cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA
Published by Universitas Udayana
ISSN : 25023101     EISSN : 2302528X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Magister Hukum Udayana adalah jurnal ilmiah hukum yang mempublikasikan hasil kajian bidang hukum yang diterbitkan secara online empat kali setahun (Februari-Mei-Agustus-Nopember). Redaksi menerima tulisan yang berupa hasil kajian yang berasal dari penelitian hukum dalam berbagai bidang ilmu hukum yang belum pernah dipublikasikan serta orisinal. Jurnal ini selain memuat tulisan / kajian dari para pakar ilmu hukum (dosen, guru besar, praktisi dan lain-lain.) juga memuat tulisan mahasiswa Magister Ilmu Hukum baik yang merupakan bagian dari penulisan tesis maupun kajian lainnya yang orisinal. Tulisan yang masuk ke Redaksi akan diseleksi dan direview untuk dapat dimuat
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 10 No 4 (2021)" : 16 Documents clear
Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Irma Suryanti; Dewa Gde Rudy
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p09

Abstract

This legal research purposes to examine the dysfunction of marriage dispensation to prevent child marriage. This scientific article uses a socio-legal research method which combine doctrinal legal research methods and empirical legal research methods through statutory approach, conceptual approach, and facts approach. This study results indicate that Law 16/2019 has not been able to prevent child marriage. The court was expected as last effort in preventing child marriage, but in the end failed to carry out its function. The lack of judge’s courage in legal finding efforts causes judges to prioritize legal benefits, however judges neglect to consider the child marriage negative impact, so that the majority of marriage dispensation applications were granted. The urgency of standardizing the marriage dispensation regulation and ratification needed of the Draft Law on the Religious Courts which regulates criminal sanctions and fines for perpetrators of child marriage and the party carrying out child marriage. The demand for the government role as a policy maker to prevent child marriage needs to be maximized, so that society can obey the law in order to avoid the impact of child marriage which will harm children a lot. Apart from the roles of various parties, the role of parents is the main role in preventing child marriage in the child protection update as mandated by Law 23/2002 in conjunction with Law 35/2014. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji disfungsi dispensasi kawin dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian sosio-legal yang menggabungkan metode penelitian hukum doktrinal dan metode penelitian hukum empiris melalui pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan fakta. Hasil penelitian ini menunjukkan UU 16/2019 belum dapat mencegah perkawinan anak. Pengadilan yang diharapkan sebagai upaya terakhir dalam pencegahan perkawinan anak, namun pada akhirnya gagal menjalankan fungsinya. Minimnya keberanian hakim dalam upaya penemuan hukum menyebabkan penetapan hakim lebih mengutamakan kemanfaatan hukum, namun hakim lalai untuk mempertimbangkan dampak negatif dari perkawinan anak sehingga mayoritas permohonan dispensasi kawin dikabulkan. Urgensi standarisasi regulasi dispensasi kawin dan perlunya pengesahan RUU Hukum Terapan Peradilan Agama yang mengatur sanksi pidana dan sanksi denda bagi pelaku perkawinan anak dan pihak yang melangsungkan perkawinan anak tersebut. Tuntutan peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan upaya pencegahan perkawinan anak perlu dimaksimalkaan, sehingga masyarakat dapat patuh dan taat pada hukum guna menghindari dampak perkawinan anak yang akan banyak merugikan anak. Terlepas dari peran berbagai pihak, maka peran orang tua adalah peran yang utama untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dalam upaya perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh UU 23/2002 jo UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak.
Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Pokok Agraria Mengenai Domein Verklaring Putu Satria Satwika Anantha; Ibrahim R.
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p14

