Garuda - Garba Rujukan Digital

DINAMIKA PEMBATALAN PUTUSAN BASYARNAS PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 ahmad nurozi
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRACTDYNAMICS OF THE CANCELLATION OF BASYARNAS AFTER THE ENACTMENT OF LAW NO. 3 OF 2006 The development of sharia economy in Indonesia is not supported by adequate legal tools. As a result, disputes often arising between parties cannot be resolved by both litigation and non-litigation even though the legal policy has been enacted in Law No. 3 of 2006 on the amendment of Law No. 7 of 1989 on religious courts that governs and broadens the absolute competence of religious courts in sharia economic matters.The purpose of the study was to identify the dynamics of the cancellation of national sharia arbitration’s decisions (BASYARNAS) after the enactment of Law No. 3 of 2006.The research method used the normative-sociological approach with Article 49 of Law No. 3 of 2006 on the authority of religious courts in resolving sharia economic disputes and several corresponding laws as the research subject.The primary, secondary and tertiary data were obtained through the study of documents using content analysis with the researcher himself as the research instrument.The results of this study show that there are dynamics in the process of cancellation of the national sharia arbitration’s decisions (BASYARNAS) after the enactment of Law No. 3 of 2006. There had been a reduction in the role of religious courts to resolve disputes through arbitration, which is the authority to execute the decisions of BASYARNAS. The aforementioned role had been taken over by the district courts, particularly in terms of cancellation of BASYARNAS’s decisions. In addition, the legal basis for the district courts to receive and examine the request to cancel BASYARNAS’s decisions is contrary to the theory of law formation as stipulated in the laws and regulations dated 12 August 2011.Furthermore, one of the references of Indonesian legal system is the principle of lex posteriori derogat legi priori. Therefore, Law number 30 of 1999 on arbitration and dispute alternative resolution particularly Article 72 Paragraph (2) is no longer valid after the enactment of Law No. 3 of 2006.Keywords: Sharia Economy, Arbitration, Cancellation, Religious Courts

KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DI DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH Asep Saepullah
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah. Dengan penegasan kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaanya dan memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun. Memilik kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan relatif Pengadilan Agama sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di ibu kota atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kata Kunci : Kompetensi , Ekonomi Syari’ah dan Yuridis Abstract Religious Courts is one of the judicial institutions of judicial power to conduct law enforcement and justice for the people seeking justice in the case tertent between people who are Muslims in the field of marriage , inheritance , wills, grants , endowments, charity, infaq , alms , and economics sharia , With the affirmation of religious courts the authority to resolve the particular case , including violations of the marriage law and its implementation regulations and strengthen the legal basis Sharia Court in exercising its authority in the field of jinayah based bylaws. Choose a judge rule based on region or area . Relative authority of the Religious Court in accordance with the place and position . Religious Courts based in the capital city or in the district capital and jurisdiction covers the area of the city or county . Religious High Court based in the capital city of the province and covers an area of provincial jurisdiction . Key word: Kompetensi , Ekonomi Syari’ah dan Yuridis

PERGOLAKAN POLITIK MESIR MASA KOLONIAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP REFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM Ahmad Masfuful Fuad
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Pengaruh kolonisasi Barat terhadap beberapa negara berpenduduk mayoritas muslim secara langsung juga berdampak kepada sistematika hukum Islam yang berlaku di negara tersebut. Konsekuensi ini merupakan sebuah penegasan dari sebuah kecenderungan westernisasi dan gerakan modernis yang keduanya merupakan hasil dari kontak dunia Barat dengan peradaban Barat modern. Mesir sebagai salah satu negara muslim yang besar, juga mengalami hal tersebut. Datangnya Inggris dan Perancis mau tidak mau menjadikan sektor hukum dan perundang-undangan yang berlaku mengalami beberapa kali perubahan. Tak terkecuali dalam hal hukum keluarga atau yang biasa disebut juga dengan al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah.The influence of Western colonization on the Muslim majority countries directly affect the systematics of Islamic law applied in that country. This consequence is an affirmation of a trend of westernization and the modernist movement that both are the result of contact with the Western world of modern Western civilization. Egypt, as one of the major Muslim countries, also experience it. The coming of the British and French inevitably make the sector of law and regulations in force experienced several changes. Not least in terms of family law or commonly referred as al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah.

