cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Fuad Mustafid
Contact Email
fuad.mustafid@uin-suka.ac.id
Phone
+6281328769779
Journal Mail Official
asy.syirah@uin-suka.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 08548722     EISSN : 24430757     DOI : 10.14421/ajish
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
2nd Floor Room 205 Faculty of Sharia and Law, State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga, Marsda Adisucipto St., Yogyakarta 55281
Arjuna Subject : -
Articles 609 Documents
 32   33   34   35   36 
Penyatuatapan Sistem Pembinaan Peradilan di Indonesia Era Reformasi dan Pengaruhnya terhadap Otoritas Peradilan Agama Ibrahim, Malik; Warsito, Tulus; Jatmika, Sidik; Pribadi, Ulung
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 52 No 2 (2018)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v52i2.500

Abstract

Abstrac: Management of the Religious Courts in Indonesia turn to changes in the Reformation era. Before the Reformation era, management of the Religious Courts was carried out by two institutions;, namely the Ministry of Religion and the Supreme Court, while in the Reformation era its management was only carried out by the Supreme Court. This paper looks at the phenomenon of formation change processes and its influence on the Religious Court, especially related to the reasons for changes and the factors that influence these changes. This phenomenon is influenced by internal factors and external factors. Its internal factor is efficiency in judicial management and the opening of opportunities for the Religious Courts officials to compete with other judicial officers below the Supreme Court. Its external factor is the enactment of several laws and regulations as mandated by judicial reform in Indonesia. These changes have caused significant results as can be seen in several aspects, such as the revitalization of positions, roles, functions and institutions, organizational structure, institutional processes (litigation and non-litigation processes), human resources, and public services that are fast, transparent and easy. However, the change in management still has unresolved problems, such as budgetary aspects and employee recruitment. Also, the independence of the religious courts during the reform era is not fully independent in totality because it still influenced by the power outside the religious courts or the supreme court; executive and legislative power.Abstrak: Pada era reformasi, telah terjadi perubahan pembinaan terhadap Peradilan Agama (PA). Jika sebelum era Reformasi pembinaan PA menganut sistem peradilan dua atap, dalam arti bahwa pembinaan peradilan PA dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Kementerian Agama dan Mahkamah Agung, maka pada era Reformasi pembinaan PA menganut sistem peradilan satu atap, yakni bahwa pembinaan hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Tulisan ini melihat fenomena proses perubahan pembinaan dan pengaruhnya terhadap PA, terutama terkait dengan alasan perubahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Perubahan pembinanan yang terjadi pada PA dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi perubahan tersebut adalah keinginan dari aparat PA untuk melakukan pengelolaan pengadilan secara lebih efisien dan memudahkan komunikasi di antara aparat PA dan juga harapan agar aparat PA mampu bersaing dengan aparat peradilan lainnya di bawah MA. Sementara faktor eksternalnya adalah diberlakukannya beberapa peraturan perundangan sebagai amanat reformasi peradilan di Indonesia. Perubahan tersebut telah menyebabkan perubahan yang cukup signifikan sebagaimana dapat dilihat pada beberapa aspek, seperti revitalisasi kedudukan, peran, fungsi dan lembaga, struktur organisasi, proses kelembagaan (proses berperkara dan nonperkara), sumber daya manusia, dan pelayanan publik yang cepat, transparan dan mudah. Namun perubahan pembinaan tersebut juga masih menyisakan problem yang belum terselesaikan, yaitu aspek anggaran dan rekruitmen pegawai sehingga kemandirian yang terjadi di lingkungan PA pada masa reformasi belum sepenuhnya mandiri secara totalitas karena terkait kekuasaan di luar PA ataupun MA, yaitu kekuasan eksekutif dan legislatif.
Perilaku Politik Elite Muhammadiyah Pada PILKADA: Studi Kasus di Wilayah Kauman Temanggung Jawa Tengah Dermawan, Andy; Warsito, Tulus; Zainuddin, Mahli
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 53 No 1 (2019)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v53i1.534

