Articles
198 Documents
<![CDATA[HUBUNGAN KAUSALITAS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN SAHAM PT. CTPI: STUDI PUTUSAN KASASI M.A.R.I. NOMOR 862 K/Pdt/2013 ]]>
<![CDATA[Rahmadi Rahmadi]]>;
<![CDATA[Noor Hafidah]]>;
<![CDATA[Djumadi Djumadi]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 1, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v1i1.249
<![CDATA[Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan memberikan argumentasi hukum mengenai tepat tidaknya putusan Mahkamah Agung dalam membatalkan dan menyatakan tidak sah RUPSLB PT. CTPI 18 Maret 2005. Selain itu, diidentifikasi juga pihak yang harus bertanggung jawab akibat kerugian yang ditimbulkan dari ketidakabsahan RUPSLB tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian doktrinal (doctrinal research). Pendekatan yang digunakan merupakan gabungan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Penelitian ini bersifat preskriptif dalam rangka legal problem solving terhadap permasalahan sengketa kepemilikan saham PT. CTPI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUPSLB 18 Maret 2005 memang tidak sah, dengan pertimbangan: 1) Terdapat pelanggaran prosedur batas waktu pemanggilan RUPS maupun perihal penyerahan undangan, sehingga pengambilan keputusan RUPS tidak dihadiri seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara sah dan tidak disetujui dengan suara bulat [Pasal 69 ayat (6) UU 1/1995]; 2) RUPS diselenggarakan oleh Direksi PT. CTPI yang telah diberhentikan berdasarkan RUPSLB 17 Maret 2005; 3) Adanya pemblokiran akses SABH secara melawan hukum. Ketidakabsahan RUPSLB tersebut berimplikasi pada status kepemilikan saham PT. BKB di PT. CTPI menjadi tidak sah, termasuk pemindahan sahamnya kepada PT. MNC, Tbk. Pihak yang patut bertanggung jawab atas kerugian Para Penggugat adalah: 1) Direksi PT. BKB, atas dasar tidak hati-hati atau sembrono (carelessly) melaksanakan kewajiban mengurus Perseroan, sehingga tindakan pengurusan itu “melawan hukum” (onwettig, unlawful) yang dikategori sebagai PMH; 2) PT. BKB sendiri yang telah dinyatakan Pengadilan melakukan PMH atau; 3) Direksi PT. CTPI yang menyelenggarakan RUPSLB 18 Maret 2005 maupun Direksi yang menyelenggarakan RUPS pemindahan saham PT. CTPI kepada PT. MNC, Tbk.Kata kunci: Arbitrase, RUPS, Perbuatan Melawan Hukum, Kerugian, dan Tanggung Jawab.]]>
<![CDATA[PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN GUBERNUR (STUDI JABATAN GUBERNUR DI DKI JAKARTA) ]]>
<![CDATA[Mahropiono Mahropiono]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 1, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v1i2.1827
<![CDATA[The purpose of this thesis is to determine and to assess the mechanism of the turnover and / or charging Jakarta governor according to the Law of the Republic of Indonesia Number 29 Year 2007 as well as knowing the turnover the governor of Jakarta with the enactment of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2015. In the writing of this research using normative legal writing with descriptive research . The primary data sources are the Law of the Republic of Indonesia Number 29 Year 2007 , the Law of the Republic of Indonesia Number 23 Year 2014, the Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2015 and secondary data sources are in the form of books and literature.According to the results of this research shows that , the Law of the Republic of Indonesia Number 29 Year 2007 does not set out clear explanation about the turnover of governorship of DKI Jakarta . It only refers to the legislation act about the Regional Administration and Local Elections. After the enactment of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2015, the turnover and / or succession vacuum of power of Jakarta governor refers to this law , meanwhile as a special legal (lex specialis) that the law of Local Government overrides the law of Local Government which are in general (lex generalis). lex specialis derogat legi generali.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI JANJI PRAKONTRAK DALAM PRANATA HUKUM KONTRAK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muhammad Natsir Asnawi]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 2, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v2i2.4335
<![CDATA[Penelitian ini ingin menganalisis daya mengikat janji prakontrak serta pertanggungjawabannya dikaitkan dengan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan, alih-alih kekadar kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan tipe penelitian legal reform oriented dan conceptual research. Konsep mengenai daya mengikat janji prakontrak telah lama dikenal di negara-negara maju, baik yang menganut sistem civil law maupun common law. Sistem civil law mengakui daya mengikat janji prakontrak berdasarkan asas iktikad baik, sementara itu common law mengakui daya mengikat janji prakontrak berdasarkan doktrin promissory estoppel.Kultur masyarakat Indonesia sejatinya mengenal konsep panjer yang identik dengan prakontrak. Dalam kerangka pembaruan hukum kontrak, substansi pranata hukum kontrak Indonesia harus diperbarui dengan memasukkan prakontrak sebagai salah satu bagian penting yang diatur di dalamnya. Janji prakontrak seharusnya memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Pelanggaran terhadap janji prakontrak dapat dimintai pertanggungjawabannya melalui tiga instrument hukum, yaitu: 1) perbuatan melawan hukum, berupa penggantian kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan; 2) wanprestasi, berupa penggantian atas hilangnya keuntungan yang diharapkan; atau 3) perlindungan konsumen, berupa penggantian kerugian yang diderita dan/atau penghukuman kepada pelanggar untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang telah dijanjikan dalam tahapan prakontrak]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORBAN PERDAGANGAN ORANG YANG DIPAKSA MELAKUKAN TINDAK PIDANA LAIN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ]]>