WAHBAH AL-ZUḤAILĪ DAN PEMBARUAN HUKUM ISLAM Muhammadun Muhammadun
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak Wabhah al-Zuḥailī adalah di antara intelektual muslim kontemporer yang melalui tulisan-tulisannya menekankan terbukanya pintu ijtihad hukum Islam. Ia berargumen bahwa kompleksitas masyarakat di abad sekarang ini menuntut adanya ijitihad bersama. Karena ijtihad bersama pembahasannya lebih komprehensif dan representatif. Alasan inilah yang membuat al-Zuḥailī menyuarakan adanya pembaharuan dalam hukum. Tujuan dari adanya pembaharuan hukum Islam bagi al-Zuḥailī adalah untuk membuktikan sifat fleksibilitas syari'at Islam dalam bidang mu'amalah yang tidak bertentangan dengan nas-nas syar'i. Kata Kunci: Wabhah al-Zuḥailī, hukum Islam, pembaruan, istinbāṭ hukum Abstract Wabhah al-Zuḥailī is one of contemporary Muslim intelectuals who emphesizes the openness of the door of ijtihad in Islamic law. He argues that the complexity of society in the present century demands a collective ijtihad. Because collective ijtihad proposes more comprehensive discussion and representative. The reason is what makes al-Zuḥailī voiced tajdid (renewal) in Islamic law. The purpose of the renewal of Islamic law according to al-Zuḥailī is to prove the nature of the flexibility of Islamic shari'ah in the field mu'amalah that does not conflict with syar'i texts. Keywords: Wabhah al-Zuḥailī, Islamic law, reform, legal inference

METODOLOGI HUKUM MUHAMMAD SHAHRUR: Tafsir á¸¤add Pencurian dalam QS. Al-MÄâ€™idah (5): 38 Ridwan, Nursyamsudin
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

AbstractÂ Apakah QS. Al-Maidah ayat 38 benar-benar mengharuskan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian? Dalam merespon masalah ini, Muhmammad Shahrur menawarkan sebuah konsepsi tentang hukuman pelaku tindak pidana pencurian dengan menerapkan konsep batas maksimal. Bagi Shahrur, pemotongan tangan baru bisa dilakukan ketika seorang pencuri sudah melakukanya secara berulang kali dan tanpa adanya penyesalan. Sharur mengenalkan suatu teori yang kemudian dikenal dengan naáº“ariyyah al-á¸¥udÅ«d (Theory of Limit) yaitu teori batas. Sejalan dengan teori ini, tidak diperkenenkan menjatuhkan hukuman lebih berat dari potong tangan namun sangat dimungkinkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. Â Kata Kunci: Muhammad Shahrur, hermeneutik, teori batas, potong tanganÂ AbstractÂ Does QS. Al-Maidah verse 38 actually require the punishment of hand amputation for theft perpetrators? In response to this problem, Muhmammad Shahrur offers a conception of criminal punishment of theft by implementing the concept of a limit. For Shahrur, amputation of limbs can only be done when a thief already do it repeatedly and without remorse. Sharur district introduced a theory that became known as naáº“ariyyah al-á¸¥udÅ«d (Theory of Limit), namely the theory of limits. In line with this theory, not diperkenenkan heavier sentence than cutting off hands, but it is possible to impose a lighter sentence.Â Keywords: Muhammad Shahrur, hermeneutic, theory of limit, hand amputationÂ

FILSAFAT HUKUM TATA NEGARA AL-MAWARDI M. Mabruri Faozi
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

ABSTRAKDalam khazanah pemikiran filsafat politik baik dalam konteks sejarah filsafat politik Yunani ataupun dalam konteks sejarah pemikiran politik Islam menunjukan adanya dua gaya pemikiran yang dikotomistik, yang satu bersifat Idealistik-theosentrik-deduktif, sementara yang satunya lagi bersifat rasionalistik-empirik-induktif. Oleh karenanya sangat diperlukan untuk mengeksplorasi pemikiran politik yang mempunyai karakteristik mono-dualistik atau konvergensi di antara kedua model pemikiran politik tersebut. Dari kajian yang dilakukan penulis setidaknya ada tiga garis besar filsafat hukum tata negara Al-Mawardi. Pertama, bahwa filsafat hukum tata negara yang dikontruksi oleh Al-Mawardi khususnya tentang tujuan didirikannya negara didasarkan pada filsafat theo-homosentris yang identik dengan pola pemikiran Abu ‘Ala Maududi. Kedua, berkaitan dengan mekanisme pengangkatan kepala negara didasarkan pada filsafat theistic-dan filsafat histories-empiris. Ketiga, bahwa teori kontrak sosial yang dikonstruksi Al-Mawardi secara umum hampir sama dengan filsafat politik JJ Rosseou dan John lock, dalam hal ini secara teknis aspek filsafat kemanusiaan dan rasionalisme menjadi bagian integral dari filsafat hukum tata negara Al-Mawardi. Kata kunci : Filsafat, Hukum Tata Negara, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri. ABSTRACTIn the treasures of thought in political philosophy in the context of the history of Greek political philosophy or in the context of the history of Islamic political thought showed two styles of thought that dikotomistik, one of them is idealistic-theosentrik-deductive, while the other one is rationalistic-empirical-inductive. Therefore it is necessary to explore the political thought that has the characteristics of mono-dualistic or convergence between the two models of the political thought. From a study conducted by author there are three broad philosophy of constitutional law Al-Mawardi. The first, that the philosophy of constitutional law that is constructed by Al-Mawardi in particular about the purpose of the establishment of the state is based on the philosophy of theo-homosentris identical to the pattern of thought Abu 'Ala Maududi. Secondly, with regard to the mechanism of appointment of the head of state is based on a-theistic philosophy and the philosophy of historical-empirical. Third, that the social contract theory is constructed Al-Mawardi is generally similar to the political philosophy JJ Rosseou and John lock, in this case the technical aspects of the humanitarian philosophy and rationalism become an integral part of the philosophy of constitutional law Al-Mawardi. Keywords: Philosophy, Constitutional Law, Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi Al-Basri.

