cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kadek Agus Sudiarawan
Contact Email
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Phone
+6281916412362
Journal Mail Official
agus_sudiarawan@unud.ac.id
Editorial Address
Jalan Pulau Bali No.1 Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Patrika
Published by Universitas Udayana
ISSN : 0215899X     EISSN : 25799487     DOI : 10.24843
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Focus in Scope Jurnal Kertha Patrika terbit tiga (3) kali setahun: yaitu bulan April, Agustus, dan Desember. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi; Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Kepariwisataan; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi Dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; Hukum Kontemporer.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 173 Documents
 3   4   5   6   7 
KEBERADAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA Sentosa Sembiring
Kertha Patrika Vol 39 No 01 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2017.v39.i01.p02

Abstract

AbstrakKeberadaan Badan Usaha Milik Desa secara yuridis formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam undang-undang ini dijelaskan mengenai sumber Pendapatan Asli Desa. Setiap Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Pendirian Badan Usaha Milik Desa dilakukan berdasarkan hasil musyarawah desa. Hasil musyawarah desa ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang dilakukan secara profesional sehingga menghasilkan keutungan dapat menjadi sumber tambahan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Badan Usaha Milik Desa mempunyai karakteritik tersendiri jika dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Badan Usaha Milik Desa selain menghasilkan keuntungan juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa, Pendapatan Asli Desa, Peraturan Desa, Kesejahteraan.
Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim Diah Ratna Sari Hariyanto; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Kertha Patrika Vol 42 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2020.v42.i02.p06

Abstract

Discriminatory treatments of judges have dominated the reports to the Judicial Commission. Injustice, in fact, is one of the lowest value attitudes of judges according to Judicial Commission assessment results. Indeed, showing justice is not easy for judges but to date in its development appears restorative justice that provides justice for all parties. Its future existence and response are interesting to be criticized. Based on this, the purpose of this study is to examine the paradigm of restorative justice in making legal decisions of judges on legal cases and the construction of the judges’ decisions which are paradigmatic in Restorative Justice. This research uses normative legal research with four types of approaches, which are case approach, legislative approach, conceptual approach, historical approach, and comparative approach. The results of the study show the restorative justice paradigm prioritizing restoration or amelioration will seek to provide justice, certainty and usefulness of the law, as well as realize progressive and responsive laws, and this makes it appropriate to be used as a judge’s paradigm in deciding a case. In constructing restorative justice-based judges’ decisions, judges do only make decisions based on the Criminal Procedure Code (KUHAP), but substantially, through the restorative justice paradigm the judges will consider justice for all parties (victims, perpetrators of crime, and the public). Judges do not make decisions based on retributive or retaliation goals but hold on to the values, concepts, principles, and basics of restorative justice prioritizing restoration or amelioration of the parties, meeting the needs of the parties, and prioritizing expediency. Discriminatory treatments of judges have dominated the reports to the Judicial Commission. Injustice, in fact, is one of the lowest value attitudes of judges according to Judicial Commission assessment results. Indeed, showing justice is not easy for judges but to date in its development appears restorative justice that provides justice for all parties. Its future existence and response are interesting to be criticized. Based on this, the purpose of this study is to examine the paradigm of restorative justice in making legal decisions of judges on legal cases and the construction of the judges’ decisions which are paradigmatic in Restorative Justice. This research uses normative legal research with four types of approaches, which are case approach, legislative approach, conceptual approach, historical approach, and comparative approach. The results of the study show the restorative justice paradigm prioritizing restoration or amelioration will seek to provide justice, certainty and usefulness of the law, as well as realize progressive and responsive laws, and this makes it appropriate to be used as a judge’s paradigm in deciding a case. In constructing restorative justice-based judges’ decisions, judges do only make decisions based on the Criminal Procedure Code (KUHAP), but substantially, through the restorative justice paradigm the judges will consider justice for all parties (victims, perpetrators of crime, and the public). Judges do not make decisions based on retributive or retaliation goals but hold on to the values, concepts, principles, and basics of restorative justice prioritizing restoration or amelioration of the parties, meeting the needs of the parties, and prioritizing expediency.
REVITALISASI PERAN HAKIM SEBAGAI PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Rosita Indrayati
Kertha Patrika Vol 38 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2016.v38.i02.p02

Abstract

Hakim merupakan aktor utama dan amat vital dalam peradilan mengingat segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.Proses penegakan hukum sejak zaman orde baru belum banyak memuaskan masyarakat sebagai pencari keadilan. Salah satu persoalan yang muncul dalam hal penegakan hukum di Indonesia sebelum memasuki orde reformasi adalah kekuasaan kehakiman yang belum mandiri secara penuh. Kekuasaan kehakiman yang meliputi elemen Hakim dan Peradilan masih dianggap cukup mudah diintervensi oleh kepentingan kekuasaan dan kepentingan pihak di luar kekuasaan kehakiman. Akibatnya berbagai macam putusan pengadilan sering menjadi kontroversi, janggal dan tidak memuaskan para pencari keadilan. Reformasi kekuasaan kehakiman juga meliputi adanya dorongan untuk merevitalisasi peran Hakim sebagai pilar utama pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Secara sosiologis posisi Hakim sesungguhnya tidak menggambarkan sebagai seorang pejabat Negara. Salah satu bentuk pengawasan yang dapat diterapkan selain pengawasan eksternal dan internal adalah pengawasan oleh masyarakat. Bentuk pengawasan ini adalah pengawasan partisipasif dari seluruh elemen masyarakat. Upaya ini penting, mengingat keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Komisi Yudisial dan jarak Komisi Yudisial yang terlampau jauh, yakni berada di Jakarta.
Kewenangan Notaris dalam Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan: Studi Kasus Penahanan Sertipikat Hak Guna Bangunan I Gusti Ayu Agung Devi Maharani Ariatmaj
Kertha Patrika Vol 40 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2018.v40.i02.p05

