cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 518 Documents
 18   19   20   21   22 
The Protection of Women Refugees based on the Perspective of ASEAN Law: The Case of Rohingya Women Refugees Intan Soeparna
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.753 KB)

Abstract

AbstractThe conflict of Rohingya has triggered human rights issues, including the ones that involve women refugees. Female Rohingya Refugees are facing the risks of sexual violence, abduction, trafficking, and prostitution. This situation indicates an urgent call for the realization of refugee protection, including the protection of women refugees according to ASEAN Law. ASEAN has made important institutional statements concerning the protection of women’s human rights and the prevention of the violence against woman in its Human Right Law Regime. ASEAN also has made a statement to the Security Council on Women, Peace, and Security to address sexual violence in the conflicts that requires the tackling on the root-cause of the humanitarian disaster faced by Rohingya women refugees. However, the refugee's policies of some ASEAN members, such as Malaysia, Indonesia, and Thailand, indicate less commitment to protect refugees. The fact gives impacts to women refugees. This article attempts to analyze the ASEAN role to protect Rohingya women refugees based on ASEAN legal commitment, including the ASEAN Regime of Human Rights. The purpose of the study is to imply the ASEAN legal commitment on the protection of women’s right and to improve protection for women refugees, especially the Rohingya refugees.  Abstrak Konflik Rohingya menimbulkan berbagai bentuk masalah hak asasi manusia, terutama untuk pengungsi perempuan. Perempuan beresiko terhadap kekesaran seksual, perdagangan manusia dan prostitusi. Situasi ini menunjukan pentingnya merealisasikan perlindungan pengungsi termasuk pengungsi perempuan berdasarkan Hukum ASEAN, karena ASEAN sendiri telah membuat pernyataan penting berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dan pencegahan kejahatan terhadap perempuan yang diatur dalam rejim hukum hak asasi manusia di ASEAN. ASEAN juga membuat pernyataan pada Dewan Keamanan PBB mengenai Perempuan, Perdamaian dan Keamanan bahwa ASEAN akan memperhatikan penyelesaian kejahatan seksual terhadap perempuan dalam situasi konflik dengan mensyaratkan penyelesaian akar permasalahan yang menimbulkan bencana kemanusiaan yang dihadapi oleh pengungsi perempuan Rohingya. Akan tetapi beberapa negara ASEAN (seperti Malaysia, Indonesia dan Thailand) memiliki kebijakan sendiri dalam memperlakukan pengungsi yang menunjukan kurangnya komitmen dalam melindungi pengungsi yang berakibat pada pengungsi perempuan. Oleh karena itu, artikel ini akan menganalisa peran ASEAN dalam melindungi pengungsi perempuan Rohingya berdasarkan komitmen ASEAN. Tujuannya adalah untuk menerapkan komitmen ASEAN dalam melindungi hak perempuan dan meningkatkan perlindungan bagi pengungsi perempuan Rohingya.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a2 
The Urgency of Religious-Blasphemy Case Arrangement in the Frame of Diversity towards National Criminal Law Reform Somawijaya Somawijaya; Ajie Ramdan
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (637.159 KB)