HUKUMAN MATI DI INDONESIA: Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam Dalam Tinjauan Humanisme Samsudin -
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Perdebatan utama dalam hukuman mati adalah apakah hukuman itu melanggar hak-hak setiap orang dan untuk itu harus dihentikan atau tetap harus diterapkan mengingat besarnya kepentingan masyarakat yang harus dilindungi dari penerapannya tersebut. Ada banyak pandangan yang muncul namun titik terang yang dapat dikemukakan adalah bahwa perdebatan ini perlu memiliki aspek-aspek lain di dalam penerapan hukuman mati itu sendiri, selain juga merumuskan suatu pendekatan yang dapat diaplikasikan dan relevan dengan permasalahan di suatu negara. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan hukum progresif dapat digunakan untuk menjawab permasalahan hukuman mati di Indonesia yang selama ini banyak dikritik oleh sejumlah pihak, dengan meletakkan kepentingan masyarakat secara luas dalam penerapannya dan serta menghilangkan aspek-aspek diskriminatif yang justru menjadikan hukuman mati justru jauh dari kepentingan publik. Dalam perspektif hukum Islam, penelitian ini menegaskan pentingnya membangun pendekatan humanis terhadap hukuman mati, yang didasarkan pada kepentingan masyarakat secara umum, namun di sisi yang lain tetap mempertimbangkan orisinalitas hukum Islam. Untuk itu, adalah penting untuk menggunakan metode historis dalam hukum Islam dan pendekatan budaya yang tidak hanya memperhatikan justifikasi sosial politik di kalangan umat Islam, namun juga kepentingan metode tersebut untuk dapat menjawab permasalahan yang muncul dalam hukuman mati di Indonesia dewasa ini

FILSAFAT HUKUM ISLAM DAN FUNGSINYA DALAM PENGEMBANGAN IJTIHAD akhmad shodikin
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah SWT menetapkannya di muka bumi yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini hukum Islam akan benar-benar “cocok sepanjang masa di semesta alam”(salihun likulli zaman wa makan)”.Selanjutnya pemahaman terhadap “nash Al-Qur’an dan Hadits”, ahli hukum juga dimunkingkan untuk menggali dan menemukan hukum yang berakar pada masyarakat. Upaya ini dalam literatur hukum Islam lazim disebut Ijtihad. Dalam prosenya, ijtihad meniscayakan adanya penalaran yang serius dan mendalam terhadap tujuan ditetapkannya aturan Allah. Jelas dalam hal ini peranan akal tidak dapat dihindari. Dapat dikatakan bahwa memahami tujuan ditetapkannya dalam Islam sama pentingnya dengan memahami nas al-Qur’an dan al-Hadits. Tetu tujuan hukum ini juga dipahami dari nilai dan semangat yang terkandung dalam wahyu Allah. Sedangkan peranan akal dan wahyu dalam menetapkan hukum Islam merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Kata Kunci : Filsafat, Hukum Islam, Ijtihad Philosophy of Islamic law is the knowledge of the nature, secret, and the goal of Islam both concerning the material and the process of its adoption, or philosophy that is used to transmit, strengthen, and maintain Islamic law, so in accordance with the intent and purpose of God Almighty set on earth that is for the welfare all mankind. With this philosophy of Islamic law will actually "fit of all time in the universe" (salihun likulli wa meal times). "Further understanding of the" texts of the Qur'an and hadith ", legal experts also dimunkingkan to dig and find the law rooted in the community. These efforts in the literature of Islamic law, commonly called Ijtihad. In prosenya, ijtihad necessitates the existence of a serious and deep reasoning to the objectives of the enactment of the rule of God. Clearly in this case the role of reason can not be avoided. It can be said that understanding the stipulation of interest in Islam is as important as understanding the passages of the Qur'an and Hadith. Tetu purpose of law is also understood from the values and spirit that is contained in the revelation of God. While the role of reason and revelation in establishing Islamic law is the main study in the philosophy of Islamic law.Keywords: Philosophy, Islamic Law, Ijtihad

