Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan
COSMOGOV: Jurnal Ilmu Pemerintahan is peer-reviewed Journal published by the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, University of Padjadjaran. Published twice a year in April and October. COSMOGOV publishes various concept of thinking or ideas and the research in the area of Government Study, Cosmopolitan Governance, Political and Government, Local Government and Public Policy.
Articles
253 Documents
<![CDATA[UPAYA PENANGANAN KORBAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DI KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Antik Bintari]]>;
<![CDATA[Nina Djustiana]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11803
<![CDATA[Kejahatan perdagangan orang (human trafficking) adalah kejahatan kemanusiaan yang terorganisasi, artinya kejahatan ini melibatkan beberapa orang yang memiliki jaringan atau keterkaitan satu sama lain dan memiliki tujuan untuk mengeksploitasi korban demi keuntungan sepihak (pelaku). Dalam kurun waktu 2005-2009, Jawa Barat menduduki peringkat teratas kasus human trafficking. Salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang merupakan daerah rentan menghadapi permasalahan tindak human trafficking adalah Kabupaten Indramayu. Berbagai data menyebutkan bahwa kasus human trafiking di Kabupaten Indramayu selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penelitian kali ini mencoba menghadirkan hal-hal yang telah dan akan dilakukan oleh stakeholder di Kabupaten Indramayu dalam meminimalisasi tingkat tindak human trafficking]]>
<![CDATA[AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM MANAJEMEN BENCANA TSUNAMI SELAT SUNDA ]]>
<![CDATA[Budi Hasanah]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v5i2.22563
<![CDATA[Bencana alam tidak mengenal waktu dan tempat begitupun bencana alam yang terjadi pada akhir tahun 2018 di selat sunda. Bencana alam yang diakibatkan oleh erupsi Gunung Anak Krakatau ini walaupun secara administratif terletak di Provinsi Lampung tetapi dampak yang terjadi akibat letusan tersebut sampai ke Banten yang menimbulkan tsunami. Hal ini dikarenakan, letak Gunung Anak Krakatau tersebut berada di tengah laut antara Lampung dan Banten. Bencana tersebut menyisakan banyak korban yang harus ditangani secara proaktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana akuntabilitas publik dalam manajemen bencana tsunami Selat Sunda. Lokus penelitian ini yaitu di Banten dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik yang dilakukan melalui survei literatur yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dipakai dengan menelusuri berbagai sumber dan literatur baik dari dokumen pemerintah maupun berasal dari media, buku, dan jurnal-jurnal yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akuntabilitas publik dalam manajemen bencana yang terjadi di selat sunda khususnya yang berdampak di pesisir Banten memeperlihatkan kurang berjalan dengan baik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk dilakukan evaluasi dan perbaikan yang serius sehingga diharapkan dampak bencana tidak memakan banyak korban serta proses evakuasi dan recovery korban baik fisik maupun nonfisik berjalan dengan optimal.]]>
<![CDATA[ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN (TRAFFICKING) PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN CIANJUR ]]>
<![CDATA[Dian Fitriani]]>;
<![CDATA[Neneng Yani Yuningsih]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.10007
<![CDATA[Eksploitasi seksual dan tenaga kerja yang terjadi pada perempuan dan anak malalui perdagangan manusia merupakan kejahatan kemanusiaan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Cianjur merupakan Kabupaten peringkat ke tiga untuk jumlah korban perdagangan manusia di Jawa Barat, dengan peningkatan jumlah korban setiap tahunnya.Analisis kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan (trafficking) perempuan dan anak di Kabupaten Cianjur pada tahun 2011-2013, menjadi judul dari penelitian ini. Melalui analisis kebijakan, penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis terkait nilai, fakta dan tindakan dari kebijakan pemerintah.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan informan ditentukan secara purposive.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Cianjur telah mengeluarkan beberapa kebijakan namun faktanya hingga saat ini permasalahan perdagangan manusia belum terselesaikan dengan baik. Salah satu faktor penyebabnya adalah lemahnya koordinasi dan kerjasama antar sesama anggota Gugus Tugas. Sehingga dibutuhkan beberapa tindakan seperti peningkatan kualitas pejabat publik; adanya evaluasi, adanya punishment (hukuman); perbaikan dalam perumusan program; dan pemilihan media sosial. Langkah awal untuk merealisasikan ini semua adalah dengan penguatan kelembagaan P2TP2A.]]>