Abstract

Indonesia is an independent state with One Godly Belief based on just civilized humanity. Amid the diversity, and to guarantee togetherness within the framework of state life, the state desperately needs the formulation of common goals or ideals commonly referred to as state philosophy or state ideals, which function as grodslag philosophies and common platform for citizens in the context of state life. This diversity is recognized on the Indonesian emblem of Garuda Pancasila ‘Bhinneka Tunggal Ika’. The notion of the importance of regulation regarding the criminal offense of blasphemy is the realization of the first principle in the Pancasila, namely the Belief in the One and Only God. This study analyzed the new Draft of the Criminal Code submitted by the Government to the Indonesian Parliament in mid-2015 to replace the Criminal Code that is inherited from the era of the Dutch Colonial. The new Draft of the Criminal Code contains important changes, namely the existence of reconciliation efforts and revitalization of blasphemy acts. This change becomes interesting to be examined, especially from the urgency of the existence of regulation on blasphemy in the frame of diversity and aspects of penal reform. It also explains that the issue of blasphemy is very sensitive in Indonesian society. Constitutional Court Decree Number 140/PUU-VII/2009 is the foundation of the re-conception and revitalization of blasphemy in Penal Reform.Urgensi Pengaturan Penodaan Agama dalam Bingkai Kebhinnekaan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana NasionalAbstrakNegara Indonesia adalah negara yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil beradab. Di tengah keberagaman dalam suatu masyarakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara diperlukan perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa disebut sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grodslag dan commonplatforms diantara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Keberagaman tersebut tertulis pada lambang negara Indonesia Garuda Pancasila yaitu Bhineka Tunggal Ika. Pemikiran akan pentingnya pengaturan tentang tindak pidana penodaan agama karena ini merupakan  pewujudan dari sila pertama dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Artikel ini menganalisis Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang diajukan Pemerintah ke DPR RI pada pertengahan 2015 sebagai upaya mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Warisan Kolonial Belanda. RKUHP memuat perubahan yang penting, yaitu adanya upaya rekonsepsi dan revitalisasi perbuatan penodaan agama (penistaan agama). Perubahan inilah yang kemudian menarik untuk diteliti, terutama dari urgensi keberadaan perbuatan penodaan agama dalam bingkai kebhinekaan dan aspek pembaharuan hukum pidana (penal reform). Artikel ini menjelaskan bahwa permasalahan penodaan agama adalah hal yang sangat sensitif dalam masyarakat Indonesia. Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009 menjadi dasar penyusun RKUHP melakukan rekonsepsi dan revitalisasi perbuatan penodaan agama untuk memperbaharui KUHP. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a4 
Implikasi Penyampingan Hukum Pidana Atas Kekerasan Dan Pembunuhan Dalam Bingkai Memorendum Of Understanding Helsinki Di Aceh Yusi Amdani
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.368 KB)

Abstract

AbstractAceh is an Indonesian province with a long history of physical and political conflicts. The conflict in Aceh was considered as a form of human rights violation. The government have made various policies, including the establishment of the military emergency status for Aceh. The conflict had caused great loss to the people of Aceh. Fortunately, the settlement of the conflict was achieved by the signing of the Helsinki Memorandum of Understanding (MoU) for peace agreement in 2005. The establishment of the Law number 11 of 2006 concerning Aceh Governance followed the MoU. The conflicts that happened before the peace agreement, especially the ones that include criminal offenses, can be resolved through non-litigation resolution.Usually, a non-litigation resolution is used to resolve legal issues outside courtroom. The non-litigation resolution is also known as alternative settlement. The basis of the settlement is the Helsinki MoU.AbstrakAceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai sejarah pertentangan konflik dan politik yang panjang. Konflik yang terjadi di Aceh diidentifikasikan sebagai bentuk pelanggaran HAM, sehingga pemerintah membuat kebijakan penentuan status Darurat Militer untuk Aceh. Konflik tersebut menyebabkan kerugian yang besar bagi masyarakat Aceh. Namun penyelesaian konflik tersebut telah dilakukan dengan penandatanganan kesepakatan damai (MoU) Helsinki pada tahun 2005, yang kemudian dituangkan dalam UU Number 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Konflik yang terjadi sebelum kesepakatan damai, khususnya dalam bentuk tindak pidana dapat diselesaikan melalui jalur non ligitasi. Jalur non litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non litigasi yang dikenal dengan Penyelesaian Alternatif. Dasar penyelesaian tersebut yaitu melalui MoU Helsinki yang merupakan ikrar perdamaian antara republik Indonesia dengan Aceh.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a7
NILAI SIRI’ NA PACCE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAKAN PERSEKUSI Hijriani Hijriani; Herman Herman
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (687.884 KB)

