cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah
ISSN : 20867549     EISSN : 25283383     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurisdictie (print ISSN 2086-7549, online ISSN 2528-3383) is peer-reviewed national journal published biannually by the Law of Bisnis Syariah Program, State Islamic University (UIN) of Maulana Malik Ibrahim Malang. The journal puts emphasis on aspects related to economics and business law which are integrated to Islamic Law in an Indonesian context and globalisation context. The languages used in this journal are Indonesia, English and Arabic.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 15, No 2 (2024): Jurisdictie" : 8 Documents clear
BEYOND LIKES AND FOLLOWS: Navigating Consumer Trust and IPR-Related Risks in Influencer Marketing Sudirman, Lu; Hutauruk, Rufinus Hotmaulana; Disemadi, Hari Sutra; Agustianto, Agustianto
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 15, No 2 (2024): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v15i2.28054

Abstract

The rapid growth of influencer marketing has revolutionized the way brands connect with their target audiences. However, this novel marketing strategy has also brought forth new legal challenges, particularly in consumer trust and intellectual property rights (IPRs). This study aims to bridge the gap in the current understanding of the interplay between consumer trust and IPR risks in the context of influencer marketing. Through a normative legal research method with a statutory approach, this study seeks to comprehensively examine the wider implications of influencer marketing. The research aims to contribute to developing a more robust legal framework that can effectively address the unique challenges posed by influencer marketing while fostering consumer trust and protecting intellectual property rights. The findings reveal inadequacies in the existing Indonesian legal frameworks, particularly the Consumer Protection Law, Copyright Law, and Trademark and GI Law, in addressing the unique challenges of influencer marketing. The study proposes targeted amendments to these laws, including mandatory disclosure requirements, clear guidelines on fair use and trademark usage, and stronger enforcement mechanisms to mitigate consumer trust and IPR risks. Pertumbuhan pesat pemasaran melalui influencer telah merevolusi cara mengenalkan merek berhubungan dengan audiens target mereka. Namun, strategi pemasaran baru ini juga memunculkan tantangan hukum baru, terutama di bidang kepercayaan konsumen dan hak kekayaan intelektual (HKI). Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan dalam pemahaman saat ini mengenai keterkaitan antara kepercayaan konsumen dan risiko HKI dalam konteks pemasaran influencer. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini berupaya memberikan pemeriksaan menyeluruh terhadap implikasi luas pemasaran influencer. Penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan kerangka hukum yang lebih kuat yang dapat secara efektif menangani tantangan unik yang ditimbulkan oleh pemasaran influencer sambil mendorong kepercayaan konsumen dan melindungi hak kekayaan intelektual. Temuan mengungkapkan ketidakcukupan dalam kerangka hukum Indonesia yang ada, terutama Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Hak Cipta, dan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, dalam menangani tantangan unik pemasaran influencer. Penelitian ini mengusulkan amandemen khusus terhadap undang-undang ini, termasuk persyaratan pengungkapan wajib, pedoman yang jelas tentang penggunaan wajar dan penggunaan merek dagang, serta mekanisme penegakan yang lebih kuat, untuk mengurangi risiko kepercayaan konsumen dan HKI.
COMMUNITY BANK AS THE PHILOSOPHICAL RATIO LEGIS BEHIND THE PROHIBITION OF ISLAMIC RURAL BANKS FROM OFFERING DIRECT DEBIT IN CONSTITUTIONAL COURT RULINGS: Impacts and Solutions in The Digital Financial Era Kadir, Abdul; Musataklima, Musataklima
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 15, No 2 (2024): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v15i2.26582

