Garuda - Garba Rujukan Digital

REKONSTRUKSI HUKUM WARIS ISLAM (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur) Afif Muamar
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstract:In responding to the changing social context, the thought of Muhammad Syahrur with a framework and method different from other pioneering methods of Islamic legal thought is present in order to reconstruct the Islamic inheritance law. On the one hand, Syahrur is about to re-read the Islamic inheritance law with contemporary reading, so it is not uncommonly different with the fuqaha in general. On the other hand, he criticized the Islamic law's inheritance law to reconstruct it, both in terms of law and its historicity. Syahrur's findings on the theory of limits, which are touted as major contributions in the field of Ushul Fiqh, bring great implications to various readings and conclusions of Islamic law, including in the Islamic law of inheritance. To reveal the thoughts of Syahrur, then the type of research used is literature research, which is looking for data from various literatures and references related to the subject matter. The approach used is a qualitative-normative approach and techniques in analyzing the form of descriptive analysis. Three aspects that are important findings here are: first, in relation to wills and inheritance relations, according to Syahrur, the testament must take precedence over inheritance, because it is more able to accommodate the values of justice; secondly, there is no nasakh against the verses of the testament; Third, the theory of limits Syahrur has implications for the collapse of the old view that the inheritance parts are totally unalterable..Keywords: Social Context, Reconstruction of Islamic Inheritance Law, and Theory of Limits. AbstrakDalam menjawab perubahan konteks sosial, pemikiran Muhammad Syahrur dengan kerangka dan metode yang berbeda dengan metode-metode pioner pemikiran hukum Islam lainnya hadir dalam rangka merekonstruksi hukum waris Islam. Di satu sisi, Syahrur hendak membaca kembali hukum waris Islam dengan pembacaan kontemporer, sehingga tidak jarang hasilnya berbeda dengan para fuqaha pada umumnya. Di lain pihak, ia mengkritik pemikiran hukum waris Islam untuk kemudian merekonstruksinya, baik dari sisi hukumnya maupun historisitasnya. Temuan Syahrur tentang teori batas (theory of limits), yang disebut-sebut sebagai sumbangan utama dalam bidang Ushul Fiqh, membawa implikasi besar terhadap berbagai pembacaan dan kesimpulan hukum Islam, termasuk dalam hukum waris Islam. Untuk mengungkap pemikiran Syahrur, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu mencari data dari berbagai literatur dan referensi yang berhubungan dengan materi pembahasan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-normatif dan teknik dalam menganalisis berupa analisis deskriptif. Tiga aspek yang menjadi temuan penting di sini adalah; pertama, terkait relasi wasiat dan waris, menurut Syahrur, wasiat harus diutamakan daripada waris, karena lebih bisa mengakomodir nilai-nilai keadilan; kedua, tidak ada nasakh terhadap ayat-ayat wasiat; ketiga, teori batas Syahrur berimplikasi pada runtuhnya pandangan lama bahwa bagian-bagian waris sama sekali tidak bisa diubah.Kata Kunci: Konteks Sosial, Rekonstruksi Hukum Waris Islam, dan Teori Batas.

PERAN HAKIM PERADILAN TERHADAP PARA PENCARI KEADILAN akhmad shodikin
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak Keadilan merupakan tonggak dari sebuah perkara hukum. Dalam beberapa penanganan kasus hukum yang terjadi di tanah air, seringkali mencuat menjadi bahan perbincangan publik karena putusan pengadilan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat dan pencari keadilan. Proses hukum di lingkungan peradilan Indonesia hingga saat ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya, keadilan seolah menjadi “barang mahal” yang jauh dari jangkuan masyarakat. Penyusun memaparkan tentang bagaimana peran hakim mencari keadilan substantif untuk memutus perkara peradilan serta tinjuan hukum Positif dan hukum Islam terhadap prosedur hakim dalam mencari keadilan subatantif. Kata Kunci: Peranan Hakim, Peradilan, dan Keadilan Abstract Justice is a milestone of a lawsuit. In some handling of legal cases occurring in the homeland, it is often sticking to the subject of public discussion because the court's decision is considered to ignore the values of justice that should be felt by the public and seekers of justice. The legal process in the Indonesian judiciary to date has not yet fully reflected the true values of justice, justice seems to be "expensive goods" far from the reach of society. The authors describe how the role of the judge seeks substantive justice for deciding judicial matters as well as Positive legal review and Islamic law against judicial procedures in seeking substantive justice. Keywords: The Role of Judges, Justice, and Justice

