Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGELOLAAN DANA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Didi Sukardi
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang diamanahkan oleh Undang-undang untuk menyelengarakan program jaminan kesehatan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hasil dari kajian tersebut menunjukkan bahwa: (1) BPJS Kesehatan masih banyak masalah, selain sistem administrasi yang belum rapi, terdapat beberapa penyimpangan dari sisi Hukum Islam. Diharapkan ke depan pemerintah membentuk BPJS Kesehatan Syari’ah yang penerapannya seperti Asuransi Syari’ah dan dalam operasionalnya diawasi oleh Badan Pengawas Syari’ah (BPS) dan diaudit oleh Dewan Syariah Nasional (DSN); (2) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menggunakan asuransi konvensional bukan asuransi syari’ah, dimana dalam pengelolaan dana oleh BPJS Kesehatan tidak ada pemisahan dana tabarru dengan dana bukan tabarru; dan (3) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam prakteknya masih mengandung unsur maisir, dan gharar, sehingga menurut analisis penulis hukumnya jatuh jadi syubhat.BPJS for health insurance is a public legal entity that is mandated by law to carry out the health insurance program. The purpose of this paper is to determine the mechanisms for the management of funds Social Security Agency (BPJS) Health, and the views of Islamic law on the management of funds Social Security Agency (BPJS) for Health insurance. Results of the study show that: (1) Health BPJS still many problems, in addition to the administrative system which is not neat, there are some deviations from the side of Islamic law. Is expected to form the next government BPJS for Health Insurance Shariah such as Shariah and its application in operation supervised by the Shariah Supervisory Agency (BPS) and audited by the National Sharia Board (DSN); (2) National Health Insurance (JKN) still using conventional insurance is not insurance Shari'ah, which in the management of funds by the BPJS for health insurance no separation tabarru funds with funds not tabarru; and (3) National Health Insurance (JKN) in practice still contain elements of gambling, and gharar, so according to the analysis of the author legal fallen so doubtful.

PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN Akhmad Shodikin
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 9, No 1 (2015)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan nasional adalah bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus di cegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Tulisan ini hendak menjawab dua persoalan berikut: Bagaimana pandangan hukum Islam tentang batas usia perkawinan dan bagaimana pandangan hukum nasional tentang batas usia perkawinan. Dalam hukum Islam, konsep batas usia minimal perkawinan dipahami secara beragam. Sebagian ulama menyatakan bahwa batasan usia minimal perkawinan adalah balig dengan ciri fisik tertentu. Sebagian ulama yang lain menekankan kesempurnaan akal dan jiwa. Dalam Hukum Nasional, konsep batasan usia minimal perkawinan pun bervariasi. Usia yang diperbolehkan menikah untuk laki-laki adalah 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun. Namun, jika calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 tahun maka harus ada izin dari orang tua atau wali nikah.One of the principles in the National Marriage Law is that the prospective husband and wife must be mentally and physically mature to be allowed to marriage, in order to realize fully the goal of marriage without ending up in divorce and got a good and healthy offspring. Therefore, the marriage between the prospective husband and wife who are minors is to be prevented. This paper is about to answer the following two questions: How does the view of Islamic law concerning the minimum age of marriage and how the views of national law concerning the minimum age of marriage. In Islamic law, the concept of minimum age of marriage is understood in various ways. Some scholars claim that the minimum age limit of marriage is puberty with certain physical characteristics. Some other scholars emphasize the perfection of mind and soul. In the National Law, the concept of a minimum age limit of marriage also varies. The minimum age to get married is 19 years for men and 16 years for women. However, if a husband and wife candidates have not reached the age of 21 years then there must be permission from parents or guardians.

A CRITICAL APPROACH IN COMPARATIVE LEGAL STUDIES: A Lesson for Islamic Legal Scholarship Ahmad Rofii
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Kajian perbandingan hukum ortodoks percaya bahwa ada sains perbandingan hukum yang bersifat murni dan obyektif, yang dapat menjaga jarak dari konvensi dan historisitasnya. Melawan asumsi tersebut, tulisan ini berpendapat bahwa anggapan akan obyektifitas dalam kajian perbandingan hukum tidak dapat dipertahankan. Tulisan ini juga berupaya melihat masa depan kajian perbandingan hukum. Ia berpendapat bahwa adalah tidak kritis untuk mengatakan bahwa ada teks hukum yang dapat dipahami di luar konteksnya, karena setiap teks berada dalam situasi tertentu dan lekat dengan konteksnya. Pandangan positifistik terhadap hukum sudah usang. Tugas penelitian perbandingan bukanlah untuk mencari kebenaran-sebagai-ketepatan. Tetapi, ia berupaya untuk menyingkap dimensi laten dari hukum. Obsesi ortodoksi untuk melakukan uniformasi hukum menyembuyikan fakta akan perbedaan. The orthodox comparative legal studies believe that there is a pure and objective science of comparative legal studies able to distance itself from “conventions” and its historicity. Against this assumption, this paper will argue that the objectivity claim in comparative legal studies is flawed. This paper also attempts to see what the future of comparative legal studies could be. It argues that it is uncritical to say that there is a legal text that can be understood out of its context, because every text is situated and embedded. The positivistic view of law was obsolete. The duty of comparative research is not to search for truth-as-correctness. Rather, it attempts to unconceal the latent dimension of law. The orthodoxy’s obsession to uniformization of law deceives the fact of difference.

VERIFIKASI FATWA MUI NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG ARAH KIBLAT Agus Yusrun Nafi'
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 9, No 1 (2015)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Diskursus mengenai pembetulan arah kiblat menjadi perhatian khusus bagi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tulisan ini dimaksudkan: pertama. untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 tentang arah kiblat Indonesia. Kedua, untuk mengetahui bagaimana istinbath hukum yang dilakukan MUI dalam menetapkan fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 tentang arah kiblat Indonesia. Ketiga, untuk mengetahui tinjauan fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 tentang kiblat dari perspektif ilmu falak. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan Istinbath hukum, MUI hanya menggunakan dalil syar’i (hadis) tanpa mempertimbangkan ilmu falak dan teknologi yang sedang berkembang. Selain itu, menurut ilmu falak, arah kiblat di Indonesia adalah menghadap ke arah Barat serong ke utara sekitar 22 – 26 derajat. Dan sebenarnya menentukan arah kiblat itu tidak sulit bila dilakukan oleh ahlinya, bahkan setiap orang pun dapat melakukannya walaupun dengan metode yang sederhana, yaitu rashdul qiblah. Sehingga fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang kiblat tersebut tidak tepat bila dilihat dari perspektif ilmu falak.The discourse on the correction of qiblah direction attracts particular concern to the Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council. This study aims: first, to find out what lies behind the issuance of MUI’s fatwa number 03 of 2010 on the direction of Indonesia. Second, to find out how istinbath law committed in setting MUI’s fatwa number 03 of 2010 on the direction of Indonesia. Third, to find reviews MUI number 03 of 2010 on the direction from the perspective of astronomy. The study demonstrates that in doing istinbath, MUI only use the syar’i argument (Hadith) regardless of astronomy and emerging technologies. In addition, according to astronomy, the direction in Indonesia is facing oblique to the north west around 22-26 degrees. And, actually to determine the direction is not hard to do by its members, even every person can do it even with a simple method, namely rashdul qiblah. So MUI’s fatwa number 03 of 2010 about the qiblah direction is not accurate when viewed from the perspective of astronomy.

SYARI’AH DALAM KONTEKS NEGARA MODERN DI DUNIA ISLAM Izzuddin Washil
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Pada masa klasik, ketika konsep negara masih berdasarkan agama, penerapan syari’ah tidak terlalu mengundang masalah. Namun dalam konteks modern, ketika negara tidak lagi didasarkan atas suatu agama, penerapannya tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan penerapannya dalam konteks klasik. Pengalaman menunjukkan bahwa penerapan syari’ah dalam konteks modern dengan paradigma klasik lebih banyak memunculkan madarat daripada manfaat. Ini adalah tantangan bagi penerapan syari’ah dalam konteks modern. Dalam menjawab tantangan ini, ada dua hal penting yang harus dilakukan. Pertama, mengetahui dan mengenali prinsip dasar penerapan syari’ah. Pertanyaan apa prinsip yang mendasari penerapan syari’ah harus dijawab terlebih dahulu sebelum melangkah pada upaya penerapan syari’ah. Kedua, menemukan dan merumuskan metodologi penerapan syari’ah yang tepat agar penerapannya benar-benar mendatangkan manfaat, bukan madarat, yang seluas-luasnya.In the classical era, when the concept of nation is still based on religion, the application of syari’ah did not invite problems exceedingly. But in the modern context, when nation is not based on a religion any more, application of syari’ah cannot be made the same as that in the classical context. Several experiences show that the application of syari’ah in modern context with the classical paradigm causes more disadvantages to appear than advantages. This is a challenge for the application of syari’ah in the modern context. In answering this challenge, there are two important things that must be done. First, one must know and recognize the basic principle of the application of syari’ah. A question what principle that provide a basis for the application of syari’ah must be answered first before applying the syari’ah. Second, one must find and formulate an accurate methodology of the application of syari’ah in order that the application invites real and wide advantages, not disadvantages.

SALAT BERKUALITAS SALAT BERJIWA IHSAN Slamet Firdaus
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 9, No 1 (2015)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Ibadah yang intinya adalah dzikir kepada Allah swt dipastikan berdampak positif bagi para pelakunya, terutama ibadah yang berdimensi dialog antara hamba dan Dhat yang wajib disembah semacam salat. Salat yang disyariatkan-Nya dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Pencapaiannya tidak serta merta melalui pengamalan salat semata, melainkan ditopang sepenuhnya oleh kualitas pengamalan yang memadai, yakni salat yang ditegakan dengan berjama’ah, pada awal waktu, dan dijiwai ihsan. Potret pribadi yang sukses memperolehnya merupakan model insan berkarakter dan memiliki nilai kehidupan yang berhasil mengharmonikan antara komponen lahiriah salat (syarat dan rukun) dan ruhnya (khusyu dan ikhlas) yang kemudian terejawantahkan dalam tatanan kehidupan individual dan kolegial.Worship, the essence of which is the dhikr to Allah, certainly has a positive impact upon the worshipers. This is true especially for the worship which has dialogical dimension between the servant and God who must be worshiped as in Salat. Salat which He has mandated will prevent indecency and evil. Its achievement is not necessarily through the practice of prayer alone, but fully supported by the practice of adequate quality of performance, which is upheld by the prayers in congregation, at the beginning of time, and imbued by ihsan. A personal portrait, who could successfully obtain it, is a model of human character that has integrity and the value of life that successfully harmonize between external components of Salat (by fulfilling its conditions and pillars), and its spirit (humility and sincerity) which is then realized in the order of individual and collegial life.

HUKUM ISLAM DAN KESESATAN: FATWA-FATWA NAHDLATUL ULAMA TENTANG PENYIMPANGAN AJARAN Ahmad Rofii
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 9, No 1 (2015)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Masalah penyimpangan ajaran agama atau lebih tepatnya penyimpangan dari ajaran yang disepakati mayoritas telah lama menjadi konsen ulama. Para wakil mayoritas dalam banyak kasus terbiasa menjatuhkan fatwa sesat terhadap tindakan yang diklaim merupakan penyimpangan. Nahdlatul Ulama (NU), sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di dunia, sering diklaim mempunyai pendekatan yang lebih moderat. Tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisa fatwa-fatwa yang secara resmi dikeluarkan oleh organisasi NU terkait persoalan penyimpangan ajaran agama. Bagi NU, penyimpangan terhadap ajaran yang disepakati kebenarannya menjadi ukuran yang menyebabkan pelakunya dinilai telah keluar dari Islam. Hanya saja, alih-alih dihukum mati, mereka yang dianggap murtad harus terlebih dahulu dimintakan pertaubatannya (istitābah). Di sini peran dakwah dan nasehat menjadi sangat menentukan. Sedangkan tentang bentuk penyimpangan berupa bid’ah, NU mengikuti tipologi bid’ah yang ada, yaitu antara bid’ah sayyi’ah (buruk) dan bid’ah ḥasanah (baik). Dalam merespon terjadinya apa yang dianggap bid’ah yang buruk, NU lebih memilih cara persuasif, yakni dengan memberikan pengertian, ajakan serta argumentasi kepada pelaku.The problem of deviation of religious teachings or rather deviation from the agreed teaching of the majority has long been a concern of Muslim scholars. The representatives of the majority in many cases used to impose fatwa against acts that are claimed as deviation. Nahdlatul Ulama (NU), as one of the largest Islamic organization in the world, is often claimed to have a more moderate approach. This paper is intended to analyze the religious opinions (fatwas) that are issued by the NU institution regarding the issues of deviation against religious teachings. According to the NU, deviation from the true agreed teachings constitutes a standard that caused those who commits being judged to have come out of Islam. Instead of death, however, those who are considered apostates must first be requested to repentance (istitā bah). Here, the role of propaganda and advice becomes very decisive. As to bid’ah as a form of deviation, the NU follows the existing typology of bid’ah, the bad innovation (bid’ah sayyi'ah) and good innovation (bid’ah ḥasanah). In response to what is considered bad innovation, the NU prefers persuasive approach, namely by providing sound understanding, persuasion and arguments to the innovators.

PLURALISME HUKUM (ADAT DAN ISLAM) DI INDONESIA Murdan Murdan
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Pluralism hukum di Indonesia sangat berbeda dengan bebrapa pluralism hukum dibelahan dunia Islam lainnya. Pluralism hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat Indonesia yang sangat plural dan beragam. Isu pluralism hukum di Indonesia selalu hangat diperbincangkan, baik di era kolonialisme maupun pada era kemerdekaan. Era kolonialisme corak pluralisme hukum di Indonesia lebih didominasi oleh peran hukum Adat dan hukum Agama, namun pada era kemerdekaan Pluralisme hukum di Indonesia lebih dipicu oleh peran Agama dan Negara lebih khusus pada Undang-Undang perkawinan. Hukum Adat pada era kemerdekaan tidak begitu mendapatkan legalitas positifistik dari Negara, namun berbanding terbalik dengan hukum Agama yang menjadi sentral dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Menariknya, meskipun hukum adat tidak mendapatkan legalitas dari Negara, namun tetap hidup atau dipraktikkan secara terus-menerus oleh masyarakat Adat di Indonesia. Legal pluralism in Indonesia is very different from some models of legal pluralism in other parts of the Islamic world. Legal pluralism in Indonesia is strongly influenced by the culture of Indonesian people which is very plural and diverse. The issue of legal pluralism in Indonesia is always warm discussed, both in the colonial era and the era of independence. In the era of colonialism, the patterns of legal pluralism in Indonesia is more dominated by the roles Customary law and religious law, but in the era of independence of legal pluralism in Indonesia is more triggered by the role of religion and the State more specifically on the Law of marriage. Customary law in the era of independence is not so getting positifistic legality from the State. In conrast, religious law became central to the law of marriage in Indonesia. Interestingly, even though customary law is not getting the legality of the State, it is still alive or practiced continuously by indigenous communities in Indonesia.

PERKAWINAN DI INDONESIA: AKTUALISASI PEMIKIRAN MUSDAH MULIA Nurul Ma'rifah
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 9, No 1 (2015)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Perbedaan gender dalam perkawinan bagi Musdah Mulia menyebabkan adanya hubungan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Sebuah pepatah Jawa membenarkan kenyataan tersebut, yakni nasib isteri adalah swargo nunut, neroko katut. Artinya, ke surga ikut, ke neraka turut. Isteri harus menunjukkan pengabdiannya pada suami, yang ditunjukkan dengan sikap nrimo (menerima), tidak protes, tanpa peduli apakah tindakan dan perintah suaminya benar atau tidak. Para isteri biasanya berkeyakinan bahwa jika dirinya bersikap nrimo, akan ada balasan yang lebih baik. Isteri yang tidak nurut dan suka protes akan menerima walat, yakni menemui kesulitan hidup di kemudian hari. Tampak bahwa disini ada hubungan kekuasaan. Padahal jelas dalam sebuah ayat menegaskan posisi yang setara dan sederajat bagi suami-isteri. Suami adalah pakaian bagi isteri dan demikian pula sebaliknya. Pakaian bagi manusia berfungsi sebagai pelindung dan fungsi itulah yang diharapkan dari suami isteri dalam kehidupan berkeluarga. Sebagai makhluk, laki-laki dan perempuan, masing-masing memiliki kelemahan dan keunggulan. Tidak ada orang yang sempurna dan hebat dalam semua hal, sebaliknya tidak ada pula yang serba kekurangan. Karena itu, dalam kehidupan suami isteri, manusia pasti saling membutuhkan. Masing-masing harus dapat berfungsi memenuhi kebutuhan pasangannya, ibarat pakaian menutupi tubuh.Gender differences in marriage for Musdah Mulia cause unequal relationship between men and women. A Javanese proverb justify this fact, the fate of the wives is swargo Nunut, neroko Katut. That is, to heaven go, to hell also. The wife should show devotion to her husband, as indicated by the attitude nrimo (receive), no protest, no matter whether her husband's actions and commands correct or not. The wives usually believe that if they receive everything, there will be a better reply. The disobedient wifes who like to protest will receive damn, namely the difficulty of life in the future. It appears that here there is a relationship of power. And clearly in a verse confirms equal position and equal for husband and wife. The husband is clothing for their wives and vice versa. Clothing for men serves as a protective and function that is expected of a husband and wife in family life. As creatures, male and female, each has disadvantages and advantages. No one is perfect and great in all respects, otherwise some are deprived. Therefore, in the life of husband and wife, man would need each other. Each one must be able to function meet the needs of partners, like clothing covering the body.

KRITIK METODOLOGIS TERHADAP PEMBARUAN HUKUM PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM Wardah Nuroniyah
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

KHI Bidang Perkawinan melakukan pembaruan pada 13 masalah, yang secara metodologis menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan pada 8 butir pembaruan yaitu pembatasan poligami, persetujuan rujuk istri, masa berkabung suami, batas minimal usia nikah, pengasuhan anak, perkawinan wanita hamil, perceraian diputus oleh pengadilan dan masalah perselisihan perkawinan harus melalui pengadilan; metode al-Qiyās pada 3 butir pembaruan yaitu pada persetujuan kedua calon mempelai, hak gugat cerai oleh istri, dan hak terhadap harta bersama (gono gini); dan metode yang didasarkan pada maṣlaḥaḥ pada 2 butir pembaruan yang digunakan pada masalah pencatatan perkawinan, cerai dan rujuk serta masalah pengertian anak sah. Namun penggunaan kerangka metodologi tersebut belum dilakukan secara konsisten terhadap seluruh pasal-pasalnya. KHI Book of Marriage has carried out a reform in 13 issues, which is methodologically using the rules of language in 8 issues of reform , namely the restriction of polygamy , wife’s approval for rujuk, a period of mourning husband , minimum age of marriage , parenting , marriage of pregnant women , divorce is decided by the courts and marital disputes must go through the courts ; methods of al-qiyas in 3 issues of reform, which are on the consent of both bride , the right of divorce by his wife , and the rights to joint property (Gono gini ); and a method based on maslahah applies in 2 issues, which are related to the problem registration of marriage, divorce and reconciliation as well as problems understanding the legitimate child. However, the use of the methodological framework has not been done consistently to all the chapters.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota cirebon,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota cirebon, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota cirebon,

Jawa barat

INDONESIA