2: MEI 2024 Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024 Vol. 30 No. 3: SEPTEMBER 2023 Vol. 30 No. 2: MEI 2023 Vol. 30 No. 1: JANUARI 2023 Vol. 29 No. 3: SEPTEMBER 2022 Vol. 29 No. 2: MEI 2022 Vol. 29 No. 1: JANUARI 2022 Vol. 28 No. 3: SEPTEMBER 2021 Vol. 28 No. 2: MEI 2021 Vol. 28 No. 1: JANUARI 2021 Vol. 27 No. 3: SEPTEMBER 2020 Vol. 27 No. 2: MEI 2020 Vol. 27 No. 1: JANUARI 2020 Vol. 26 No. 3: SEPTEMBER 2019 Vol. 26 No. 2: MEI 2019 Vol. 26 No. 1: JANUARI 2019 Vol. 25 No. 3: SEPTEMBER 2018 Vol. 25 No. 2: MEI 2018 Vol. 25 No. 1: JANUARI 2018 Vol. 24 No. 4: OKTOBER 2017 Vol. 24 No. 3: JULI 2017 Vol. 24 No. 2: APRIL 2017 Vol. 24 No. 1: JANUARI 2017 Vol. 23 No. 4: OKTOBER 2016 Vol. 23 No. 3: JULI 2016 Vol. 23 No. 2: APRIL 2016 Vol. 23 No. 1: JANUARI 2016 Vol. 22 No. 4: Oktober 2015 Vol. 22 No. 3: Juli 2015 Vol. 22 No. 2: APRIL 2015 Vol. 22 No. 1: Januari 2015 Vol. 21 No. 4: Oktober 2014 Vol. 21 No. 3: Juli 2014 Vol. 21 No. 2: April 2014 Vol. 21 No. 1: Januari 2014 Vol. 20 No. 4: Oktober 2013 Vol. 20 No. 3: Juli 2013 Vol. 20 No. 2: April 2013 Vol. 20 No. 1: Januari 2013 Vol. 19 No. 4: Oktober 2012 Vol. 19 No. 3: Juli 2012 Vol. 18 (2011): Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011 Vol. 18 No. 4 (2011) Vol. 18 No. 3 (2011) Vol. 18 No. 2 (2011) Vol. 18 No. 1 (2011) Vol. 17 No. 4 (2010) Vol. 17 No. 3 (2010) Vol. 17 No. 2 (2010) Vol. 17 No. 1 (2010) Vol. 16 No. 4 (2009) Vol. 16 No. 3 (2009) Vol. 16 No. 2 (2009) Vol. 16 No. 2 (2009): English Version Vol. 16 No. 1 (2009) Vol. 16 No. 1 (2009): English Version Vol 16, Edisi Khusus 2009 Vol. 15 No. 3 (2008) Vol. 15 No. 3 (2008): English Version Vol. 15 No. 2 (2008) Vol. 15 No. 1 (2008) Vol. 14 No. 4 (2007) Vol. 14 No. 3 (2007) Vol. 14 No. 2 (2007) Vol. 14 No. 1 (2007) Vol. 13 No. 2: Mei 2006 Vol. 13 No. 1: Januari 2006 Vol. 12 No. 30: September 2005 Vol. 12 No. 29: Mei 2005 Vol. 12 No. 28: Januari 2005 Vol. 11 No. 27: SEPTEMBER 2004 Vol. 11 No. 26: Mei 2004 Vol. 11 No. 25: Januari 2004 Vol. 10 No. 24: September 2003 Vol. 10 No. 23: Mei 2003 Vol. 10 No. 22: Januari 2003 Vol. 9 No. 21: September 2002 Vol. 9 No. 20: Juni 2002 Vol. 9 No. 19: Februari 2002 Vol. 8 No. 18: Oktober 2001 Vol. 8 No. 17: Juni 2001 Vol. 8 No. 16 (2001): Cyberlaw Vol. 7 No. 15: Desember 2000 Vol. 7 No. 14: Agustus 2000 Vol. 7 No. 13: April 2000 Vol. 6 No. 12 (1999): H A K I Vol. 6 No. 11 (1999) Vol. 5 No. 10 (1998) Vol. 6 No. 9 (1997) Vol. 5 No. 8 (1997) Vol. 4 No. 7 (1997) Vol. 3 No. 6 (1996) Vol. 3 No. 5 (1996): Hukum dan Ekonomi Vol. 2 No. 4: September 1995 Vol. 1 No. 3 (1995) Vol. 1 No. 2 (1994): KEJAHATAN KERAH PUTIH Vol. 1 No. 1 (1994): Era PJPT II More Issue