<![CDATA[Andi Silviana Ulfa]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 3, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v3i1.6055
<![CDATA[Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk menganalisis kriteria unsur dipaksa menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan bentuk pertanggung jawaban pidana seorang korban perdagangan orang yang dipaksa melakukan tindak pidana lain. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan Peneliti dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisis.Kriteria unsur dipaksa dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana kriteria dipaksa antara lain:a. Keadaan berlawanan dengan kehendak sendiri b. Suatu Peristiwa dimana terdapat paksaan secara psikis atau batin.c. Korban tindak pidana perdagangan orang sebagai perantara (alat) untuk berbuat tindak pidana dari pelaku tindak pidana perdagangan orang d. Dapat dikategorikan sebagai korban dan pelaku tindak pidana, korban yang menjadi pelaku tindak pidana karena adanya paksaanKorban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menurut Pasal 18 UU TPPO]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI ASAS KESELARASAN DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM ]]>
<![CDATA[Amelia Rachman]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 4, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v4i1.9231
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis hakikat asas keselarasan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta implementasi asas keselarasan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain yang mengkaji asas-asas hukum dari kaidah atau aturan hukum. PERTAMA, hakikat asas keselarasan dalam pengadaan tanah adalah bahwa negara sebagai organisasi tertinggi mempunyai kewenangan dalam hal pengaturan peruntukan atas tanah berdasarkan hak menguasai negara, untuk itu pemerintah dapat melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan syarat bahwa kegiatan yang dilakukan harus adanya klausul kepentingan umum dan mempunyai fungsi yang sangat penting untuk menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat sehingga akan tercapai sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sehingga dalam keadaan terpaksa pemerintah dapat mengambil/menguasai tanah dalam rangka kepentingan umum berdasarkan fungsi sosial, dikarenakan penggunaan dan penguasaan hak perseorangan atas tanah bukanlah bersifat pribadi semata namun didasari bahwa adanya sifat kebersamaan atau kemasyarakatan yang melekat pada setiap hak atas tanah yang dihaki oleh seseorang, keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan dari proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan adanya ganti kerugian yang layak dan adil baik dengan memperhitungkan dari segi fisik maupun non fisik. KEDUA, bahwa untuk mengimplementasikan asas keselarasan pada tahap persiapan yaitu dengan menjamin hak bagi pemegang hak atas tanah untuk mendapatkan informasi penyelenggaraan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI DIVERSI PADA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRESTA BANJARMASIN ]]>
<![CDATA[Florentine Wilhemina Djeke]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 1, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v1i2.1821
<![CDATA[Criminal act vehicle theft in law areas Polresta Banjarmasin more increasing. This improvement seen by loss reports received Polresta Banjarmasin. The theft of vehicle in banjarmasin city most happened in residential areas of society, and parking areas. Criminal offender vehicle theft usually done in groups although individually. Unit investigator ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin made an efforts versioned in children who did criminal act of theft vehicle. Versioned child development, coaching and mentoring children, proportionate, deprivation of liberty and punishment as the last effort and avoidance of retaliation juvenile justice law aims to keep dignity of children, then child entitled get the special protects, especially law protect in system judisial.Unit investigator ranmor Sat Reskrim Polresta Banjarmasin made an versioned effort to child who did criminal act of theft vehicle versioned did because child is still underage and still a Juvenille criminal justice system that was passed on july 30 th 2012 an effective on 32 st july 2014 legislation is a whole juvenile justice system. The process of resolving casses of children in conflict with the law began with the investigation to the stage of supervision after serving a punishment.Law juvenille justice system give the special protects to child according the principle of protection, fairness, discrininates, the best interest of the child, appreciation for the opinions of children, survival and growth.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI PERATURAN KEPALA DAERAH SEBAGAI PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Sylvia Aryani]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 2, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v2i1.3392