Abstract

Notaris dalam tugas jabatannya harus dapat memberikan pelayanan dan penyuluhan hukum bagi masyarakat serta bersikap sesuai aturan hukum guna menciptakan kepastian hukum. Transaksi jual beli tanah merupakan kegiatan melakukan pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Keinginan dari para pihak kemudian dituangkan ke dalam akta untuk selanjutnya mendapat pengesahan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT. Terdapat suatu kasus yaitu seorang Notaris yang menyimpan atau menahan sertipikat pada saat dibuatnya akta pengikatan jual beli. Karya ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Notaris dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan, serta untuk menganalisis akibat hukum bagi Notaris yang melakukan penahana sertipikat dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris memiliki kewenangan di bidang pertanahan sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, tetapi tidak memiliki wewenang untuk menahan/menyimpan sertipikat. Akibat hukum berkaitan dengan kewenangan notaris menahan atau menyimpan sertifikat notaris dapat dikenakan sanksi antara lain berupa sanski teguran lisan maupun tertulis dari Majelis Pengawas Wilayah.
Orientasi Kesejahteraan dalam Pengaturan Subak Sebagai Warisan Budaya Dunia I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari; A A Gede Oka Parwata; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Patrika Vol 43 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2021.v43.i01.p06

Abstract

Subak secara fungsional ada dalam tatanan masyarakat hukum adat Bali yang secara turun-temurun telah menjadi tumpuan untuk menyangga kesejahteraan anggota kesatuannya dengan filosofi Tri Hita Karana. Ditetapkannya subak sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO memunculkan problematika mulai terdesaknya subak seiring dengan pengaturan oleh hukum negara melalui berbagai kebijakan sesuai status subak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan subak dalam kaitannya dengan ketentuan hukum negara yang berorientasi kesejahteraan sesuai harapan ideal krama (anggota) komunitas subak khususnya dan mewujudkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini mengingat laju ekonomi dan pariwisata dominan mengarah pada komersialisasi subak. Metode yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penelitian ini menemukan bahwa orientasi kesejahteraan dalam pengaturan subak belum secara optimal dirumuskan karena masih ditentukan dalam berbagai aturan terkait subak. Apalagi terdapat inkonsistensi ketentuan dan dibentuknya Dewan Pengelola Warisan Budaya Bali, diantaranya adalah Badan Pengelola Daya Tarik Wisata sebagai pengelola subak yang lebih berpusat pada keuntungan ekonomi.
Perlindungan Hukum Bagi Donatur dalam Kegiatan Donation Based Crowdfunding Secara Online Thommy Budiman; Rahel Octora
Kertha Patrika Vol 41 No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penemuan baru di berbagai bidang, memudahkan kegiatan manusia, termasuk dalam hal sarana pengumpulan dana donasi melalui platform online. Online donation based crowdfunding banyak digunakan saat ini dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan. Tulisan ini akan membahas tentang pengaturan online donation based crowdfunding berdasarkan sistem hukum Indonesia dan apakah peraturan yang berlaku telah menjamin perlindungan hukum bagi donatur apabila terjadi penyalahgunaan dana. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi donatur berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 baru mengatur hal-hal yang bersifat teknis berkenaan dengan kegiatan pengumpulan donasi secara online, sedangkan mekanisme penindakan dalam hal ditemui dugaan penyimpangan penyaluran dana belum memiliki pengaturan. Untuk melindungi donatur, pihak pengelola platform harus mentransparansi-kan laporan keuangannya dan demikian juga campaigner harus memberikan laporan kepada donatur bahwa dana telah disalurkan kepada pihak yang dituju.
Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta Ari Mahartha
Kertha Patrika Vol 40 No 01 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2018.v40.i01.p02