Abstract

Abstract: This article seeks to explore the influential factors behind the high number of votes for the regent candidate promoted by Muhammadiyah Religious Organization through the National Mandate Party (PAN) in the Kauman Region of Temanggung Regency. Based on the theory of rational choice, this study reveals that the the Muhammadiyah elites in Temanggung in the 2013 Regional Election tended to apply moderate-accommodative political behavior. Muhammadiyah elites were inclined to take the middle path and took adaptive measurements to respond the emerging dynamics in the political realms of the regions. The community (respondents) opted to vote for Anif Punto as the regent candidate based on rational factors considering various indicators, such as the promises of the candidates and parties, the candidates’ capabilities, the candidate’s self-confidence in his performance, and the candidate’s and the party’s vision, mission and programs. Meanwhile, as seen from the perspective of maqasid asy-syari'ah theory, the elites and the Muhammadiyah citizens at large tended to apply freedom of choice in their political behavior and politicalawareness without restricted by ideological barriers, parties or community organizations they are engaged in. They opted to vote for candidates who, in their opinion, could provide them with better future assurance and at the same time provide greater benefit to the community. Abstrak: Artikel ini mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya perolehan suara calon bupati yang diusung oleh Muhammadiyah melalui Partai Amanat Nasional (PAN) di wilayah Kauman Temanggung. Berdasar teori pilihan rasional, kajian ini menemukan fakta bahwa perilaku politik elite Muhammadiyah di Temanggung pada Pilkada 2013 adalah moderat-akomodatif. Elite Muhammadiyah memiliki kecenderungan mengambil jalan tengah dan beradaptasi dengan dinamika yang terjadi dalam realitas perpolitikan di daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat (responden) memilih Anif Punto sebagai calon bupati adalah faktor rasional, yaitu mempertimbangkan berbagai indikator, seperti janji-janji calon dan partai, kemampuan calon, keyakinan terhadap kinerja calon, visi, misi, dan program calon dan partai. Sementara itu, jika dilihat dari perspektif maqashid asy-syari’ah, perilaku politik elite dan kesadaran warga Muhammadiyah dalam menentukan pilihannya tidak terbelenggu oleh sekat ideologi, partai atau organisasi masyarakat yang dinaungi. Pilihan ditujukan kepada calon yang menurut mereka bisa memberikan perlindungan yang lebih baik dan sekaligus memberikan kemanfaatan yang lebih besar kepada masyarakat. 
Kududukan Doi Menre dalam Perkawinan Suku Bugis di Bone Sulawesi Selatan Amri, Reski Ulul
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 54 No 1 (2020)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v54i1.544

Abstract

Abstract: Doi menre is the giving of a sum of money by the prospective husband to the prospective wife under the agreement between the two families for the spent of the wedding party. Doi menre frequently decisively affects whether the marriage process will proceed. This paper aims to explain how the position and impact of Doi menre in Bugis marriages, Bone Regency. This research is a field study. Data were collected through interviews, then analyzed qualitatively. Based on the research, it can be concluded that Doi menre in the traditional marriage of the Bugis Bone community has been preserved as one of the primary requirements for marriage in the Bugis Bone community. Arguably marriage will not take place without Doi menre. This is different according to Islamic law, which stipulates that Doi menre is not part of the conditions that must be met. Thus, the position of Doi menre has become the customary law of the Bugis Bone community.Abstrak: Doi menre adalah pemberian sejumlah uang oleh pihak laki-laki (calon suami) kepada calon isteri sesuai dengan kesepakatan kedua belah keluarga untuk keperluan pesta perkawinan. Doi menre sering menjadi penentu berlangsung tidaknya perkawinan. Tulisan ini bertujuan menjelaskan bagaimana kedudukan dan dampak Doi menre dalam perkawinan adat suku Bugis di Kabupaten Bone. Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data dikumpulkan dengan cara wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Doi menre dalam perkawinan adat masyarakat Bugis Bone telah menjadi syarat utama perkawinan sesuatu yang harus ada. Perkawinan tidak akan terlaksana tanpa Doi menre dari pihak laki-laki. Hal ini berbeda meurut Hukum Islam bahwa Doi menre tidak termasuk bagian dari syarat yang harus terpenuhi. Dengan demikian kedudukan Doi menre telah menjadi hukum adat masyarakat Bugis Bone.
Analisis Hukum terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Bank Wakaf Mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta Umam, Khotibul; Harahab, Yulkarnain; Ilhami, Haniah
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 52 No 2 (2018)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v52i2.555