KONSEP NASKH DALAM TEORI HUKUM MAHMUD MUHAMMAD THAHA wartoyo wartoyo
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Tulisan ini berusaha menelusuri metode naskh dalam pemikiran hukum Islam Mahmud Muhammad Thaha, baik landasan konseptual yang ia bangun, maupun implikasinya terhadap permasalahan-permasalahan hukum. Dari hasil kajian yang telah dilakukan, ditemukan tiga karakteristik metode nasakh Thaha yaitu: Pertama, peralihan dari satu teks ke teks lain, di mana antara satu teks dengan teks lainnya tidak dalam satu ayat, atau bahkan berbeda surat. Kedua, peralihan dari satu teks ke teks lainnya, tapi masih dalam satu ayat. Thaha pernah menjelaskan, bahwa penyebutan atau pembagian makkiyah dan Madaniyah hanya menunjukkan keumumannya saja, sebab ada pula ayat-ayat Madaniyah yang memiliki kandungan semangat atau sifat Makkiyah dan begitu juga sebaliknya. Ketiga, Thaha terkadang dengan kedalaman ilmu tasawufnya, memiliki pandangan sendiri mengenai suatu pemasalahan yang di dalam Al-Qur’an tidak dinyatakan secara tegas mengenai hukum dari persoalan tersebut. Sebab memang Thaha biasanya menggunakan pandangannya ini dalam persoalan-persoalan yang bersifat “keduniaan”, misalnya pendapat dan pandangannya mengenai masalah keadilan ekonomi, politik dan lain-lain This article attempts to explore the method of naskh in Mahmud Muhammad Thaha’s Islamic legal thought, both its conceptual foundation he built, and the implications for legal issues. From the studies that have been conducted, it is found that there are three characteristics of nasakh method according to Thaha, namely: firstly, the transition from one text to another, where the text and the other is not in one paragraph, or even a different letter. Secondly, the transition from one text to another, but still in one paragraph. Thaha once explained, that the mention or division between Meccan surah and Madaniyah only showed generalization only, because there are also passages in Madaniyah which contains the spirit or nature of Meccan surah and vice versa. Thirdly, Thaha sometimes with a depth in a mystical science, has his own view about a problem that the Qur'an does not explicitly stated in the law on the issue. Thaha usually use these views in matters that are "mundane" such as his opinions and views on issues of economic justice, political and others.

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN PENELANTARAN ORANG TUA BERBASIS HUKUM POSITIF DAN ISLAM Didi Sukardi
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 1, No 2 (2016)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Abstrak Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dan ini merupakan pelanggaran HAM terhadap anak. Baik Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun Hukum Islam (Al-Qur’an Surat At Tahriim : 6), bahwa tindakan penelantaran anak bagaimanapun alasannya tidak dibenarkan karena para pelaku penelantaran anak baik yang disengaja atau tidak disengaja sama-sama telah menafikan hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut.Sanksi pidana atau hukuman bagi pelaku penelantaran anak menurut Hukum positif yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak telah diatur secara tegas dan jelas, pada Bab XII Tentang Ketentuan Pidana. Dalam Hukum Islam sanksi bagi pelaku penalantaran anak masuk dalam kategori jarimah ta’zir, yang berat atau ringannya hukuman diserahkan kepada penguasa atau hakim setempat. Kata Kunci : Pelindungan, Hukum, Penelantaran, AnakAbstract Neglect of children is one of the worst forms and acts of violence experienced by children and is a violation of human rights of children. Good Law Number 35 Year 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on Protection of Children and the Law of Islam (Al-Qur'an At Tahriim: 6), that the act of child neglect however the reason is not justified by the perpetrators of neglect of children either intentional or unintentional alike have been denying the rights possessed by the child. Criminal sanctions or penalties for perpetrators of child neglect by positive law, namely Law No. 35 of 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on protection Child has set firmly and clearly, in Chapter XII On Criminal Provisions. In Islamic law sanctions for perpetrators of child neglect in the category jarimah ta'zir, heavy or light sentence handed to local authorities or the judge. Key words: Protection, Law, Neglect, Children

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota cirebon,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota cirebon, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota cirebon,

Jawa barat

INDONESIA