cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 08548498     EISSN : 2527502X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Ius Quia Iustum Law Journal is a peer-reviewed legal journal that provides a forum for scientific papers on legal studies. This journal publishes original research papers relating to several aspects of legal research. The Legal Journal of Ius Quia Iustum beginning in 2018 will be published three times a year in January, May, and September. This journal really opens door access for readers and academics to keep in touch with the latest research findings in the field of law.
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024" : 12 Documents clear
Kebijakan Vaksinasi Covid-19 dalam Perspektif Konstitusi Kasim, Aminuddin; Rahmat Bakri; Supriyadi; Purnamasari, Andi Intan; Rizal, Muhammad
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss1.art2

Abstract

The existence of Covid-19 in Indonesia has now had its status changed from pandemic to endemic. However, its existence still poses a serious threat to the general health of Indonesian citizens. Since 2019, the government still pays close attention to the existence of Covid-19, by implementing various policies to ensure health protection for the citizens as a Constitutional mandate. In the light of that, this research discusses how the concept of protecting the right to health is understood in the Constitution and whether the vaccination policy is in line with the Constitution. This research uses normative methods. This research concludes that, first, the concept of protecting the right to health in the Constitutional takes the form of understanding with a social-solidarity dimension which is based on the protection of human rights as part of human dignity in achieving public benefits. Second, the vaccination policy implemented by the government is in line with Constitutional values considering it includes protection of the right to health.Keywords: Constitution; Covid-19; Policy; Vaccination. AbstrakKeberadaan Covid-19 di Indonesia saat ini telah mengalami perubahan status dari pandemi menjadi endemi, akan tetapi keberadaannya masih memberikan ancaman yang serius bagi kesehatan warga negara Indonesia. Sejak Tahun 2019 hingga saat ini pemerintah masih memberikan perhatian terhadap keberadaan Covid-19, dengan melakukan berbagai kebijakan guna memastikan perlindungan Kesehatan bagi warga negara sebagai amanat konstitusi. Sehingga penelitian ini membahas bagaimanakah konsep perlindungan hak Kesehatan dalam paham konstitusi dan apakah kebijakan vaksinasi telah selaras dengan konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini berkesimpulan, yakni, pertama, konsep perlindungan hak Kesehatan dalam paham konstitusi bermatra sosial-solidaritas yang bertumpuh pada perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari harkat kemanusiaan dalam mengapai kemaslahatan. Kedua: kebijakan vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah telah selaras dengan nilai–nilai konstitusi karena memuat perlindungan terhadap hak kesehatan.Kata Kunci: Covid-19; Kebijakan; Konstitusi; Vaksinasi
Merancang Konsep Standar Pemeriksaan Substantif Merek: Belajar dari Kasus Merek M&G Inge Dwisvimiar; Deshinta Elfira
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss1.art7

Abstract

Law number 20 of 2016 on Trademark and Geographical Indication provided for trademark examination, but in the M&G case, a difference in trademark examination resulted in the development of two identical trademarks. The study's questions are, firstly, how did the Directorate General of Intellectual Property (DGIP) conduct trademark examination in the case of M&G for the protection of trademark law, and secondly, how does the standard concept of trademark examination lead to the renewal of trademark law in Indonesia. The research is normative-juridical, with a case study approach, a statutory approach, and a conceptual approach. Techniques for collecting data for a document study and qualitative descriptive analysis. The results show that the Directorate General of Intellectual Property (DGIP) implemented trademark examination in accordance with Law number 20 of 2016 on Trademark and Geographical Indication, namely normatively through the stages of administrative/ formality checks and substantive examinations. In the case of M&G, two common trademarks have been granted, as a result of a substantiating standard examination in Indonesia. The standard approach to trademark examination considered the legal, sociological, and philosophical aspects. The existence of this standard may be used to force the renewal of law number 20 of 2016 on trademarks and geographical indications.Keywords: M&G; Trademark; Trademark Substantive Examination.AbstrakUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan pengaturan tentang pemeriksaan merek, akan tetapi dalam kasus M&G, terjadi perbedaan pemeriksaan merek mengakibatkan dikabulkannya dua merek yang sama. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemeriksaan merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam kasus merek M&G untuk perlindungan hukum merek dan bagaimana rancangan konsep standar pemeriksaan merek menuju pembaharuan Undang-Undang Merek di Indonesia. Jenis penelitian yaitu yuridis normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen serta analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemeriksaan merek oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual secara normatif mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis melalui tahapan pemeriksaan administratif/formalitas dan pemeriksaan substantif. Kasus M&G terdapat dua merek yang sama-sama dikabulkan, adanya hal ini disebabkan belum adanya standar pemeriksaan substantif merek yang ada di Indonesia. Rancangan konsep standar pemeriksaan merek ini melihat pada aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek filosofis. Keberadaan standar ini dapat digunakan untuk menuju pembaharuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.Kata Kunci: M&G; Merek; Pemeriksaan Substantif Merek.
Kajian Yuridis atas Ketentuan Darurat Bencana dalam Konstitusi Sebagai Jaminan Hak Asasi Manusia Korban Bencana Nanik Prasetyoningsih; Muchammad Ichsan
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss1.art3