Abstract

Abstract: This research focuses on analyzing the position of Sharia Micro Finance Institution – Bank Wakaf Mikro (Lembaga Keuangan Mikro Syariah-Bank Wakaf Mikro/LKMS-BWM) in positive law. Furthermore, this research explores the management and activities of LKMS-BWM in empowering micro-businesses in D.I. Yogyakarta. This is normative legal research and focused on analyzing secondary data, specifically all regulations related to Syariah Micro Finance Institution. The research uses Statutory Approach and Conceptual Approach. The results of this research were analyzed qualitatively. This research finds that: (1) The legal position of LKMS-BWM is an institution incorporated as a Service Cooperative and has a business license known as Sharia Micro Finance Institution; (2) Management and activities of LKMS-BWM in D.I. Yogyakarta involves various stakeholders consisting of donors, LAZNAS BSM UMAT, BWM, and Productive Poor Communities. Financing activities are given in the form of social contracts (qardh) at the first stage and a business contract (tijārah) at the next stage according to the fatwa (Islamic instructions of rules) DSN-MUI. Abstract: Artikel ini mengkaji dan menganalisis kedudukan LKMS-BWM dari perspektif hukum positif, serta tata kelola dan aktivitasnya dalam kaitannya dengan pemberdayaan usaha mikro di D.I. Yogyakarta. Ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mendasarkan pada data sekunder, khususnya berupa peraturan perundang-undangan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep serta analisis data kualitatif. Dari kajian dan analisis yang telah dilakukan diperoleh temuan bahwa: pertama, Kedudukan LKMS-BWM adalah lembaga berbadan hukum Koperasi Jasa dan memiliki izin usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah. BWM adalah branding bagi LKMS sehingga tidak mencerminkan substansi ditinjau dari ketentuan hukum positif, bahkan tidak semua aspek dalam koperasi dan LKM dapat dipenuhi oleh BWM. Kedua, dalam kaitannya dengan pemberdayaan usaha mikro di Daerah Istimewa Yogyakarta, tata kelola dan aktivitas LKMS-BWM telah melibatkan berbagai stakeholders yang terdiri dari donatur, LAZNAS BSM UMAT, BWM, dan Masyarakat Miskin Produktif. Aktivitas pembiayaan diberikan dalam bentuk akad sosial (qardh) pada tahap pertama dan akad bisnis (tijārah) pada tahap berikutnya sesuai fatwa DSN-MUI.
Provisions of Minimum Age of Marriage in Indonesia: Amendments Efforts and Responses Mustofa, Kholifatun Nur
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 52 No 2 (2018)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v52i2.573

Abstract

This paper examines the provisions of the minimum age of marriage by considering regulations in various Muslim countries. Besides, this paper also discusses why Indonesia experienced resistance in changing the rules of the minimum age. Using a sociological approach, this paper examines the minimum age limit in various Muslim countries and efforts in renewal the minimum age limit in Indonesia. Data collection is done through literature review, decisions, and related journals. This data is supported by the information from interviews on the judge’s attitude and response. The author interviewed 6 judges of the Bantul and Wonosari Religious Courts. This paper confirms that efforts made by several institutions to raise the minimum age of marriage have been made. One of them is the submission of Judicial Review No. 30-74 / PUU-XI / 2014 to the Constitutional Court, which was unfortunately rejected. One of the legal considerations of the Constitutional Court Judge is that the application is considered contrary to the 1945 Constitution. The prevailing customary law and cultural diversity in Indonesia have significant influence in increasing the minimum age, because one community has different views with others on the minimum boundary age of marriage. Besides, the Constitutional Court judges consider that raising the minimum age does not have a significant influence on reducing child marriages and some other adverse effects, but that influence emerges from the internet. The study also argues that these changes are considered not in harmony with all the different interests of society. This was also in line with the response of 6 judges in the Bantul and Wonosari Religious Courts.
Law Enforcement in the Practice of Bribery in Business and Trade in Indonesia: Between Theory and Practice Atikasari, Hartini; Amira, Btari; Arifin, Ridwan
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 54 No 2 (2020)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v54i2.579

