Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Jurnal Yustisiabel Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Jurnal Cendekia Mengabdi Berinovasi dan Berkarya
Irabiah, Irabiah
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TINGKAT PENUNTUTAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU) Irabiah, Irabiah; Suswanto, Beni; Mafing, Muhammad Ali Alala
Perspektif Vol. 27 No. 2 (2022): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v27i2.828

Abstract

Penerapan Restorative Justice pada tingkat Penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu merupakan tahap paling efektif dalam menyelesaikan kasus yang adil bagi semua pihak. Pada tindak pidana Penganiayaan, kerapkali telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban namun dikarenakan berkas telah lengkap (P21) dan Penyidik telah melimpahkan Tersangka ke Kejaksaan (Penuntut Umum) maka perkara tersebut tidak dapat dihentikan, sehingga dalam hal ini Restorative Justice dinilai akan berperan signifikan dalam pelaksanaan supremasi hukum di Indonesia khususnya dalam penerapannya di tingkat Penuntutan. Penelitian yang berlokasi di Kejaksaan Negeri Kotamobagu ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber data rujukan dalam metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Kotamobagu dilaksanakan di tingkat penuntutan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Restorative Justice pun telah benar dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Kotamobagu namun masih ditemukan kendala yang diatur dalam Pasal 9 point 5 dalam Perja tersebut sehingga ada perkara yang telah diupayakan namun tidak berhasil dilaksanakan penghentian penuntutan sampai terbit SKP2 atau Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan.The application of Restorative Justice at the Prosecution level for criminal acts of persecution at the Kotamobagu District Attorney is the most effective stage in resolving cases that are fair for all parties. In the crime of torture, there is often peace between the perpetrator and the victim, but because the file is complete (P21) and the investigator has delegated the suspect to the Prosecutor’s Office (the General Prosecutor), the case cannot be stopped, so in this case Restorative Justice is considered to have a significant role in the implementation of book supremacy. in Indonesia, especially in its application at the Prosecution level. This research, which is located at the Kotamobagu District Attorney’s Office, uses primary and secondary data as a source of reference data in empirical legal research methods. The results of this study found that Restorative Justice at the Kotamobagu District Attorney’s Office was carried out at the prosecution level in the settlement of the Crime of Persecution Article 351 Paragraph (1) of the Criminal Code. The Attorney General’s Regulation (Perja) Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution based on Restorative Justice has also been properly implemented at the Kotamobagu District Attorney but there are still obstacles as stipulated in Article 9 point 5 in the Perja so that there are cases that have been attempted but have not succeeded in terminating the prosecution, until the issuance of SKP2 or Decision Letter for Termination of Prosecution.
Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual pada Remaja di SMK Negeri 4 Konawe Selatan Septiana, Anis Ribcalia; Agusman, Yudi; Irabiah, Irabiah; Jamaluddin, Indar Ismail; Alauddin, Murni Ratna Sari; Badia, Juslan
Jurnal Cendekia Mengabdi Berinovasi dan Berkarya Vol 2 No 3 (2024): September
Publisher : Universitas Madako Tolitoli

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56630/jenaka.v2i3.682

Abstract

Kekerasan seksual merupakan salah satu masalah sosial yang serius dan dapat berdampak negatif pada kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat. Remaja sebagai kelompok rentan terhadap kekerasan seksual perlu mendapatkan edukasi dan perlindungan yang memadai. Di Kabupaten Konawe Selatan, kasus kekerasan seksual terhadap remaja menunjukkan angka mengkhawatirkan. Dinas Sosial  Konawe Selatan mencatat kasus kejahatan seksual kurun 2023 hingga April 2024 sebanyak 104 kasus. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan pada 8 April 2024 dan bertempat di SMK Negeri 4 Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggraa. Prosedur pelaksanaan kegiatan ini meliputi pertemuan langsung untuk penyampaian materi oleh narasumber kepada siswa/siswi yang ada di SMK Negeri 4 Konawe Selatan. Kegiatan PKM dengan tema "Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja di SMK Negeri 4 Konawe Selatan" telah mencapai tujuannya dengan baik. Sosialisasi ini memberikan manfaat yang signifikan bagi remaja di  sekolah tersebut, serta berkontribusi pada upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Kabupaten Konawe Selatan secara keseluruhan.
Tanggung Jawab Hukum Penandatanganan Palsu Dalam Perjanjian Utang Piutang Ari Am, Muhammad As; Irabiah, Irabiah; Irfan, Muhammad; Tasmin, Tasmin; Erlin, Erlin
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Vol 5, No 3 (2025): JPM: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan
Publisher : Penerbit Widina, Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jpm.v5i3.1662

Abstract

Lack of fublic knowledge about fake signing in debt agreements, especially the rights in one's name, so that there is a conflict between fake signing and in the name. When there is a misunderstanding in the community about fake signing in debt, it tends to fight for their rights for those who do not know about the incident, This Palewai village is one of the areas in Tanggetada sub-district, Kolaka regency which is quite good and its people work as fishermen and UMKM so that there tends to be misuse of signatures without the knowledge of the owner of the name listed. The community's lack of understanding of the legal efforts that can be taken when a fake signature occurs causes the loss of their rights.  This outreach program also has a positive impact on local residents with the increasing development of electronic-based tools. Thus, fake signings can be identified and encourage the Palewai village community to be more courageous and not afraid of people who use their rights. ABSTRAKKurangnya pengetahuan masyarakat umum tentang penandatanganan palsu dalam perjanjian hutang piutang, terutama hak atas nama seseorang sehingga terjadi konflik antara penandatanganan palsu dan atas nama. Ketika terjadi kesalahpahaman masyarakat tentang penandatanganan palsu dalam hutang piutang menyebabkan cenderung untuk memperjuangkan hak-haknya bagi mereka yang tidak tahu menahu atas kejadian tersebut. Desa palewai ini merupakan salah satu kawasan di kecamatan tanggetada kabupaten kolaka yang cukup baik serta masyarakatnya yang di mana bekerja sebagai nelayan dan UMKM sehingga cenderung terjadi penyalahgunaan tandatangan tanpa sepengetahuan pemilik nama yang tertera. Ketidaktahuan masyarakat tentang apa yang akan dilakukan hukum yang dapat dilakukan ketika terjadi penandatanganan palsu sehingga kehilangan haknya. Program penyuluhan ini juga memberikan dampak positif bagi warga lokal dengan semakin berkembangnya alat yang berbasis elektronik. Dengan demikian, penandatanganan palsu dapat diketahui serta mendorong masyarakat desa palewai semakin berani dan tidak takut terhadap orang yang menggunakan hak-hak mereka.
Enhancing Local Tax Governance through Regulatory Impact Assessment (RIA): A Study on Edible Bird’s Nest Tax Regulation in Kolaka Regency, Indonesia Hidayat , Rahmad; Sari, Patma; Awal Sakti, La ode; Rosnida, Rosnida; Irabiah, Irabiah; Haerani, Yeni; Lisma, Lisma
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Volume 10 No.2 2025
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the application of the Regulatory Impact Assessment (RIA) methodology in the formulation of local tax regulations, using the edible bird’s nest (EBN) tax policy in Kolaka Regency, Indonesia, as a case study. Despite the region’s significant fiscal potential from EBN, the 2024 Regional Regulation on EBN taxation was enacted without a formal impact assessment, resulting in policy shortcomings such as low compliance, weak stakeholder engagement, and minimal revenue realization. Employing a normative-empirical legal research method, this study integrates statutory analysis with qualitative data collected through interviews with government officials, parliamentarians, and EBN producers. Findings reveal a mismatch between the legal design and the socio-economic realities on the ground, underscoring the absence of behavioral insights, participatory mechanisms, and implementation planning. The study argues that institutionalizing RIA in subnational governance can enhance regulatory legitimacy, transparency, and policy effectiveness, particularly in resource-based rural economies. It concludes by recommending the adoption of RIA as a standard practice in regional tax lawmaking, supported by capacity-building and inclusive stakeholder processe.
FAKTOR PENGHAMBAT PENYIDIKAN KORUPSI ANGGARAN DESA DI DESA BATU API KECAMATAN BATU PUTIH KABUPATEN KOLAKA UTARA Irabiah, Irabiah; Utomo, Puji Prio; Ahmad, Rosman
Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i1.2919

Abstract

Kasus korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)  di Desa Batu Api, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, terjadi pada Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dengan pelaku utama pejabat sementara kepala desa dibantu bendahara desa.  Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor penghambat penyidikan korupsi pada pengelolaan APBDesa di Desa Batu Api. Penelitian hukum empiris ini dilaksanakan di Mapolres Kolaka Utara dengan informan penyidik Sat Reskrim Polres Kolaka Utara dan pejabat Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang terkait dengan kajian masalah. Penulis juga melakukan studi dokumentasi melalui data-data penyidik Polres Kolaka Utara, dilengkapi studi kepustakaan dari artikel ilmiah, media online, buku serta peraturan berlaku.  Kesimpulan, kendala teknis penyidikan adalah tersangka tidak kooperatif, waktu kejadian berselang lama, serta kesulitan pencarian dokumen barang bukti dan pelacakan uang hasil korupsi. Adapun kendala nonteknis adalah  kondisi geografis Desa Batu Api yang terpencil, kondisi masyarakat yang kurang membantu penyidik, serta terbatasnya ahli di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.
Co-Authors Agusman, Yudi Ahmad, Rosman Alauddin, Murni Ratna sari Ari AM, Muhammad As Awal Sakti, La ode Badia, Juslan Erlin Erlin Hidayat , Rahmad Indar Ismail Jamaluddin Lisma Lisma, Lisma Muhammad Ali Alala Mafing, Muhammad Ali Alala Muhammad Irfan Rosnida, Rosnida sari, Patma Septiana, Anis Ribcalia Suswanto, Beni Tasmin, Tasmin Utomo, Puji Prio Yeni Haerani, Yeni