cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kadek Agus Sudiarawan
Contact Email
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Phone
+6281916412362
Journal Mail Official
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Editorial Address
Jalan Pulau Bali No.1 Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Patrika
Published by Universitas Udayana
ISSN : 0215899X     EISSN : 25799487     DOI : 10.24843
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus in Scope Jurnal Kertha Patrika terbit tiga (3) kali setahun: yaitu bulan April, Agustus, dan Desember. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 173 Documents
 1   2   3   4   5 
Legal Protection for Child Kidnapping Victims: Case Study in Gianyar District Court Komang Suartana; I Made Wirya Darma
Kertha Patrika Vol 42 No 3 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2020.v42.i03.p07

Abstract

This article aims to analyze how the crime of child kidnapping is covered in the Indonesian Criminal Code and the type of sanctions that can be imposed on the perpetrator of the crime of child kidnapping. It is a legal research that uses statutory, conceptual, and case approaches in discussing the legal protection of child kidnapping victims. In order to illustrate how the law that protects the victim of child kidnapping is applied by the court, it presents a case study at the Gianyar District Court that investigated a criminal offense of child kidnapping in 2018. The results reveal that the Indonesian Criminal Code classifies child kidnapping as a crime that is punishable as stipulated in Article 330 of the Code. In a more specific context, Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 22 of 2003 concerning Child Protection includes child kidnapping as a case that needs to be given special protection A case study regarding the imposing of sanctions on the perpetrator of child kidnapping can be seen in a criminal case before the District Court of Gianyar in 2018. In the judgment, the panel of judges imposing a sentence against the defendant in the form of imprisonment of 8 (eight) years in prison and a fine of Rp. 60,000,000 (sixty million rupiah) subsidiary 6 (six) months in prison;
Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Kejaksaan Negeri Denpasar A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi; I Nyoman Darma Yoga
Kertha Patrika Vol 41 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemulihan serta mengkaji dan menganalisa kendala dalam pelaksanaan upaya pemulihan korban tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Kejaksaan Negeri Denpasar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Tipe Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemulihan korban tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar hanya terbatas pada upaya promotif dan Kejaksaan Negeri Denpasar terbatas pada upaya penuntutan terhadap perbuatan pelaku terorisme. Kedua Instansi ini memiliki wewenang yang terbatas dalam rangka upaya pemulihan terhadap korban tindak pidana terorisme. Hal ini harus diatasi oleh Negara, karena kedua lembaga ini mempunyai peran yang sangat penting untuk membantu upaya pemulihan kepada korban terorisme yang akan berkoordinasi juga dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar para korban mendapatkan haknya dengan baik.
Eksistensi Tanah Adat Di Bali Dan Problematika Hukum Dalam Pengembangan Investasi I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Kertha Patrika Vol 39 No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2017.v39.i02.p03

Abstract

Kebutuhan lahan untuk menunjang investasi pariwisata di Bali ternyata telah menyasar pada pemanfaatan tanah-tanah milik masyarakat adat. Artikel ini mengangkat isu mengenai pesatnya fenomena investasi di Bali yang selaras dengan kebijakan nasional di bidang penanaman modal serta adanya kebutuhan untuk perlindungan hukum bagi tanah-tanah milik masyarakat adat di Bali. Tulisan merupakan penelitian hukum normatif yang disusun dengan maksud untuk menyajikan kajian hukum terkait kasus-kasus tanah adat di Bali sebagai dampak dari aktivitas investasi. Dapat dikemukakan bahwasanya eksistensi tanah adat akan sangat dipengaruhi oleh penetapan kebijakan negara dalam investasi tataran norma dasar, regulasi nasional dan nasional, dan termasuk produk living law di Bali (awig-awig dan perarem). Dengan demikian, penentuan dapat atau tidaknya investasi dilakukan di wilayah desa adat ditentukan oleh hukum adat- nya masing-masing yang tertuang di dalam awig-awig dan/atau perarem.
STOLEN ASSET RECOVERY INITIATIVE, SUATU HARAPAN DALAM PENGEMBALIAN ASET NEGARA I GUSTI KETUT ARIAWAN
Kertha Patrika Vol 33 No 1 (2008)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2008.v33.i01.p02

Abstract

Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang korupsi 2003 oleh pemerintah Indonesia, secarapolitis telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang memiliki komitmen pemberantasankorupsi melalui kerjasama Internasional.Dengan konvensi PBB tersebut telah terjadi perubahan paradigma dalam melihat fenomena serta multiaspek korupsi sebagai kejahatan transnasional. Makin disadari, bahwa pencegahan korupsi, tidaklah dapatdilakukan oleh suatu negara tanpa adanya kerjasama dengan negara lain yang mempunyai komitmen sama dalampemberantasan korupsi. Pengembalian aset negara yang dikorupsi di negara-negara sedang berkembang(termasuk Indonesia) yang umumnya disimpan di sentra-sentra finansial negara maju, merupakan agendakerjasama internasional dalam konvensi ini. Bagi Indonesia pengembalian aset negara sangatlah penting,mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik, sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan sertadapat merusak sendi-sendi kehidupan perekonomian suatu negara.
Gross Violations of Human Rights Veiled within Xinjiang Political Reeducation Camps Ayu Suci Rakhima; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Kertha Patrika Vol 41 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2019.v41.i01.p01

