Articles
198 Documents
<![CDATA[PENGAMANANOBJEK VITAL NASIONAL OLEH DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL POLDA KALIMANTAN SELATAN ]]>
<![CDATA[Army Fuad Helmy]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 1, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v1i2.1820
<![CDATA[This research aims to: (1) Assess and evaluate the pattern containedsystem in the Securing of National Vital Objectsby Vital Object Security Directorate of Polda Kalimantan Selatan; and (2) Assess and evaluate the obstacles in the Securing of National Vital Objects by Vital Object Security Directorate of Polda Kalimantan Selatan. It can be concluded that: 1. The system pattern contained in the Securing of National Vital Objects by Vital Object Security Directorate of Polda Kalimantan Selatan not stated clearly and explicitly in the legislation pam obvitnas, but in the Presidential Decree No. 63 of 2004 on the Securing of National Vital Security Object there is described that pattern Sispamobvitnas, they are: (1) The main executor of the system Securing of National Vital Objek is obvitnas management authority, in this case the Police through Dirpamobvit; (2) Police are obliged to provide security assistance obvitnas; (3) priority preemptive and preventive activities; (4) in an integrated and simultaneous shared obvitnas managers implement security systems obvitnas; and (5) and against obvitnas is an organic part of or including the military, the security environment remain to be implemented, although the security environment outside Obvitnas or process interruption handling defense and security. 2. The obstacles in the Securing of National Vital Objects by Vital Object Security Directorate of Polda Kalimantan Selatan, they are: (1) Lack of quality personnel guard PT. Pertamina (Persero) BBM Terminal Banjarmasin due to lack of professional recruitment system; (2) Insufficient number of security officers compared to the vulnerability of the region; (3) Infrastructure security Obvit Of Polda Kalimantan Selatan are limited;(4) The lack of security coordination between Ditpamobvit Polda Kalimantan Selatan with regional security managers of the company, and the company's internal security guard at the Police Post.]]>
<![CDATA[PERANAN PERADILAN PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN ]]>
<![CDATA[M Aulia Reza Utama]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 2, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v2i1.3391
<![CDATA[Tesis ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan mengenai, Peranan Peradilan Pertanahan Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Sejumlah besar kasus sengketa tanah yang terjadi di Indonesia tidak mampu diselesaikan dengan tuntas oleh lembaga peradilan nasional. Ini mengakibatkan sengketa pertanahan yang berlarut-larut dan tidak adanya kepastian hukum atas status kepemilikan tanah. Putusan inkracht (berkekuatan hukum tetap) satu kasus dapat memakan waktu bertahun-tahun lamanya. Hal ini menambah beban waktu dan tenaga aparat pertanahan dalam berperkara di pengadilan yang dapat mengganggu kelancaran pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Maka asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan belum terwujud.Sesuai dengan filosofi dan UUD 1945 dan berdasarkan atas UUPA yang berkonsep hukum adat, diperkukan pengadilan khusus pertanahan untuk penyelesaian sengekta pertanahan di Indonesia. Melalui pengadilan khusus pertanahan, fungsi badan peradilan dapat lebih berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan khusus pertanahan akan lebih memberi kepastian hukum dan keadilan serta lebih bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, masyarakat dan Negara dengan tetap megacu pada prinsip penyelesaian dengan biaya yang seefisien mungkin serta penyelesaian dalam waktu yang singkat..]]>
<![CDATA[KONSEP PLEA BARGAINING TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Ziyad Ziyad]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 3, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v3i1.6059
<![CDATA[Pemberantasan korupsi saat ini masih menggunakan perspektif pidana lembaga daripada menggunakan perspektif pengembalian keuangan negara. Namun hal yang sama pentingnya dalam pemberantasan korupsi adalah upaya mengembalikan keuangan negara melalui restitusi kerugian negara, alasannya karena dengan pulihnya, kerugian negara akibat korupsi dapat dipastikan dipastikan sedemikian rupa sehingga negara memiliki cukup dana untuk melakukan pembangunan demi kesejahteraan rakyat.Hukum pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya mengatur beberapa ketentuan yang menggunakan perspektif pemulihan kerugian finansial negara. Namun, dalam praktiknya, penegak hukum masih berorientasi pada hukuman badan (penjara). Oleh karena itu, terobosan di bidang hukum dalam penanganan korupsi sangat dibutuhkan, metode baru atau konsep penanganan masalah korupsi patut dikemukakan dengan lebih menekankan pada upaya pengembalian kerugian negara.Perhatian adalah konsep Perundingan Plea yang biasa digunakan dalam praktik peradilan pidana yang digunakan di negara common law, terutama di Amerika Serikat, yang telah diadopsi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana dengan nama konsep jalur khusus.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU ]]>
<![CDATA[Nora Feriyani]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 4, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v4i1.6046