Abstract

The unequal legal treatment between Commercial Banks (CB) and Rural Banks (BPR) in providing direct debit services has prompted some parties to file a judicial review of the Banking Law with the Constitutional Court (MK). Through Decision Number 32/PUU-XX/2023, the MK rejected the petition, reasoning that BPR/BPRS are community banks. This study aims to uncover the ratio legis of the community bank concept, the impact of prohibiting direct debit services on Islamic Community Banks amidst the development of Islamic fintech and the National Non-Cash Movement (GNNT), and the collaboration between Islamic Community Banks and Islamic fintech as a sustainability strategy. This is doctrinal legal research using case and statutory approaches, relying on primary and secondary legal materials obtained through library research and analyzed prescriptively. The study reveals that the prohibition of direct debit services for Islamic community banks is based on concerns about undermining their philosophical function to serve economically disadvantaged groups. The limitations and restrictions on payment transaction services have hindered the optimal performance of Islamic community banks in serving the public, particularly micro and small enterprises, thereby affecting sustainable national economic growth. Nevertheless, Islamic community banks can sustain their operations in the digital finance era by collaborating with Islamic fintech lending platforms to enhance their service offerings. Perbedaan perlakuan hukum antara Bank Umum (BU) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam penyediaan layanan direct debit mendorong sejumlah pihak untuk mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Perbankan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui Putusan Nomor 32/PUU-XX/2023, MK menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa BPR/BPRS adalah bank komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap ratio legis dari konsep bank komunitas, dampak pelarangan layanan direct debit pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di tengah perkembangan fintech syariah dan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT), serta kolaborasi antara BPRS dengan fintech syariah sebagai strategi keberlanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelarangan layanan direct debit bagi BPRS didasarkan pada kekhawatiran akan melemahkan fungsi filosofis mereka untuk melayani kelompok ekonomi lemah. Pembatasan dan larangan pada layanan transaksi pembayaran telah menghambat kinerja optimal BPRS dalam melayani masyarakat, khususnya usaha mikro dan kecil, sehingga memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Meski demikian, BPRS dapat mempertahankan operasinya di era keuangan digital dengan berkolaborasi bersama platform pinjaman fintech syariah untuk meningkatkan kualitas layanan mereka.
ENSURING JUSTICE AND UTILITY: Addressing Alleged Monopolistic Practices in Ibu Kota Nusantara Anggraini, Anna Maria Tri; Sabirin, Ahmad; Abriant, Sharda; Rahma, Rais Akbar; Wibawa, Berto Mulia
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 15, No 2 (2024): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v15i2.28765

Abstract

This paper investigates the potential implications of establishing PT Karya Logistik Nusantara regarding Indonesia's antimonopoly law, particularly concerning the production and distribution of concrete for construction in Ibu Kota Nusantara (IKN). PT Karya Logistik Nusantara is a joint venture adhering to the procedures for forming a Limited Liability Company (LLC). As an LLC, it does not qualify as a State-Owned Enterprise (SOE). Utilizing a normative legal research method, this study highlights critical findings regarding the establishment of a Special Purpose Vehicle (SPV) for concrete production and logistics services in the new capital. There are concerns that this arrangement may violate trust provisions, mainly due to the merger of six construction State-Owned Enterprises (SOEs), which raises the possibility of monopolistic practices. Such practices could hinder competition by creating barriers to entry for other businesses, as the merged entities control approximately 60% of the market share for concrete in Ibu Kota Nusantara (IKN). In conclusion, the study emphasizes the need to scrutinize these developments to ensure compliance with competition law and promote a fair market environment. Recommendations for further research and regulatory oversight are also suggested to mitigate potential monopolistic behaviors.Artikel ini menyelidiki implikasi potensial dari pendirian PT Karya Logistik Nusantara dalam kaitannya dengan UU Antimonopoli Indonesia, khususnya mengenai produksi dan distribusi beton untuk konstruksi di Ibu Kota Nusantara. PT Karya Logistik Nusantara adalah perusahaan patungan yang telah mematuhi prosedur yang diperlukan untuk membentuk Perseroan Terbatas (LLC). Sebagai LLC, itu tidak memenuhi syarat sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Memanfaatkan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menyoroti temuan penting mengenai pembentukan Special Purpose Vehicle (SPV) untuk layanan produksi dan logistik beton di ibu kota baru. Ada kekhawatiran bahwa pengaturan ini dapat melanggar ketentuan kepercayaan, terutama karena penggabungan enam BUMN konstruksi, yang meningkatkan kemungkinan praktik monopoli. Praktik semacam itu dapat menghambat persaingan dengan menciptakan hambatan masuk bagi bisnis lain, karena entitas yang digabungkan menguasai sekitar 60% pangsa pasar beton di Ibu Kota Nusantara. Kesimpulannya, studi ini menekankan perlunya pengawasan yang cermat terhadap perkembangan ini untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum persaingan dan untuk mempromosikan lingkungan pasar yang adil. Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dan pengawasan peraturan juga disarankan untuk mengurangi potensi perilaku monopoli.
CAN ISLAMIC PHILANTHROPHIC INSTITUTIONS IN INDONESIA ACHIEVE SDGs? An Emipirical Legal Research Syamsuri, Syamsuri; Jakiyudin, Ahmad Havid; Cahyani, Meitria
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 15, No 2 (2024): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v15i2.29019

Abstract

Islamic philanthropy is part of Sustainable Development Goals (SDGs) as per Article 3 [b] Presidential Regulation No.111 of 2022, highlighting the legal framework (Presidential Regulations No.111/2022) and its connection to SDGs. This research aims to analyze to what extent Islamic philanthropic institutions can achieve SDGs according to Article 3 [b]. This research used a descriptive qualitative with an empirical juridical approach. Primary data was obtained from interviews and documentation, while secondary data came from legal materials. Atltas.ti software version 9.0 was used to analyze the data. The results show planning was carried out by getting involved in the preparation of a national development plan, contributing to national and regional action plans, and reducing SDG programs in the institution's strategic plan. The implementation, however, only focuses on blended financing schemes and initiates a ‘program follows money’ approach to aligning all programs with SDGs. In terms of monitoring and evaluation, these aspects are still constrained by filling in the reporting matrix, which needs converting. The contribution of this research is to contextualize the role of Islamic philanthropic institutions towards SDGs by providing policy recommendations for the government, such as enhancing the role of philanthropic institutions, developing blended financing schemes, legal reforms, and multisector collaboration. Lembaga filantropi Islam merupakan bagian dari lembaga yang terlibat dalam mewujudkan SDGs di Indonesia dan telah diatur melalui Peraturan Presiden No.111 Tahun 2022. Tujuan penelitian untuk melihat sejauhmana lembaga filantropi Islam dalam mencapai SDGs ditinjau dari sisi regulasi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berasal dari bahan hukum (perundang-undangan). Seftware Atltas.ti versi 9.0 digunakan sebagai tools untuk mengananalisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perencanaan dilakukan dengan turut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan nasional, pengisian rencana aksi nasional dan daerah, serta menurunkan program SDGs dalam rencana strategis lembaga, dari segi pelaksanaan hanya berfokus pada skema blended finance serta diperlukan inisasi “programme follows money” untuk meng in-line kan seluruh program dengan SDGs, dari segi pemantauan dan evaluasi masih terkendala dengan pengisian matriks pelaporan yang dinilai perlu dikonversi. Penelitian ini berkontribusi dalam wujud konteksualisasi peran lembaga filantropi Islam terhadap pencapaian SDGs sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada pemerintah seperti peningkatan peran lembaga filantropi, pengembangan skema blended finance, pembaharuan hukum dan kolaborasi multi-sektor.
THE LEGALITY OF REVERSE ENGINEERING AND THE PROTECTION OF TRADE SECRETS IN THE SOFTWARE INDUSTRY AllahRakha, Naeem
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 15, No 2 (2024): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v15i2.28422

Abstract

This article explores the legality of reverse engineering and the protection of trade secrets in the software industry. The study aims to provide a comprehensive understanding of the legal framework governing these issues and their implications for software developers and companies. Through a qualitative research methodology employing a doctrinal approach, the study examines relevant legal documents and scholarly articles. The findings suggest that while reverse engineering is generally legal, limitations and exceptions exist to protect trade secrets. The study highlights the importance of implementing effective legal and practical measures to safeguard valuable information in the software industry. Recommendations include the use of licensing agreements, confidentiality agreements, and technological protection measures. This research emphasizes the importance of balancing innovation through reverse engineering with the protection of intellectual property rights, while also addressing broader implications for the software industry. This article contributes by providing legal and practical guidance for software developers and companies in navigating the challenges between innovation through reverse engineering and the protection of trade secrets. Artikel ini membahas legalitas rekayasa balik (reverse engineering) dan perlindungan rahasia dagang dalam industri perangkat lunak. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka hukum yang mengatur isu-isu tersebut serta implikasinya bagi pengembang perangkat lunak dan perusahaan. Melalui metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan doktrinal, penelitian ini menganalisis dokumen hukum yang relevan dan artikel ilmiah. Temuan menunjukkan bahwa meskipun rekayasa balik umumnya legal, terdapat batasan dan pengecualian untuk melindungi rahasia dagang. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan langkah-langkah hukum dan praktis yang efektif untuk melindungi informasi berharga dalam industri perangkat lunak. Rekomendasi mencakup penggunaan perjanjian lisensi, perjanjian kerahasiaan, dan langkah-langkah perlindungan teknologi. Penelitian ini menyoroti pentingnya menyeimbangkan inovasi melalui rekayasa balik dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, serta membahas implikasi yang lebih luas bagi industri perangkat lunak. Artikel ini berkontribusi dalam memberikan panduan hukum dan praktis bagi pengembang perangkat lunak dan perusahaan dalam menavigasi tantangan antara inovasi melalui rekayasa balik dan perlindungan rahasia dagang.
MODERATION IN DSN-MUI FATWAS: Achieving Justice and Balance in the Sharia Economic System Fakhruddin, Fakhruddin; Hidayat, Hakmi; Firdaus, Dwi Hidayatul
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 15, No 2 (2024): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v15i2.26883

Abstract

Religious practices in Indonesia are heavily influenced by a fiqh-oriented perspective, emphasizing legalistic approaches to various issues. This drives the government to seek legitimacy from religious scholars, particularly through the Indonesian Ulema Council (MUI) and its Fatwa Commission, along with the National Sharia Council (DSN), which play central roles in issuing fatwas on Sharia economics. This study explores DSN-MUI’s methodology in fatwa issuance and its integration of moderation values, focusing on justice and balance. Utilizing textual analysis and data triangulation for validation, the research employs descriptive and evaluative methods. The findings indicate that DSN-MUI employs methodologies such as nash qath’i (definitive textual evidence), qauli (scholarly opinions), and manhaji (methodological reasoning), along with solutions like al-Taysir al-Manhaji (methodological facilitation) and Tafriq al-Halal ‘an al-Haram (differentiation of lawful and unlawful). While fatwas emphasize moderation, practical implementation requires reinforcement through regulations, education, and adaptation to contemporary contexts. This study enriches academic discourse by emphasizing the integration of moderation values in building an inclusive Islamic economy and highlights leveraging technology to enhance fatwa relevance and effectiveness in addressing modern economic challenges.Praktik keagamaan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perspektif berbasis fiqh yang menekankan pendekatan legalistik terhadap berbagai isu. Hal ini mendorong pemerintah untuk mencari legitimasi dari ulama, khususnya melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi Fatwa-nya, serta Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berperan penting dalam penerbitan fatwa ekonomi syariah. Penelitian ini mengeksplorasi metodologi yang digunakan oleh DSN-MUI dalam penerbitan fatwa dan integrasi nilai moderasi, dengan fokus pada keadilan dan keseimbangan. Menggunakan analisis tekstual dan triangulasi data untuk validasi, penelitian ini menerapkan metode deskriptif dan evaluatif. Hasilnya menunjukkan bahwa DSN-MUI menggunakan metodologi seperti nash qath’i (dalil tekstual definitif), qauli (pendapat ulama), dan manhaji (penalaran metodologis), serta solusi seperti al-Taysir al-Manhaji (kemudahan metodologis) dan Tafriq al-Halal ‘an al-Haram (pembedaan antara yang halal dan haram). Meskipun fatwa-fatwa tersebut menekankan moderasi, implementasi praktisnya masih memerlukan penguatan melalui regulasi, pendidikan, dan penyesuaian dengan konteks kontemporer. Penelitian ini memperkaya wacana akademik dengan menekankan integrasi nilai moderasi dalam membangun ekonomi Islam yang inklusif, serta pentingnya memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan relevansi dan efektivitas fatwa dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.
LEGAL PERSPECTIVES ON DIGITALISING LAND CERTIFICATES: Analyzing Synchronization and Harmonization in Indonesia’s Job Creation Law Permadi, Iwan; Maharani, Diah Pawestri; Ahmad, Md Yazid
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 15, No 2 (2024): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v15i2.28859

Abstract

This research explores the legal implications of land certificate digitalization under Indonesia's Job Creation Omnibus Law, focusing on the synchronization and harmonization of related regulations. The main question examines how the transition from traditional paper-based certificates to electronic titles (e-titles) can align with Indonesia's legal framework. The study is intended to analyze primary legal challenges and compare the Indonesian experience with Rwanda's successful e-title system. The paper employs a normative-juridical method, examining legal materials, including Electronic Information and Transactions Law and government regulations regarding land registration. The research discusses the synchronization of these laws and their application in ensuring data security, legal certainty, and efficient land governance. The result of the discussion highlights that while digitalizing land certificates can improve service delivery and efficiency, successful implementation is contingent upon the careful alignment of various laws and coordination between the National Land Agency and other government bodies. The comparative analysis with Rwanda’s e-title system offers useful insights into addressing potential legal and administrative challenges in Indonesia's digital transformation of land administration. This research contributes to offering actionable insights for policymakers aiming to modernize land governance in Indonesia. Penelitian ini mengkaji implikasi hukum digitalisasi sertifikat tanah berdasarkan UU Cipta Kerja, dengan fokus pada sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang bagaimana transisi sertifikat tanah dalam bentuk kertas menjadi sertifikat tanah elektronik (e-title) dapat diselaraskan dengan kerangka hukum Indonesia yang ada. Penelitian ini diposisikan untuk menganalisis tantangan hukum utama dan membandingkan pengalaman Indonesa dengan sistem e-title di Rwanda yang dianggap berhasil. Paper ini akan mengkaji isu hukum ini dengan menggunakan metode yuridis normatif, yakni menganalisis berbagai bahan hukum peraturan perundangan-undangan, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah yang terkait dengan pendaftaran tanah. Penelitian ini membahas sinkronisasi beberapa peraturan dan penerapannya dalam memastikan keamanan data, kepastian hukum, dan tata kelola pertanahan yang efisien. Hasil utama dari diskusi pada paper ini menyoroti bahwa meskipun digitalisasi sertifikat tanah dapat meningkatkan penyediaan layanan dan efisiensi, implementasi yang sukses bergantung pada penyelarasan berbagai undang-undang dan koordinasi yang cermat antara Badan Pertanahan Nasional dan badan pemerintah lainnya. Analisis komparatif dengan sistem e-title Rwanda menawarkan wawasan yang berguna untuk mengatasi potensi tantangan hukum dan administratif dalam transformasi digital administrasi pertanahan Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi wawasan praktis bagi pembuat kebijakan yang bertujuan memodernisasi tata kelola pertanahan di Indonesia.
SAUDI ARABIA'S DIVERSIFICATION STRATEGY THROUGH THE RED SEA PROJECT IN FACING THE INTERNATIONAL PETROLEUM COMPETITION Amal, Moh. Talabul; Sahide, Ahmad; Bustami, Mohammad Reevany
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Vol 15, No 2 (2024): Jurisdictie
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v15i2.29067

Abstract

This paper examines how legal structures in Saudi Arabia have changed to diversify the economy. In this regard, the focus is on developing the tourism sector through the Red Sea Project. Traditionally, the Saudi economy was largely dependent on oil exports, thus prone to volatile markets and inadequate crude oil reserves. However, the instability in the global oil market has posed a threat to the economy, which led the government to kickstart the Saudi Vision 2030 initiative—a much-sought plan that mainly consists of reforms aimed at revitalizing sectors outside of oil. This research analyses the problem using the Law and Economics theory, and it seeks to investigate how investment laws and environmental laws are used to establish environmentally friendly investment avenues. The findings show that, although Saudi Arabia’s tourism industry has not been able to bring in revenue as oil does, in the long term, the economy's growth under the legal changes brought by Saudi Vision 2030 will bear fruit. Their significance lies in emphasizing the importance of properly developed legal means of firm institutional framework for successfully implementing economic resource diversification in non-renewable resource-rich economies. It also shows how such legal reforms could be applied to pursue economic change in countries with resource economies and could serve as a model for such economies that experience similar problems.Arikel ini mengkaji bagaimana struktur hukum di Arab Saudi telah berubah untuk mendiversifikasi ekonomi dan dalam hal ini, fokusnya adalah pada pengembangan sektor pariwisata melalui Proyek Laut Merah. Secara tradisional, ekonomi Saudi sebagian besar bergantung pada ekspor minyak, sehingga rentan terhadap pasar yang bergejolak dan ketidakcukupan dalam cadangan minyak mentah. Namun, ketidakstabilan di pasar minyak global telah menimbulkan ancaman bagi ekonomi yang menyebabkan pemerintah memulai inisiatif Visi Saudi 2030, sebuah rencana yang banyak dicari yang terutama terdiri dari reformasi yang bertujuan untuk merevitalisasi sektor-sektor di luar minyak seperti pariwisata. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori Hukum dan Ekonomi dan mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana undang-undang investasi dan hukum lingkungan digunakan untuk membangun jalan investasi yang ramah lingkungan. Temuan menunjukkan bahwa, meskipun industri pariwisata Arab Saudi belum mampu menghasilkan pendapatan seperti minyak, tetapi dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi di bawah perubahan hukum yang dibawa oleh Visi Saudi 2030 akan membuahkan hasil. Signifikansi mereka terletak pada penekanan pentingnya sarana hukum yang dikembangkan dengan baik dari kerangka kelembagaan yang kuat untuk keberhasilan implementasi diversifikasi sumber daya ekonomi di ekonomi yang kaya sumber daya yang tidak terbarukan. Ini juga menunjukkan bagaimana reformasi hukum tersebut dapat diterapkan untuk mengejar perubahan ekonomi di negara-negara dengan ekonomi sumber daya dan dapat berfungsi sebagai model bagi ekonomi tersebut yang mengalami masalah serupa.

Page 1 of 1 | Total Record : 8