Abstract

The increasing cases of persecution have led to the building of negative image and public distrust of the state and the law enforcement process. Persecution, as an act that is harmful, troubles, and oppresses others, is included as a criminal offense. The Makassarese recognizes shame culture as a part of the siri cultural system. It is completed by empathy in the concept of pace. Both are referred by the term siri’ na pacce. This value can be implemented and developed to be an alternative to settle the cases of persecution. It is in line with the concept of legal objectives as a philosophy in all aspects of life and obedience to society because it is more entrenched and considered sacred. This study used qualitative research and normative juridical methods. This study aims to find weaknesses and strengths of the value of siri’na pacce as a new alternative to settle persecution in realizing justice and building social harmonization within society. The results reveal that re-instilling the siri culture can be a valuable effort to restraint someone from performing an act of persecution. People can be prevented and prohibited to do such act by adhering to customary rules. It is expected that upholding the siri’na pace value can strengthen the motivation of social solidarity. Therefore, the cultural value is expected to be maintained and becomes an alternative to settle persecution cases, considering that it is more effective and efficient because the community can accept it easily.Nilai Siri’ Na Pacce sebagai Alternatif Penyelesaian Tindakan PersekusiAbstrak Meningkatnya kasus persekusi menyebabkan terbangun stigma negatif dan ketidakpercayaan publik terhadap negara dan proses penegakan hukum. Persekusi sebagai tindakan kejahatan menyakiti, untuk mempersusah dan menumpas orang lain termasuk sebagai tindak pidana. Nilai malu sebagai bagian dari sistem nilai budaya Siri’ dan nilai pedih karena melihat penderitaan orang lain, menjadikan konsep Pacce tampil berpadanan menjadi siri’ na Pacce. Nilai tersebutdapat diimplementasikan dan dikembangkan menjadi alternatif penyelesaian persekusi  karena sesuai dengan konsep tujuan hukum sebagai falsafah dalam segala aspek kehidupan dan ketaatan masyarakat karena lebih mengakar dan dianggap sakral. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif dan metode yuridis normatif. Adapun tujuan penelitian ini untuk menemukan kelemahan dan kelebihan nilai Siri’ na Pacce sebagai alternatif baru penyelesaian persekusi dalam mewujudkan keadilan dan membangun harmonisasi sosial dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menanamkan kembali nilai malu dalam budaya siri’ terutama berfungsi sebagai upaya pengekangan bagi seseorang untuk melakukan tindakan persekusi dapat dicegah serta dilarang oleh kaidah adat dapat menguatkan motivasi solidaritas sosial dalam penegakan harkat Siri ‘ na Pacce orang lain sehingga diharapkan nilai budaya ini dapat dipertahankan dan menjadi alternatif penyelesaian tindakan persekusi yang pelaksanaannya lebih efektif dan efisien karena mudah diterima masyarakat.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a9
Encyclopedia: Dworkin Atip Latipulhayat
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ronald Myles Dworkin was born in 1931, in Worcester, Massachusetts. He served as professor of law and philosophy at New York University and professor emeritus at University College London. He has a substantial contribution in the fields of philosophy of law and political philosophy. For his services, he received the Holberg International Memorial Prize in the field of humanity in 2007. Dworkin's most influential view is that law as an act of interpretation. Law should be read as an integration in the sense that the judge should interpret the law consistently / coherently towards the principles of political morality of a society, especially pertaining to the value of justice, fairness, and legality. Dworkin is known as the most persistent critic of Hart's legal positivism. The targets of Dworkin's critic include the thesis of Hart's legal positivism regarding law as a system of rules and the separation between law and morality. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a0
The Reform of the Indonesian Competition Law to Anticipate ASEAN Economic Community Ari - Siswanto; Marihot Janpieter Hutajulu
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.331 KB)