<![CDATA[Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan Nomor 81/DKPP-PKE-IV/2015 bagi Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilu.Jenis Penelitian Hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menganalisis suatu permasalan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mempunyai kewenangan dalam penanganan pelanggaran Kode Etik oleh Penyelenggara Pemilu, Putusan DKPP nomor : 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan nomor : 81/DKPP-PKE-IV/2015 tidak memberi perlindungan hukum bagi para pihak dalam hal ini Pasangan Calon, Pemilih dan Partai Pengusung, oleh karena itu seharusnya DKPP hanya memutus hal yang menyangkut Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu saja. Kedua, untuk menjamin adanya Kepastian, Keadialan dan Kemanfaatan Hukum maka keputusan DKPP yang dapat menimbulkan dampak yang sangat besar sebagaimana putusan DKPP nomor : 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan nomor : 81/DKPP-PKE-IV/2015, perlu regulasi yang mengatur untuk dapat diajukan atau diuji di PTUN]]>
<![CDATA[FUNGSI PROSPEKTUS DALAM PERJANJIAN WARALABA ]]>
<![CDATA[Yogabakti Adipradana Setiawan]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 3, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v3i2.9242
<![CDATA[Kegiatan waralaba sebagai bentuk usaha banyak mendapat perhatian para pelaku bisnis, dikarenakan dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kegiatan perekonomian dan memberikan kesempatan kepada golongan ekonomi lemah untuk berusaha, ini berarti, franchise dapat memberikan kesempatan kerja, pemerataan dan juga menciptakan lapangan kerja masyarakat. Dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat setidaknya dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Prospektus waralaba merupakan kewajiban yang harus diserahkan oleh pemberi waralaba kepada calon penerima waralaba. Prospektus ini terpisah posisinya dengan perjanjian karena tidak ada sanksi bila tidak menunjukkan (jika syarat subyektif ini tidak terpenuhi maka akibat hukumnya adalah “dapat dibatalkan”). Kedua, pendaftaran prospektus berkaitan dengan tidak dapat dilakukannya pencatatan atau publikasi atas perjanjian waralaba tersebut. Dengan demikian, mengakibatkan tidak berlakunya perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak terhadap pihak ketiga, sehingga para pihak tidak dapat mendalilkan hubungan di antara para pihak terhadap pihak ketiga.]]>
<![CDATA[PEMBERIAN HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN DIATAS BEBERAPA HAK GUNA BANGUNAN PERORANGAN ]]>
<![CDATA[Masrofah Masrofah]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 1, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v1i1.253
<![CDATA[The objectives of this research are: (1) to study and analyze the status of ownership of a modern shopping center or mall upon some tenure individual rights. (2) to study and analyze the process of grantingownership rights for apartment unit.The method used in this research was normative, that is, a legal research which was based on legal materials obtained from literature that examined legal norms related to the issue of providing ownership rights for apartment units upon some building rights.Based on the results of research and discussion, it can be concluded as follows: (1) PT. G.U. that wanted to have its apartment units certified for ownership had constraints by the absence of implementation guidelines of Law No. 16 of 1985 (now Act No. 20 of 2011). (2) The principle of horizontal separation is the opposite of attachment principle which states that buildings and plants are integrated to land. (3) In planning the development of apartment, developers of the construction should first pay attention to the layout of the area of city/ county. (4) The construction of a housing project must meet some requirements, they are: administrative requirements, technical requirements and ecological requirements. (5) Prior to certificate of ownership registration upon an apartment unit, certificate of land rights either in the form of property rights, the right to use the land for building and the right to use and manage the land. (6) In the Act of Apartment, if it does not meet the provisions of these rules, there are some sanctions to be given. These may be in the form of administrative sanctions or criminal verdicts such as fines and imprisonment.Keywords: Granting Rights, Certificate of Ownership Rights Unit of the Flats, Broking,Transitional sale, Land Consolidation. ]]>
<![CDATA[PENGATURAN TENTANG ARBITRASE AD HOC DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ]]>
<![CDATA[Antono Antono]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 2, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v2i1.3394
<![CDATA[Article 6 paragraph (9) of Act Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution as positive law stipulates that if the peaceful effort cannot be reached, then the parties based on written agreement may refer the settlement of their dispute through insitutional arbitration or ad hoc arbitration. Act Number 30 of 1999 does regulate not clearly and expressly on ad hoc arbitration. Seemingly, Act Number 30 of 1999 is more oriented to institutional arbitration. In Indonesia there are a number of institutional arbitration such as BANI, BASYARNAS, and BAPMI. This research is normative legal research. The type of the research is vague norm and the approaches applied are statute approach and comparative approach.The results of the research are as follows: firstly, Act Number 30 of 1999 regulates more on institutional arbitration and regulates relatively less on ad hoc arbitration. There are not sufficient regulation on the recruitment so it is not clear what the criteria and procedure of recruitment of ad hoc arbitrators. The position of the ad hoc arbitrators is unclear; the office or domicile of the ad hoc arbitration is unknown, thus, it makes difficult for the society who want to bring their disputes to the ad hoc arbitration. It is different from institusional one which has its own arbitration law of procedure (lex atribtri), ad hoc arbitration does not possess it own arbitration law of procedure (lex atribtri). The executorial power of the award made by ad hoc arbitration is still dilematic and its registration at the District Court is still hindered because the District Court is still reluctant to recognize the award of ad hoc arbitration. It is so because ad hoc arbitration is considered not so credible and the District Court does trust it because its existence is not clear. If an award is not registered at the District Court which is proven with the presence of Registration Deed issued by the District Court so such arbitral award can not be executed (does not have executorial power).]