Abstract

Indonesia faces a high risk of disasters, which require community involvement and participation in disaster management. The state cannot handle disasters without the community's help, and the research aims to examine the disaster emergency provisions in the 1945 Constitution to guarantee the human rights of disaster victims. This normative legal research found that emergency provisions are regulated in Article 12 and Article 22, granting the President emergency power. However, the 1945 Constitution does not specifically focus on the rights of communities affected by disasters or regulate the principles the government or president must adhere to in limiting or reducing constitutional rights during a disaster. Therefore, it is necessary to amend articles to include provisions that focus on the rights of people affected by disasters and the terms and conditions for limiting or reducing constitutional rights of citizens.Keywords: Constitution; Disaster; Emergency Power; Emergency Provision; Human Rights. AbstrakIndonesia menghadapi risiko bencana yang tinggi, yang membutuhkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Negara tidak dapat menangani bencana tanpa bantuan masyarakat, dan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan darurat bencana dalam UUD 1945 untuk menjamin hak asasi manusia korban bencana. Penelitian yuridis normatif ini menemukan ketentuan keadaan darurat diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 22, pemberian kekuasaan darurat kepada Presiden. Namun, UUD 1945 tidak secara khusus berfokus pada hak-hak masyarakat yang terkena bencana atau mengatur prinsip-prinsip yang harus dipatuhi pemerintah atau presiden dalam membatasi atau mengurangi hak-hak konstitusional saat terjadi bencana. Oleh karena itu, perlu untuk mengubah pasal untuk memasukkan ketentuan yang berfokus pada hak-hak orang yang terkena dampak bencana dan syarat dan ketentuan untuk membatasi atau mengurangi hak-hak konstitusional warga negara.Kata Kunci: Bencana; Hak Asasi Manusia; Kekuasaan Darurat; Ketentuan Darurat; Konstitusi.
Analisis Terhadap Sengketa Informasi Publik Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pada Program Kartu Prakerja Nusanto, Irfan Ardyan; Wibowo, Richo Andi
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss1.art1