Abstract

AbstractThis paper discusses the need to reform the Indonesian Competition Law (the Law Number 5 of 1999) due to the implementation of the ASEAN Economic Community (AEC), which undoubtedly influences the business condition in Indonesia. This study is expected to provide input for the revision of the Law Number 5 of 1999 by identifying the weaknesses of the current law. Accordingly, this paper aims to analyze the aspects of Indonesian Competition Law that are need to be reformed to ensure its capability in anticipating and regulating business competition after the implementation of AEC. This study found that the degree of the implementation of the Indonesian Competition Law is particularly specified in Article 1(e), which elucidates that the business actors to which the competition law applies are those who are “didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Republik Indonesia” (established and domiciled within the jurisdiction of the Republic of Indonesia) or “melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia” (to conduct activities within the territory of the Republic of Indonesia). The phrase “dalam wilayah hukum Republik Indonesia” (within the jurisdiction of the Republic of Indonesia) contained in Article 1(e) clearly indicates that the application of Indonesian Competition Law still relies heavily on the principle of territoriality. Therefore, the Indonesian Competition Law cannot reach business actors who are established, or are domiciled, or do conduct activities outside Indonesia, although they perform actions that affect the condition of business competition in Indonesia. Therefore, the Indonesian Competition Law needs to be reformed to enable its extra-territorial implementation based on the “effects doctrine” justifying the application of national law to any foreign business actors that causes the disruption of fair business competition conditions at the domestic level.AbstrakTulisan ini membahas tentang perlunya reformasi dalam Hukum Persaingan usaha Indonesia (UU No. 5 tahun 1999) berkenaan dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang niscaya mempengaruhi kondisi persaingan usaha di Indonesia. Kajian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi upaya merevisi UU No. 5 Tahun 1999 dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada di dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan perlu diperbaiki agar bisa mengantisipasi dan mengatur persaingan usaha yang dimunculkan oleh MEA. Studi ini mengemukakan bahwa cakupan keberlakuan Hukum Persaingan Usaha Indonesia terutama ditentukan dalam Pasal 1(e) UU No. 5 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa pelaku usaha yang dimaksud adalah pelaku usaha yang “didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Republik Indonesia” atau “melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.” Frasa “dalam wilayah hukum Republik Indonesia” yang ada dalam Pasal 1(e) tersebut secara jelas menunjukkan bahwa penerapan Hukum Persaingan Usaha Indonesia masih sangat bergantung pada prinsip teritorialitas. Dengan begitu, Hukum Persaingan Usaha Indonesia tidak bisa menjangkau pelaku usaha yang didirikan di luar Indonesia, berkedudukan di luar Indonesia dan melakukan kegiatan di luar Indonesia, meski pelaku usaha itu melakukan tindakan yang berdampak pada kondisi persaingan usaha di Indonesia. Oleh sebab itu, Hukum Persaingan usaha Indonesia harus diperbaiki sedemikian rupa sehingga memungkinkan diterapkannya “doktrin efek” yang membenarkan penerapan hukum nasional terhadap pelaku usaha asing yang mengganggu kondisi persaingan sehat pada aras domestik.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a3
Legal Protection for Urban Online-Transportation-Users’ Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology Kukuh Tejomurti; Hernawan Hadi; Moch Najib Imanullah; Rachma Indriyani
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (643.802 KB)

Abstract

This study aims to describe the protection of personal data of online transportation customer from the perspective of legal protection for privacy. Although online transportation services enable users to travel with low-cost easily, they also pose new challenges. The challenges include the absence of standards of protection for both passengers and drivers, especially the protection of the user’s privacy rights. The issue of personal data protection and the privacy rights has arisen after some drivers intimidate their customers because thecustomers give bad ratings that the drivers do not desire. The types of intimidation are, among others, determining the work time, travel route, housecondition, workplacecondition, etc. Criminal individuals can expose all weaknesses in customers’ personal data protectionto commit acts of crime. In addition, the users’ personal data can be transferred to other parties outside the jurisdiction of Indonesian law. This study uses normative legal research with prescriptive character. The legal approach used in this study is the conceptual and the regulatory approaches. The results show that, until now, there is no guarantee of the protection of privacy rights for online transportation users. The consumers’ efforts to make legal remedies for compensation claims also face problems due to the existence of standard clauses in the provisions of the privacy policy.Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Transportasi Daring terhadap Keamanan Privasi Data Pribadi DigitalAbstrakArtikel ini meneliti tentang bagaimana pemetaan keamanan data pribadi digital pelanggan moda transportasi online di Indonesia dalam perspektif perlindungan hukum atas privasi. Meski layanan moda transportasi online memudahkan pengguna untuk bepergian dengan tawaran tarif murah, namun moda transportasi daring  berbasis aplikasi juga menimbulkan tantangan baru, yaitu belum adanya standar keamanan baik bagi penumpang maupun driver moda transportasi berbasis online, khususnya keamanan hak atas privasi data pribadi digital. Persoalan keamanan data pribadi sudah muncul mulai dari pelanggan yang diintimidasi oleh driver karena memberikan penilaian buruk, sms atau chat whatsapp yang tidak dikehendaki dari driver atau pihak ketiga lainnya, sampai pada mendeterminasi waktu berangkat kerja, rute perjalanan, kondisi rumah, kondisi tempat kerja. Semua kelemahan keamanan data pribadi pelanggan dapat dimanfaatkan oleh oknum kriminal untuk melakukan aksi kejahatan, bahkan penjualan data-data penting yang bersifat pribadi itu ke pihak lain. Hasil penelitian menunjukan bahwa sampai saat ini belum ada jaminan keamanan perlindungan hak atas privasi bagi pengguna transportasi daring dan upaya pengguna sebagai konsumen dalam melakukan upaya hukum gugatan ganti rugi juga menghadapi persoalan karena adanya standar klausula baku pada ketentuan kebijakan privasiDOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a5
Human Rights Protection in Trade: A Challenge Birkah Latif; SM. Noor; Juajir Sumardi; Irwansyah Rawydharma
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.714 KB)