Abstract

Abstract: Abuse of power for the sake of business and trade profit has become an increasingly average occurrence in the practice of public procurement in this era of moral disruption. It is commonplace that government officials make an illicit arrangement with companies through bribery scheme to win tenders in the procurement of goods and services. This practice resulted in a shift of ideology and abuse of authority by government officials. This practice is contrary to the professional code of ethics, so it is necessary to settle such cases through juridical channels. The intervention of public officials in determining the award of contracts of government projects to certain parties has resulted in a crisis of public trust in law enforcement in Indonesia. This article reviews the basic principles of the criminal act of corruption and the commitment and integrity of government officials in implementing the professional code of ethics, and upholding honesty in order to achieve equitable law enforcement. This paper proves and confirms that the abuse of power by government officials for the sake of business profit in the public procurement has weakened Indonesia’s investment sector. In many cases, these activities may even lead to unfair competition in the trade and business sectors.Abstrak: Memperdagangkan otoritas guna melancarkan praktik bisnis dan perdagangan merupakan hal yang banyak terjadi di era disrupsi moral ini. Para pejabat pemerintah sering kali bekerja sama dengan para pengusaha dengan cara membantu memberikan stimulus berupa kemenangan tender dalam pengadaan barang dan jasa. Praktik tersebut mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat pemerintah. Hal ini bertentangan dengan kode etik profesi, sehingga diperlukan penyelesaian perkara melalui jalur yuridis. Adanya intervensi pejabat publik dalam penetapan pihak yang menangani proyek pemerintah menyebabkan terjadinya krisis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Artikel ini menelaah ulang dasar pokok aturan-aturan tentang tindak pidana korupsi serta bagaimana komitmen dan integritas para pejabat pemerintah dalam melaksanakan kode etik profesi, menjunjung tinggi kejujuran guna mewujudkan penegakan hukum yang adil. Tulisan ini membuktikan dan menegaskan bahwa perdagangan otoritas dalam praktik bisnis melemahkan sektor investasi Indonesia. Pada banyak kasus, kegiatan ini bahkan cenderung memperkuat kondisi persaingan tidak sehat dalam sektor perdagangan dan bisnis.
Praktik Perkawinan Bawah Tangan di DKI Jakarta Mesraini, Mesraini
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 51 No 2 (2017)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v51i2.583

Abstract

Abstract: This research study revealed the practice of unregistered marriage in DKI Jakarta focusing on four aspects: forms, causal factors, impacts, and impressions of the doers of the unregistered marriage. Snowball and purposive sampling techniques of field research was employed, involving 18 (eighteen) respondents. In terms of form, there were at least four forms, namely: approved by the legal guardian and marriage vows met the terms and conditions; conducted without the acknowledgement from the legal guardian and thus appointed a marriage guardian; conducted without the acknowledgement from the legal guardian and also the absence of a guardian; and contract marriage. In terms of causal factor, unregistered marriage occured due to several factors: the prospective husband is still a legal husband of another person; without parent approval; avoidance of public ridicule; unwed pregnancy; religious differences; retain retirement rights; and contract marriage. Meanwhile, in terms of impact, the doers of unregistered marriage experienced different impacts. In terms of impression, this research study revealed that the doers turned out to have regretted this marriage, while some others were fine.Abstrak: Tulisan ini mengungkap praktik perkawinan bawah tangan di DKI Jakarta dengan difokuskan pada bentuk, faktor penyebab, dampak, dan kesan pelaku atas perkawinan bawah tangan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode teknik sampling snowball dan purposive. Terdapat 18 (delapan belas) responden dari sejumlah wilayah di DKI Jakarta yang menghasilkan sejumlah temuan. Pada aspek bentuk, setidaknya ada empat praktik perkawinan bawah tangan, yakni: direstui oleh wali nasab serta akad nikahnya memenuhi syarat dan rukun nikah; dilangsungkan tanpa sepengetahuan wali nasab sehingga mengangkat wali nikah; tanpa sepengetahuan wali nasab serta tidak ada wali; dan kawin kontrak. Perkawinan bawah tangan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor: calon suami masih berstatus sebagai suami sah dari perkawinan orang lain; tidak memperoleh izin dari orang tua; menghindari cemoohan masyarakat; hamil di luar nikah; perbedaan agama; agar tetap mendapat hak pensiun; dan nikah kontrak. Para pelaku mengalami dampak yang berbeda. Kesan pelaku ternyata ada yang menyesali dan ada yang biasa saja. 
Sikap dan Argumentasi Hukum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap Kepala Daerah Nonmuslim Mangunsong, Nurainun
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 53 No 2 (2019)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v53i2.585