Abstract

This paper analyzes the public information dispute regarding the Memorandum of Agreement (PKS) document for the Pre-Employment Card program in the Central Information Commission Decision No. 013/VI/KIP-PS-A/2020 and Jakarta Administrative Court Decision No. 233/G/KI/2020/PTUN.JKT to see whether public bodies have implemented the principle of transparency in PKS documents. The methods used are the statutory, case study, and conceptual approaches with deductive analysis. The results of the research conclude that firstly, the Information Commission's decision deserves to be appreciated for it has the substance of strengthening the public's right to access information on cooperation agreement documents belonging to public bodies, although there is a minor note that the Commission cannot annul the internal decree of a public body when deciding on a dispute which is subsequently revised by the court which strengthens the Commission's stance. Public bodies do not have a strong foundation when arguing for rejection of a request for information on a cooperation agreement on the grounds that there is an internal decree prohibiting it or because there is a confidentiality clause based on the principle of pacta sunt servanda. Likewise, the public body argued that PKS documents will interfere with the interests of protecting intellectual property rights and protecting against unfair business competition which had not been a solid argument. Second, the attitude of public bodies in rejecting applications with various arguments indicates that public bodies have not implemented transparency in cooperation agreement documents.Keywords: Cooperation Agreement Documents; Pre-Employment Card Program; Transparency. AbstrakTulisan ini menganalisis sengketa informasi publik terhadap dokumen perjanjian Kerjasama (PKS) program Kartu Prakerja pada Putusan Komisi Informasi Pusat No. 013/VI/KIP-PS-A/2020 dan Putusan PTUN Jakarta No. 233/G/KI/2020/PTUN.JKT untuk melihat apakah badan publik telah menerapkan prinsip transparansi terhadap dokumen PKS. Metode yang digunakan ialah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual dengan analisis secara deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, Putusan Komisi Informasi layak diapresiasi karena bersubstansi memperkuat hak publik dalam mengakses informasi dokumen perjanjian kerjasama badan publik, meskipun terdapat catatan minor bahwa Komisi tidak dapat membatalkan SK internal badan publik ketika memutus sengketa yang kemudian direvisi oleh pengadilan dengan substansi yang menguatkan sikap Komisi. Badan publik tidak memiliki fondasi kuat ketika mendalilkan penolakan permohonan informasi perjanjian kerjasama dengan alasan telah ada SK internal yang melarang ataupun karena adanya klausul kerahasiaan berdasarkan asas pacta sunt servanda. Begitu pula argumentasi badan publik bahwa membuka dokumen PKS akan mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat bukanlah argumentasi yang solid. Kedua, adapun sikap badan publik yang menolak permohonan dengan berbagai argumen tersebut menunjukkan bahwa badan publik belum menerapkan transparansi terhadap dokumen perjanjian kerja sama.Kata Kunci: Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS); Program Kartu Prakerja; Transparansi.
Penegakan Hukum Pungutan Liar di Jawa Barat dalam Pelayanan Publik Pasca Covid-19 Mahmud, Ade
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss1.art5

Abstract

This research analyzes the urgency of developing electronic-based public services in preventing criminal acts of illegal levies (extortion) to support transparent and good quality government governance and offers ideas for law enforcement to eradicate extortion, which is remains considerably lacking in West Java Province, especially after Covid-19. Hence the problem formulation focuses on the issue of how to develop public services to prevent the practice of extortion and how to build law enforcement to eradicate extortion in West Java Province. This paper is normative legal research using statutory approach and conceptual approaches that uses secondary data in the form of books, law journals, research reports, magazines, statutory regulations, and recapitulation of agency performance data to produce accurate and accountable conclusions. The results of the research conclude that the development of electronic-based services can be realized by changing manual services to digital ones, upgrading digital services with new features that accommodate people's needs, increasing e-money payments that are connected to the banking system followed by developing the Public Service Mall (MPP) concept that is accessible to the public. Law enforcement overcomes extortion by building reporting system connectivity that is directly connected between SiBerli and the extortion reporting system in agencies/institutions/units providing public services, implementing a reward and punishment system objectively as well as applying administrative sanctions for officials who abuse their authority and criminal sanctions as the ultimum remedium if other legal instruments are unable to resolve the crisis.Keywords: Development, Illegal Extortion, Law Enforcement. AbstrakPenelitian ini menganalisis urgensi pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik dalam mencegah tindak pidana pungutan liar (pungli) untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih berkualitas dan menawarkan gagasan penegakan hukum pemberantasan pungli yang dinilai masih cukup lemah di Provinsi Jawa Barat terutama pasca covid-19 sehingga rumusan masalah berfokus pada persoalan bagaimana pengembangan layanan publik mencegah praktik pungli dan bagaimana membangun penegakan hukum dalam memberantas pungli di Provinsi Jawa Barat. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual yang memakai data sekunder berupa buku, jurnal hukum, laporan penelitian, majalah, peraturan perundang-undangan, rekapitulasi data kinerja instansi untuk menghasilkan simpulan yang akurat dan akuntabel. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengembangan layanan berbasis elektronik dapat direalisasikan dengan mengubah pelayanan manual ke digital, meng-upgrade layanan digital dengan fitur baru yang mengakomodir kebutuhan masyarakat, peningkatan pembayaran e-money yang terhubung dengan sistem perbankan diikuti pengembangan konsep Mall Pelayanan Publik (MPP) yang mudah dijangkau masyarakat. Penegakan hukum mengatasi pungli dengan membangun konektivitas sistem pelaporan yang terhubung langsung antara SiBerli dengan sistem pelaporan Pungli di Badan/Lembaga/Unit pemberi layanan publik, menerapkan sistem reward and punishment secara objektif. Menerapkan sanksi administratif bagi aparatur yang menyalahgunakan wewenang dan sanksi pidana sebagai ultimum remedium apabila instrumen hukum lain tidak mampu menyelesaikan.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pengembangan, Pungutan Liar.
Ilustrasi Praktik Diskriminasi Pengampuan Penyandang Disabilitas Mental dan Tinjauan Maslahat dalam Hukum Islam M. Syafi’ie
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss1.art8