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PEMERINTAH MELAKUKAN PENGESAHAN PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN DEMOKRASI ]]>
<![CDATA[Kharisma P Harahap]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 2, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v2i2.4340
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kewenangan pengesahan partai politik diserahkan kepada pemerintah dari prespektif HAM, dan kewenangan pengesahan partai politik oleh pemerintah bersesuaian dengan pembangunan demokrasi di Negara Indonesia.Hasil penelitian ini yaitu: (1) Kewenangan pemerintah dalam melakukan pengesahan partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terkesan ‘membatasi’ HAM. Sesungguhnya sesuai dengan undang-undang, karena mengacu Pasal 4 ICCPR 1966 bahwa hak atas kebebasan berserikat (hak berpolitik) adalah hak yang dapat ditunda pemenuhannya (derogable rights) apabila bersetuhan dengan kepentingan yang menghormati hak dan kebebasan orang lain, menjaga ketertiban bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta menjaga keutuhan NKRI; sehingga pembatasan hak ini dapat dibenarkan selama diatur dalam undang-undang yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. (2) Kewenangan pengesahan partai politik oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM tidak bertentangan dengan konsep pembangunan demokrasi, karena pengesahan partai politik dilakukan sesuai dengan politik hukum nasional yang konstitusional sepanjang konsisten dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM dan prinsip demokrasi. Prinsip pembatasan HAM yang sah terdiri dari prinsip legalitas dan prinsip kepentingan untuk pengaturan dan pembatasan guna mengakomodasikan menguatnya konsolidasi demokrasi oleh partai politik di Indonesia]]>
<![CDATA[KESUSILAAN DAN KETERTIBAN UMUM SEBAGAI DASAR PENOLAKAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ]]>
<![CDATA[Ali Murtadlo]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 3, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v3i2.6050
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini pada dasarnya untuk menganalisis berkenaan dengan pelaksanaan putusan arbitrase nasional tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum dan untuk mengetahui dan menganalisis berkenaan dengan konsep kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana ketentuan Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap pelaksanaan putusan arbitrase nasional tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum karena adanya kekaburan hukum yang terdapat dalam Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengenai konsep dari kesusilaan dan ketertiban umum oleh Ketua Pengadilan Negeri. Menurut hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan putusan arbitrase nasional tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum disebabkan berbagai negara yang mengakomodir penyelesaian sengketa melalui arbitrase mencantumkan/melarang putusan arbitrase bertentangan dengan ketertiban umum untuk melindungi kepentingan negara, sedangkan untuk kesusilaan hanya menyadur dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata yang merupakan syarat ke-4 yang merujuk ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata, sedangkan untuk kesusilaan hanya menyadur dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata yang merupakan syarat ke-4 yang merujuk ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata dan Konsep Kesusilaan yang dimaksud dalam Pasal 62 Ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengacu pada Pasal 1337 KUHPerdata yaitu suatu sebab adalah terlarang.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PELANGGARAN PIDANA LALU LINTAS OLEH ANAK DALAM PROSES ACARA PERADILAN CEPAT ]]>
<![CDATA[Agustinus Herwindu Wicaksono]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 4, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v4i2.9237
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kedudukan anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas dalam acara peradilan cepat dan menganalisis akibat hukum pada proses peradilan dalam acara peradilan cepat apabila salah dalam menempatkan anak sebagai terdakwa. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ditemui bahwa: Pertama, sistem peradilan pidana anak tidak menangani atau memutuskan tindak pidana pelanggaran lalu lintas sehingga anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas tidak akan menyesali perbuatannya atau tidak ada berupa efek jera. Kedua, menempatkan anak sebagai terdakwa akan sangat merugikan anak yang melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas sebab pelaku anak tindak pidana pelanggaran lalu lintas tidak dapat ditempatkan dalam acara peradilan cepat mengingat pelaku adalah anak sehingga tidak efektif dalam penyelesaian perkara tidak pidana pelanggaran lalu lintas.]]>
