cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
COSMOGOV: Jurnal Ilmu Pemerintahan is peer-reviewed Journal published by the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, University of Padjadjaran. Published twice a year in April and October. COSMOGOV publishes various concept of thinking or ideas and the research in the area of Government Study, Cosmopolitan Governance, Political and Government, Local Government and Public Policy.
Arjuna Subject : -
Articles 253 Documents
 13   14   15   16   17 
TRANSFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DARI ASPEK LINGKUNGAN DI KOTA BANDUNG Agustinus Widanarto
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i2.10017

Abstract

            Penelitian ini berjudul “Transformasi Manajemen Pemerintahan Dari Aspek Lingkungan di Kota Bandung”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh baik pemerintah maupun masyarakat belum memahami kondisi dan permasalahan Kota Bandung, baik dari aspek geografis, kependudukan, pemerintahan, perekonomian dan kondisi sosial kemasyarakatannya.            Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana transformasi manajemen pemerintahan dari dimensi: reframing (menata ulang), restructuring (menstruktur ulang),  revitalization (menyusun ulang), dan renewal (perbaharuan) di Kota Bandung.            Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.  Informan dalam penelitian ini digunakan teknik purposive, yaitu terdiri dari: Wakil Ketua DPRD, Kepala Bappeda, Ketua Badan Pengelola Lingkungan Hidup, dan Direktur Utama PD Kebersihan Kota Bandung.            Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi reframing telah terjadi perubahan, yaitu telah ada penambahan visi daerah pada tahun 2003 dengan telah terjadinya pergantian Wali Kota Bandung. Dimensi kedua yaitu restructuring di PD Kebersihan berlangsung cukup dinamis sesuai dengan perkembangan Kota Bandung saat ini, tetapi dalam menyediakan Ruang Hijau Terbuka di Kota Bandung tidak bisa mencapai target karena lahan yang tersedia sudah dipenuhi bangunan. Pada dimensi ketiga yaitu revitalization ada sedikit dilakukan namun tidak dibarengi dengan perubahan regulasi yang memadai. Sedangkan pada dimensi keempat yaitu renewal, berkaitan dengan keadaan fisik yang secara keseluruhan belum semuanya baik. Dalam bidang sosial masih kurang ada edukasi bagi pembangunan SDM yaitu pelayanan kepada masyarakat.          Sebagai kesimpulan bahwa  dalam penelitian ini, yaitu transformasi manajemen dari aspek : reframing, restructuring, revilalization, dan renewal di Kota Bandung ini sudah dilakukan, tetapi belum semaksimal mungkin terutama dalam hal menyediakan Ruang Hijau Terbuka, karena ketersediaan lahan yang sudah dipenuhi bangunan.
KONSISTENSI ANTARA PROGRAM PARTAI DENGAN KEBIJAKAN PUBLIK DI KABUPATEN BANDUNG (2011—2015) Dede Sri Kartini; Rahman Mulyawan; Iyep Saefulrahman
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11842

Abstract

Visi misi Kepala Daerah terpilih yang pada umumnya diusung oleh partai politik, secara otomatis menjadi visi misi yang nantinya diturunkan ke dalam program-program pemerintah daerah yang bersangkutan selama periode pemerintahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsistensi antara program partai politik Golkar yang mengusung Bupati Kabupaten Bandung periode 2010-2015 dengan program-program pemerintah daerah. Dari penelitian ini diketahui bahwa terdapat misi dari Bupati Kabupaten Bandung yang tidak dapat diturunkan kedalam produk kebijakan publik dalam hal ini Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, selain itu kebijakan-kebijakan pada tahun tertentu tidak mencerminkan aspek pelayanan sebagai salah satu dari fungsi pemerintahan. Program partai belum sepenuhya konsisten dapat diturunkan kedalam kebijakan, karena misi yang dibuat partai belum operasional. Untuk itu, partai pemenang sebaiknya mengawal kebijakan-kebijakan kepala daerahnya
MODERNISASI POLITIK SISTEM PEMERINTAH KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012 Neneng Yani Yuningsih
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11805

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi kedudukan Pemerintah Kecamatan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia. Menurut UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kecamatan merupakan perangkat pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah kota. Sehingga dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah kecamatan mendapat pelimpahan tugas, fungsi, dan kewenangan yang luas dari pemerintah kabupaten. Akan tetapi, pelimpahan tersebut tidak disertai dengan perbaikan sumber daya baik secara suprastruktur maupun infrastruktur. Apalagi karakteristik wilayah Kecamatan Majalaya yang merupakan wilayah pengembangan industri di Kabupaten Bandung, sehingga pemerintah harus dikondisikan untuk menjadi bagian dalam proses industrialisasi. Salah satu tuntutan dalam proses industrialisasi adalah melakukan upaya modernisasi politik pada sistem pemerintah kecamatan. Temuan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Kecamatan Majalaya sesungguhnya memiliki kesiapan suprastruktur dalam proses modernisasi politik. Akan tetapi dari segi kesiapan infrastruktur, Kecamatan Majalaya belum mengalami modernisasi politik, karena pemberdayaan masyarakat belum dimanfaatkan oleh Ormas/LSM, pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri. Adapun partisipasi masyarakat dalam melakukan aktivitas-aktivitas politik, terutama terkait dengan keberadaan partai politik, cukup memadai sebagai syarat modernisasi politik
RELASI POLITIK UANG DAN PARTY-ID DI INDONESIA Iradhad Taqwa Sihidi; Laeli Nur Khanifah; Achmad Apriyanto Romadhan
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v5i2.23293