Abstract

The discourse on the legal capacity of persons with mental disabilities is currently increasing among the observers of the rights of the disabled, including Islamic law observers. The present situation is driven by the demands of the disabled community who prefers the policy on giving parole to be abolished, and hopes for it to be altered with another newer policy known as ‘supported decision making’. Parole is considered to be discriminatory, as it violates human rights, and eradicates the rights of certain legal subject which such rights are categorized as the non-derogable rights. This article touches upon two issues, first, it illustrates the practice of offering parole in a way that is considered discriminatory for persons with mental disabilities. Second, it reviews the concept of benefit in Islamic law by looking at the practice of forgiveness that has been conducted. The method used in this research is empirical juridical. The research concluded that, firstly, the parole policy has had an impact on discriminatory practices, violating the rights of persons with mental disabilities, and should be abolished and replaced with a newer policy model, namely ‘supported decision making’, which means that persons with mental disabilities are not replaced (substituted) but facilitated by the creation of a system that provides support in the decision making, especially legal decisions. Second, in Islamic legal thoughts, the policy of giving forgiveness is considered not in line with the concept of benefit. Benefit means that the most essential feature in the legal system is the benefit, public interest, and positive outcomes resulting from the said system. An important conclusion in this research confirms that the parole policy has had a negative impact on persons with mental disabilities, thus should be replaced with a policy of ‘supported decision making’ which is considered useful, non-discriminatory, and in line with the rights of persons with disabilities.Keywords: Benefits; Parole; Persons with Mental Disabilities; Supported Decision Making. AbstrakDiskursus kecakapan hukum bagi penyandang disabilitas mental saat ini menguat di kalangan pengkaji disabilitas, termasuk di kalangan pengkaji hukum Islam. Situasi tersebut didorong oleh tuntutan komunitas penyandang disabilitas yang menghendaki penghapusan kebijakan ‘pengampuan’, dan harapannya diganti dengan kebijakan baru yang dikenal dengan ‘supported decision making’. Pengampuan dinilai diskriminatif, melanggar hak asasi manusia, dan menghilangkan hak atas sebagai subyek hukum yang merupakan hak terkategori non derogable rights. Tulisan ini meneliti dua hal, pertama, ilustrasi praktik pengampuan sehingga dianggap diskriminatif bagi penyandang disabilitas mental. Kedua, tinjauan konsep maslahat dalam hukum Islam dalam melihat praktik pengampuan yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Penelitian menghasilkan kesimpulan, pertama, kebijakan pengampuan telah berdampak terhadap praktik diskriminatif, melanggar hak penyandang disabilitas mental, dan sudah selayaknya dihapuskan dan digantikan dengan model kebijakan baru yaitu ‘supported decision making’ yang artinya bahwa penyandang disabilitas mental tidak digantikan (substitusi) tetapi difasilitasi dengan diciptakannya sistem pemberian dukungan dalam pengambilan keputusan, utamanya keputusan yang berdimensi hukum. Kedua, dalam pemikiran hukum Islam, kebijakan pengampuan dinilai tidak sejalan dengan konsep maslahat. Maslahat bermakna bahwa yang terpenting dalam sistem hukum ialah faedah, kepentingan umum, dan manfaat positif yang dihasilkan dari sebuah sistem. Kesimpulan penting dalam penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan pengampuan telah berdampak negatif bagi penyandang disabilitas mental, dan sudah selayaknya digantikan dengan kebijakan ‘'supported decision making’ yang dinilai berguna, tidak diskriminatif, dan sejalan dengan hak-hak penyandang disabilitas.Kata Kunci: Maslahat; Pengampuan; Penyandang Disabilitas Mental; Supported Decision Making.
Perkembangan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah: Studi terhadap Pelaksanaan Urusan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Gani Wardhana, Allan Fatchan; Yuniar Riza Hakiki; Diva Febrina Nurcahyani Rahman
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss1.art4