Abstract

The purpose of this research was to find out and analyze the legal certainty of the Job Creation Law against the LoGA on land clusters and the power of law against the conflict between the Job Creation Law and the UUPA on the land cluster. This research used normative research where a review of applicable laws and regulations is carried out and uses secondary data as the main data. The study indicated that, the following conclusions can be formulated: (1) Article 137 paragraph (1) of the Job Creation Law has deviated from the provisions of Article 2 paragraph (4) of the UUPA which explains that the State's right to control above its implementation can be empowered to the community customary law; and (2) The establishment of the Job Creation Law can serve as a red carpet for private entrepreneurs to get land cheaply and even free of charge, by making plans to increase investment in Indonesia, which is contained in Article 127 of the Job Creation Law. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum Undang-Undang Cipta Kerja terhadap UUPA pada klaster pertanahan dan kekuatan hukum terhadap konflik Undang-Undang Cipta Kerja terhadap UUPA pada klaster pertanahan tersebut. Penulisan jurnal ini digunakan jenis penelitian normatif dimana dilakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menggunakan data sekunder sebagai data utama. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut : (1) Pasal 137 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja ini telah menyimpang dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA yang menjelaskan Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada masyarakat-masyarakat hukum adat; dan (2) Pembentukan UU Cipta Kerja ini bisa sebagai karpet merah pada pengusaha swasta mendapatkan tanah secara murah bahkan gratis, dengan menggadang-gadang untuk peningkatan insvestasi di Indonesia, yang termuat pada pasal 127 UU Cipta Kerja.
Reformulasi Pengaturan Penambangan Bawah Laut di Wilayah Perairan Indonesia Dhiana Puspitawati; Teddy Minahasa Putra; Rangga Vandy Wardana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p05

Abstract

Ocean is the largest place where natural resources can be found. With the continuing decrease of land resources, nations are now lying their hopes to the ocean in providing more natural resources. As the largest archipelagic state in the world, Indonesia is blessed with rich ocean resources. United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) provides comprehensive provisions in ocean usage, and principally divides ocean space into various maritime zones, which include zones under national jurisdiction and beyond national jurisdiction. Furthermore, with regard to ocean mining, coastal states should also regulate nationally their ocean mining both on waters under their jurisdiction and beyond their jurisdiction. This research focuses on ocean mining in the ocean space within national jurisdiction of Indonesia. Using normative method, this research finds that although there has been Mining Act in Indonesia, however, provisions on ocean mining needs to be reformulated. While there has been Presidential Regulation which regulates ocean sand mining, it is argued that ocean resources not only consist of sand. Thus, this research recommends reformulation of national regulations on Mining that is to include ocean mining; and distinguish between ocean mining in ocean within and outside national jurisdiction. In addition, it should also provides for and clustering other ocean resources and not only limited to ocean sand mining. United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) membagi wilayah laut kedalam zona-zona maritim lengkap dengan ketentuan tentang hak dan kewajiban negara pantai dan negara pengguna, pada masing-masing zona maritime tersebut. Berkaitan dengan penambangan bawah laut, tentu saja jika dilakukan di wilayah territorial Indonesia, maka Indonesia mempunyai kedaulatan penuh dalam pemanfaatan sumber daya laut yang terkandung di dalamnya. Dengan menggunakan metode yurisdis normatif, tulisan ini akan menganalisa apakah pengaturan penambangan bawah laut di Indonesia telah membedakan antara wilayah perairan dan wilayah diluar yurisdiksi Indonesia. Tulisan ini menemukan bahwa meskipun Indonesia sudah mempunyai hukum nasional tentang penambangan, khususnya tentang mineral dan batubara, akan tetapi belum secara eksplisit mengatur tentang eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral di laut; dan belum memisahkan antara wilayah perairan didalam dan di luar yurisdiksi nasional Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini merekomendasikan reformulasi pengaturan penambangan bawah laut di wilayah perairan Indonesia. Pengaturan penambangan bawah laut di wilayah perairan Indonesia juga harus mengatur penggolongan (klasterisasi) sumber daya mineral di wilayah perairan Indonesia.
Keputusan Elektronis Pada Layanan Perizinan Pendirian Perguruan Tinggi Swasta (Studi Kasus Putusan PTUN Nomor 521/K/TUN/2018) Siti Labiba Fathin; Anna Erliyana
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p10