Abstract

Abstract: Prosperous Justice Party (PKS/Partai Keadilan Sejahtera) is an Islamic-based political party and adheres to a formalist Islamic view. As a party complying with Islamic ideology, PKS has always refused non-Muslim national leadership to occupy the position of President. However, in several Regional Elections (Pilkada), PKS supported non-Muslim Regional Head candidates. This paper examines PKS’s legal standing and attitudes towards the election of non-Muslim regional heads. This is a field research that uses interpretation and political approaches. Data were collected by way of in-depth interviews at the DKI Jakarta Central Executive Board (DPP) and the Surakarta (Solo) Regional Executive Board (DPW). The data were analyzed qualitatively inductively. The results showed that the proposals for non-Muslim regional heads or vice of regional heads in the Regional Elections were an ijtihadi problem that had its own dynamics and characteristics. This dynamic is in line with the political realities in the regions, the personality of the promoted candidates, and the prospects for party electability. In its fiqh considerations, PKS is of the view that the regional heads shall not be deemed as a very strategic position, like the head of state. In contrast to the position of the head of state, which in the view of the PKS must be held by a Muslim, the leadership of the regional head may and could be submitted to non-Muslims. However, this permission is not absolute, since there are certain prerequisites that apply for non-Muslim regional head candidates before PKS can accept them.Abstrak: Paratai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai berideologi Islam dan menganut pandangan Islam formalis. Sebagai partai berideologi Islam, PKS selalu menolak kepemimpinan nonmuslim untuk menduduki jabatan sebagai Presiden. Akan tetapi dalam beberapa Pilkada, PKS justru mendukung calon Kepala Daerah nonmuslim. Tulisan ini mengkaji sikap dan argumentasi hukum PKS terhadap pemilihan Kepala Daerah nonmuslim. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan interpretasi dan politik. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara mendalam pada Dewan Pengurus Pusat (DPP) DKI Jakarta dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Surakarta (Solo). Analisis dilakukan secara induktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usungan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah nonmuslim dalam Pilkada merupakan permasalahan ijtihadi yang memiliki dinamika dan karakteristik tersendiri. Dinamika itu selaras dengan realitas politik di daerah, personal yang diusung, dan prospek elektabilitas partai. Dalam pertimbangan fikihnya, PKS berpandangan bahwa Pilkada tidak termasuk dalam wilayah yang sangat strategis, seperti halnya kepala negara. Berbeda dengan kedudukan kepala negara yang dalam pandangan PKS harus dijabat oleh seorang muslim, kepemimpinan kepala daerah boleh dan memungkinkan untuk diserahkan kepada nonmuslim. Akan tetapi kebolehan tersebut tidak bersifat mutlak. Ada prasyarat-prasyarat tertentu yang harus dipenuhi bagi calon kepala daerah nonmuslim yang bisa diterima oleh PKS. 
Praktik Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) di Kota Denpasar Bali Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Saleh, Hendri
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 54 No 1 (2020)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v54i1.587

Abstract

Abstract: This article examines the practice of nominee loan, which are commonplace among foreign citizens (WNA) in Denpasar, Bali. The practice of nominee loan agreement has provided countless number of foreigners with the land control in the city of Denpasar, Bali. The data in this study were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The data were analyzed using the agreement theory that applies in positive law and Islamic law. The study concludes that several factors have contributed to the rampant practices of nominee loan in Denpasar, Bali, namely: (a) the amount of payment/wages promised to the community members; (b) the presence of a notary who provides human resources for nominee loans; and (c) the less effective law enforcement against the parties who conduct or are involved in the nominee agreement. As seen from the perspective of Islamic law, this nominee agreement is not in line with the pillars and conditions for the formation of a contract based on Islamic contract law. In a positive legal perspective, the agreement is also determined as void due to a breach of the purpose of an agreement stated in Article 1320 of the Civil Code. In addition, nominee loan also violates the provisions of the UUPA (Basic Agrarian law) because the land is only reserved for Indonesian citizens.Abstrak: Artikel ini mengkaji praktik perjanjian pinjam nama (nominee) yang banyak dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) di Kota Denpasar, Bali. Praktik perjanjian pinjam nama ini telah menjadikan banyak WNA mampu menguasai lahan yang ada di kota Denpasar Bali. Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori perjanjian yang berlaku dalam hukum positif dan hukum Islam. Dari kajian yang dilakukan diperoleh simpulan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya banyak praktik perjanjian pinjam nama di Kota Denpasar Bali, yakni: (a) besarnya bayaran/upah yang dijanjikan kepada warga masyarakat; (b) adanya oknum notaris yang menyediakan SDM untuk peminjaman nama; dan (c) lemahnya penegakan hukum terhadap para pihak yang melakukan atau terlibat dalam perjanjian pinjam nama. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, perjanjian pinjam nama (nominee) ini tidak sesuai dengan rukun dan syarat terbentuknya akad dalam perjanjian syari’ah. Dalam perspektif hukum positif, perjanjian tersebut juga tidak sah (batal) karena adanya kausa yang tidak sesuai dengan tujuan perjanjian sebagaimana tertera dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Selain itu, ia juga melanggar ketentuan UUPA karena tanah hanya diperuntukkan bagi WNI.
Pertanggungjawaban Para Pihak terhadap Protokol Notaris sebagai Arsip Negara Listyarini, Dyah
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 53 No 2 (2019)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v53i2.598