Abstract

General government affairs fall under the authority of the President as the head of Government, which in fact are carried out by Heads of the Region, one of which is the sub-affairs of developing the value Pancasila and the nationalism insight. This authority is in fact exercised by the Regional Government by establishing Regional Regulations (Perda). In fact, regional regulations are enacted in order to carry out government affairs which fall under regional authority, carry out regional autonomy and assistance tasks, and accommodate special regional conditions. This research examines two features, first, can the authority for general government affairs be divided between provinces and districts/cities? Second, how is the development of the implementation of authority for general government affairs in the regions? The research method used is normative juridical with a statutory and a conceptual approach. The results of this research are first, that although general government affairs are the authority of the President, their implementation is divided among the regions. The matter of fostering Pancasila and nationalism insight reaches all regions in Indonesia and is certainly not effective if it is only carried out by the President. Second, general government affairs which were originally carried out on the principle of deconcentration have developed towards decentralization. Strengthening the independence of Regional Governments in carrying out general government affairs is reason enough. Such as the formation of the Regional Regulation on Pancasila Education and National Insight which accommodates locality aspects and financing from the APBD. Regions in the implementation of general government affairs are ultimately not only administrative regions, but have become autonomous regions.Keywords: Fostering Pancasila; General Government Affairs; Nationalism Insight; Regional Affairs. AbstrakUrusan pemerintahan umum merupakan kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan yang faktanya dilaksanakan Kepala Daerah, salah satunya yaitu sub urusan pembinaan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Kewenangan tersebut faktanya dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah dengan membentuk Peraturan Daerah (Perda). Padahal Perda dibentuk dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah. Penelitian ini mengkaji dua hal, pertama, apakah kewenangan urusan pemerintahan umum dapat dibagi ke daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota? Kedua, bagaimana perkembangan pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan umum di daerah? Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini yaitu pertama, urusan pemerintahan umum meskipun merupakan kewenangan Presiden, namun pelaksanaannya dibagi kepada Daerah. Urusan pembinaan Pancasila dan wawasan kebangsaan menjangkau seluruh wilayah di Indonesia dan tentu tidak efektif apabila hanya dilaksanakan oleh Presiden. Kedua, urusan pemerintahan umum yang semula dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi telah berkembang mengarah ke desentralisasi. Menguatnya kemandirian Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum cukup menjadi alasan. Sebagaimana dibentuknya Perda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang mengakomodasi aspek lokalitas dan pembiayaan dari APBD. Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum pada akhirnya juga tidak hanya sebagai wilayah administratif, akan tetapi telah menjadi daerah otonom.Kata Kunci: Daerah; Pembinaan Pancasila; Urusan Pemerintahan Umum; Wawasan Kebangsaan.
Perundungan Siber (Cyberbullying) Melalui Media Sosial Instagram dalam Teori the Space Transition of Cybercrimes Aroma Elmina Martha
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss1.art9