Abstract

This study was conducted with a normative research that provides answers to two issues in this research, first, electronic decree regulation in the government administration law and omnibus law; second, analyzing the decisions of judges from the first level verdict to cassation verdict, related to electronic decree on licensing services for the establishment of private higher education at the Directorate General of Higher Education, Research, and Technology. Regarding the first issue, an answer was found that Electronic Decree are regulated in UUAP, especially Article 38 in conjunction with the Omnibus Law, where Electronic Decree have the same legal force or are not different from written decree. However, there is a change in the Omnibus Law regarding this electronic decree, namely the change occurs in the deletion of paragraphs 5 and 6 of Article 38, so that electronic decree no longer have to be made in writing, and there is an electronic system that is centralized in the central government. Regarding the second issue, the TUN verdict Number 53/B/2018/ PT.TUN.JKT, could not be implemented by the Kemenristekdikti because the judex facti of the Judges in the decision was wrong, and besides there was an ultra petita in the decree, so the Kemenristekdikti putted on appeal to the Supreme Court for the verdict of TUN Number 53/B/2018/PT.TUN.JKT. the Supreme Court granted the appeal and canceled the verdict of TUN Number 53/B/2018/PT.TUN.JKT Kajian ini dilakukan dengan penelitian normatif yang memberikan jawaban dua permasalahan dalam penelitian ini, pertama, pengaturan keputusan elektronis di undang-undang administrasi pemerintahan dan omnibus law; kedua, menganalisa putusan majelis hakim dari putusan tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi terkait keputusan elektronis pada layanan perizinan pendirian perguruan tinggi swasta di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Terkait permasalahan pertama, ditemukan jawaban bahwa Keputusan Elektronis diatur di UUAP khususnya Pasal 38 juncto Omnibus Law, dimana Keputusan Elektronis mempunyai kekuatan hukum yang sama atau tidak berbeda dengan Keputusan tertulis. Namun, terdapat perubahan pengaturan dalam Omnibus Law mengenai keputusan elektronis ini, yaitu perubahan terjadi pada penghapusan ayat 5 dan ayat 6 dari Pasal 38, sehingga Keputusan elektronis, tidak lagi harus dibuat Keputusan tertulis, dan adanya sistem elektronis yang terpusat di pemerintah pusat. Terkait permasalahan kedua, putusan TUN Nomor 53/B/2018/ PT.TUN.JKT, namun putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh pihak Kemenristekdikti karena judex facti Majelis Hakim pada putusan tersebut telah keliru, dan adanya ultra petita dalam putusan tersebut, sehingga pihak Kemenristekdikti mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk putusan TUN Nomor 53/B/2018/ PT.TUN.JKT. Majelis Hakim Agung mengabulkan permohonan kasasi tersebut serta membatalkan putusan TUN Nomor 53/B/2018/PT.TUN.JKT.
Towards a Self-Reliance of Small and Medium Tourism Industry in 2040: How Bali’s Government Makes Efforts? I Nyoman Suyatna; I Ketut Sudiarta; Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p01

Abstract

Bali Provincial Regulation No. 8 of 2020 concerning Bali Province Industrial Development Plan Year 2020-2040 was created to balance the structure and fundamentals of the Balinese economy which includes three pillars, namely tourism, agriculture, and industry. Besides, it also reflects an effort to reduce the dependence of the Balinese economy on tourism. This article assesses the process of the creation of Bali Provincial Regulation No.8 of 2020 concerning Bali Province Industrial Development Plan Year 2020-2040 and its content, mainly regarding the position of the small and medium tourism industry. It also offers a lens on the future legal framework of the tourism industry in Bali. It is a normative legal study that uses the statute, conceptual, and analytical approaches. This article argues that the future legal framework of the tourism industry should deal with, at least, the following five issues: mass tourism; degradation of nature and environmental quality; meeting the perception and expectation of travelers; the quality of tourism services; and protection to the tourists as a costumer.
Status Hukum Perempuan dalam Keluarga Akibat Perceraian pada Perkawinan Nyerod Di Bali Ni Nyoman Sukerti; I Gusti Ayu Agung Ariani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p15