Abstract

Abstract: The problem that often arises in connection with the Notary Protocol is when a Notary dies or retires. This paper intends to study and examine the legal rules related to the transition process of the Notary Protocol as State Archives from the heirs of the Notary who passed away to the Substitute Notary Public and the roles and responsibilities of the Notary Supervisory Council in the process of transitioning the Notary Protocol. Based on the study that has been done, it is found that the process of transferring the Notary Protocol from a Notary who died to a Notary Public is carried out by the Notary's heir who died. In this case, the heirs of a Notary are obliged to submit the Notary Protocol to a Substitute Notary who is appointed by the Notary Supervisory Council. The Notary Supervisory Council plays a role and is responsible for providing guidance and supervision to Notaries and at the same time taking Notary Protocols from the Notary's heirs to be submitted to the Substitute Notary Public.Abstrak: Persoalan yang sering muncul berkaitan dengan Protokol Notaris adalah ketika seorang Notaris meninggal dunia ataupun purna tugas. Tulisan ini hendak mengkaji dan meneliti aturan hukum terkait proses peralihan Protokol Notaris sebagai Arsip Negara dari ahli waris Notaris yang meninggal dunia kepada Notaris Pengganti dan peran serta tanggung jawab Majelis Pengawas Notaris dalam proses peralihan Protokol Notaris tersebut. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan diperoleh temuan bahwa proses peralihan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Notaris Pengganti dilakukan oleh ahli waris Notaris yang meninggal dunia. Dalam hal ini  ahli waris Notaris berkewajiban menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Notaris. Adapun Majelis Pengawas Notaris berperan dan bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris dan sekaligus mengambil Protokol Notaris dari ahli waris Notaris untuk diserahkan kepada Notaris Pengganti.

Page 34 of 61 | Total Record : 609

 32   33   34   35   36 

Filter by Year

2008 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 59 No 2 (2025) Vol 59 No 1 (2025) Vol 58 No 2 (2024) Vol 58 No 1 (2024) Vol 57 No 2 (2023) Vol 57 No 1 (2023) Vol 56, No 2 (2022) Vol 56 No 2 (2022) Vol 56 No 1 (2022) Vol 56, No 1 (2022) Vol 55, No 2 (2021) Vol 55 No 2 (2021) Vol 55 No 1 (2021) Vol 55, No 1 (2021) Vol 54, No 2 (2020) Vol 54 No 2 (2020) Vol 54 No 1 (2020) Vol 54, No 1 (2020) Vol 53, No 2 (2019) Vol 53 No 2 (2019) Vol 53 No 1 (2019) Vol 53, No 1 (2019) Vol 52, No 2 (2018) Vol 52 No 2 (2018) Vol 52, No 1 (2018) Vol 52 No 1 (2018) Vol 51, No 2 (2017) Vol 51 No 2 (2017) Vol 51, No 2 (2017) Vol 51 No 1 (2017) Vol 51, No 1 (2017) Vol 50 No 2 (2016) Vol 50, No 2 (2016) Vol 50, No 1 (2016) Vol 50 No 1 (2016) Vol 49 No 2 (2015) Vol 49, No 2 (2015) Vol 49, No 1 (2015) Vol 49 No 1 (2015) Vol 49, No 1 (2015) Vol 48 No 2 (2014) Vol 48, No 2 (2014) Vol 48, No 1 (2014) Vol 48 No 1 (2014) Vol 47, No 2 (2013) Vol 47 No 2 (2013) Vol 47 No 1 (2013) Vol 47, No 1 (2013) Vol 46 No 2 (2012) Vol 46, No 2 (2012) Vol 46 No 1 (2012) Vol 46, No 1 (2012) Vol 45, No 2 (2011) Vol 45 No 2 (2011) Vol 45, No 1 (2011) Vol 45 No 1 (2011) Vol 44 No 2 (2010) Vol 44 No 1 (2010) Vol 43, No 2 (2009) Vol 43 No 2 (2009) Vol 43 No 1 (2009) Vol 43, No 1 (2009) Vol 42, No 2 (2008) Vol 42 No 2 (2008) Vol 42, No 1 (2008) Vol 42 No 1 (2008) More Issue