POLITIK HUKUM PENGATURAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA Hussein Ahmad; Tunggul Anshari; Setyo Widagdo
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRAK Pada jurnal ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai politik hukum pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa. Konstitusi telah menyatakan Indonesia sebagai negara Hukum. Konsekuensi logis dari negara hukum adalah adanya separation of power. Teori pemisahan kekuasaan ini dikenal dengan trias politika. Kemudian konstitusi juga mengatur bahwa negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat (termasuk desa) beserta hak-hak tradisionalnya, termasuk hak asal usul. Pengakuan ini disebut dengan Asas Rekognisi. UU Desa manyatakan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa diselesaikan oleh Bupati dan Walikota. Menjadi pertanyaan apakah penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa telah sesuai konstitusi khususnya hak asal usul dan teori trias politika ?. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah dan konsep. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa politik hukum pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa tidak sesuai dengan konstitusi dan teori trias politika.Kata Kunci: Politik Hukum, Pemilihan Kepala Desa, Trias Politika, Hak Asal Usul. ABSTRAK In this journal, researcher raised issue about the legal politics of the dispute resolutions over the Village Heads election results. The State of Indonesia is a state based on the rule of law. The consequence of the rule of law is the existence of a “separation of power”. Theory of separation of powers is also known as trias politica. The constitution also regulate that the state recognizes the existence of the homogeneity of societies with customary law (including village) along with their traditional rights, including the “asal-usul right”. This recognition is called Recognition Principle. The Village Law (UU Desa) declared that dispute resolutions over the Village Heads election results to be solved by the Bupati and the Mayor. It is a question of whether the dispute resolution over the election result has been in accordance with the constitution, especially the “asal-usul right” and the theory of trias politica. This research is normative juridical research with statute aproach, historical aproach and conceptual aproach. The result of this research indicates that the legal politics of the dispute resolutions over the Village Heads election results is not in accordance with constitution and trias politica theory. Key words: Legal Politics, Village Heads Election, Trias Politica, Asal-Usul Rights.

KAJIAN FAJAR DAN SYAFAQ PERSPEKTIF FIKIH DAN ASTRONOMI Qusthalaani, Imam
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

AbstrakPersoalan fajar dan syafaq mencuat ketika majalah Qiblati menggugat awal waktu subuh yang diangggap terlalu dini.Â tersebut lantas perlu kajian khusus terkait fajar baik secara fikih maupun astronomi sebagai tanda waktu subuh agar tidak meresahkan masyarakat. kajian serupa juga harus dilakukan terhadap syafaq mengingat keduanya merupakanÂ yag serupa, hanya saja berbeda saat waktu terjadinya.Secara fikih, fajar dan syafaq merupakan fenomena alam harian yang disebabkan oleh rotasi bumi yang menghasilkan cahaya di ufuk sesaat sebelum matahari terbit dan setelahnya. Secara hukum Islam, terbitnya fajar dijadikan tanda masuknya wakyu salat subuh. Sedangkan syafaq merupakan tanda pergantian waktu salat maghrib dan isak.Secara Astronomiyang dimaksud dengan fajar dan syafaq ialah Astronomical Twilight. Beberapa observasi verifikatif menunjukkan bahwa ketinggian fajar yang dijadikan patokan Kemenag memang terlalu dini, setidaknya terdapat selisih 1-3 derajat yang secara otomatis jadwal waktu subuh terlalu dini begitu juga waktu isakÂ mengalami keterlambatan. Â Kata kunci : Fajar, syafaq, fikih, Astronomi.Â AbstractÂ The dawn and syafaq issues arose when Qiblati Magazine sued the beginning of subuh time assumed too early. It then needs to be studied specifically related to dawn whether in fiqh perspective or astronomy as a sign of subuh in order that it doesnâ€™t disturb the society. The similar study should also be done toward syafaq because bot are the some thing, only different time. In fiqh view, dawn and syafaq are daily natural phenomena caused by the rotation of the earth that brings light on the horizon before sunrise and after sunset. By Islamic law, the rising of the dawn is a sign of the entry subuh prayer time. While syafaq is a sign of the maghrib and isya prayer time. Then according astronomy, dawan anf syafaq are astronomical twilight. Some verificatif observations indicate that the altitude of dawn that is used as benchmark by ministry of religious affair is too early. Â Keywords : dawn, Syafaq, Fiqh and astronomy.Barbarslot adalah permainan digital yang meniru mesin slot klasik yang biasa ditemukan di kasino. Permainan ini sangat populer karena mudah dimainkan, tidak memerlukan keahlian khusus, dan menawarkan peluang menang yang menggiurkan.

PENERAPAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA Tomi Saladin
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak Mediator memiliki peran sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan perdamaian dan mediasi sendiri merupakan kepanjangan upaya perdamaian. Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi mereka. Selanjutnya ditegaskan bahwa peradilan agama sebagai peradilan keluarga haruslah dimaksudkan tidak sebagai peradilan biasa. Maknanya, hanya melaksanakan kekuasaan kehakiman secara tradisional dan kaku dalam menyelesaikan sengketa keluarga yang diajukan kepadanya. Kata Kunci: Penerapan, Mediasi dan Pengadilan AbstractMediators have a very important role to the success of mediation. Therefore, they must have a good ability to make the mediation process work smoothly and in accordance with the procedures set forth in Perma Number 1 Year 2008 About Mediation Procedure in Court. Any trial of civil cases in court should be pursued peace and mediation itself is an extension of the peace effort. Mediation will bridge the parties in solving the deadlock problem in order to achieve / obtain the best solution for them. Furthermore, it is emphasized that the religious court as a family court should be intended not as an ordinary justice. Meaning, it only exercises the traditional and rigid judicial authorities in settling family disputes filed against it. Keywords: Implementation, Mediation and Court

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DALAM TIMBANGAN NEGARA HUKUM Akhmad Khalimy
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstrakKebijakan Mendagri untuk menghapus 3.143 Peraturan Daerah (PERDA) menimbulkan kontroversi dan pro kontra. Berdasar pasal ketentuan Pasal 251 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 582/476/sj Tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah Yang Menghambat Birokrasi Dan Perizinan Investasi, Mendagri seakan menjadi Sweeping Power untuk menghapus PERDA. Padahal jika diperhatikan peraturan-peraturan yang lainnya; UUD 1945, UU tentang Kekuasaan Kehakiman, mekanisme penghapusan PERDA seharusnya menggunakan judicial review. Sebagai negara hukum (rechtsstaat) penghapusan perda harus memperhatikan asas legalitas dan menghindari kesewenang-wenangan. Banyaknya PERDA yang dihapus mengebiri semangat otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan. Tulisan berikut ini akan menjelaskan prosedur penghapusan Perda secara konstitusional dan hubungannya dengan negara hukum (reschtsstaat). Keywords: Penghapusan, PERDA, Hukum. AbstractPolicy of the Minister of the Interior removed 3,143 local regulations (PERDA) caused controversy and pros cons. Based on the provisions of Article 251 article of law No. 23 of 2014 about local governance, and the instruction of Minister of Internal Affairs of the Republic of Indonesia Number 582/476/sj Of Revocation/Regional Regulations, regulatory changes to the head Area and the decision of the head area that Discourages Investment and licensing Bureaucracy, Minister of the Interior seems to have Sweeping Power to remove PERDA. But if considering of other regulations; Constitution, Law on the powers of the Judiciary, mechanisms of elimination of PERDA should use judicial review. As a legal State (rechtsstaat) removal of perda should pay attention to the principle of legality and to avoid arbitrariness. The large number of deleted PERDA castrate the spirit of autonomy and decentralization of power. This article will explain the procedure for removal of Perda constitutionally and their relation to state law (reschtsstaat). Keywords: Removal, Regional Regulation, Law.

URGENSI MENJADIKAN DESA SEBAGAI BASIS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA Akhmad Khalimy
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRAK Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengamanatkan tentang perlunya pemberdayaan masyarakat desa dengan cara mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Di satu sisi jumlah desa yang sangat besar, semakin banyak desa menjadi kota potensi konflik yang akan terus muncul di desa, ditambah dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kemiskinan, maka pemerintah desa urgen mengenal dan menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Di sisi lain jumlah kasus yang masuk ke pengadilan juga terus bertambah setiap tahun.Mengingat mediasi adalah cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Pengenalan dan penggunaan Mediasi oleh pemerintahan desa dapat dijadikan instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus penyelesaian sengketa secara yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Keberadaan mediasi di desa dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga kemasyarakatan dalam penyelesaian sengketa; sekaligus dapat mengurangi jumlah kasus yang masuk ke pengadilan. Kata kunci: desa, mediasi, pemberdayaan Law No. 6 of 2014 on Villages mandates the need for empowerment of rural communities by developing the independence and welfare of the people by increasing knowledge, attitude, skills, behavior, abilities, awareness, and utilizing resources through the establishment of policies, programs, activities and assistance which corresponds to the essence of the problem and the priority needs of the village community.On the one hand, the vast number of villages, the more villages to be a city, the conflict will continue to emerge in the village, coupled with the low level of education and poverty. It’s urgent for village government recognizes and uses mediation as an alternative to dispute resolution. On the other hand, the number of cases that go to court also continues to grow every year.Whereas mediation is a peaceful, effective, and effective way to resolve disputes, and may open broader access to the Parties for a satisfactory and just settlement. The introduction and use of Mediation by village administrations can serve as an instrument to improve people's access to justice as well as settle disputes in a simple, fast, and costly manner. The existence of village mediation can strengthen and optimize the functioning of community institutions in settlement dispute; while reducing the number of cases that go to court.Keywords: village, mediation, empowerment

PEMANFAATAN HARTA WAKAF DI LUAR IKRAR WAKAF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 41 TAHUN 2004 (Analisis Pemanfaatan Harta Wakaf di Desa Taman Fajar Kecamatan Purbolinggo Lampung Tengah) Ahmad Mukhlisin; Nur Hamidah
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak Wakaf adalah bentuk perbuatan ibadah yang sangat mulia di mata Allah SWT karena memberikan harta bendanya secara cuma-cuma, yang tidak setiap orang bisa melakukannya dan merupakan bentuk kepedulian, tanggung jawab terhadap sesama dan kepentingan umum yang banyak memberikan manfaat. Hukum pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan usaha pribadi menurut hukum Islam adalah hukumnya haram dan tidak boleh dilakukan. Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, memperbolehkan melakukan pengelolaan secara produktif atau usaha di atas tanah wakaf dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Kata Kunci : Harta Wakaf, Hukum Islam, UU No. 41 Tahun 2004 Waqf is a very noble act of worship in the eyes of Allah SWT because it gives his property for free, which not everyone can do and is a form of caring, responsibility to fellow and public interest that many provide benefits. The law of utilizing wakaf land for private business interests according to Islamic law is haram and should not be done. According to Law No. 41 of 2004 on Waqf, permits to conduct productive management or business on wakaf land in order to achieve the goals and functions of waqf as long as it is not contrary to sharia. Keywords: Wakaf Treasures, Islamic Law, Law no. 41 of 2004

SERTIFIKASI TANAH WAKAF DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM: STUDI KASUS DI KECAMATAN KLANGENAN ubaidillah ubaidillah; maulana saufi
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 2, No 1 (2017)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak Berangkat dari adanya kekosongan hukum yang menjelaskan posisi sertifikasi tanah wakaf serta urgennya persoalan yang dimungkinkan akan membawa akibat kamadharatan bagi masayarakat, maka melalui pendekatan kemaslahatan. Karena implikasi dari sertifikat mempunyai nilai keseimbangan kemaslahatan antara kepentingan kehidupan keagamaan dan kepentingan kemaslahatan umum. Ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat akan menerapkan apabila didukung adanya suatu kesadaran akan urgensinya sebuah hukum untuk mensertifikatkan tanah wakaf. Sertifikat tanah wakaf inilah yang akan menjadi bukti otentik akan sebuah perubahan kepemilikan sebuah tanah pribadi menjadi milik umum. Sehinggakonflik masyarakat tentang hak kepemilkan yang telah berpindah tersebut dapat diminimalisir. Kata Kunci: Urgensi, sertifikasi tanah, Wakaf, dan Hukum. Abstract Departing from the legal vacuum that explains the position of wakaf land certification and the urgency of the possible problems will bring the consequences kamadlaratan for the community, then through the approach kemaslahatan. Because the implications of the certificate have a value of the balance of benefit between the interests of religious life and public benefit. Order and order in society will apply if it is supported by an awareness of the urgency of a law to certify the land of waqf. This certificate of wakaf land will be an authentic proof of a change of ownership of a private land into a public property. So, that the community's conflict about transfer rights that have been transferred can be minimized. Keywords: Urgency, Land Certification, Wakaf, and Law.

PENGARUH TEORI RECEPTIE DALAM PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Mohamad Rana
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstrakIslam sebagai agama memiliki aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh umatnya yang selanjutnya disebut sebagai hukum Islam. Keberadaan hukum Islam di Indonesia telah dilaksanakan seiring masuknya agama Islam itu tersendiri. Bahkan sebelum pihak kolonial Belanda datang menjajah wilayah Nusantara, hukum Islam telah dilaksanakan secara menyeluruh (kāffah) dalam berbagai aspeknya dan telah menjadi sumber hukum bagi kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Datangnya Belanda ke wilayah Nusantara dengan menerapkan politik hukumnya yaitu teori receptie. Teori receptie yang merupakan gagasan dari Snouck Hurgonje memberikan implikasi besar terhadap hukum Islam yang selama ini telah diamalkan oleh umat Islam, dan pengaruhnya masih dapat dirasakan pasca kemerdekaan Indonesia.Kata Kunci: Hukum Islam, Politik Hukum, dan Teori Receptie AbstractIslam as a religion has rules that must be implemented by its people, hereinafter referred to as Islamic law. The existence of Islamic law in Indonesia has been implemented as the entry of Islam is separate. Even before the Dutch colonial colonists came to occupy the archipelago, Islamic law has been implemented thoroughly (kāffah) in various aspects and has become a source of law for the Islamic kingdoms in the archipelago. The arrival of the Netherlands into the archipelago by applying its legal policy of receptie theory. Receptie theory which is the idea of Snouck Hurgonje has major implications for Islamic law which has been practiced by Muslims, and its influence can still be felt after Indonesian independence.Keywords: Islamic Law, Political Law, and Receptie Theory

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota cirebon,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota cirebon, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota cirebon,

Jawa barat

INDONESIA