Abstract

Tulisan ini secara spesifik melihat implikasi serius dari rendahnya Party-ID terhadap masivnya praktek politik uang di Indonesia. Prosesi demokrasi elektoral di Indonesia bekerja dengan logika padat modal sehingga kekuatan finansial menjadi salah satu faktor determinan dalam kemenangan kandidat politik. Hal ini beririsan secara bersamaan dengan terjadinya proses deideologisasi yang berlangsung secara masif ditubuh partai politik dan pemilih sehingga tingkatan Party-ID menjadi lemah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data utama yang digunakan berasal dari jurnal, buku, maupun internet. Penelitian ini menunjukan bahwa gagalnya fungsi representasi politik (artikulasi dan agregasi kepentingan) yang ditampilkan partai politik membuat ikatan kedekatan ideologis (Party-ID) dengan masyarakat menjadi begitu rapuh. Hilangnya kohesi ideologis tersebut turut andil menguatkan tipologi floating mass yang seringkali harus diikat kembali melalui pendekatan politik uang ketika momen elektoral hadir (Pemilu dan Pilkada). Memperkuat fungsi intermediasi Partai Politik melalui reformasi kelembagaan dan kerja-kerja politik ideologis adalah salah satu solusi strategis memutus mata rantai politik uang di Indonesia. 
PENGELOLAAN PENGAMANAN PERBATASAN INDONESIA Muradi Muradi
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11859

Abstract

Masalah yang terjadi di perbatasan negara adalah bukan hanya tentang missmanajemendan bagaimana harus melindungi tanah tersebut dari berbagai musuh,tetapi juga yang lebih fundamental adalah tentang delimitasi dan demarkasi yangada dalam proses negosiasi. Indonesia memiliki masalah perbatasan yang belumterselesaikan dengan 10 negara diantaranya Singapura, Malaysia, Philipina,Australia, Papua Nugini, Vietnam, India, Thailand, Timor Leste dan Republik Palau.Selain itu, banyak ketegangan yang terjadi terkait persoalan perbatasan dengansejumlah negara seperti kejadian di blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia,dan juga mengenai perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Artikel ini akanmenjelaskan bagaimana pengelolaan keamanan perbatasan di Indonesia. Dalamartikel ini akan didiskusikan pula perspektif tentang pengelolaan keamananperbatasan dan menjelaskan tentang pengelolaam keamanan perbatasan denganberbagai prasyarat pendukung, merujuk kepada lima poin pengelolaan perbatasan
AGENDA SETTING DALAM PROSES PEMBENTUKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT Maman Maman; Dede Sri Kartini; Neneng Yani Yuningsih
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i1.11851

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya pemekaran di KabupatenBandung yaitu lahirnya Kabupaten Bandung Barat melalui Undang-Undang nomor12 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat, dimana proseslahirnya Kabupaten Bandung Barat tak lepas dari proses politik dan juga isusubjektif yang senantiasa mewarnai proses pemekaran. Isu subjektif berupakepentingan elit politik, pemilik modal dan juga birokrasi senantiasa menjadi isuyang bergulir selama pemekaran ini terjadi dan lebih menarik dibanding isu objektifpemekaran itu sendiri. Dalam proses pembentukan Kabupaten Bandung Baratpada tahun 2007, terdapat agenda setting yang dilakukan oleh beberapa aktor yangterlibat dalam proses pembentukannya. Aktor tersebut bukan hanya aktorpemerintah saja, namun juga melibatkan aktor LSM, pengusaha, media dan jugamasyarakat pada umumnya yang memiliki kepentingan dalam pemekaran ini. Isusubjektif seperti kepentingan kekuasaan dan juga birokrasi tentu ada dalam prosespemekaran dan menambah dinamika dalam proses pemekaran
EKSISTENSI ILMU PEMERINTAHAN Franciscus Van Ylst
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11856

Abstract

Pertanyaan fundamental tentang Ilmu Pemerintahan, adalah apakah IlmuPemerintahan “eksis” atau tidak? Pertanyaan tersebut dapat terjawab secara “sangatmemuaskan” melalui “Philosophy of Science”. Syarat pokok dari keberadaan suatuilmu pengetahuan menjadi titik awal dari pemaparan tulisan ini. Apakah yangdimaksud dengan ilmu pengetahuan itu sendiri (ontologis), bagaimanakah ruanglingkup dan objeknya (epistemologis), dan apakah yang menjadi tujuan utama dariilmu pengetahuan tersebut (axiological)? Ilmu Pengetahuan harus memiliki konsepyang jelas dan terukur. Immanuel Kant, “The fundamental need for concepts andjudgments ... (Audi, 1999:464). Pernyataan tersebut menegaskan pentingnyamenjawab hal-hal yang bersifat fundamental
KEBIJAKAN AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI UNTUK PAPUA Ardian Bakhtiar Rivai
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11838