<![CDATA[ANALISIS PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA: Suatu Studi Pada Program Pengembangan Masyarakat Miskin di Perdesaan ]]>
<![CDATA[Heru Nurasa]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v2i1.11849
<![CDATA[Studi ini dilakukan untuk mengetahui pengembangan kapasitas kelembagaanmasyarakat desa untuk menyelenggarakan masalah publik dilingkungan desasecara mandiri dan berkelanjutan. Di masa lalu, kelembagaan masyarakat desadengan sistem gotong royong telah terbukti berperan signifikan dalammenyelesaikan persoalan publiknya secara mandiri. Program pemerintah, melaluiProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan, bertujuan mengembalikankemandirian masyarakat desa tersebut dengan memberikan stimulan melaluipemberian bantuan dana dan pendampingan/fasilitasi program.Metodologi yang digunakan adalah gabungan dari metode analisis isi (contentanalysis) dari berbagai dokumen, peraturan, dan hasil studi terdahulu denganmemperhatikan setiap periode kebijakan yang diberlakukan, dan metode kualitatifmelalui pengamatan dan wawancara dengan informan kunci untuk manangkap“makna” dari setiap kebijakan pemerintah.Hasil studi menunjukan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakatdi Perdesaan telah mampu mengaktualisasikan partisipasi masyarakat sebagaisumberdaya lokal yang potensial untuk menyelesaikan permasalahan publiknyasecara mandiri dan berkelanjutan. Sistem nilai program, yaitu kompetisi, telahmampu merubah pola pikir dan pola perilaku masyarakat dan aparat terhadapprogram dari pola charity menuju pola pemberdayaan]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES KEBIJAKAN ]]>
<![CDATA[Dede Mariana]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11834
<![CDATA[Teori kebijakan era tahun 60-an lebih memandang proses kebijakan dari perspektif administrasi publik. Proses kebijakan dipandang linear dan mekanistik. Sementara, partisipasi masyarakat hanya dipandang sebagai formalitas bagi legitimasi kebijakan. Selama ini, partisipasi cenderung dimaknai secara kuantitatif (hanya dihitung dari jumlah partisipan atau jumlah organisasi masyarakat yang dilibatkan). Padahal, proses kebijakan akan jauh lebih bermakna sebagai proses demokrasi manakala partisipasi diperluas sebagai kesempatan bagi seluruh warga masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya secara argumentatif. Artikel ini menjelaskan bagaimana pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan, yakni melalui pendekatan struktural dengan mengadvokasikan berbagai instrumen hukum dan kelembagaan yang memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan pendekatan sosiokultural melalui proses pendidikan, pengorganisasian, dan pendampingan masyarakat]]>
<![CDATA[POLRI DALAM PUSARAN PENILAIAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Muradi Muradi]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11836
<![CDATA[Setelah Polisi lepas dari militer, banyak masalah yang menghambat responsivitas polisi didalam mewujudkan polisi yang profesional dan demokratis, yang datangnya tidak hanya dari luar, namun juga dari persiapan di dalam. Terdapat dugaan yang muncul bahwa reformasi di internal polisi akan dinilai sukses ketika tuntutan memisahkan diri dari militer terealisasi. Namun, tantangan sebenarnya yang dihadapi kepolisian di era transisi demokrasi justru lebih kompleks. Artikel ini menjelaskan apa saja masalah yang dihadapi kepolisian di era transisi demokrasi dan bagaimana konteksnya di Indonesia. Artikel ini juga memberikan pendapat dari masyarakat bagaimana mengelola integrasi dari kepolisian nasional sebagai sebuah institusi agar mendapatkan respon positif dari masyarakat, dan secara individu, para anggota polisi dapat secara aktif ikutserta dan bertanggung-jawab dalam mengelola pendapat yang baik dari masyarakat]]>
<![CDATA[BUDAYA STATECRAFT DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Bambang Soediadi Adi Purwanto]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11798
<![CDATA[Budaya statecraft adalah suatu tata-kelola pemerintahan sesuai dengan kebiasaan dan pola perilaku masyarakat dalam membangun relasi sosialnya. Prinsip relasi sosial tersebut adalah bagaimana memilah in-group atau out-group suatu jabatan secara hierarkhis. Relasi tersebut biasanya berdasarkan ikatan kerabat atau sejenisnya. Hal itu menjadi semacam parameter dalam mengikat individu kedalam kelompok karena dipandang mampu menangani keadaan atas dasar kepercayaan. Bagi Lewellen, keadaan itu adalah cara membangun suatu budaya berkelompok, like brotherhood; katanya. Tujuannya tentu saja menjaga integritas berkelompok dan harmonis.]]>
<![CDATA[TANPA INCUMBENT, KETERLIBATAN POLITIK APARATUR BIROKRASI PADA PEMILUKADA SERENTAK MENURUN (Studi Perbandingan Pemilukada Langsung Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 dengan Tahun 2015) ]]>
<![CDATA[Ombi Romli]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v2i1.11854
<![CDATA[Kabupaten Pandeglang adalah salah satu daerah di Provinsi Banten yangsudah melaksanakan Pemilukada langsung sejak tahun 2005. Pemilukada langsungdi Kabupaten Pandeglang selalu menunjukan adanya keterlibatan politik aparaturbirokrasi dalam bentuk dukung mendukung terhadap calon Bupati/Wakil Bupati.Tujuan penelitian ini untuk membandingkan keterlibatan politik aparatur birokrasipada Pemilukada di Kabupaten Pandeglang pada tahun 2010 yang diikuti olehincumbent, dengan Pemilukada Serentak Tahun 2015 yang tidak diikuti olehincumbent. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatankualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka.Berdasarkan hasil penelitian, Pilkada langsung yang dilaksanakan tahun 2010di Kabupaten Pandeglang yang diikuti oleh incumbent menunjukan keterlibatanpolitik aparatur birokrasi dalam bentuk dukung mendukung terhadap calon Bupati/Wakil Bupati, tampak jelas terbuka dengan intensitas yang tinggi. Sedangkan padaPemilukada serentak tahun 2015 di Pandeglang yang tanpa diikuti incumbentketerlibatan politik aparatur birokrasi dalam bentuk dukung-mendukung terhadapcalon Bupati/Wakil Bupati tampak tertutup dengan intensitas rendah. Dengandemikian keterlibatan politik aparatur birokrasi dalam bentuk dukung mendukungcalon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang pada Pemilukada serentakTahun 2015 mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan Pemilukada langsungtahun 2010. Penurunan ini terjadi salah satu faktor utamanya karena Pemilukadalangsung serentak tahun 2015 di Kabupaten Pandeglang tidak diikuti olehincumbent]]>
<![CDATA[MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PROGRAM UNIT REAKSI CEPAT TAMBAL JALAN DI KOTA BANDUNG TAHUN 2015 ]]>
<![CDATA[Herry Suharyadi]]>;
<![CDATA[Mohamad Aji Insani]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.10014
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana proses manajemen pemerintahan dilihat dari aspek perencanaan pemerintahan, pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan, penggunaan sumber-sumber pemerintahan, dan kontrol pemerintahan itu sendiri.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di instansi pemerintah terkait, yaitu Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung.Berdasarkan hasil penelitian, program Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan di Kota Bandung Tahun 2015 belum berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi antara pemerintah dengan masyarakat, komunikasi dan koordinasi belum berjalan dengan baik serta kurangnya sumberdaya – sumberdaya pemerintah sehingga program tersebut sempat terhenti di akhir tahun. Oleh karena itu disarankan perlu adanya perencanaan yang lebih matang, pengorganisasian jumlah pegawai yang mencukupi, memperbaiki komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat, serta penggunaan dan penyediaan anggaran secara tepat.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PELAKSANA TUGAS (PLT) DALAM MASA TRANSISI PEMERINTAHAN (PRA DAN PASCA PILKADA SERENTAK) ]]>
<![CDATA[Nandang Alamsah Deliarnoor]]>
<![CDATA[ CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Governmental Science FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11841
<![CDATA[Tulisan ini menggambarkan tentang masalah yang sedang hangat-hangatnya di Indonesia, yaitu mengenai permasalahan pelaksana tugas (plt) dalam masa transisi pemerintahan nanti (pra dan pasca Pilkada serentak). Pilkada serentak menjadi suatu permasalahan ketika adanya kekosongan jabatan Kepala Daerah definitif yang nantinya akan diganti oleh pelaksana tugas, menjadi masalah karena ada beberapa daerah yang akan dipimpin oleh plt selama kurang lebih dua tahun. Kewenangan plt yang terbatas akan mengakibatkan terhambatnya roda pemerintahan, sehingga perlu diatur peraturan yang tegas mengenai plt, baik itu berkaitan dengan wewenangnya maupun perlindungan hukumnya. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan kualitatif yang dikaji secara holistik kontekstual progresif. Holistik digunakan karena peraturan-peraturan yang ada maupun yang akan dibuat harus dikaji titik tautnya dengan peraturan dan aspek-aspek yang lain, terutama untuk melihat apakah kelemahan dan kekuatan peraturan yang ada ketika diimplementasikan pada kondisi nyata. Perlu adanya kepastian hukum mengenai plt, agar roda pemerintahan tidak terhambat. Pengaturan mengenai plt bisa dilakukan melalui Diskresi atau PP dari UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.]]>