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengkaji pentingnya keberadaan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) sebagai Peraturan Pelaksana yang didelegasikan pembuatannya oleh Peraturan Daerah (Perda). Yang mendasari penulis melakukan penelitian ini adalah karena dalam prakteknya, banyak Pemerintah yang mengabaikan pembuatan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) meskipun Perda yang mereka buat telah lama diundangkannya, Penelitian dilakukan dengan menggunakan Metode melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan terkait Eksistensi Peraturan Kepala Daerah sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah.Keberadaan Peraturan Kepala Daerah sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak diatur secara jelas, sehingga keberadaan Peraturan Kepala Daerah tidak hanya dibentuk sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah saja, namun juga dibentuk dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara jelas dikatakan bahwa untuk melaksanakan Perda atau atas Kuasa Peraturan Perundang-undangan, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah.]]>
<![CDATA[TELECONFERENCE DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN ]]>
<![CDATA[Norika Fajriana]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 3, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v3i1.6058
<![CDATA[Pengaturan hukum tentang pemeriksaan persidangan melalui teleconference belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melainkan hanya diatur secara tersamar dalam undang-undang yang secara lex specialist mengatur mengenai perkembangan alat bukti sedangkan ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai teleconference terdapat dalam yurisprudensi, yakni Putusan Mahkamah Agung No. 112 PK/Pid/2006. Untuk itulah diperlukan perubahan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berkaitan dengan pengaturan penggunaan teleconference dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Jika begitu susah melakukan perubahan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) setidaknya dapat dibuat dalam bentuk Undang-Undang atau Keputusan Pengadilan.Penggunaan teleconference dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan telah sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta asas pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa. Pada dasarnya penggunaan teleconference dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan sama saja dengan cara pemeriksaan biasa pada umumnya yang dilakukan secara langsung dengan llisan dan transparan guna mencari dan menemukan kebenaran materiil. Memang asas merupakan landasan terbentuknya pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun jika tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat maka wajar jika disimpangi.]]>
<![CDATA[PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP KEHATI-HATIAN KREDIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ]]>
<![CDATA[Sofia Yunita]]>;
<![CDATA[Ifrani Ifrani]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 4, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v4i2.8286
<![CDATA[This research was conducted using research methods, namely, the type of normative legal research, problem approach using the Statute Approach and Conceptual Approach, the nature of this research is analytical descriptive, descriptive research type with primary huum sources, secondary legal materials and tertiary legal materials obtained through library research. From the results of research and discussion of the issues raised at least some conclusions can be drawn. First, from the results of the elaboration of the, it can be seen that the actions of commissioners, directors and bank employees violate the precautionary principle (bank compliance) including Banking Crimes. Second, Credit Officers (Managers) are responsible for checking credit that has been decided in accordance with the principle of prudence, believe in the correctness of data and information in credit decisions, believe supporting documents for credit decisions are complete, valid, valid and legally binding, believing that analysis and evaluation credit has been done correctly. The Credit Administration is responsible for ensuring compliance with the Precautionary Principle by giving opinions.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA NAMA DOMAIN MEREK TERKENAL DI INTERNET DARI TINDAKAN CYBERSQUATTING ]]>
<![CDATA[Dannys Siburian]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 3, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v3i2.9243
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis lembaga-lembaga alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia yang dapat menyelesaikan sengketa nama domain merek terkenal di internet terhadap tindakan cybersquatting dan untuk menganalisis implementasi penyelesaian sengketa yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam penyelesaian sengketa nama domain merek terkenal di internet dari tindakan cybersquatting. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), serta sifat penelitian yaitu preskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Lembaga alternatif penyelesaian sengketa nama domain merek terkenal di internet bisa dilakukan melalui PANDI, namun penyelesaian perselisihan pengelolaan nama domain merek terkenal di internet di Indonesia saat ini belum memadai. Meskipun kebijakan PANDI mengadopsi kebijakan UDRP yang dibuat oleh ICANN namun tidak bersifat komprehensif, karena hingga saat ini belum memiliki kebijakan terkait penyelesaian perselisihan nama domain tingkat global atau Global Top Level Domain (GTLD). Kedua, Implementasi penyelesaian sengketa dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia memperlihatkan adanya pengadopsian hukum dalam penyelesaian sengketa merek terkenal di internet dari tindakan cybersquatting berdasarkan kebijakan UDRP yang dibuat ICANN. Undang-Undang Merek mengatur pemegang merek dalam hal ini termasuk nama domain merek terkenal untuk mempertahankan haknya melalui gugatan perdata, berupa gugatan ganti kerugian ke pengadilan niaga]]>