Abstract

Spatial transition theory defines that people behave differently in the cyber world than in the physical world. This theory attempts to explain patterns of cyber-criminal behavior by categorizing cyber-crimes into four main categories of cyber offenses, namely violent behavior, cyberbullying, fraud, cyber theft, and cyber pornography. The topic of cyber bullying is highlighted in this study since this behavior appears to have turned into something that is taken lightly in Indonesian society. Acts of bullying in cyberspace are carried out without burden by the perpetrator. The belief that bullying behavior becomes tolerated and will not raise legal consequences had made the perpetrator feel free. Bullying brings effects to the victim which severely impact their psychological welfare, which may even lead to depression and even death. This research describes cyberbullying behavior in the study of the spatial transition of cybercrimes theory as an effort to examine and to identify the background of why the perpetrator has the heart and courage to commit such crime. By utilising a criminological approach, the data collected were classified with cases of cyberbullying in the previous year of 2022-2023, in the form of social media information via Instagram. This research explores cases of cyberbullying which mainly poses an impact on the psychological losses of victims of crimes that occur on social media in Indonesia. This research is expected to provide an understanding of cybercrime patterns for the purpose of preventing cyberbullying behavior.Keywords: Bullying; Criminology; Cyberspace. AbstrakTeori transisi ruang menjelaskan bahwa orang memiliki perilaku yang berbeda di dunia siber dengan dunia fisik. Teori ini berupaya menjelaskan pola perilaku kriminal siber dengan mengkategorikan kejahatan dunia maya ke dalam empat jenis utama pelanggaran dunia maya yaitu perilaku kekerasan cyberbullying, penipuan, pencurian di dunia maya, dan pornografi dunia maya. Topik cyberbullying ini dipilih karena perilaku ini seolah telah menjadi norma yang dilonggarkan dalam masyarakat Indonesia. Tindakan bullying di dunia maya dilakukan tanpa beban oleh pelaku. Adanya keyakinan bahwa perilaku perundungan merasa aman dan tidak akan menimbulkan akibat hukum membuat pelaku merasa bebas. Efek yang ditimbulkan terhadap korban memberi pengaruh psikologi yang berat, bahkan sampai pada depresi bahkan kematian. Penelitian ini menguraikan perilaku cyberbullying dalam kajian teori the space transition of cybercrimes sebagai upaya mengidentifikasi dan mengetahui latar belakang mengapa pelaku tega dan berani melakukan kejahatan ini. Dengan menggunakan pendekatan kriminologis, data yang diambil dikelompokkan dengan kasus-kasus cyberbullying dalam satu tahun terakhir, 2022-2023, dalam bentuk informasi media sosial melalui Instagram. Riset ini menggali kasus cyberbullying yang utamanya berdampak pada kerugian psikis dari korban kejahatan yang terjadi di media sosial di Indonesia. Riset ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai pola kejahatan cybercrimes sehingga dapat mencegah terjadinya perilaku cyberbullying.Kata Kunci: Dunia Maya; Kriminologi; Perundungan.
Konstruksi Indeks Demokrasi Internal Partai Politik dalam Negara Demokrasi Konstitusional: Perspektif Indonesia Muchamad Ali Safa’at; Haru Permadi; Wiranto
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss1.art10

Abstract

The modernization of democracy further clarified the central position and role of political parties in the political system and statehood. This kind of central position and role in one hand can have a positive impact on the functioning of the democratic system and at the same time may have a negative impact if the working of the democratic system within the internal political parties is not addressed. This paper attempts to analyse integratively with the purpose of constructing and assessing the level of internal democracy of political parties in Indonesia. This research is doctrinal legal research with qualitative and quantitative methods, the data is sourced from primary, secondary legal materials, and non-legal sources. An important finding in this study is the formulation of the internal-party index in Indonesia, which is then attributed to a independent variable obtained from 9 (nine) political party data. The results of these findings are then used to assess the level of internal democracy of political parties through classification into five (5) levels, including Most Democratic (SD), Democratic (D), Moderate Democratic (CD), Non-Democratic (TD), and Most Undemocratic (STD). According to the assessment, only 2 parties were categorised as D, including Partai Amanat Nasional (PAN) and Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Meanwhile the others were in the CD category.Keywords: Contemporary Democratic Constitutional; Intra-party Democracy Index; Modern Democratic State. AbstrakModernisasi demokrasi semakin memperjelas kedudukan dan peran sentral partai politik dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Kedudukan dan peran sentral ini dapat berdampak positif bagi bekerjanya sistem demokrasi dan pada saat yang bersamaan dapat berdampak negatif jika bekerjanya sistem demokrasi di dalam internal partai politik tidak diperhatikan. Tulisan ini menganalisis secara integratif konstruksi dan penilaian tingkat demokrasi internal partai politik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan metode gabungan kualitatif dan kuantitatif (mixed methods), yang perolehan datanya bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan sumber non-hukum. Temuan penting dalam penelitian ini yaitu dirumuskannya indeks demokrasi internal partai politik di Indonesia yang terdiri dari enam dimensi, meliputi partisipasi politik, pendidikan politik, kompetisi, keterwakilan, responsivitas, dan keterbukaan. Hasil temuan kemudian dikawinkan dengan variabel bebas yang diperoleh dari 9 (sembilan) data-data partai politik. Hasil dari temuan ini kemudian digunakan untuk menilai tingkat demokrasi internal partai politik melalui pengklasifikasian kedalam 5 (lima) tingkatan, antara lain Sangat Demokratis (SD), Demokratis (D), Cukup Demokratis (CD), Tidak Demokratis (TD) dan Sangat Tidak Demokratis (STD). Berdasarkan hasil penilaian, hanya 2 partai yang masuk dalam kategori D, antara lain Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sementara itu, selebihnya ada pada kategori CD.Kata Kunci: Demokrasi Konstitusional Kontemporer; Indeks Demokrasi Internal Partai Politik; Negara Demokrasi Modern.
Problems with the Institutional Form of the Implementing Agency of Social Security in Indonesia Rohanawati, Ayunita Nur; Yuniza, Mailinda Eka
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol31.iss1.art6

