Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS PEMASARAN HIJABSTORY CABANG CIREBON Sri Rokhlinasari; Deyanti Deyanti
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak Efektivitas pemasaran adalah sejauh mana perusahaan mencapai sasaran yang telah disepakati atau ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa apabila suatu pemasaran dapat dilakukan dengan baik sesuai yang direncanakan atau ditargetkan sesuai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan efektif pemasarannya. Dalam penelitian ini, mengangkat suatu permasalahan yaitu bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan oleh Hijabstory dalam memasarakan produknya, bagaimana pertumbuhan pemasaran Hijabstory dan bagaimana efektivitas pemasaran pada Hijabstory. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui strategi pemasaran Hijabstory yang meliputi bauran pemasaran, strategi bersaing, perluasan jaringan bisnis, dan suber daya manusia (SDM), untuk mengetahui pertumbuhan Pemasaran Hijabstory dari tahun ke tahunnya selama 4 tahun terakhir, dan efektivitas pemasaran Hijabstory dari jumlah total omsetnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini yaitu pada Hijabstory Cabang Cirebon. Jenis penelitian yang digunakan merupakan perpaduan antra penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yakni penelitian yang menyimpulkan data-data dilapangan berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan, wawancara, dan penelitian lapangan.Hasil dari penelitian ini adalah pemasaran Hijabstory menggunakan strategi pemasaran atau bauran pemasaran, pertumbuhan pemasaran Hijabstory mengalami peningkatan yang signifikan pada setiap tahunnya dan efektivitas pemasaran Hijabstory dari jumlah total omsetnya terus mengalami peningkatan, maka hal tersebut bisa dikatan efektif dalam pemasarannya. Karena dengan menggunakan strategi pemasara, petumbuhan pemasaran dan efektivitas pemasaran dari jumlah total omsetnya terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun yang signifikan. Kata kunci: Efektivitas, Pemasaran, Efektivitas Pemasaran Abstract The effectiveness of marketing is the extent to which the objectives that have been agreed or previous set. Thus it can be interpreted that if marketing can be done as planned or at appropriate target objectives of the company that has been set, it can be effective in its marketing. The problem that the research investigated in this research are how marketing strategy that used by hijabstory in market its product, how the growth of hijabstory marketing and how the effectiveness of hijabstory marketing in hijabstory. The aims of this research are to know marketing strategy of hijabstory that consist of mixed marketing, compete strategy, expansion of business network, and human resources (HR), to know the growth of hijabstory marketing in a year to year during 4 years, and the effectiveness of hijabstory marketing from the amount of its turnover.The method of this research is descriptive qualitative research. The object of this research is hijabstory in Cirebon region. Kinds of this research is mixed between library research and field research that conclude the result of research by collecting data from interview and documentation. Thecniques of collecting data of this research are library research, interview and field research.The result shows that hijabstory marketing in this research used marketing strategy or marketing mixed, the growth of hijabstory marketing increased significally in every year and the effectiveness of hijabstory marketing from the amount of turnover has increased also, it indicates that hijabstory marketing that the research investigated is effective in marketing perspective. Because by using marketing strategy, the growth of marketing and the effectiveness of marketing from the amount of turnover always increased from a year to year significally. Keywords: Effectiveness, Marketing, The Effectiveness of Marketing

PENIMBUNAN BARANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM Rika Ariska; Abdul Aziz
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak Penimbunan merupakan salah satu bentuk bagian dalam perdagangan yang tak lain ialah penimbunan barang jual, yang mana si penjual melakukan penimbunan berdasarkan tujuannya masing-masing, salah satunya yaitu demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, si penjual rela menunggu barang jualannya di jual ketika harga pasaran naik. Hal tersebut merupakan bagian jual beli yang dilarang disebabkan merugikan orang lain dan hanya menguntungkan diri sendiri saja. Kata lain disebutkan sebagai Ihtikâr atau monopoli. Maka dari itu, dalam menjalankan bisnis perdagangan atau pun segala urusan mencari rizki lainnya harus menjalankannya dengan adil tidak dengan cara yang merugikan sepihak atau menguntungkan sepihak melainkan berdasarkan dengan cara yang di ridha Allah SWT. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengetahuipengaruh penimbunan barang terhadap stabilitas ekonomi. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penimbunan barang (Ihtikâr). Serta untuk mengetahui bagaimana konsep dasar penimbunan barang (Ihtikâr) secara umum. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif. Dari hasil penelitian, penimbunan barang jual dalam perspektif hukum ekonomi islam yang dilarang ialah berupa penimbunan bahan pokok makanan. Secara ekonomi penjualan bahan pokok makanan yang ditimbun oleh si penjual yaitu berupa sembako, yang dapat mengakibatkan terjadinya inflasi, kenaikan harga pada pasaran yang mengakibatkan pembeli pun merasa kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut tak lain merupakan kebutuhan pangan tiap harinya. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kelaparan yang berawal dari tidak mampunya membeli barang tersebut atau karena kelangkaan barang yang dibutuhkan. Maka dari itu berdagang pun haruslah bersifat adil. Kata Kunci: Penimbunan Barang, Ihtikar, Hukum Ekonomi Islam.AbstractHoarding is one form of inner trade hoarding is none other than the sale of goods, which the seller did hoarding based on their stated objectives, one of which is for profit doubled, the sellers are willing to wait wares on sale when prices the market rose. It is part of buying and selling is prohibited caused harm to others and only benefit yourself only. In other words mentioned as Ihtikâr or monopoly. Therefore, in running a business or trade affairs should be looking for more good luck does not run fairly one-sided manner detrimental or beneficial unilaterally but by the way in the pleasure of Allah SWT. The aim of this study is to determine To know the effect of hoarding goods to economic stability. To determine what factors are causing the accumulation of goods. And to know how the basic concept of hoarding goods in general. The methodology used in this studyused a qualitative approach normative. From the research, hoarding of goods sold in the perspective of Islamic law which prohibited economy is in the form of hoarding staple foods. Economically sale of staple food stockpiled by the seller in the form of groceries may result in inflation, the rise in prices on the market resulting in buyers also feel difficulty to get the goods is nothing but a daily food needs. This can lead to famine which originated from the inability to buy goods or because of the scarcity of items needed. Therefore trade must also be fair. Keywords: Stockpiling Goods, Ihtikar, IslamicEconomic Law.

SISTEM MANAJERIAL BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN CIREBON DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT Nursyamsuddin Nursyamsuddin
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak Profesionalisme amil sangat dituntut dalam pengelolaan zakat. Tanpa keberadaan a mil y an g pro fessi on al, must ahil da na z ak at d apa t dioptimalkan perannya. Sebagai langkah awal membenahi manajerial amil telah dibuat berbagai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Namun demikian, pengumpulan maupun pemberdayaan dana zakat masih belum memberikan pengaruh besar bagi terwujudnya kesejahteraan umat Islam. Dengan memfokuskan diri pada s i s t e m m a n a j e r i a l B A Z Kabupaten Cirebon d a l a m pendayagunaan zakat, tulisan ini menyimpulkan bahwa s e c a r a u m u m s i s t e m m a n a j e r i a l y a n g b e r l a k u d i BAZ Kabupaten Cirebon belum berjalan secara efektif karena berbagai kendala. Fungsi- fungsi manajerial tidak dapat diterapkan secara efektif . BAZ merupakan lembaga pengelola zakat bentukan pemerintah yang kepengurusannya melibatkan beberapa unsur yang sebagian besar merupakan pekerja aktif . Hal ini telah mengurangi efektifitas kerja mereka di BAZ. Selain itu, m a n a j e m e n kompensasi zakat belum berjalan efektif dan efesien karena belum adanya standar baku untuk mengatur dan mengevaluasi berbagai pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap pengurus. Kata kunci: sistem, kinerja manajerial, manajemen, pendayagunaan Abstract The Amil professionalism is highly demanded in the management of zakat. Without the presence of professional collectors, it is impossible to optimize the roles of zakat funds. As a first step to fix the Amil management, various laws on the management of zakat have been made. However, the collection and empowerment of zakat funds give minor influence on the realization of the welfare of Muslims. By focusing on managerial system of the BAZ Cirebon in the utilization of zakat, this paper concludes that in general the managerial system in force in the BAZ Cirebon does not operate effectively due to various constraints. Managerial functions can not be applied effectively. The BAZ is an institution established by the Government that its staff involves several elements that are mostly active workers. This has reduced the effectiveness of their work in the BAZ. In addition, the compensation management of zakat has not been effective and efficient because there are no standards to regulate and evaluate a variety of work to be done by each board. Keywords: system, managerial performance, management, empowerment

PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR PENERIMA FIDUSIA DENGAN OBYEK BANGUNAN DIATAS TANAH HAK PAKAI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA Leliya Leliya; Hariman Dianofita
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak Dampak peristiwa ekonomi pada era reformasi adalah daya beli masyarakat yang semakin menurun dikarenakan naiknya harga kebutuhan pokok. Dunia usaha juga mengalami dampak buruknya, terkait dengan hal tersebut pemerintah mengupayakan agar para pelaku bisnis tetap dapat menjalankan usahanya dengan menyediakan dana pinjaman. Salah satu syarat untuk memperoleh pinjaman tersebut adalah harus memiliki jaminan, menurut pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Fidusia, benda tidak berupa bangunan diatas tanah hak sewa dapat dijadikan obyek fidusia. Termasuk didalamnya adalah bangunan diatas tanah hak pakai dapat dijadikan obyek fidusia berdasar pasal 12 ayat (1b) Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 Tentang rumah susun. Sehingga dipertanyakan tentang perlindungan hukum terhadap kreditur penerima fidusia jika debitur wanprestasi. Dan dapat diketahui bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) dan pasal 13 Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun dan Pasal 15 ayat (2a) Undang-Undang No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman bangunan diatas tanah hak pakai dapat dijadikan obyek jaminan fidusia . Bangunan yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia adalah rumah susun yang dalam proses pembangunan. Rumah susun ini diterima sebagai obyek jaminan fidusia tanpa menjaminkan tanahnya. , karena rumah susun tersebut memiliki sertifikat tersendiri. Apabila debitur wanprestasi berdasar pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Fidusia kreditur penerima Fidusia memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara parate eksekusi. Kata kunci: perlindungan hukum, hak pakai, fidusia Abstract The impact of economic events in the reform era is that people's purchasing power has declined due to rising prices of basic necessities. The corporate world is also experiencing these negative impacts, related to the government to strive for the business person can still run their business by providing loan funds. One of the conditions for obtaining such loans is need to have a guarantee, according to article 1, paragraph (4) of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary, the object is not the form of the building above ground lease rights can be the object of a fiduciary. Included are building on land use rights can be the object of a fiduciary under Article 12 paragraph (1b) of Law No. 16 Year 1985 About the flats. So the question of legal protection against creditors of the fiduciary recipient if the debtor defaults. And it is known that pursuant to Article 12 paragraph (1) and article 13 of Law No. 16 1985 On Flats and Article 15 (2a) of Act 4 of 1992 on Housing and Residential buildings on the land use rights can be the object of fiduciary. The building that can be the object of fiduciary are flats in the development process. This apartment is accepted as an object of fiduciary without land offers. , Because the apartment has its own certificate. If the debtor defaults under Article 15 paragraph (2) of Law Fiduciary Fiduciary receiver creditor has the right to sell the objects that become the object of fiduciary manner of execution parate. Keywords: legal protection, right to use, fiduciary

TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Runto Hendiana; Ahmad Dasuki Aly
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak E-commerce merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global, maka teransaksi jual beli akan kurang tepat dengan konteks jual beli islam atau Situs toko bagus.com. Toko bagus adalah sebuah etalase jual beli, karena bukan ahanya pemilik iklan yang dapat menemukan iklan yang dipublikasikan, tetapi juga orang-orang yang mencari produk dan jasa melalui search engine seperti google juga akan menemukan iklan tersebut. Tokobagus memiliki slogan “Gratis Mudah dan Cepat” Masalah yang ada dalam penelitian ini secara umum adalah terkait obyek transaksi yang diperjualbelikan terkadang tidak sesuai dengan gambar yang ada dalm iklan, hal ini tidak sesai dengan penjelasan dalam surat An-nisa yang mana dalam jual beli haru saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Secara spesifik penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam transaksi dalam jual beli online atau e-commerce dalam OLX.co.id (toko bagus.com). Untuk mengetahui prinsip jual beli online dalam perspektif ekonomi Islam. Kejujuran dalam bertransaksi dalam ekonomi Islam merupakan bagian yang sangat penting, di mana seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana dengan cara menjelaskan kondisi kecacatan suatu barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Kata kunci: OLX, Jual Beli Online, Hukum Islam Abstract E-commerce is a model of purchase agreement with different characteristic from the model of usual sale and purchase transaction, with local and global range, so the sale and purchase transaction is not precise with the context of islamic sale and purchase or tokobagus.com site. Toko bagus is a selling shopwindow, because it is not only advertisement owner that can find the publications of advertisement, but also the people which looking for the product and service through search engine such as google. Toko bagus has a slogan “Gratis, Mudah, dan Cepat” (Free, Easy, and Fast). Commonly, the problem of this research, sometime the selling and buying object transaction not suitable with the picture in advertisement, this is not appropriate with the explanation in Q.S. An-Nisa, the sale and purchase transaction must acquiesce each other, must not deceive, lied, and must not damage the public interest. Specifically, this research aims to know the online sale and purchase transaction or e-commerce in OLX.co.id (tokobagus.com) deeply. To know online sale and purchase principle in the view of Islamic Economy. In Islamic Economy, the honesty in transaction is very important. The seller must honest, have purpose in order to the buyer get beneficence and happiness by explain the deformity of commodity that he knows and not seen by the buyer. Keyword: OLX, e-commerce, and Islamic law

PERLINDUNGAN KONSUMEN JAJANAN PASAR BERDASARKAN PASAL 8 DAN PASAL 62 PERATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Moch. Endang Djunaeni; Intan Alfiah
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstrakAdapun permasalahan yang diangkat dari penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap produk jajanan pasar di pasar kue plered Kab. Cirebon dan Sanksi apa yang diterapkan oleh pemerintah untuk pedagang yang melanggar Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang termuat di dalam pasal 8 dan pasal 62. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang didasarkan studi kasus pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kota Cirebon. Penelitian ini mengambil perhatian pada masalah alasan mengapa produk jajanan pada IKM di Kota Cirebon belum tercantum masa kadaluwarsa. Pada Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, penelitian diskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi dilapangan berdasarkan fakta yang diproses dilapangan secara mendalam. Sumber data yang diperoleh yaitu Data primer dan Data Sekunder. Pengambilan data dengan melakukan Studi Kepustakaan, Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.Dalam hasil analisis penulis mendapatkan pemahaman dalam Implementasi Undang -undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap produk jajanan pasar di asar kue plered Kab. Cirebon perlu adanya sosialisasi secara bertahap agar tidak terjadinya kerugian bagi konsumen. Pemerintah harus terus berupaya meningkatkan perlindungan terhadap konsumen mengingat masih banyaknya jajanan pasar yang tidak berlabel masa kadaluarsa yang beredar di masyarakat yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang - Undang Perlindungan Konsumen yang diatur pada pasal 62 tentang sanksi yang melanggar Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Kata kunci : Jajanan Pasar, Perlindungan Konsumen, Penerapan Sanksi Abstract The issues raised from this research that How Implementation Act - Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection against market snacks products in the market cakes Plered Kab. Cirebon and what sanctions are imposed by the government for the traders who violate the Act - Act No. 8 of 1999 on consumer protection contained in Article 8 and Article 62. This research is a field (field research) that is based on a case study of Small and Medium Industry (SMEs) in the city of Cirebon. This study takes the attention on the problem of the reason why the product snacks on SMEs in the city of Cirebon not listed expiration date. In the method used in this research is descriptive qualitative, descriptive research is research that describe the data and information in the field based on the fact that the field is processed in depth. Sources of data obtained by the primary data and secondary data. Retrieval of data by conducting literature study, interviews, observation, and documentation.In the analysis results writers gain understanding in the implementation of Law OF No. 8 of 1999 on Consumer Protection against products asar pastry snacks in Plered Kab. Cirebon socialization needs to be gradual to avoid the occurrence of harm to consumers. The government must continue to improve the protection of consumers considering many snacks that are not labeled expiration period that is circulating in the community which violate the provisions of Article 8 paragraph (1) letter i Law - Consumer Protection Act set out in Article 62 of sanctions violated Law - Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Keywords: Snacks Market, Consumer Protection, Application of Sanctions

TRANSAKSI DROPSHIPPING PERSPEKTIF EKONOMI SYARI’AH Rudiana Rudiana; Achmad Otong Bustomi
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstrakTransaksi dropshipping yang sekilas mirip dengan bai’ as-salam khususnyasalam paralel, yang merupakan model transaksi penangguhan yang diperbolehkan dalam Islam. Tetapi ada sedikit perbedaan yaitu dropship (toko online) tidak menampung barang yang akan dijual. Dengan demikian, hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan status hukum dropshipping dalam ranah hukum ekonomi syari’ah. Jadi untuk menghindari keraguan bertransaksi dalam dropshipping maka harus ada hukum yang jelas secara syari’ah, agar pelaku bisnis bisa leluasa dalam bertransaksi. Tujuan dalam penelitian ini adalah: pertama untuk mengetahui konsep dropshipping dalam dunia bisnis, kedua untuk mengetahui konsep bai’ as-salam dalam dunia bisnis, dan ketiga untuk mengetahu apakah transaksi dropshipping sejalan dengan konsep bai’ as-salam. Berdasarkan hasil penelitian, transaksi dropshipping merupakan jual beli online dengan cara pesanan tetapi penjual tidak menyetok barang, sedangkan bai’ as-salam merupakan jual beli pesanan yang dihalalkan oleh Islam. Kemudian dropshipping dapat dikatakan tidak sejalan dengan konsep bai’ as-salam. Karena tidak terpenuhinya syarat penjual bai’ as-salam oleh dropship (toko online), yaitu di mana dropship tidak pernah menampung barang sehingga tidak memiliki kekuasaan terhadap barang untuk dijual, dan bertindak tidak jujur atas label pengiriman barang yang seolah-olah dropship adalah pemilik dan pengirim barang yang sesungguhnya. Sehingga dropship telah melakukan penjualan barang yang tidak dimiliki yang tidak diperbolehkan dalam hukum ekonomi syari’ah. Kata kunci : Dropshipping, Bai’ as-salam, Hukum Ekonomi Syari’ah. AbstractThe dropshipping transaction which a glance look like bai’ as-salam, especially parallel salam, which is suspension transaction model that allowed in Islam. But, there is a little difference in the dropship (online store) does not accommodate for sell. Therefore, from that thing makes obscurity of dropshipping law status in the domain of the law economic shariah. So, to avoid the doubt transaction in dropshipping it is should be the shariah clarity of the law, in order that the businessman can be wide in transaction. The goal of this research: (1) To know the dropshipping concept in business world, (2) To know bai as-salam concept in business world, and (3) To know the dropshipping concept in line with bai as-salam concept. The result shows that, the dropshipping transaction cannot line with bai as-salam concept. Because did not accommodate in bai as-salam seller condition by dropship (online store), namely the dropship never accommodate the commodity so that the dropship have not dominance toward accommodate to sell, and played dirty on goods dispatch label made as if dropship as owner and real goods dispatch. So that, the dropship has did accommodate sale which did not have and it is did not allowed in the law of economic shariah. Keywords : Dropshipping, Bai’ as-salam, law of economic shariah.

PENGARUH SISTEM PEMBAGIAN UPAH WAKTU KERJA DAN HASIL KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PABRIK BATU ALAM CV. NUR ALAM JAYA CIREBON Jumena, Juju; Ikhsanti, Iis
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstrakÂ Sistem pengupahan merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Penelitian ini mengkaji apakah sistem pembagian upah waktu kerja dan hasil kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan di Pabrik Batu Alam CV. Nur Alam Jaya, baik secara parsial maupun secara simultan. Metode penelitianÂ Â yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa Â upah Â waktu Â kerja Â memiliki Â nilai Â ï¿½â„Ž ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½

PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF BAGI KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI ZAKAT CENTER CIREBON Juju Jumena; Akhmad Izzudin
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mekanisme pengelolaan zakat di Zakat Center Cirebon, dan dampak kesejahteraan mustaḥiq yang ada di Zakat Center Cirebon. Pengelolaan zakat harus diarahkan sebagai instrument untuk membangun tarap kehidupan kesejahteraan umat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersumber dari data-data yang dihasilkan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun upaya pengumpulan data yang digunakan dengan teknik: observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan triangulasi data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat di Zakat Center Cirebon dalam bidang penghimpunan dana dan penyaluran dana, pihak Zakat Center Cirebon selalu mengutamakan komitmen, konsisten dan transparan kepada para donatur dan selalu amanah, transparan dan konsisten kepada para mustahik. Dengan menerapkan program seperti itu maka dapat memberikan kontribusi untuk mensejahterakan mustaḥiq.Kata Kunci : Pengelolaan zakat, Kontribusi, Kesejahteraan mustahik. AbstractThis study aims to describe the mechanism of zakat management in Zakat Center Cirebon, and the impact of mustahik welfare that is in Zakat Center Cirebon. The Management of zakat must be directed as an instrument to build the people life level, especially through the fund program and the distribution and utilization of fund program. The research methodology that is used is qualitative methodology that is sourced from the data that is produced by using descriptive approach. To collect the data that is used by technique of: observation, interviews and documentation. The data analysis technique in this research is using data triangulation. Based on this research and discussion result, it can be known that the management of zakat in Zakat Center Cirebon is clear and give a big contribution for the mustahik welfare, which the accumulation process and the zakat distribution of funds has been done well. Keywords: Zakat management, Contribution, Mustahik welfare.

PRAKTEK JUAL BELI KAIN KILOAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Nurjannah Nurjannah; Juju Jumena
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstrakJual beli dalam Islam telah ditentukan aturan-aturan hukumnya, seperti yang telah diungkapkan oleh Para Ulama, baik mengenai syarat, rukun maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Seperti halnya jual beli kain kiloan yang tidak bisa dilihat keseluruhan barangnya. jual beli yang mengandung unsur gharar atau penipuan, barang yang belum jelas ketentuan sifat-sifatnya diperjualbelikan sehingga pembeli merasa dirugikan karena tidak mengetahui barang yang sesungguhnya. Jual beli kain kiloan di Pasar Tegal Gubug ini sudah menjadi adat, karena jual beli tersebut sudah memenuhi syarat dan rukunnya sehingga jual beli tersebut tidak lagi gharar, dalam melakukan transaksi dengan adanya khiyar syarat, sebagaimana dalam akad jual beli adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli harus saling meridhai dalam melakukan transaksi agar jual beli tersebut menjadi sah. Hasil penelitian ini diketahui bahwa, pelaksanaan jual beli kain kiloan yang dilakukan di Pasar Induk Sandang Tegal Gubug dengan menggunakan sistem kiloan, masih adanya unsur gharar karena kain yang dijual secara karungan atau ikatan. Ghrarar yang diperbolehkan dalam hukum Islam yaitu: Jual beli gharar yang diperbolehkan ada empat macam: (pertama) jika barang tersebut sebagai pelengkap, atau (kedua) jika ghararnya sedikit, atau (ketiga) masyarakat memaklumi hal tersebut karena dianggap sesuatu yang sepele, (keempat) mereka memang membutuhkan transaksi tersebut.Kadang sebagian gharar diperbolehkan dalam transaksi jual beli, karena hal itu memang dibutuhkan (masyarakat). Kata Kunci : Jual beli, Kain Kiloan, Hukum Ekonomi Islam Abstract Buying and selling in Islam has prescribed rules of law, as has been revealed by the theologian, either on terms, pillars and forms of selling are not allowed. As well as selling a kilogram of fabric that can not be seen whole goods. buying and selling that contains gharar or fraud, the goods that remain unclear provisions of its properties are sold so that buyers feel disadvantaged because they do not know the real goods. Selling and buying a kilogram of fabric in the market Tegal Gubug has become customary, since buying and selling is already qualified and harmonious, so that selling and buying is no longer gharar, in conducting transactions with the khiyar terms, as in the sale and purchase contract agreement between the two sides, ie the seller and the buyer should be pleased with one another in order to carry out the sale and purchase transaction to be valid. Results of this research note that the implementation of the sale and purchase of fabrics kilogram performed in the Market Master Clothing Tegal Gubug using kilogram system, there’s still gharar because the fabric is sold in sacks or bonding. Gharar allowed under Islamic law, namely: Selling and buying gharar are allowed there are four kinds: (first) if such goods as a complement, or (second) if ghararnya little, or (third) the public to understand it because it was considered something trivial, (fourth ) they do require the transaction. Sometimes some gharar allowed in sale and purchase transactions, because it is needed (community). Keywords: Sale and purchase, Islamic Economic

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota cirebon,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota cirebon, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota cirebon,

Jawa barat

INDONESIA