Abstract

This study aims to find and analyze the legal status of women who marry into the family in the event of a divorce and society's views on their nationality. This is an empirical legal research with a non-doctrinal approach, which emphasizes field data. The data were collected using interview techniques, the data were processed and analyzed in a qualitative way and the findings were presented in descriptive analytical form.The findings of the study show that women suffer from divorce, have clear and unclear legal status. Obviously, accepted by parents and family, returned as family members. It is not clear because the parents and their families did not accept returning to their original home so that their status was floating (ngambang). It is not clear who will have a very fatal impact in the future in terms of his death, who is responsible, especially according to custom and religion. The public's view of their nationality varies greatly, namely a small proportion is still extreme by considering that they are no longer a tri-wangsa dynasty, but those who are more do not question it. This is reflected in the Balinese language used to communicate, there is no change. Against the extreme conditions where there are still Balinese people who uphold outdated customary values, it is not in line with the State law on Human Rights (women). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis tentang status hukum perempuan kawin nyerod dalam keluarga dalam hal terjadi perceraian dan pandangan masyarakat terhadap kewangsaannya. Ini penelitian hukum empiris dengan pendekatan non doktrinal, yang menekan pada data lapangan. Data dikumpulkan dengan teknik interview, data diolah dan dinalisis dengan cara kualitatif serta temuannya dipresentasikan dalam bentuk deskriptif analitis.Temuan penelitian menunjukan bahwa perempuan nyerod yang bercerai, status hukumnya ada yang jelas dan tidak jelas. Jelas karena diterima oleh orang tua dan keluarga, kembali sebagai anggota keluarga. Tidak jelas karena kembali ke rumah asal tidak diterima oleh tua dan keluarganya sehingga statusnya menggatung (ngambang). Tidak jelas membawa dampak yang sangat fatal ke depannya dalam hal kematiannya, siapa yang bertanggung jawab terutama secara adat dan agama. Pandangan masyarakat terhadap kewangsaannya, sangat bervariasi yakni sebagian kecil masih bersifat ekstrim dengan menganggap bukan lagi sebagai wangsa tri wangsa, tetapi yang lebih banyak tidak mempermasalahkannya. Hal tersebut tercermin dari bahasa Bali yang dipakai berkomunikasi tidak ada perubahan. Terhadap kondisi yang ekstrim dimana masih adanya warga masyarakat Bali yang menjujung tinggi nilai-nilai adat yang sudah usang, tidak selaras dengan hukum Negara tentang Hak Asasi Manusia (perempuan).
Perlindungan Karya Cipta Fotografi dalam Perspektif Internasional dan Nasional Cokorda Istri Ilma Sisilia sari; I Made Sarjana; A.A Istri Ari Atu Dewi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p06

Abstract

Indonesia regulates Intellectual Property Rights (IPR), the purpose of which is to protect a person's thoughts or ideas resulting from a person's intellectual abilities and must be protected. Photography works of art are certainly protected in Indonesia, namely in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC). However, the regulation regarding photographic artwork in UUHC can be said to focus more on portrait art. This study discusses the legal protection of photographic copyrights and the resolution of disputes over photographic copyrights. The purpose of this study is to examine the legal protection of photographic works of art based on UUHC. The type of research in this research is normative juridical using a statutory and conceptual approach. The results of this study explain that according to the TRIPs Agreement there are 2 categories related to Property Rights, namely Copyright and Industrial Property Rights. Copyright is an exclusive right that is born automatically after a work appears in its original form, the right is in accordance with the provisions of Article 1 of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. If there is a violation of a copyrighted work, then the party who infringes the copyright will certainly have harmed the moral rights and economic rights of the creator. The results of the research conducted show that legal protection against copyright infringement can be in the form of preventive protection and repressive protection, as well as in resolving disputes related to photographic copyright infringement through litigation and non-litigation. Indonesia mengatur Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang tujuannya adalah untuk melindungi pemikiran atau gagasan seseorang yang dihasilkan dari kemampuan intelektual seseorang dan harus dilindungi. Karya seni fotografi tentunya dilindungi di Indonesia yaitu di pada Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Namun pengaturan terkait karya seni fotografi di dalam UUHC dapat dikatakan lebih memfokuskan pada karya seni potret. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum karya cipta fotografi serta penyeleseaian sengketa terhadap hak cipta fotografi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap karya seni fotografi berdasarkan UUHC. Jenis penelitian dalam penenelitian ini yuridis normative dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi ini menjelaskan bhawa sesuai dengan TRIPs Agreement terdapat 2 kategori terkait Hak Kekayaan yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang lahir secara otomatis setelah suatu karya muncul dalam bentuk aslinya hak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Apabila terjadi pelanggaran terhadap suatu karya cipta maka pihak yang melanggar hak cipta tentunya telah merugikan hak moral dan hak ekonomi dari pencipta. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukan perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dapat berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif, serta dalam penyelesaian sengketa terkait pelanggaran hak cipta fotografi dapat melalui litigasi dan non lititgasi.
Larangan Mengikuti Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Bagi Kaum LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Putu Riski Ananda Kusuma; Putu Ayu Artha Dhistira Ardhini
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p11

