Kertha Patrika
Focus in Scope Jurnal Kertha Patrika terbit tiga (3) kali setahun: yaitu bulan April, Agustus, dan Desember. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Articles
173 Documents
<![CDATA[Penguatan Eksistensi Bahasa Tana dalam Upaya Perlindungan Hukum Bahasa Daerah sebagai Warisan Budaya Bangsa ]]>
<![CDATA[Teng Berlianty]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 40 No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2018.v40.i02.p04
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap bahasa daerah melalui penguatan eksistensi bahasa tana Maluku sebagai warisan budaya bangsa.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitiannya deskritif analitis, dimana pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan dua cara yaitu dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisa bahan hukum dilakukan secara kualitatif mengingat bahan hukum yang terkumpul bersifat deskritif. Jika dilihat dari prespektif antropologi hukum, bahasa tana ini perlu mendapatkan perlindungan hukum agar tidak mengalami kepunahan secara keseluruhan. Pelindungan terhadap bahasa daerah didasarkan pada amanat Pasal 32 Ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dengan ayat itu, negara memberi kesempatan dan keleluasaan kepada masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan bahasanya sebagai bagian dari kebudayaannya masing-masing. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia juga menjelaskan bahwa bahasa daerah memiliki fungsi yang sangat besar diantaranya sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan.]]>
<![CDATA[Penguatan Kedaulatan Negara di Udara dan Urgensi Sinkronisasi Hukum ]]>
<![CDATA[Ridha Aditya Nugraha]]>;
<![CDATA[Konrardus Elias Liat Tedemaking]]>;
<![CDATA[Vicia Sacharissa]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 43 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2021.v43.i01.p05
<![CDATA[Ruang udara merupakan medium penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Seiring perkembangan teknologi kedirgantaraan, kini kesejahteraan suatu negara semakin bergantung kepada pemanfaatan medium ini. Maka sangat berdasar menyatakan bahwa pengamanan ruang udara sebagai hal yang krusial. Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara bersama Kementerian Perhubungan menjadi garda terdepan dalam upaya menegakkan kedaulatan pada ruang udara nasional. Kehadiran Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Wilayah Udara pada tahun 2018 menguatkan landasan hukum dalam bertindak; diantaranya intersepsi hingga pendaratan paksa pesawat asing oleh TNI Angkatan Udara. Mengingat aktivitas penerbangan bersifat lintas batas negara, maka upaya pengamanan wilayah udara nasional erat bersinggungan dengan norma dan hukum internasional. Alhasil, ketentuan Rules of the Air hingga Artikel 3bis Konvensi Chicago 1944 terkait intersepsi pesawat sipil dengan mengedepankan keamanan dan keselamatan penerbangan menjadi tidak terpisahkan. Artikel ini akan membahas perihal intersepsi dari berbagai sudut pandang beserta kewenangan TNI Angkatan Udara maupun Kementerian Perhubungan. Perbandingan dengan hukum positif Thailand dilakukan guna memberikan masukan terhadap peraturan nasional, salah satunya perihal denda administratif yang bertujuan melindungi anggaran negara. Metode penelitian yuridis normatif berlaku dalam penulisan ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat suatu urgensi untuk menyempurnakan serta melakukan sinkronisasi hukum positif Indonesia terkait pengamanan wilayah udara nasional.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Berdasarkan Hukum Adat Malind-Anim ]]>
<![CDATA[Ahyuni Yunus]]>;
<![CDATA[Ahmad Ali Muddin]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 41 No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengakuan tanah ulayat adat menjadi masalah yang membutuhkan pola penanganan yang tepat termasuk pada tanah ulayat di kehidupan adat Malind-Anim Kabupaten Merauke. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan penyelesaian sengketa yang menjamin kepastian hukum dan menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi konstruksi penyelesaian sengketa tanah hak ulayat masyarakat hukum adat Malind-Amin. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Metode analisa yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis yang diperoleh dari data kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakekat penyelesaian sengketa tanah hak ulayat dengan hukum adat dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum positif dan mekanisme hukum adat. Adapun penyelesaian sengketa pada obyek sengketa yang telah memiliki sertifikat berdasarkan pelepasan dari lembaga adat dengan melalui mediasi, sinkronisasi/harmonisasi hukum dan pembuatan peraturan daerah. Kendatipun demikian, upaya penyelesaian tersebut mengalami berbagai faktor hambatan yang meliputi faktor internal maupun eksternal.]]>
<![CDATA[Pengaturan Komoditas Lada Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Perspektif Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ]]>
<![CDATA[Darwance Darwance]]>;
<![CDATA[Sigit Nugroho]]>;
<![CDATA[Yokotani Yokotani]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 40 No 01 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2018.v40.i01.p01
<![CDATA[Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai penghasil lada dan timah yang menjadi komoditi unggulan daerah tersebut. Dalam rangka pengelolaan sektor pertambangan timah dan lada putih yang sudah mendapat perlindungan Indikasi Geografis, maka diperlukan upaya dari pengambil kebijakan dalam bentuk pengaturan perundang-undangan yang baik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di provinsi tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, pembahasan didasarkan pada perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku. Hasil studi menunjukkan bahwa sejumlah aspek telah memenuhi asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kendatipun masih terdapat beberapa hal pula yang belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan oleh pembentuk peraturan daerah.]]>
<![CDATA[UNIFIKASI DALAM PLURALISME HUKUM TANAH DI INDONESIA (REKONSTRUKSI KONSEP UNIFIKASI DALAM UUPA) ]]>
<![CDATA[MUHAMMAD BAKRI]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 33 No 1 (2008) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2008.v33.i01.p07
<![CDATA[After the enforcement of The Basic Agrarian Law, land law in Indonesia has the character of unification, meaning that only one land law applied that is national land law. Enforcing one particular land law at various society as in Indonesia, can generate injustice. Therefore, the Decision Of People Consultative Assembly Number of IX/MPR/2001 Section 4 letter c opens the opportunity of pluralism in unification sounding: Respecting law supremacy by accommodating varieties in law unification. What is meant by " varieties in law unification" is not clarified.According to the writer, the meaning of varietiesin unification specially land law is : enforcing adjacently two peripheral laws that is, national land law applied all over Indonesia regions and local adat land law. In areas having customary rights, adat law is fully applied adat law, but in areas without customary rights, national land law is use instead.]]>
<![CDATA[Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Hukum Indonesia: Menyoal Signifikansi Pembatalan Peraturan Daerah ]]>
<![CDATA[I Nyoman Suyatna]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 41 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2019.v41.i01.p06
<![CDATA[Banyaknya pembatalan terhadap peraturan daerah memunculkan persoalan mengenai kapasitas penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan analisis mengenai penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks negara hukum Indonesia yang secara khusus mencermati kewenangan dan signifikansi pembatalan peraturan daerah. Artikel ini disusun dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks hukum hukum Indonesia bercirikan penghormatan terhadap asas legalitas yang mana setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum. Mengenai isu pembatalan peraturan daerah, Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan MK Nomor 137/ PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016 telah memperjelas kewenangan untuk melakukan executive review dan judicial review.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Presiden Atas Kebijakan Menteri Yang Menimbulkan Korupsi Berdasarkan Sistem Presidensial Dan Teori Kewenangan ]]>
<![CDATA[Josef M Monteiro]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 39 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2017.v39.i02.p01
<![CDATA[Kajian yang bersifat yuridis normatif ini dimaksudkan untuk menjelaskan dapatkah Presiden bertanggung jawab atas kebijakan menterinya yang menimbulkan korupsi. Berdasarkan sistem pemerintahan presidensial, Presiden bertang- gung jawab secara moral kepada rakyat apabila menteri mengeluarkan kebijakan yang melanggar nilai-nilai moral. Selanjutnya Presiden bertanggung jawab secara politik kepada rakyat: apabila menteri mengeluarkan kebijakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, dan apabila kebijakan menteri telah merugikan keuangan negara. Berdasarkan teori kewenangan, Presiden adalah pemberi mandat dan menteri sebagai mandataris sehingga berlaku asas vicarious liability yaitu atasanlah yang bertanggung jawab, artinya Presiden bertanggung jawab secara hukum atas kebijakan menteri yang menimbulkan korupsi.]]>
<![CDATA[Transformasi Kearifan Lokal Terkait Kasus Pertambangan Rakyat dalam Kebijakan Daerah ]]>
<![CDATA[Derita Prapti Rahayu]]>;
<![CDATA[Faisal Faisal]]>;
<![CDATA[Darwance Darwance]]>;
<![CDATA[Amir Dedoe]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 42 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2020.v42.i03.p03
<![CDATA[Secara umum sektor pertambangan selama ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia serta daerah-daerah yang menjadi lokasi pertambangan. Situasi khusus terjadi pada pertambangan rakyat di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang justru menyisakan sejumlah kasus yang belum terselesaikan. Hanya saja, pemerintah daerah setempat nampaknya belum mangakomodir kearifan lokal untuk menyelesaikan kasus pertambangan rakyat dalam bentuk kebijakan daerah (baik peraturan ataupun penetapan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kearifan lokal terkait pertambangan rakyat tertransformasi ke dalam kebijakan daerah agar tetap lestari, berkembang, dan ditaati oleh masyarakat dengan penuh kesadaran. Artikel inimerupakan penelitian hukum normatif dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan terkait adakah peluang mentransformasi kearifan lokal ke dalam kebijakan daerah.Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait danbahan hukum sekunder berupa sumber kepustakaan danartikel-artikel ilmiah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kearifan lokal pada aktivitas pertambangan rakyat tidak terakomodir dalam kebijakan daerah sehubungan dengan keterbatasan kewenangan daerah dalam sektortersebut. Pintu masuk untuk mentransformasikan kearifan lokal ke dalam produk hukum daerah justru terdapat pada kewenangan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di bidang pengelolaan lingkungan hidup.]]>
<![CDATA[PENYALAHGUNAAN KEADAAN OLEH NEGARA DALAM PRAKTIK PERJANJIAN PADA KAJIAN HUKUM PRIVAT ]]>
<![CDATA[Ronald Saija]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 38 No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2016.v38.i03.p01
<![CDATA[Dalam kehidupan sehari-hari, manusia saling melakukan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti melakukan pertukaran barang atau ragam bentuk perjanjian yang sudah kompleks. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami dasar legitimasi negara turut campur dalam bidang hukum privat (perjanjian) serta mengetahui dan memahami kriteria klausula eksemsi dalam kontrak baku sehingga dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan keadaan. Artikel ini mempergunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi, identifikasi dan sistematisasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, interpretasi (penafsiran) dan konstruksi dengan menggunakan penalaran deduktif. Bahan hukum dianalisis secara argumentasi yuridis terdiri atas diskursus hukum, retorika hukum dan logika hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Campur tangan negara ke dalam bidang ekonomi sosial, termasuk hukum kontrak adalah untuk membuat peraturan, menyelenggarakan pemerintahan dan fungsi mengadili dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta Sila ke 5 Pancasila; dan 2) Penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu doktrin dalam pandangan pengadilan masih secara terbatas dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan kontrak kredit, sedangkan pada kontrak perlindungan konsumen, ketika terjadi benturan kepentingan di antara para kontraktan meskipun telah dikualifisir sebagai penyalahgunaan keadaan, namun dijadikan dasar-dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.]]>
<![CDATA[Moot Court as Learning Method for Bachelor of Law: Towards Progressive Legal Education ]]>
<![CDATA[I Dewa Made Suartha]]>;
<![CDATA[I Dewa Agung Gede Mahardhika Martha]]>
<![CDATA[ Kertha Patrika Vol 42 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24843/KP.2020.v42.i02.p01
<![CDATA[Moot court is onepractical learning method of procedural law learning that must be given to undergraduate law students. This learning method as a framework initiated by John Dewey as the achievement of progressive legal education, especially in criminal justice practices. The purpose of this learning method is to provide students with a deepening of criminal justice both based on theory and practice as well as provide opportunities for students to carry out the criminal trial practice by taking examples of criminal case decisions that have obtained permanent legal force. This paper specifically discovers, studies, analyzes and provides deepening related to criminal justice based on theory and practice for law students at the level of the Bachelor of Law program to obtain a progressive legal educationThe method used in this paper is empirical legal research method using primary data and secondary data based on a purposive sampling model with deep-interview concerning the practice of the moot court in law higher education. The results of this study indicate that students have gained a deepening of criminal procedural law, particularly in the implementation of criminal justice guided by supervisors and legal practitioners as tutors and instructors. This study also suggestedthat students have been able to practice criminal justice as true as actual criminal trials accompanied by supervisors and legal practitioners as their mentors in achieving progressive legal education.]]>