Abstract

AbstractIn a global economy, trade is a key element of states’ economic development. People performs various forms of trade since the beginning of time to the modern day. The debate over the protection of human rights has been excluded in the interests of trade since the occurrence of trade liberalization, despite codification of regulations through international institutions. The purposes of this paper are to analyze whether there are mechanisms for the protection of human rights and trade and to be an effort linking the human rights protection and trade. It is concluded that the protection of human rights in trade has not yet become something elaborated specifically in economic policies. First, in international cooperation, organizations such as WTO and international CSOs can do the propaganda of human rights and trade. Secondly, the government takes public choices and needs to shape the practices of human rights and trade. The WTO looks hesitant in performing its role; it especially moves around trade only. However, the insistence of mutual needs is voiced through the Millennium Development Goals (MDGs) program, Sustainable Development Goals (SDGs), as well as various other protections such as ICESCR, IUU, etc. The establishment of UN Guiding Principles of Principles on Business and Human Rights (UNGPs) in 2011 becomes the latest momentum for the framework to improve standards and practices of business and human rights. AbstrakDalam ekonomi global perdagangan merupakan kunci utama dalam peningkatan ekonomi negara-negara. Berbagai bentuk perdagangan telah dilaksanakan sejak dahulu hingga sampai kepada bentuk modern saat ini. Perdebatan atas perlindungan hak asasi manusia yang tersingkirkan demi kepentingan perdagangan telah dimulai sejak terjadinya liberalisasi perdagangan sekalipun telah dilakukan kodifikasi peraturan melalui lembaga internasional. Kasus-kasus yang menimpa mengantarkan pada tujuan dari tulisan ini yang ingin menganalisa isu atas: apakah terdapat mekanisme perlindungan terhadap hak asasi manusia dan perdagangan? serta bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk dapat menautkan antara perlindungan hak asasi manusia dan perdagangan. Dari penulisan ini disimpulkan bahwa perlindungan atas hak asasi manusia yang berkaitan dengan perdagangan belum menjadi sesuatu yang dibahas khusus di dalam kebijakan ekonomi. Pertama, dibutuhkan kerjasama internasional, organisasi seperti WTO dan CSO internasional dapat mempropagandakan agenda  perlindungan hak asasi manusia di dalam perdagangan. Peran dari WTO dirasakan “agak ragu” terlebih dengan melihat landasan bergeraknya yang fokus pada perdagangan semata. Namun, desakan atas nama kebutuhan bersama di suarakan melalui program Millennium Development Goals (MDGs)-Sustainable Development Goals (SDGs) dan juga berbagai proteksi lainnya seperti ICESCR, IUU dan lainnya. Setelah UN Guiding Principle on Business and Human Rights (UNGPs) lahir di tahun 2011 menjadi momentum terbaru dalam kaitannya kerangka kerja untuk meningkatkan standar dan praktik terkait bisnis dan hak asasi manusia.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n2.a9
The Model of Policy and Regulation of Local Content Requirements in Indonesia Muh Risnain
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (603.096 KB)