Abstract

Human rights apply universally, this means that human rights are inherent in every human being, however in the 2019 candidates for civil servants selection procedure there is discrimination against lesbian, gay, bisexual, dan transgender people who are not allowed to take part in the selection because they have a deviant sexual orientation. Therefore, it is necessary to conduct a study to review from the perspective of human rights regarding this issue. The purpose of this study is to find a way out of the problem of discrimination against lesbian, gay, bisexual, dan transgender people. The research method used in this paper is a normative legal research method because of the absence of norms in this problem so that it must be studied with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study from this paper show that the reason for the urgency of the attorney general of the republic of Indonesia in regulating the prohibition for lesbian, gay, bisexual, dan transgender people is because the prosecutor profession requires special skills so that these rules must be enforced However, after being reviewed from the perspective of human rights, the prohibition arrangement clearly violates the provisions of the 1945 Constitution. So from the results of the study, the conclusion that can be drawn to solve this problem is of course the need for the government to make an appropriate legal rule regarding lesbian, gay, bisexual, dan transgender people so that in the future there will be no polemics. Hak Asasi Manusia berlaku Universal, hal ini berarti hak asasi manusia melekat pada diri setiap manusia, namun dalam prosedur persyaratan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019 terjadi diskriminasi terhadap kaum lesbian, gay, bisexual, dan transgender yang tidak boleh mengikuti seleksi tersebut karena memiliki orientas seksual menyimpang. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu kajian untuk meninjau dari perspektif hak asasi manusia mengenai permasalahan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari jalan keluar dari permasalahan diskriminasi terhadap kaum lesbian, gay, bisexual, dan transgender tersebut. Adapaun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif karena adanya kekosongan norma dalam permasalahan ini sehingga harus dikaji dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi dari penulisan ini menunjukan adanya alasan urgensi dari kejaksaan agung republik Indonesia dalam mengatur larangan bagi kaum lesbian, gay, bisexual, dan transgender ini adalah karena profesi jaksa memerlukan keahlian yang khusus sehingga aturan tersebut harus diberlakukan, namun setelah ditinjau dari perspektif hak asasi manusai pengaturan pelarangan tersebut jelas telah melanggar ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam undang-undang dasar 1945. Maka dari hasil studi tersebut kesimpulan yang dapat diambil untuk menyelesaikan permasalahn ini tentunya adalah perlunya pemerintah membuat sebuah aturan hukum yang tepat mengenai kaum lesbian, gay, bisexual, dan transgender agar kedepannya tidak lagi terjadi polemik.
Obligations of Opening, Depositing, and Blocking Notary Accounts in the Implementation of Notary Positions in Banking Business Ninik Darmini
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p02

Abstract

This study aims to identify and analyze the intent and purpose of the obligation to open, deposit, and freeze a Notary's account at the Bank as well as the conformity of these obligations with the cash collateral principles and the prevailing laws and regulations. This normative juridical research is descriptive with a statutory approach. This study uses secondary data which is supported by the results of interviewees. The data were analyzed qualitatively with the inductive method. In this study it was found that, firstly, there are differences in views between the Bank on the one hand and the Indonesian Notary Association (INI) and academics on the other hand on this obligation. The Bank stated this obligation for the smooth operation of the Notary's work and the principle of mutual benefit (reciprocity) of the Bank in collecting public funds. Meanwhile, the Notary sees that this obligation injures the Notary's dignity as a public official because it has the potential to eliminate the Notary's independence and professionalism, and academics see that this obligation also creates financial ties that have the potential to make the Notary take risks – including the risk of violating the law, ethics, and conscience – in addition to affecting the independence and professionalism of the Notary. Second, deposits with or without blocking a Notary's account at the Bank cannot be categorized as cash collateral because they do not meet the legality of collateral: Notaries are not bank debtors, but are general officials who assist the Bank in lending by making an authentic deed of guarantee loading. Third, deposits with or without blocking a Notary's account at the Bank are contrary to the laws and regulations governing the position of a Notary – as well as the Notary Code of Ethics – and the legal principles of guarantees.
Re-Evaluasi Pengaturan Mengenai Digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Peningkatan Daya Saing di Era Ekonomi Digital Sukarmi Sukarmi; Rika Kurniaty; Reka Dewantara; Ikaningtyas Ikaningtyas
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p16

Abstract

UMKM is one of the business sectors in national economic growth that must be empowered and developed. The existence of UMKM has been regulated in laws and regulations, but has not adapted to the development of disruption in the digital economy. The adaptation needed by UMKM is the use of information technology as a medium in developing their businesses. This article aims to describe and analyze what challenges are the barriers for UMKM in using technology and information to diversify products during the COVID-19 pandemic. The type of research of this article is empirical legal research. This research not only aims to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues faced, but also the implementation of existing provisions in the field. The results of the study show that the challenge for UMKM in adapting the use of information technology in the digital economy era is the mindset of UMKM actors who do not consider business digitization and the COVID-19 pandemic as challenges and opportunities for business development in improving welfare. The government's role in this condition is very important to increase the inclusiveness of UMKM towards the digital economy. UMKM merupakan salah satu sektor usaha dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang harus diberdayakan dan dikembangkan. Eksistensi UMKM telah diatur dalam peraturan perundang-undangan namun belum melakukan adaptasi terhadap perkembangan disrupsi di bidang ekonomi digital. Adaptasi yang diperlukan UMKM adalah penggunaan teknologi informasi sebagai media dalam pengembangan usahanya. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis serta memetakan tantangan apa saja yang menjadi penghalang bagi UMKM dalam penggunaan teknologi dan informasi untuk melakukan diversifikasi produk selama pandemi covid-19. Jenis penelitian yang hendak digunakan dalam penelitian artikel ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi namun juga pelaksanaan ketentuan yang ada pada lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan bagi UMKM dalam adaptasi penggunaan teknologi informasi di era ekonomi digital adalah adanya Mind set para pelaku UMKM yang tidak menganggap digitalisasi usaha maupun pandemi covid sebagai tantangan maupun peluang untuk melakukan pengembangan usaha dalam peningkatan kesejahteraan. Peran Pemerintah terhadap kondisi ini sangat penting untuk meningkatan inklusivitas UMKM terhadap ekonomi digital.

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14 No 2 (2025) Vol 14 No 1 (2025) Vol 13 No 4 (2024) Vol 13 No 3 (2024) Vol 13 No 2 (2024) Vol 13 No 1 (2024) Vol 12 No 4 (2023) Vol 12 No 3 (2023) Vol 12 No 2 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11 No 4 (2022) Vol 11 No 3 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol 10 No 4 (2021) Vol 10 No 3 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9 No 4 (2020) Vol 9 No 3 (2020) Vol 9 No 2 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8 No 4 (2019) Vol 8 No 3 (2019) Vol 8 No 2 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 4 (2018) Vol 7 No 3 (2018) Vol 7 No 2 (2018) Vol 7 No 1 (2018) Vol 6 No 4 (2017) Vol 6 No 3 (2017) Vol 6 No 2 (2017) Vol 6 No 1 (2017) Vol 5 No 4 (2016) Vol 5 No 3 (2016) Vol 5 No 2 (2016) Vol 5 No 1 (2016) Vol 4 No 4 (2015) Vol 4 No 3 (2015) Vol 4 No 2 (2015) Vol 4 No 1 (2015) Vol 3 No 3 (2014) Vol 3 No 2 (2014) Vol 3 No 1 (2014) Vol 2 No 3 (2013) Vol 2 No 2 (2013) Vol 2 No 1 (2013) Vol 1 No 1 (2012) More Issue