Garuda - Garba Rujukan Digital

RELIGI, BUDAYA DAN EKONOMI KREATIF: Prospek dan Pengembangan Pariwisata Halal di Cirebon Aan Jaelani; Edy Setyawan; Nursyamsudin .
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract This article confirms that tourism activities including religious, cultural and creative centers in Cirebon are developing separately from local government policy and program implementation, but tourism development activities are getting more advanced in the city and district of Cirebon. With a trend-analysis approach, this article is based on data collected through interviews, exploration of events, news, and information from print media and electronic media, as well as documents from tourism organizers in Cirebon. This paper concludes that Cirebon positioned itself as one of the destinations for the development of halal tourism that became the center of the tourism industry in the future. Keywords: Religion, Culture, Creative Economy, Halal Tourism. Abstrak Artikel ini menegaskan bahwa aktivitas pariwisata termasuk sentra religi, budaya dan ekonomi kreatif di Cirebon berkembang secara terpisah dari sisi kebijakan pemerintah daerah, pelaksanaan program-program, dan strategi pengembangan kawasan wisata baik di kota dan kabupaten Cirebon. Dengan pendekatan trend-analysis, artikel ini berpijak pada data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara, eksplorasi terhadap peristiwa, berita, dan informasi dari media cetak dan media elektronik, serta dokumen dari institusi penyelenggara pariwisata di Cirebon. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Cirebon memposisikan diri sebagai salah satu destinasi bagi pengembangan wisata halal yang menjadi sentra industri pariwisata di masa mendatang. Kata Kunci: Religi, Budaya, Ekonomi Kreatif, Wisata Halal

STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI SANTRI DAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN WIRAUSAHA LANTABUR KOTA CIREBON Ilham Bustomi; Khotibul Umam
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract More than just an interaction between Islamic religion leader and students, even boarding school also interacts with the surrounding communities. These interactions ultimately undergoes the transformation of meaning and role, direct to the changes, development and empowerment students, which is manifested in the form of a multi-faceted, including into the awareness of the issues facing particular economic problems. This is where potential boarding schools by performing its role as the Community institutions to increase the initiative and creative of the community as the main source of development and that emphasizes the material and spiritual wellbeing of the community as the goal of the development process. Of research results, empowerment programmes were successfully conducted by boarding schools Lantabur the entrepreneurial city of Cirebon, however there is still implementation in factor endowments and a barrier. Factor endowments, among others; the presence of equipment that had enough support. The presence of the tutelage of caretaker cottage, and the presence of a pretty good networking of Jama'ah Greeting Tour. The factor a barrier is still weak spirit of entrepreneurship among the public. Keywords: Interactions, Development Process, Entrepreneurship, and Boarding Schools. Abstrak Lebih dari sekedar interaksi antara kyai dan santri, bahkan pesantren juga berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Interaksi tersebut pada akhirnya mengalami transformasi makna dan peran, yakni mengarahkan kepada perubahan, pengembangan dan keberdayaan santri, yang diwujudkan dalam bentuk yang beraneka ragam, termasuk ke dalam kepedulian terhadap masalah yang dihadapi khususnya masalah ekonomi. Disinilah potensi pesantren dengan melakukan perannya sebagai lembaga kemasyarakatan untuk meningkatkan inisiatif dan kreatif dari masyarakat sebagai sumber utama pembangunan dan yang menekankan kesejahteraan material dan spiritual masyarakat sebagai tujuan dari proses pembangunan. Dari hasil penelitian, program-program pemberdayaan telah berhasil dilakukan oleh pihak Pondok Pesantren Wirausaha Lantabur Kota Cirebon, akan tetapi dalam pelaksanaanya masih terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung antara lain; adanya peralatan yang sudah cukup mendukung. Adanya pengawasan dari pengurus pondok, dan adanya jaringan yang cukup bagus dari Jama’ah Salam Tour. Faktor penghambatnya adalah masih lemahnya semangat berwirausaha di kalangan masyarakat. Kata Kunci: Interaksi, Proses Pembangunan, Wira Usaha, dan Pondok Pesantren.