Abstract

Nowadays, many states apply policy on the Local Content Requirements (LCRs) as an instrument of international trade. The international trade law under the framework of World Trade Organization (WTO) actually requires equal treatment for both foreign and local business actors. However, the policy to apply LCRs based on national interest ignores the WTO’s principles. Since 2009, Indonesia is one of the states that apply LCRs based on national economic requirement and an argumentation that, currently, Indonesia has not become a party of GPA (Government Procurement Agreement). Therefore, Indonesia has no obligation to apply equal treatment principle in the procurement of government’s goods and service. The Indonesian government needs to construct LCRs regulation that can fulfill both international trade interests and national economic interests. Article 22 (3) of the Law Number 7 of 2014 on Trade mandates a Regulation of the Minister of Trade to set out the application of LCRs. Therefore, the Draft of the Regulation of the Minister of Trade on the use of domestic products is the most important legal requirement for current Indonesian trade. Therefore, this study suggests that the Minister of Home Affairs immediately should process the Regulation of the Minister of Trade as a Law on the use of domestic products. The results of the process can be a reference for government’s, as well as local governments’, agencies on the application of LCRs.Model Pengaturan Kewajiban Penggunaan Kandungan Lokal di IndonesiaAbstrakKebijakan negara-negara untuk memberlakukan LCRs dalam perdagangan internasional dewasa ini merupakan sebuah kenyataan yang dihadapi. Hukum perdagangan internasional dalam kerangka WTO sesungguhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip utama WTO terutama prinsip national treatment yang menghendaki perlakuan yang sama antara pelaku usaha asing dan pelaku usaha dalam negeri. Namun demikian kebijakan yang memberlakukan  LCRs berdasarkan pada prinsip kepentingan ekonomi nasional dapat saja mengabaikan prinsip-prinsip WTO. Indonesia sebagai salah satu negara yang menerapkan kebijakan LCRs sejak 2009 mendasarkan kebijakan pada kepentingan ekonomi nasional juga didasarkan pada argument bahwa hingga saat ini Indonesia belum menjadi pihak dalam GPA. Sehingga Indonesia dapa bebas dari kewajiban untuk menerapkan prinsip equal treatment dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Model regulasi kebijakan LCRs di Indonesia yang dapat mengharmoniskan kepentingan perdagangan internasional dan kepentingan ekonomi nasional Indonesia adalah dengan segera mengatur peraturan khusus tentang LCRS. Pasal 22 (3) undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan mengamanatkan agar pemberlakuan LCRs diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan. Oleh karena itu, Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang penggunaan produk dalam negeri merupakan kebutuhan hukum terpenting yang saat ini dibutuhkan oleh dunia perdagangan Indonesia. Oleh karena itu, kajian ini menyarankan agar Menteri Dalam Negeri segera memproses Peraturan Menteri Perdagangan sebagai Undang-undang tentang penggunaan produk dalam negeri. Hasil dari proses tersebut dapat menjadi rujukan bagi lembaga pemerintah, maupun pemerintah daerah, tentang LCRs.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a10
Fragmented and Unclear Laws and Regulations of Foreign Direct Investment in Indonesian Tourism I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja; I Gusti Ngurah Wairocana
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (666.336 KB)

Abstract

Foreign direct investment has a crucial role in accelerating economic development of a state. One of the most attractive investment sectors is tourism that has unique characters of a service industry. It has contributed jobs, tax income, and domestic value significantly. However, foreign direct investment in tourism has adverse impacts, such as environmental and anti-competitive practice. The existence of domestic laws and regulations is crucial to determine a state’s success to gain benefits from foreign direct investment in tourism. This paper aims to analyze the existing laws and regulations that regulate foreign direct investment in Indonesian tourism. This paper shows that the existence of foreign direct investment has been managed through fragmented and unclear laws and policies based on Indonesian laws of investment, tourism, environment, labor, and land. Hukum Terfragmentasi dan Aturan yang Tidak Jelas terhadap Penanaman Modal Asing dalam Pariwisata IndonesiaAbstrakPenanaman modal asing memiliki peran penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di negara tuan rumah. Salah satu sektor penanaman modal asing yang paling menarik adalah pariwisata karena keunikan karakternya sebagai industri jasa. Penanaman modal asing di sector ini telah berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, pajak, dan nilai tambah domestik. Namun, sector ini juga menyebabkan dampak negatif, seperti lingkungan dan praktik anti-persaingan. Memaksimalkan keuntungan dan sekaligus memitigasi dampak negatif, keberadaan hukum dan peraturan domestik sangat penting untuk menentukan sejauh mana keberhasilan suatu negara dalam memperoleh manfaat positif dari penanaman modal asing di sektor pariwisata. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis hukum dan peraturan terkait penanaman modal asing, khususnya pariwisata di Indonesia. Tulisan ini menunjukkan bahwa keberadaan penanaman modal asing dalam pariwisata dikelola melalui undang-undang dan kebijakan yang terfragmentasi dan cenderung mengandung ketidakjelasan dengan melihat undang-undang tentang investasi, pariwisata, lingkungan, tenaga kerja dan hak guna tanah di Indonesia.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a1

Page 20 of 52 | Total Record : 518

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2025): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 3 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 2 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 11, No 1 (2024): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 3 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 2 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 10, No 1 (2023): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 3 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 2 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 9, No 1 (2022): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 3 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 2 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 8, No 1 (2021): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 3 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 2 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 7, No 1 (2020): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 3 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 2 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 6, No 1 (2019): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 3 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 2 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 5, No 1 (2018): PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 3 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 3 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 2 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 3 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 2 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 3 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 2 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1, No 1 (2014): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) More Issue