Abstract

Xinjiang reeducation camps are dedicated to cleanse the practice and existence of religion, and majorly subjects the Uighur moslems. China has constantly denied the conduct of gross human rights violations of Uighur moslems within Xinjiang political reeducation camps. This article will elaborate on the actions done by Xinjiang officials to unveil the gross violations of human rights towards the Uighurs within Xinjiang reeducation camps. The article will also examine the available possibility to criminally hold the perpetrators liable and provide effective relief to the victims. This article is constructed using normative legal research method with statutory, case, and fact approaches, along with conceptual/analytical approach. The result shows that there exist gross violations of human rights towards the Uighurs within Xinjiang reeducation camps in a form of arbitrary detention and torture. Moreover, there are some available possibilities to criminally hold the perpetrators liable and provide effective relief to the victims, namely through a municipal court proceeding and through the Committee against Torture.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBUDAYAAN BALI SEBAGAI SUMBER DAYA EKONOMI PARIWISATA Made Suksma Prijandhini Devi Salain
Kertha Patrika Vol 39 No 01 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2017.v39.i01.p01

Abstract

Kebudayaan masyarakat hukum adat Bali merupakan sumber daya ekonomi bagi pariwisata. Sayangnya, masyarakat Bali relatif tidak dapat menikmati manfaat ekonomi tersebut. Pemerintah dan pengusaha jasa pariwisata merupakan pemangku kepentingan yang selama ini cenderung paling diuntungkan. Keadaan tersebut tentu membutuhkan penelusuran dan penelitian terhadap instrumen hukum yang mengatur kebudayaan, masyarakat, dan pariwisata. Selain itu, perlu juga dilakukan dianalisis terhadap isu mengenai apakah peraturan perundang-undangan nasional terkait sudah mengatur dan melindungi kebudayaan masyarakat hukum adat sebagai salah satu sumber daya ekonomi pariwisata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang utamanya menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan nasional terkait hanya sebatas mengakui kebudayaan masyarakat adat. Bahkan peraturan-peraturan tersebut juga terlihat belum secara spesifik memberikan perlindungan hukum terhadap kebudayaan masyarakat hukum adat sebagai sumber daya ekonomi pariwisata. Artikel ini merekomendasikan kepada Pemerintah untuk merevisi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini atau membentuk peraturan perundangan baru sebagai bentuk respon terhadap permasalahan ini.
Perlindungan Hukum Tanpa Penegakan Hukum Dalam Sengketa Transaksi Elektronik Aan Aswari
Kertha Patrika Vol 42 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2020.v42.i02.p05

Abstract

Ketimpangan kualitas antara perlindungan hukum dan penegakan hukum menjadi fokusbahasan artikel ini dalam mengungkap jejak-jejak digital disetiap langkah proses transaksi jual beli di market place, demi menciptakan keamanan berbelanja pada setiap situs jual beli yang menggunakan metode bertransaksi yang hampir seragam. Artikel ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan konseptual yang menggambarkan batasan teori hukum yang berlaku dalam transaksi secara elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk prosedur bertransaksi yang inovasinya mulai melambat, disaat kebutuhan peningkatan keamanan dalam bertransaksi online masih sangat dibutuhkan. Proses bertransaksi aman telah menghadirkan lebih banyak informasi yang dapat dijadikan electronic evidence dalam penyelesaian sengketa, sehingga grafik perlindungan hukum terus mengalami peningkatan dan dipandang cukup memberikan rasa aman bagi setiap pihak yang terkait dalam sebuah transaksi jual beli di marketplace. Perwujudan perlindungan hukum dalam bentuk penegakan hukum ternyata tidak mampu mengimbangi grafik capaian perlindungan hukum yang ditandai dengan minimnya pemanfaatan bukti dari jejak-jejak digital. Oleh karenanya terdapat ketidakberfungsian peran alat bukti dalam menyelesaikan sengketa, ditengah lambatnya pertumbuhan kuantitas dan kualitas bentuk masyarakat informasi beserta penegakan hukum yang handal diera pemanfaatan sistem elektronik dalam melakukan perbuatan hukum. Dampaknya, konsep perlindungan hukum dapat mencapai tujuan yang diharapkan, namun penegakan hukum belum mampu mengimbangi.
EKSISTENSI PERGURUAN TINGGI ASING DI INDONESIA PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI Ayu Putu Laksmi Danyathi
Kertha Patrika Vol 38 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2016.v38.i02.p06