Abstract

YouTube, Instagram, maupun Facebook memudahkan masyarakat membagikan informasi termasuk karya kreatif video parodi. Secara umum, parodi dibuat sebagai respon kritikan terhadap suatu karya ataupun wujud ekspresi kekaguman. Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan pengaturan hukum video parodi yang dialihwujudkan dari karya ciptaan lainnya serta perlindungan pencipta dan pemegang hak cipta karya sinematografi yang diadaptasi menjadi video parodi yang dikomersialisasikan. Artkel ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa parodi mendapat perlindungan hukum hak cipta baik secara nasional maupun internasional. Parodi yang diadaptasi dari karya sinematografi untuk tujuan komersial wajib mendapat izin dari pencipta asal. Video parodi yang bentuknya sama dengan karya yang diadaptasi yaitu berupa karya sinematografi, dalam konteks ciptaan, belum memperoleh perlindungan yang jelas karena terdapat rumusan norma kabur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pengaturan yang jelas terhadap video parodi diperlukan karena ciptaan ini walaupun dibuat berdasarkan karya ciptaan lainnya, tetapi memiliki muatan-muatan khas yang merupakan hasil kreativitas pencipta video parodi. Pengaturan yang jelas menjadi semakin penting, khususnya ketika parodi dibuat untuk tujuan komersial agar tidak merugikan perlindungan karya ciptaan asal yang dialihwujudkan atau diadaptasi.
KEBERADAAN UANG PESANGON DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DEMI HUKUM DI PERUSAHAAN YANG SUDAH MENYELENGGARAKAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN Ari Hernawan
Kertha Patrika Vol 38 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2016.v38.i01.p01

Abstract

Penelitian ini mengkaji keberadaan uang pesangon dalam pemutusan hubungan kerja demi hukum di perusahaan yang sudah menyelenggarakan program jaminan pensiun dan SK Direksi sebagai dasar pengaturannya. Penelitian ini bersifat normatifdengan data sekunder sebagai sumber data utama. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Keberadaan uang pesangon disamakan dengan jaminan pensiun yang preminya dibayar penuh oleh pengusaha, dengan catatan besarannyatidak boleh lebih kecil dari uang pesangon yang seharusnya diterima buruh ketika memasuki usia pensiun. Kehadiran program asuransi pensiun tidak secara otomatis meniadakan pesangon yang harus diterima oleh para pekerja saat memasuki usia pensiun.SK Direksi tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengaturan, karena dilihat dari segi proses pembuatan, isi dan sifatnya, bukan merupakan peraturan perusahaan.
Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia Ni Ketut Ayu Suwandewi; Ni Nengah Adiyaryani
Kertha Patrika Vol 42 No 3 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2020.v42.i03.p04

Abstract

Anak merupakan entitas yang wajib untuk dilindungi dan dijunjung tinggi hak-haknya oleh setiap negara di dunia. Komitmen Indonesia dalam memberikan perlindungan anak tercermin dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberian perlindungan oleh negara tidak hanya dalam melindungi anak sebagai korban maupun saksi, namun juga dalam memastikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum menerima perlindungan hukum yang memadai. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan pedoman dasar dalam pemberian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, kendatipun masih memberikan batasan mengenai kualifikasi anak sebagai pelaku tindak pidana yang berhak untuk menjalani proses diversi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diversi sebagai bentuk perlindungan anak dalam sistem peradilan di Indonesia. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukan bahwa pengaturan mengenai perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tertuang di berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang yang mengatur tentang kesejahteraan anak, perlindungan anak, hak asasi manusia, dan sistem peradilan pidana anak. Diversi merupakan bentuk perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan demikian, penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat kepolisian, kejaksaan dan pemeriksaan di pengadilan wajib mengupayakan diversi.
Relevansi Penggunaan Model Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan Ni Made Nardi; Ni Ketut Supasti Dharmawan
Kertha Patrika Vol 41 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa kepailitan merupakan sengketa yang disidangkan pada Pengadilan Niaga. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur bahwa sidang yang pemeriksaannya di pengadilan Niaga di kecualikan dari mediasi. Demikian juga pada undang-undang kepailitan tidak mengatur mediasi. Tujuan dari studi ini adalah untuk membahas pengaturan kepailitan di Indonesia serta relevansi dari penggunaan model mediasai dalam penyelesaian sengketa kepailitan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analisis, konsep dan pendekatan kasus. Hasil studi menunjukan bahwa sengketa kepailitan relevan diselesaikan dengan prosedur mediasi dengan syarat penyelesaian sengketa tersebut dikehendaki dan menguntungkan para pihak. Hal ini telah diterapkan dalam sengketa kepailitan yang diselesaikan dengan mediasi pada Penetapan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 07/Pailit/2014.Pn.Niaga.Sby.

Page 5 of 18 | Total Record : 173

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2008 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 46 No 2 (2024) Vol 46 No 1 (2024) Vol 45 No 3 (2023) Vol 45 No 2 (2023) Vol 45 No 1 (2023) Vol 44 No 3 (2022) Vol 44 No 2 (2022) Vol 44 No 1 (2022) Vol 43 No 3 (2021) Vol 43 No 2 (2021) Vol 43 No 1 (2021) Vol 42 No 3 (2020) Vol 42 No 2 (2020) Vol 42 No 1 (2020) Vol 41 No 3 (2019) Vol 41 No 2 (2019) Vol 41 No 1 (2019) Vol 40 No 01 (2018) Vol 40 No 3 (2018) Vol 40 No 2 (2018) Vol 39 No 03 (2017) Vol 39 No 01 (2017) Vol 39 No 2 (2017) Vol 38 No 3 (2016) Vol 38 No 2 (2016) Vol 38 No 1 (2016) Vol 33 No 1 (2008) More Issue