Abstract

The administration of social security in Indonesia is entrusted to two newly formed institutions as mandated by Law Number 40 of 2004 concerning National Social Security System, namely BPJS for Health and BPJS for Employment. The basis for the operation of these two institutions is Law Number 24 of 2011 concerning the Implementing Agency of Social Security. These two bodies are public legal entities that were formed from the transition to the previous form of a limited liability company, namely PT Jamsostek (persero) and PT Askes (persero). The new form of the social security implementing agency as mentioned creates problems that need to find solutions to various problems that occur. Therefore, the purpose of this research is to find out what are the problems with the institutional forms of the Implementing Agency of Social Security in Indonesia. The method used in this research is to use juridical, namely by examining the legal materials, both primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials used. The approach used is a statutory approach and a comparative approach. The research results show that there are problems that arise in the institutions administering social security in Indonesia. These problems are related to the governance of the agency, from the formation process, changes in characteristics from a limited liability company to a public legal entity, the failure to merge social security administering bodies as contained in Law Number 24 of 2011 concerning Social Security Administering Bodies and related to employment aspects in the social security administration body.Keywords: Agency of Social Security; Institutional Form; National Social Security System. AbstrakPenyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia dipercayakan kepada dua lembaga yang baru dibentuk sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Landasan implementasi kedua lembaga tersebut yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Keduanya merupakan badan hukum publik yang terbentuk dari peralihan bentuk perseroan terbatas sebelumnya yaitu PT Jamsostek (persero) dan PT Askes (persero). Bentuk baru lembaga penyelenggara jaminan sosial sebagaimana disebutkan di atas menimbulkan permasalahan yang perlu dicari solusinya terhadap berbagai permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang terdapat pada bentuk kelembagaan Badan Pelaksana Jaminan Sosial di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis, yaitu dengan meneliti bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier yang digunakan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang muncul pada lembaga penyelenggara jaminan sosial di Indonesia. Permasalahan tersebut terkait dengan tata kelola lembaga, mulai dari proses pembentukan, perubahan ciri dari perseroan terbatas menjadi badan hukum publik, tidak adanya penggabungan badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan terkait aspek ketenagakerjaan pada badan penyelenggara jaminan sosial.Kata Kunci: Badan Jaminan Sosial; Bentuk Kelembagaan; Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 33 No. 1: JANUARI 2026 Vol. 32 No. 3: SEPTEMBER 2025 Vol. 32 No. 2: MEI 2025 Vol. 32 No. 1: JANUARI 2025 Vol. 31 No. 3: SEPTEMBER 2024 Vol. 31 No. 2: MEI 2024 Vol. 31 No. 1: JANUARI 2024 Vol. 30 No. 3: SEPTEMBER 2023 Vol. 30 No. 2: MEI 2023 Vol. 30 No. 1: JANUARI 2023 Vol. 29 No. 3: SEPTEMBER 2022 Vol. 29 No. 2: MEI 2022 Vol. 29 No. 1: JANUARI 2022 Vol. 28 No. 3: SEPTEMBER 2021 Vol. 28 No. 2: MEI 2021 Vol. 28 No. 1: JANUARI 2021 Vol. 27 No. 3: SEPTEMBER 2020 Vol. 27 No. 2: MEI 2020 Vol. 27 No. 1: JANUARI 2020 Vol. 26 No. 3: SEPTEMBER 2019 Vol. 26 No. 2: MEI 2019 Vol. 26 No. 1: JANUARI 2019 Vol. 25 No. 3: SEPTEMBER 2018 Vol. 25 No. 2: MEI 2018 Vol. 25 No. 1: JANUARI 2018 Vol. 24 No. 4: OKTOBER 2017 Vol. 24 No. 3: JULI 2017 Vol. 24 No. 2: APRIL 2017 Vol. 24 No. 1: JANUARI 2017 Vol. 23 No. 4: OKTOBER 2016 Vol. 23 No. 3: JULI 2016 Vol. 23 No. 2: APRIL 2016 Vol. 23 No. 1: JANUARI 2016 Vol. 22 No. 4: Oktober 2015 Vol. 22 No. 3: Juli 2015 Vol. 22 No. 2: APRIL 2015 Vol. 22 No. 1: Januari 2015 Vol. 21 No. 4: Oktober 2014 Vol. 21 No. 3: Juli 2014 Vol. 21 No. 2: April 2014 Vol. 21 No. 1: Januari 2014 Vol. 20 No. 4: Oktober 2013 Vol. 20 No. 3: Juli 2013 Vol. 20 No. 2: April 2013 Vol. 20 No. 1: Januari 2013 Vol. 19 No. 4: Oktober 2012 Vol. 19 No. 3: Juli 2012 Vol. 18 (2011): Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011 Vol. 18 No. 4 (2011) Vol. 18 No. 3 (2011) Vol. 18 No. 2 (2011) Vol. 18 No. 1 (2011) Vol. 17 No. 4 (2010) Vol. 17 No. 3 (2010) Vol. 17 No. 2 (2010) Vol. 17 No. 1 (2010) Vol. 16 No. 4 (2009) Vol. 16 No. 3 (2009) Vol. 16 No. 2 (2009) Vol. 16 No. 2 (2009): English Version Vol. 16 No. 1 (2009) Vol. 16 No. 1 (2009): English Version Vol 16, Edisi Khusus 2009 Vol. 15 No. 3 (2008): English Version Vol. 15 No. 3 (2008) Vol. 15 No. 2 (2008) Vol. 15 No. 1 (2008) Vol. 14 No. 4 (2007) Vol. 14 No. 3 (2007) Vol. 14 No. 2 (2007) Vol. 14 No. 1 (2007) Vol. 13 No. 2: Mei 2006 Vol. 13 No. 1: Januari 2006 Vol. 12 No. 30: September 2005 Vol. 12 No. 29: Mei 2005 Vol. 12 No. 28: Januari 2005 Vol. 11 No. 27: SEPTEMBER 2004 Vol. 11 No. 26: Mei 2004 Vol. 11 No. 25: Januari 2004 Vol. 10 No. 24: September 2003 Vol. 10 No. 23: Mei 2003 Vol. 10 No. 22: Januari 2003 Vol. 9 No. 21: September 2002 Vol. 9 No. 20: Juni 2002 Vol. 9 No. 19: Februari 2002 Vol. 8 No. 18: Oktober 2001 Vol. 8 No. 17: Juni 2001 Vol. 8 No. 16 (2001): Cyberlaw Vol. 7 No. 15: Desember 2000 Vol. 7 No. 14: Agustus 2000 Vol. 7 No. 13: April 2000 Vol. 6 No. 12 (1999): H A K I Vol. 6 No. 11 (1999) Vol. 5 No. 10 (1998) Vol. 6 No. 9 (1997) Vol. 5 No. 8 (1997) Vol. 4 No. 7 (1997) Vol. 3 No. 6 (1996) Vol. 3 No. 5 (1996): Hukum dan Ekonomi Vol. 2 No. 4: September 1995 Vol. 1 No. 3 (1995) Vol. 1 No. 2 (1994): KEJAHATAN KERAH PUTIH Vol. 1 No. 1 (1994): Era PJPT II More Issue