Abstract

Sudah jelas bahwa kebijakan afirmasi merupakan dukungan untuk kaum minoritas di negeri ini agar mereka mendapatkan akses terhadap pendidikan. Namun demikian, setelah tahun 2011, Pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan jumlah mahasiswa perguruan tinggi dari etnis minoritas dan daerah pinggiran. Salah satu strategi yang dilakukan adalah meningkatkan mahasiswa Papua mengakes pendidikan melalui kebijakan afirmasi di universitas negeri di bawah kementerian pendidikan. Artikel ini menjelaskan tentang bagaimana memahami secara komprehensif kebijakan afirmasi di Indonesia akan lebih baik jika kita bisa mempelajarinya dari pengalaman di perguruan tinggi yang ada di Amerika Serikat yang telah mengaplikasikan kebijakan afirmasi pada perguruan tinggi sejak lama
JEJARING KEBIJAKAN PENGANGKUTAN BATUBARA DI PROVINSI JAMBI DITINJAU DARI PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE Ahmad Subhan
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11801

Abstract

Di balik kontribusi finansial untuk daerah, ternyata batubara juga menimbulkan permasalahan yang kompleks di Provinsi Jambi, yaitu dari sisi pengangkutannya. Mobilisasi truk pengangkut yang melewati jalan umum telah menimbulkan kerusakan di sepanjang ruas jalan yang dilalui meskipun sudah ada Peraturan Daerah yang melarangnya.  Tulisan ini berusaha mengkaji masalah tersebut dari aspek kebijakan public, yaitu dengan menggunakan pendekatan jejaring kebijakan (policy network approach). Kajian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan mengandalkan data sekunder telah menemukan bahwa kompleksitas permasalahan pengangkutan batubara di Provinsi Jambi terlihat dari adanya pelanggaran Perda oleh pengusaha batubara sehingga masih merusak jalan umum, aksi demonstrasi sopir truk batubara, aksi protes blokir jalan oleh warga, dan upaya pengusaha untuk mengugat Perda. Sumber permasalahannya yaitu karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha batubara. Sopir batubara menjadi alat pelaku usaha untuk melakukan respon ketidakpatuhan terhadap kebijakan Pemda. Kunci penyelesaiannya yaitu penegakkan hukum dan dukungan kebijakan dari pemerintah kabupaten terhadap kebijakan pemerintah provinsi
DESENTRALISASI FISKAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA OTONOMI DAERAH PASCA PEMEKARAN (Studi di Kabupaten Tulang Bawang, Tuba Barat, dan Mesuji Lampung) Maulana Mukhlis; Syarief Makhya
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v5i2.22803

Abstract

Desentralisasi fiskal secara teori akan berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan akuntabilitas dan efisiensi. Dalam perspektif pemerintahan, desentralisasi fiskal kemudian menjadi strategi yang wajib dijalankan oleh pemerintah pusat untuk membangun hubungan yang selaras antar unit pemerintahan baik secara vertikal maupun horizontal. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah benarkah desentralisasi fiskal dapat mewujudkan kemandirian pada daerah-daerah pasca pemekaran sebagai wujud kinerja otonomi daerah? dengan locus di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Tulang Bawang (sebagai kabupaten induk), Tulang Bawang Barat, dan Mesuji (hasil pemekaran). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan atau analisa kualitatif. Secara faktual terbukti bahwa sepuluh tahun pasca pemekaran, jumlah transfer dana dari pusat maupun pertumbuhan ekonomi pada tiga kabupatan pasca pemekaran selalu meningkat setiap tahun. Namun demikian, terdapat dua temuan terkait dengan relasi antara desentralisasi fiskal dengan kinerja otonomi daerah. Pertama, desentralisasi fiskal lebih banyak dimaknai sebagai penyerahan sejumlah uang ke daerah sehingga strategi peningkatan kemampuan keuangan lebih berfokus pada seberapa besar uang dari pusat dapat masuk ke daerah dalam bentuk dana perimbangan. Kedua, pemberian wewenang kepada daerah untuk memungut sumber pendapatan dalam bentuk pajak dan retribusi daerah justru lebih dominan dilakukan demi tujuan pendapatan daripada pelayanan. Oleh karena itu, meskipun desentralisasi fiskal berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten induk maupun kabupaten pemekaran, namun ternyata belum mampu mewujudkan kemandirian daerah. Pada konteks yang lebih makro, penelitian ini memiliki keterbatasan argumentasi karena kinerja otonomi atau kemandirian daerah hanya mampu dinilai pada sisi makro-ekonomi serta sisi kemampuan keuangan. Sejatinya, terdapat indikator atau aspek yang lebih komprehensif selain keduanya.

Page 15 of 26 | Total Record : 253

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2026) Vol 11, No 2 (2025) Vol 11, No 1 (2025) Vol 10, No 2 (2024) Vol 10, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2023) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2022) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2021) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue