cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
COSMOGOV: Jurnal Ilmu Pemerintahan is peer-reviewed Journal published by the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, University of Padjadjaran. Published twice a year in April and October. COSMOGOV publishes various concept of thinking or ideas and the research in the area of Government Study, Cosmopolitan Governance, Political and Government, Local Government and Public Policy.
Arjuna Subject : -
Articles 253 Documents
 12   13   14   15   16 
KEPEMIMPINAN, MODAL SOSIAL, DAN PEMBANGUNAN DESA (Kasus Keberhasilan Pembangunan di Desa Pangauban Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut) Iyep Saefulrahman
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11804

Abstract

Membangun desa menjadi salah satu kewajiban pemerintah desa, karena hal ini terkait dengan fungsi pembangunan yang dimilikinya. Dalam implementasinya, selain kepemimpinan, modal sosial juga menjadi faktor utama yang dapat mewujudkannya. Kepercayaan, kebersamaan, norma, dan jaringan yang hidup dalam masyarakatnya menjadi modal bagi terwujudnya pembangunan desa apabila pemimpinnya memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang berkarakter sensitif dan responsif. Oleh karena itu, ke depan, Pemerintah perlu menyiapkan strategi dan pola yang terarah agar pemimpin di desa memiliki kemampuan dan karakter seperti itu
Inovasi Pelayanan Publik Oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Melalui Kegiatan Samsat Masuk Desa Widi Setya Anjani; Pipin Hanapiah; Rudiana -
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v5i2.21739

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya inovasi Samsat Masuk Desa (Samades) untuk menjangkau para wajib pajak di desa yang kesulitan menuju pusat pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat. Dalam realitanya Desa Talaga Kulon adalah desa yang sudah baik dalam menjalankan kegiatan Samades, sedangkan Desa Kasomalang Kulon kurang menjalankannya dengan baik. Penelitian dilakukan dengan menganalisis bagaimana adaptasi masyarakat terhadap suatu inovasi dengan meninjau atribut inovasi Keuntungan Relatif, Kesesuaian Inovasi, Kerumitan, Kemungkinan untuk Dicoba, dan Kemudahan Diamati.Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana keuntungan relatif, kesesuain inovasi, kerumitan, kemungkinan untuk dicoba, dan kemudahan diamati yang dirasakan oleh para Wajib Pajak dalam kegiatan inovasi pelayanan Samades. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Samades di Desa Kasomalang Kulon dan Desa Talaga Kulon ditinjau dari atribut inovasi pelayanan publik Keuntungan Relatif, Kesesuain Inovasi, Kerumitan, Kemungkinan Untuk Dicoba, dan Kemudahan Diamati terdapat perbedaan-perbedaan. Perbedaan itu terdapat pada atribut Keuntungan Relatif, Kerumitan, dan Kemudahan diamati.Dengan demikian dapat disimpulan bahwa inovasi pelayanan publik Samades ini belum merata tingkat adaptasinya di semua desa. Hal ini karena masih ditemukan kekurangan terutama dalam hal sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat.
LEMAHNYA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PEMERINTAHAN DESA (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang) Ombi Romli; Elly Nurlia
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v3i1.12635

Abstract

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Firman Manan
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11860

Abstract

Penelitian tentang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI)dilakukan dalam rangka mengevaluasi fungsi-fungsi dari DPD-RI dan difokuskanpada upaya DPD-RI mengimplementasikan fungsi-fungsi legislasi, perwakilan,pertimbangan, pemeriksaan, serta perekrutan dan pelatihan. Penelitian dilakukandengan menggunakan metode kualitatif untuk membangun penjelasan tentangfungsi-fungsi yang dijalankan oleh DPD-RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwaDPD-RI belum dapat mengoptimalisasikan fungsi-fungsinya oleh karena terdapatproblematika ketiadaan kewenangan tersendiri, keterbatasan fungsi legislasi danpertimbangan DPD-RI yang tidak mengikat. Oleh karenanya, perlu dilakukanpenguatan kewenangan DPD-RI melalui amandemen UUD 1945 sertapengimplementasian konvensi agar pertimbangan DPD-RI mengikat institusiinstitusinegara lainnya
PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG Rudiana Rudiana
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i1.11850