KONSEPSI PEKERJAAN DALAM PERSEPKTIF SYARIAH H. Djohar Arifin
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 2 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak Pekerjaan (kerja – bekerja) adalah sesuatu yang dhorury (primary) bagi ummat manusia dalam rangka memenuhi hajat hidup dan kehidupannya di muka bumi ini. Shighoh “Al-Ka sab” banyak dijumpai di dalam Al-Qur’an, begitu juga shighoh “al-Amal” yang artinya adalah hampir sama yakni ; bekerja dan beramal. Shighoh “al-Kasab” menunjukkan makna/arti yang umum ( lafadz ‘Am) atau kata yang mempunyai arti apa saja tentang pekerjaan itu, tanpa menunjuk pada sebuah pekerjaan tertentu, dengan cara tertentu dan objek tertentu. Sedang pada ayat lain memerintahkan kepada ummat manusia agar meng-infaq-kan hasil pekerjaannya itu sebagai rizqi yang telah diberikan oleh Alloh kepada kita semua.Pada sisi lain hadits Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa pekerjaan (al-kasab) yang paling bagus adalah pekerjaan/perbuatan seorang lelaki dengan tangannya sendiri ( عمل الرجل بيده ). Shoghoh “بيده “ adalah majaz (مجاز) sebuah kata yang mengandung arti lain diluar makna yang sebenarnya. Dalam hal ini antara Al-Qur’an menyebut sighoh al-kasab menunjukkan makna ‘Am (majmuk) dan dalam al-Hadits shighoh al-kasab di tafshil (dirinci) dengan shighoh “بيده “ yang mempunyai makna majaz. Hal tersebut masih belum memberikan kejelasan/kepastian mengenai kriteria pekerjaan yang sesungguhnya. Maka, dengan demikian diharapkan akan dapat melahirkan sebuah konsepsi tentang “pekerjaan yang bagus” sesuai dengan perspektif syariah. Key words : al-kasab (pekerjaan) - rizqi – infaq - - " بيده " " بيع مبرور" . AbstractOccupation is primary needs for human beings in order to fulfill live necessities in the world. Shighoh “Al-Kasab and shighoh “al-Amal“ are frequently found in Al-Qur’an and they means “to work or to serve”. Shighoh “Al-Kasab means similarly to that work without referring to certain occupations, means and objects. Meanwhile this verse requires the ummah to donate infaq resulted from that occupation as livelihood given by Allah to them.The hadits Muhammad SAW(PBUH) explains that the best occupation is the one that is carried out by a man himself. Shighoh “بيده“ is majaz (مجاز); a word that means out of its meaning itself. In this regards, Al-Qur’an mentions “sighoh al-kasab” that shows ‘Am (compound) and shighoh al-kasab in Al-Hadits is specified by shighoh “بيده “ that means majaz. The phenomenon has not explained the certain meaning of real job/occupation. Therefore, this study is hoped to yield a conceptioan regarding a good occupation from syariah perspectives. Key words : al-kasab (occupation) - rizqi – infaq - - " بيده "" بيع مبرور" .

JUAL BELI BORONGAN BAWANG MERAH DI DESA GRINTING MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM Juju Jumena; A. Otong Busthomi; Husnul Khotimah
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract In the community often there is buying and selling done to obtain ease without knowing whether the sale is done that is in accordance with the concept of Islamic law or not, as happened in the sale and purchase of red onion with bulk system in Grinting village. In practice, physically object of buying and selling not yet known quantity. Seeing the problem, the writer feels the need to study more deeply based on the review of Islamic law. The method used in this research is to use qualitative by utilizing the sociology approach of Islamic law. Technique of collecting date that is done observation, interview and documentation. From the research results obtained the forms of sale and purchase of red onion in Grinting village there are 2 namely Scales (small scale Rogolan and Gedengan in a typical gift shop) and Borongan (large scale Rogolan, Gedengan, Larikan and Tebasan). According to the review of Islamic law in buying and selling of wholesalers is done under the terms of jizaf, so if meet the conditions of buying and selling jizaf then the sale is legal or allowed. Keywords: Sale and Purchase Wholesale (Jizaf), Red Onion, Islamic Economic Law. Abstrak Di masyarakat sering kali terdapat jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep hukum Islam atau tidak, sebagaimana yang terjadi dalam jual beli bawang merah dengan sistem borongan di desa Grinting. Dalam praktiknya, secara fisik obyek dari jual beli belum diketahui kuantitasnya. Melihat permasalahan tersebut, penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam lagi berdasarkan tinjauan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan memanfaatkan pendekatan sosiologi hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitiannya diperoleh bentuk-bentuk jual beli bawang merah di desa Grinting ada 2 yaitu Timbangan (Rogolan skala kecil dan Gedengan di Toko Oleh-oleh) dan Borongan (Rogolan skala besar, Gedengan, Larikan dan Tebasan). Menurut tinjauan hukum Islam dalam melakukan jual beli borongan dilakukan berdasarkan ketentuan syarat jizaf, sehingga apabila memenuhi syarat-syarat jual beli jizaf maka jual belinya sah atau diperbolehkan. Kata Kunci: Jual Beli Borongan (Jizaf), Bawang Merah, Hukum Ekonomi Islam.

KEADILAN EKONOMI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM Wing Redy Prayuda
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract Humans, as social beings, cannot stand-alone so that they need to interact with others to carry out daily economic activities. In human lifespan, a man wants justice in all things, including the economy however the soul of the human soul tends to follow the passions that allow humans to put more injustice than justice or the truth. Materialism has separated the human from economy and ethics. The capitalist system makes human beings concerned with the protection of individual rights and ignores the common interests of society, as the communist system disrupts one's rights. Meanwhile Islamic Economics puts a balance between religion and state, religion and science, the material with spiritual. In addition, the rights and duties provide the freedom that is controlled by not damaging the common interest and bound by the signs of Syariah. Islamic economics present brings the new atmospheres to the world economy. Kata Kunci: Islamic economics, Justice. Abstrak Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri sehingga perlu interaksi dengan yang lain, demikian dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari. Dalam menjalankan roda kehidupan, manusia menghendaki keadilan dalam segala hal, termasuk perekonomian, numun jiwa manusia cenderung mengikuti hawa nafsu yang memungkinkan manusia lebih mendahulukan kezaliman dari pada keadilan dan kabatilan dari pada kebenaran. Materialisme telah memisahkan manusia dari ekonomi dan etika. Sistem kapitalis menjadikan manusia mementingkan perlindungan atas hak perseorangan dan mengabaikan kepentingan bersama dari masyarakat, demikian sistem komunistis menghancurleburkan hak-hak seseorang. Sedangkan Ekonomi Islam meletakkan keseimbangan antara agama dan negara, agama dan keilmuan, materi dengan spriritual, hak dan kewajiban serta bemberikan kebebasan yang terkendali dengan tidak merusak kepentingan bersama dan terikat dengan rambu-rambu syariah. Ekonomi Islam hadir membawa warna kesejukan bagi perekonomian dunia. Keywords: Ekonomi Islam, Keadilan.

KEY PERFORMANCE INDICATOR DALAM MENGUKUR KINERJA KARYAWAN DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN LESTARI Syafrudin .; Diana Djuwita; Sri Mulyati
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract Activity Management Unit Lestari established by the inter-village meetings which choose the evaluation process by using Key Performance Indicator. As a financial institution is very sensitive so it is necessary to determine the application of performance evaluation in evaluating an employee's performance required tools or methods are precisely tailored to the institution so that performance can be measured objectively. This study used a qualitative approach is to perform observations, interviews and review documents on Activity Management Unit Lestari. Primary data in this study is data obtained directly from the information through interviews and the results obtained from interviewing employees Activity Management Unit Lestari is then performed data reduction, data presentation and then verification and confirmation data. Results Overall Performance Assessment Activity Management Unit sustainable way based on scoring criteria with the Key Performance Indicator can be seen overall performance enough, from a financial perspective is not good, from the customer perspective is good, from the perspective of internal business processes poorly and growth perspective and learning both accumulated got enough. Keywords: Performance Measurement, Key Performance Indicator, Employee Performance. Abstrak Unit Pengelola Kegiatan Lestari dibentuk oleh musyawarah antar desa yang memilih proses evaluasi dengan menggunakan Key Performance Indicator. Sebagai lembaga keuangan sangatlah sensitive maka dalam mengevaluasi sebuah kinerja karyawan diperlukan alat atau metode yang tepat disesuaikan dengan lembaga sehingga kinerja dapat diukur secara objektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen pada Unit Pengelola Kegiatan Lestari. Hasil Keseluruhan Penilaian Kinerja Unit Pengelola Kegiatan Lestari berdasarkan Kriteria penilaian dengan Key Performance Indicator dapat diketahui kinerja secara keseluruhan cukup, dari perspektif keuangan kurang baik, dari perspektif pelanggan baik, dari perspektif proses bisnis internal kurang baik dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran baik diakumulasi mendapat nilai cukup. Kata Kunci: Pengukuran Kinerja, Key Performance Indicator, Kinerja Karyawan.

PENGARUH INFLASI, PDB, INVESTASI DAN PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI INDONESIA PERIODE TAHUN 1999-2015 Eef Saefulloh; Renjana Fitriana
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract Generally, the unemployment is affected by the amount of applicants or the amount of applicants are not same with the total of field-work that needs employees. Many factors affect the level of unemployment (Y), inflation (X1), GNP (X2), Investation (X3), and education (X4) which were developed by the dummy variables to SD/MI (D1), SMP/MTs (D2), SMA/MA (D3) and than PT (D4). According of the result of analyzing the data and hypothesis, the result got Fcount 17,59 > Ftabel 3.26, thus independently simultaneous free affected significantly to the level of unemployment in Indonesia. The result of T-test, the free varibales influenced in the level of unemployment in Indonesia, with each results: variables of inflation (X1) Tcount 3,317 > Ttabel 1,833, GNP (X2) Tcount -4,788 > Ttabel 1,833, investation (X3) Tcount -2,396 > Ttabel 1,833,and education with dummy variable SD/MI (D1) Tcount -4,542 > Ttabel 1,833 , SMP/MTs(D2) Tcount 9,305 >Ttabel 1,833, SMA/MA (D3) Tcount -4,373 >Ttabel1,833, and but on the dummy variables college level there is no influence on the unemployment rate where the value PT(D4) Tcount -0,183 >Ttabel1,833. Keywords: Inflation, GNP, Investation, Education and The Level of Unemployment. Abstrak Pengangguran pada umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada mampu menyerapnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran (Y), inflasi (X1), PDB (X2), Investasi (X3), dan pendidikan (X4) yang dikembangkan dengan variabel dummy terhadap SD/MI (D1), SMP/MTs (D2), SMA/MA (D3) serta PT (D4). Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis diperoleh Fhitung 17,593 > Ftabel 3.26, sehingga secara simultan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Sedangkan hasil uji T secara serentak variabel bebas berpengaruh terhadap tingkat pengangguran dengan nilai masing-masing, variabel inflasi (X1) Thitung 3,317> Ttabel 1,833, PDB (X2) Thitung -4,788 > Ttabel 1,833, Investasi (X3) Thitung -2,396 > Ttabel 1,833, dan pendidikan dengan variabel dummy SD/MI(D1) Thitung -4,542 > Ttabel 1,833 , SMP/MTs(D2) Thitung 9,305 > Ttabel 1,833, SMA/MA (D3) Thitung -4,373 > Ttabel 1,833, namun pada variabel dummy tingkat perguruan tinggi tidak terdapat pengaruh terhadap tingkat pengangguran dimana nilai PT (D4) Thitung -0,183 < Ttabel 1,833. Kata Kunci: Inflasi, PDB, Investasi, Pendidikan dan Tingkat Pengangguran.

MENGUKUR TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT PADA PENGGUNA LAYANAN PERIZINAN USAHA DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 Syaeful Bakhri
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract The importance of improving the quality of service to the community is a thing that can not be delayed, because with good service quality, it will be able to impact on increasing the amount of incoming investment. Public service is any service activities undertaken for the implementation of public services as an effort to meet the needs of the public and the implementation of the provisions of legislation. For the result of Community Satisfaction Index Survey on service quality of Integrated Licensing Service of Cirebon Regency Year 2016 which has the highest value is service ability of officer in giving service and service of suitability of service requirement with service type respectively 85,42, while having the lowest value is Fairness service cost to get service and suitability between cost incurred with cost which have been determined which each value equal to 77,75. Keywords: Satisfaction, Public Service, Quality of Human Resources, Procedures. Abstrak Pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat ditunda, karena dengan kualitas pelayanan yang baik, akan berdampak pada peningkatan jumlah investasi yang masuk. Pelayanan publik adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan untuk pelaksanaan pelayanan publik sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Untuk hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Tahun 2016 yang memiliki nilai tertinggi adalah kemampuan pelayanan petugas dalam memberikan pelayanan dan pelayanan kesesuaian kebutuhan layanan dengan jenis layanan masing-masing sebesar 85,42, sementara memiliki Nilai terendah adalah biaya layanan Fairness untuk mendapatkan pelayanan dan kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan biaya yang telah ditentukan dimana masing-masing nilai sebesar 77,75. Kata Kunci: Kepuasan, Pelayanan Publik, Kualitas Sumber Daya Manusia, Prosedur.

TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM DAN UUD 1945 TERHADAP KOPERASI PERIKANAN LAUT MINA SUMITRA INDRAMAYU Didi Sukardi; Kosim .; Lia Nur Alifah
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract Indonesia has a sea area of 5.8 million with a coastline of 81,000 km. Indramayu district has a coastline along 114 km most of the inhabitants are fisherman. Marine Fisheries Cooperative Mina Sumitra located in Karang Song Indramayu is the biggest cooperative in West Java, their achievement is very impressive due to their development and progress. Democracy economy is an economic system followed by all societies as members where the cooperative as implementation. In this research, the writer wants to know whether Marine Fisheries Cooperative Mina Sumitra has applied the cooperative’s job, to prospering members specially also generally in accordance Constitution 1945 Article 33 and the review of Islamic Law or not. The used methodology data is descriptive qualitative, collecting data by using observation, interview and documentation. In conclusion, the partical of democracy economy in Marine Fisheries Cooperative Mina Sumitra about the member’s welfare become main principal however they do not ignore the community’s welfare to. Directly or not, the existence of Marine Fisheries Cooperative Mina Sumitra has been risen the community welfare by providing job fields. Keywords: Democracy Economy, Community’s Walfare, Cooperative. Abstrak Indonesia memiliki luas laut mencapai 5,8 juta km dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Kabupaten Indramayu dengan garis pantai sepanjang 114 km sebagian besar penduduknya berpengasilan sebagai nelayan. Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra yang terletak di Desa Karang Song Indramayu merupakan koperasi terbesar di Jawa Barat, kiprahnya cukup mengagumkan karena perkembangan dan kemajuannya. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dimana koperasi sebagai implementasinya. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah KPL Mina Sumitra telah melaksanakan tugas koperasi mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat umumnya sesuai UUD 1945 Pasal 33 dan tinjauan hukum Islam. Metodologi penulisan menggunakan deskriptif kualitatif dimana pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian yang telah dilakukan, praktik ekonomi kerakyatan pada KPL Mina Sumitra bahwa kesejahteraan anggota menjadi prinsip utama tetapi tidak mengesampingkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Secara langsung maupun tidak, keberadaan KPL Mina Sumitra telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan lahirnya lapangan pekerjaan baru. Kata Kunci: Ekonomi Kerakyatan, Kesejahteraan Masyarakat, Koperasi.

PAJAK REKLAME DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN KONTRIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA Achmad Dasuki Aly; Ajrun G. Mamnun
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract Development of an area can be seen from the large amount of revenue (PAD), which owned the area. If local revenue showed an increasing trend from year to year, then the area has a good financial system. Local revenues consist of local taxes, levies, local corporate profits and other local revenues are legitimate. Hotel tax and restaurant tax is one part of local taxes. This research was conducted in the Office of Financial and Asset regions (DPKAD) Majalengka regency aims to determine the condition of the tax in Majalengka regency, to determine the advertisement taxation system in the county Majalengka and to determine the extent of the advertisement tax contribution in increasing revenue Majalengka regency in 2015. The research results show that the advertisement taxation in Majalengka regency is good enough or effective. Let no efforts in order to provide more tax revenue billboard role in improving the original income. As well as the addition of tax officers in the field to perform direct billing. Keywords: Local Revenues, The Original Income, and Financial System Abstrak Perkembangan suatu daerah bisa dilihat dari besarnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki daerah tersebut. Jika pendapatan asli daerah menunjukkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun maka daerah tersebut memiliki sistem keuangan yang baik. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pajak Reklame merupakan salah satu bagian dari pajak daerah. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas keuangan dan Aset daerah (DPKAD) kabupaten majalengka bertujuan untuk mengetahui kondisi pajak di kabupaten majalengka, untuk mengetahui sistem pemungutan pajak reklame dikabupaten majalengka dan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kabupaten majalengka tahun 2015. Hasil penelitian menunjukan, bahwa pemungutan pajak reklame di kabupaten majalengka sudah cukup baik atau efektif. Hendaklah ada upaya-upaya agar penerimaan pajak reklame lebih memberikan peranan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Serta adanya penambahan petugas pajak dilapangan untuk melakukan penagihan secara langsung. Kata Kunci: Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah, dan Sistem Keuangan.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota cirebon,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota cirebon, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota cirebon,

Jawa barat

INDONESIA