Abstract

UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, wajib mengikuti pendidikan dasar, dan negara wajib membiayainya. Pemerintah juga memiliki kewajiban konstitusional untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang mampu meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan APBD. Esensi peraturan perundang-undangan terkait dengan pendidikan tinggi rupanya memberikan peluang eksistensi lembaga pendidikan tinggi asing di Indonesia. Hal ini tentu menjadikan menarik untuk menganalis bagaimana pemerintah mengatur perguruan tinggi asing di Indonesia serta menganalisis dampak positif dan negatif daripada keberadaan perguruan tinggi asing di Indonesia Apalagi dalam penelitian ini ditemukan beberapa implikasi negatif yang terjadi seperti komersialisasi pendidikan, lepasnya tanggung jawab pemerintah di sektor pendidikan, timbulnya kesenjangan antar perguruan tinggi asing dan lokal, degradasi kedaulatan negara, dan pudarnya nilai-nilai lokal masyarakat Indonesia. Penelitian ini didesain sebagai penelitian hukum normatif yang membatasi pembahasan pada Perguruan Tinggi Asing dalam kaitannya dengan General Agreement on Trade in Services (GATS).
Keputusan Damang Pada Masyarakat Adat Dayak Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian di Kalimantan Tengah I Made Kastama; Ni Putu Paramita Dewi
Kertha Patrika Vol 43 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2021.v43.i02.p05

Abstract

Permasalahan dalam rumah tangga yang tidak terselesaikan merupakan pemicu dari sebuah perceraian. Indonesia masih menggunakan Hukum Adat khususnya pada Masyarakat Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyelesaikan kasus perceraian. Masyarakat Adat Dayak melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak dalam hal pelestarian pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adat suku Dayak yang dalam implementasinya Lembaga Kedamangan berfungsi sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahan termasuk masalah perceraian. Damang yang dalam hal ini memiliki kewenangan dalam menyelesaikan kasus perceraian pada masyarakat Hukum Adat Dayak harus memiliki kemampuan dan strategi yang baik dalam menyelesaikan serta melakukan upaya pencegahan terhadap kasus perceraian. Penelitian ini menganalisis bagaimana Lembaga Kedamangan melalui Damang Kepala Adat menyelesaikan kasus perceraian pada masyarakat hukum adat Dayak. Artikel ini merupakan penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan kualtitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat tentang sehingga dapat mengetahui tentang pentingnya menyelesaikan kasus perceraian secara Hukum Adat karena dapat memberikan kepastian hukum secara Hukum Adat. Adapun hasil dari penelitian ini adalah adanya kewenangan Damang Kepala Adat dalam melakukan penyelesian kasus perceraian sesuai dengan pedoman peradilan Adat Dayak dan mengeluarkan Surat Keputusan Damang Kepala Adat yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
Enforcement and Protection of Children's Rights Victims Criminal Actions Fransiska Novita Eleanora
Kertha Patrika Vol 42 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to determine the protection and enforcement of children as victims of criminal acts in obtaining their rights through restitution in the form of compensation charged to the perpetrators of criminal acts. Protection of the existence of children's rights is the responsibility of all parties, including their parents as the family of the child, because from birth the child has obtained his rights, which is primarily his right to live, and be raised. It aims to protect children from all threats, and intimidation, as well as violence from physical and psychological, sexual and neglect of children and not also the existence of discrimination, but provides a sense of comfort and safety wherever the child is, free from all obstacles or disturbances, so everything prioritizes the best interests of the child, and does not result in the child as a victim of a crime, and causes the child to suffer a form of enforcement of the rights of the child who has been violated and punish the offender according to applicable law, so that there is a deterrent effect and does not repeat his actions. Normative juridical research methods used by reviewing literature or books as well as legislation relating to the problem to be examined. The resultsof this study are (1) protection and enforcement of children's rights, namely rehabilitation, compensation and legal assistance in accordance with the provisions of the child protection law Number 35 of 2014 concerning amendment of law number 23 of 2002, especially promoting the existence of children’s rights (2) the constraints faced are lack of public awareness of cases affecting children, legislation is not fully in favor of children, in terms of restitution law enforcement officials have different interpretations.

Page 2 of 18 | Total Record : 173

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2008 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 46 No 2 (2024) Vol 46 No 1 (2024) Vol 45 No 3 (2023) Vol 45 No 2 (2023) Vol 45 No 1 (2023) Vol 44 No 3 (2022) Vol 44 No 2 (2022) Vol 44 No 1 (2022) Vol 43 No 3 (2021) Vol 43 No 2 (2021) Vol 43 No 1 (2021) Vol 42 No 3 (2020) Vol 42 No 2 (2020) Vol 42 No 1 (2020) Vol 41 No 3 (2019) Vol 41 No 2 (2019) Vol 41 No 1 (2019) Vol 40 No 01 (2018) Vol 40 No 3 (2018) Vol 40 No 2 (2018) Vol 39 No 03 (2017) Vol 39 No 01 (2017) Vol 39 No 2 (2017) Vol 38 No 3 (2016) Vol 38 No 2 (2016) Vol 38 No 1 (2016) Vol 33 No 1 (2008) More Issue