Abstract

Fenomena kebijakan APBD disebagian besar daerah kurang mempertimbangkanaspek kepentingan masyarakat. Hal ini berbeda dengan Pemerintah KabupatenSumedang yang melibatkan masyarakat dalam proses perumusannya. Prosesperumusan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenSumedang, menjadi judul dari penelitian ini.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif denganpendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studipustaka dan studi lapangan, yang berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive. Penelitian inidilakukan di DPRD Kabupaten Sumedang, Pemerintah Kabupaten Sumedang, danForum Delegasi Musrenbang (FDM).Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa tahapandalam proses perumusan kebijakan adalah perumusan masalah kebijakan,penyusunan agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan pengesahankebijakan. Selain itu hal yang menarik didalam proses perumusan kebijakan APBDKabupaten Sumedang ini adalah katerlibatan lembaga lain selain pemerintah danDPRD yaitu FDM (Forum Delegasi Musrenbang). FDM akan mengawal keputusanhasil musrenbang hingga masuk kedalam pembahasan APBD. Sehingga dilihatdari prosesnya didalam kebijakan APBD Kabupaten Sumedang ini telah sesuaidengan harapan dan kepentingan masyarakat.Mengingat pentingnya perumusan kebijakan dalam menyelesaikan suatupermasalahan dalam masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Sumedang harusmembuat suatu kebijakan APBD yang dapat menyelesaikan masalah publik.Keterbukaan dan pola akomodatif yang luas terhadap partisipasi masyarakat dalamperumusan kebijakan APBD harus tetap dipertahankan karena hal itu dapat  meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang biasa terjadi dalam perumusan anggaran Daerah Kabupaten Sumedang. Hal ini merupakan awal yang positif dalam upaya membangun good governance pada pemerintahan Kabupaten Sumedang. FDM dan DPRD harus dapat membangun komunikasi yang intensif agar tidak menimbulkan konflik diantara kedua lembaga lokal tersebut. Karena baik DPRD dan FDM merupakan representasi masyarakat yang sama-sama meperjuangkan kepentingan masyarakat dalam perumusan anggaran di Kabupaten Sumedang
HAKEKAT ILMU PEMERINTAHAN (Kajian Secara Filsafat) Nia Karniawati
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11833

Abstract

Terdapat perbedaan pandangan dari beberapa ahli tentang apa itu, objek, kajian dari Ilmu Pemerintahan. Pada umumnya, Ilmu Pemerintahan dikenal sebagai ilmu yang mempelajari tentang hubungan pemerintah dengan yang diperintah. Kajian secara filsafat ini mencoba menjawab itu semua. Dengan melihat Ilmu Pemerintahan melalui landasan ontologi, landasan epistemologi, dan landasan aksiologi akan diperoleh kahekat dari Ilmu Pemerintahan secara utuh
MODERNISASI POLITIK SISTEM PEMERINTAH KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012 HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM SAMISAKE (SATU MILYAR SATU KECAMATAN) Fachrori Umar
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i2.11837

Abstract

Konsekuensi otonomi daerah adalah munculnya persoalan seputar relasi peran antara Gubernur (pemerintah provinsi) dengan Bupati/Walikota (pemerintah kabupaten/kota). Peran dan fungsi Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat selama ini dinilai masih lemah, terutama dalam melakukan koordinasi dan kontrol terhadap Bupati dan Walikota. Provinsi Jambi mencanangkan Program Samisake, dengan harapan, melalui pelaksanaan Program Samisake ini dapat membantu masyarakat miskin di seluruh Provinsi Jambi. Realisasi beberapa Program Samisake dinilai masih sangat minim, disebabkan juga karena adanya ketidaksesuaian pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan  pedoman, arah, dan target yang telah disepakati dalam pelaksanaan Program Samisake. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi menunjukkan model otoritas inklusif yang tidak sempurna. Model ini berkembang dalam keadaan yang rumit dimana interaksi yang terjadi sarat dengan interkoneksi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tumpang tindih. Tidak adanya relasi vertikal yang jelas menjadikan pola hubungan kerjasama juga kental akan sifat partnership/kemitraan. Karakter partnership dalam kasus Samisake terlihat dari adanya persepsi hubungan kerjasama dan bersifat setara dimana tiap-tiap unit pemerintah daerah membangun kesepakatan secara bersama-sama untuk melaksanakan Program Samisake dalam rangka mewujudkan masyarakat Jambi yang sejahtera dan berdaya secara ekonomi dan sosial.
MENUNDUKKAN BIROKRASI: MELACAK PERTARUNGAN KUASA DIBALIK WACANA REFORMASI BIROKRASI Caroline Paskarina
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v1i1.11799

Abstract

Tulisan ini menempatkan reformasi birokrasi sebagai pertarungan kekuasaan yang bersifat diskursif, dimana ada berbagai argumen yang berebut klaim kebenaran untuk membentuk sosok birokrasi yang profesional. Pendekatan diskursus dipakai untuk menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup dipahami sebagai praktik manajerial karena pilihan terhadap pendekatan reformasi merupakan pilihan politik yang mencerminkan persetujuan pada rasionalitas tertentu dibalik pendekatan tersebut. Analisis diskursus terhadap konsep-konsep yang menjadi arus besar dalam reformasi birokrasi menunjukkan bahwa reformasi birokrasi berupaya menundukkan birokrasi untuk patuh pada rezim pasar, yang kemudian melahirkan sosok birokrasi dengan cara kerja yang sejalan dengan kehendak rezim tersebut. Hal ini penting diungkapkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa konsep reformasi birokrasi tidak netral tapi senantiasa mengandung kepentingan untuk berkuasa. Di sisi lain, kesadaran ini membuka peluang bagi proses diskursif berkelanjutan untuk merumuskan sosok birokrasi alternatif yang disesuaikan dengan konteks politik yang ada dalam organisasi publik
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POPULIS DI PROVINSI DKI JAKARTA (Studi Tentang Instruksi Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 Terkait Penataan Kawasan Tanah Abang) Choirunisa Agustin Hutari; Caroline Paskarina
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v5i2.20060

Abstract

Artikel ini membahas implementasi kebijakan populis di Provinsi DKI Jakarta, yang dianalisis dari kasus pelaksanaan Instruksi Gubernur No. 17 Tahun 2018 terkait Penataan Kawasan Tanah Abang. Kebijakan populis merupakan kebijakan yang berupaya memenuhi tuntutan dari kelompok masyarakat yang selama ini terabaikan. Dalam kasus ini, kelompok masyarakat tersebut adalah para pedagang kaki lima, yang seringkali diposisikan sebagai pengganggu ketertiban kota. Terbitnya kebijakan mengenai penutupan Jalan Jatibaru Raya ini menimbulkan kontroversi, mendapat banyak kritikan serta bertentangan dengan beberapa peraturan lainnya. Kebijakan ini juga mengandung kepentingan yang bersifat heterogen, sehingga adanya upaya dari pihak-pihak tertentu untuk menekan pemerintah agar lebih mempertimbangkan manfaat serta kerugian yang didapatkan setelah kebijakan tersebut di laksanakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan lebih bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan penutupan Jalan Jatibaru Raya ditentukan oleh faktor lingkungan implementasi serta terjadinya tawar-menawar (political bargaining) di antara pihak-pihak berkepentingan yang terlibat.
DILEMA PELEMBAGAAN PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) DI TINGKAT LOKAL: FENOMENA POLITIK KLAN Muhammad Ridha
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v2i1.11855

Abstract

Tulisan ini dimulai dari keresahan penulis mengenai fenomena politik klanyang banyak bermunculan di Indonesia, justru ketika Indonesia pada kenyataanyyasedang dalam proses demokratisasi. Harus diakui bahwa, fenomena politik klanmembangun sebuah paradoks dalam proses demokratisasi di Indonesia. Namunpada tulisan ini, penulis mencoba untuk fokus kepada keterkaitan antara politikklan dengan institusionalisasi partai politik, dengan melihat partai Golkar sebagaisebuah arena dimana politik klan dan institusionalisasi partai bertemu.Pertemuan antara politik klan dan institusionaisasi partai ini dapat terjadi diPartai Golkar, karena disamping keberhasilan partai Golkar untuk bertahan dalamgelombang demokratisasi dan transformasinya dari organisasi penyokong rezimotoriter Orde Baru menjadi partai politik yang demokratis, dimana keberhasilanitu bisa dikatakan akibat dari adanya institusionalisasi partai yang baik, justru ditingkat daerah atau dalam istilah Partai Golkar, Dewan Pimpinan Daerah (DPD),banyak sekali terjadi praktik politik klan yang dari sudut pandang konsepInstitusionalisasi partai adalah sebuah paradoks.Kesimpulan dari tulisan ini adalah, politik klan dapat muncul dalam prosesdemokratisasi internal partai Golkar akibat dari, pertama, demokrasi di Indonesiayang membutuhkan biaya sangat mahal yang membuat partai membutuhkandukungan finansial yang mumpuni dengan memanfaatkan kader-kader di daerahyang tergolong kepada local strongman yang memiliki akses kepada modalekonomi dan juga modal sosial. Kedua, adanya ketidaksiapan publik menghadapiperubahan yang dibawa oleh demokratisasi, ketika mereka sudah terbiasa selama32 tahun berada dalam baying-bayang rezim otoriter Orde Baru untuk memilihseseorang dalam pemilu berdasarkan hubungan patron-klien

Page 14 of 26 | Total Record : 253

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2026) Vol 11, No 2 (2025) Vol 11, No 1 (2025) Vol 10, No 2 (2024) Vol 10, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2023) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2022) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2021) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue