Articles
19 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI"
:
19 Documents
clear
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PENANGGUNG PERORANGAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG WATES ]]>
<![CDATA[Hastaning Pertiwi, Ratna Nindya]]>;
<![CDATA[Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v6i1.19248
<![CDATA[AbstractThis article aims to determine the legal protection of individual insurers in credit agreements in PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wates. This type of article is a descriptive empirical legal research with a qualitative approach. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques used interviews and literature studies. Based on the analysis, it can be seen that PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wates has provided protection for individual insurers in credit agreements. The form of protection is the insurer may request compensation to the debtor for what he has paid, the insurer is positioned as the companion of the debtor, and the implementation of credit restructuring by the bank. Legal protection against the insurer of PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wates has been in accordance with several provisions of the Civil Code, Act Number 7 of 1992 concerning Banking as amended by Act Number 10 of 1998, Law Number 2 Year 2014 on Amendment to Law Number 30 of 2004 Regarding Position of Notary, Bank Indonesia Regulation Number 14/15/PBI/2012 concerning Asset Quality Assessment of Commercial Banks, Regulation of the Financial Services Authority Number 42/POJK.03/2017 Concerning Obligation of Preparation and Implementation of Credit Policy Or Financing of Bank for Commercial Banks , and Circular Letter of Bank Indonesia Number 7/3/DPNP dated January 31, 2005 on Asset Quality Rating for Commercial Banks. Keywords: legal protection; credit agreemen; insurance coverageAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum penanggung perorangan dalam perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates. Jenis artikel ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates telah memberikan perlindungan untuk penanggung perorangan dalam perjanjian kredit. Bentuk perlindungan tersebut dintaranya yaitu penanggung dapat meminta ganti kerugian kepada debitur atas apa yang telah dibayarkannya, penanggung berkedudukan sebagai pendamping debitur, dan adanya penerapan restrukturisasi kredit oleh bank. Perlindungan hukum terhadap penanggung PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Wates telah sesuai dengan beberapa ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.Kata kunci : perlindungan hukum; perjanjian kredit; jaminan penanggungan]]>
<![CDATA[STUDI TENTANG JASA PENGIRIMAN HEWAN MELALUI PENGANGKUTAN DARAT DI PT HERONA EXPRESS CABANG SURAKARTA ]]>
<![CDATA[Istiharoh, Fitriana Novitasari]]>;
<![CDATA[,, Tuhana]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v6i1.19230
<![CDATA[AbstractThe purpose of this article is to understand the implementation of the transport agreement in pt herona the branch of surakarta express as shipping goods company that provides shipping services animals in the category of pets in Terms Of The Law Number 22 Years 2009 About Traffic And Public Transport along with obstacles and if a solution settlement occurring wanprestasi because mistakes do company activities in the transport of animals through land transportation. Methods used in data collection using type of writing law (thesis) empirical that are descriptive by approach qualitative descriptive produce numbers analysis. The result showed that the accountability offered by pt herona express when there negligence in work is only for delivery users who had losses, because company only give compensation some cost of course. Terms of law Number 22 Years 2009 About Traffic And Public Transportation also not specific specifically in technical delivery animals.Keyword: transportation, delivery of goods, transporting animals, accountabilityAbstrak Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengangkutan di PT Herona Express Cabang Surakarta sebagai perusahaan pengiriman barang yang menyediakan jasa pengiriman hewan dalam kategori hewan peliharaan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta kendala dan solusi penyelesaian apabila terjadi wanprestasi karena kesalahan perusahaan dalam melakukan kegiatan pengangkutan hewan melalui angkutan darat. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan jenis penulisan hukum (skripsi) empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk tanggung gugat yang diberikan oleh PT Herona Express apabila terjadi kelalaian dalam bekerja dirasa tidak maksimal untuk pemakai jasa pengiriman yang mengalami kerugian, karena perusahaan hanya memberi ganti rugi sejumlah biaya pengiriman saja. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga tidak mengatur secara khusus dalam teknis pengiriman hewan.Kata kunci : transportasi, pengiriman barang, pengangkutan hewan, tanggung gugat]]>
<![CDATA[STUDI TENTANG CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DI PT MADUBARU YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[Wargianti, Puspa]]>;
<![CDATA[Budhisulistyawati, Ambar]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v6i1.19220
<![CDATA[AbstractThis article aims to explaining the implementation of CSR (Corporate Social Responsibility) in PT Madubaru Yogyakarta and the obstacles with the solutions. This research is a descriptive empirical law with a qualitative approach. The type of data used is primary data obtained directly from the test site and the data obtained sekuder from literature review. The data collection technique used is an interview and a document or literature review. Based on the research and discussion, PT Madubaru implement CSR (Corporate Social Responsibility) through the activities of Partnership and Community Development Program. PT Madubaru implement CSR (Corporate Social Responsibility) pursuant to Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company in pratice in the form Partnership and Community Development Program with reference The Regulation of Minister of State-Owned Enterprise Number Per-09/MB/07/2015 changed to Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number Per-03/MBU/12/2016. Obstacles in the implementation of CSR (Corporate Social Responsibility) are should not seize collateral, loan repayments are stuck, difficult to match the time of the assisted partners for the training activities, difficult to survey the location of candidates targeted, and limited Human Resources to implement CSR Corporate Social Responsibility.Keywords : CSR (Corporate Social Responsibility); PT Madubaru; Limited Liability Company AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility) di PT Madubaru dan kendala-kendala beserta penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan data sekuder yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka. Berdasakan hasil penelitian dan pembahasan, PT Madubaru melaksanakan CSR (Corporate Social Responsibility) melalui kegiatan PKBL (Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan). PT Madubaru melaksanakan CSR (Corporate Social Responsibility) sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dalam praktiknya berupa kegiatan PKBL (Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan) dengan berpedoman Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/MBU/12/2016. Kendala yang timbul dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility) yaitu tidak diperbolehkannya sita agunan, macetnya pengembalian pinjaman, sulitnya mencocokan waktu mitra binaan untuk kegiatan pelatihan, kesulitan survey lokasi calon binaan dan terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan CSR (Corporate Social Responsibility).  Kata kunci : CSR (Corporate Social Responsibility); PT Madubaru; Perseroan   Terbatas]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN UNDANG-UNDANG ARBITRASE SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS ]]>
<![CDATA[Heradika, Dhikma]]>;
<![CDATA[Sulistiyono, Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v6i1.19260
<![CDATA[AbstractThis article aims to determine why the law of arbitration is still rarely used in the settlement of business disputes in Indonesia and to know the empowerment model legislation arbitration to resolve business disputes. This study is a descriptive empirical law research. This research location is in the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN) Surakarta. The type and source of research data included primary data and secondary data. The technique of collecting data through interviews and literature study. Technique of data analysis is conducted qualitatively by interactive models. Based on results showed that Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution due to several factors which include no action yet the government as the Arbitration Act issued a legal product and ADR to promote such laws; The existence of Indonesian National Arbitration Board (BANI) has not been known to business people because there is no socialization conducted BANI to the Arbitration Act and ADR besides the organizational structure BANI no deal with education and socialization, although the BANI Procedural Regulation Article 1 (1 ) points d mention BANI assessment Organizing authorities and research and training / education regarding arbitration and alternative dispute resolution; and dispute settlement patterns businesses are now reliance by the courts. So the settlement of disputes through the courts into their comfort zone. Also in dispute settlement practice when business people consult their concerns to the advocates of no advocates who suggest the settlement of disputes through arbitration.Keywords: Empowerment, Rules of Arbitration, Business Dispute Resolution.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui mengapa undang-undang arbitrase masih jarang digunakan dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia dan untuk mengetahui model pemberdayaan undang-undang arbitrase untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Surakarta. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan interaktif model. Berdasarkan hasil penelitian menunjukaan bahwa tidak berdayanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dikarenakan beberapa faktor yang diantaranya adalah Belum ada tindakan pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan produk hukum UU Arbitrase dan APS untuk mensosialisasikan undang-undang tersebut; Keberadaan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) belum diketahui para pelaku bisnis dikarenakan tidak ada sosialisasi yang dilakukan BANI terhadap UU Arbitrase dan APS selain itu dalam struktur organisasi BANI tidak ada yang menangani masalah edukasi dan sosialisasi, meskipun dalam Peraturan Prosedur BANI Pasal 1 ayat (1) poin d menyebutkan BANI berwenang Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program pelatihan/ pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa; dan pola penyelesaian sengketa para pelaku bisnis sekarang ini sudah ketergantungan dengan lembaga pengadilan. Sehingga penyelesaian sengketa melalui pengadilan menjadi zona nyaman mereka. Selain itu dalam praktek penyelesaian sengketa apabila pelaku bisnis mengkonsultasikan permasalahan mereka kepada para advokat tidak ada advokat yang menyarankan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.Kata Kunci : Pemberdayaan, Undang-Undang Arbitrase, dan Penyelesaian Sengketa Bisnis.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN RESI GUDANG DI BANK JATENG KANTOR CABANG JEPARA ]]>
<![CDATA[yuliati, Maulina]]>;
<![CDATA[Imanullah, Moch. Najib]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v6i1.19250
<![CDATA[AbstractThis legal research aims to know the implementation of the prudential banking principles in the giving of credit with the guarantee of Warehouse Receipt in the Bank of Central Java Jepara Branch Office and all its problems. This research is a descriptive empirical law research. Technique of collecting data through interview and literature study. The types of data used are primary and secondary data types. The data analysis tecnique used is qualitative with interactive analysis model. Based on the result of this legal research, the implementation of prudential banking principles in the giving of credit with the guarantee of Warehouse Receipt conducted by Bank of Central Java Jepara Branch Office with several stages,but in its implementation is not done maximally because there are some actions that do not reflect bank prudential principles.. Keyword: Prudential Banking Principles, Credit, Warehouse Receipt Guarantee.AbstrakPenelitian hukum ini bertujuan mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang di Bank Jateng Kantor Cabang Jepara. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian hukum ini, penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang yang dilaksanakan oleh Bank Jateng Kantor Cabang Jepara dengan beberapa tahapan, namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara maksimal karena ada beberapa tindakan yang tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian bank.Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian Bank, Kredit, Jaminan Resi Gudang]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS TANGGUNG RENTENG PADA PERUSAHAAN MODAL VENTURA UNTUK MENGATASI PERUSAHAAN PASANGAN USAHA WANPRESTASI (Studi di PT. Perusahaan Modal Ventura Kantor Cabang Tasikmadu) ]]>
<![CDATA[Widowati, Cempaka]]>;
<![CDATA[Budhisulistyawati, Ambar]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v6i1.19238
<![CDATA[AbstractThe aim of this artile is to investigating the effectiveness of the application of joint liability guaranty to settle capital loan problem due to partner company breach the contract. This legal writing using empirical law research is descriptive. The research approach using qualitative data and the type of its a primary data which is the main data derived from empirical research and the secondary data is obtained from the literature which is related to the problem or research materials. Based on the result of this research is that the application of joint liability guaranty is not effective to  settle capital loan problem due to partner company breach the contract. This can be seen from the first, the partner does not want to implement joint liability in accordance with the agreement, secondly, from the creditors also can not make the joint liability can be an instrument to settle capital loan problem due to partner company breach the contract, instead using the effort of rescuing out of joint liability, which are debt collection individually, rescheduling installment payments, deduction of responsibility money, and debt relief for debtors who have over tenor. In the implementation of the provision capital loan with the application of joint liability is not effective to complite partner company breach the contract.Key  words  :  Joint  Liability  Guaranty;  Breach  of  Contract;  Venture  Capital Contract.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas jaminan tanggung renteng untuk mengatasi  perusahaan pasangan  usaha wanprestasi. Penulisan hukum ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deksriptif .Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan data kualitatif dan jenis data berupa data primer dimana data utama berasal dari hasil penelitian empiris yang dilakukan serta data  sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pertama, perusahaan pasangan usaha tidak mau melaksanakan tanggung renteng sesuai dengan kesepakatan, kedua, dari pihak kreditur tidak dapat mengupayakan supaya tanggung renteng dapat menjadi instrumen untuk mengatasi wanprestasi, justru menggunakan upaya penyelamatan diluar tanggung renteng, yaitu penagihan utang secara individu, rescheduling pembayaran angsuran, pemotongan uang tanggung jawab, dan pembebasan utang bagi debitur yang telah over tenor. Dalam pelaksanaanya, tanggung renteng tidak efektif untuk mengatasi perusahaan pasangan usaha wanprestasi. Kata  Kunci  :  Tanggung  renteng;  Wanprestasi;  Perjanjian  Pembiayaan  Modal Ventura.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI KARTU KREDIT DENGAN ADANYA ELECTRONIC MONEY (E-MONEY) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH ]]>
<![CDATA[,, Pranoto]]>;
<![CDATA[Salsabila, Sekar Salma]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v6i1.19222
<![CDATA[AbstractThis paper discusses about the existence of credit cards after electronic money (e-money) as a legitimate payment instrument. This method of legal writing usingnormative legal research methods. Regulation of Bank Indonesia Number16/8/PBI/2014 about Amendment to Regulation of Bank Indonesia Number11/12/PBI/2009 about Electronic Money raises non-cash payment instruments inaddition to credit cards, debit cards and ATM namely e-money as part of thelegitimate payment instrument in Indonesia. This causes the number of creditcards is less than the e-money circulation.Keywords : E-money; credits card; non-cash payment instrumen.AbstrakTulisan ini membahas tentang bagaimana eksistensi kartu kredit setelah munculnya uang elektronik (e-money) sebagai alat pembayaran yang sah. Metode penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. PeraturanBank Indonesia Nomor 16/08/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)memunculkan alat pembayaran non tunai selain kartu kredit, kartu debit dan ATM yaitu e-money sebagai bagian dari alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini menyebabkan jumlah kartu kredit yang beredar menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan peredaran e-money.Kata Kunci : E-money; kartu kredit; alat pembayaran non tunai]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM ANAK YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG TUA DITINJAU MENURUT HUKUM WARIS DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582 K/Pdt/2012) ]]>
<![CDATA[Maharani, Dhea Swasti]]>;
<![CDATA[Cahyaningsih, Diana Tantri]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v6i1.19262
<![CDATA[AbstractThis article aims to analyze the consequences in life caused if children have different religion with parents or interreligion inheritance. This research uses prescriptive normative legal research. With the approach of legislation and approch of case. Using primary and secondary sources of law. Mechanical collection of legal materials through the study of literature. Analysis of legal materials using deductive syllogism. The result is that Supreme Court Rulling Number 1582 K/Pdt/2012 certify that the heirs who have different religion with the dead still can get inheritance wealth from the dead, although based on concept of Islamic Law, if the dead is Islam then the heirs who are not Islam are prohibited to receive the wealth that left by the dead. In the case of interreligious inheritance, all the opponents have to obey religion law the dead has and in this case the dead profess Islam. The heirs that have different religion can receive the wealth from the dead as the one who received wasiat wajibah.Keywords: Inheritance; Interreligion; Heredity LawAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum jika anak berbeda agama dengan orang tua. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Analisis hukum menggunakan silogisme deduksi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1582K/Pdt/2012 menyatakan bahwa Ahli Waris yang berbeda agama dengan Pewaris tetap dapat mendapatkan Harta Warisan peninggalan Pewaris, padahal menurut Hukum Islam, jika Pewaris beragama Islam maka Ahli Waris yang tidak beragama Islam tidak mendapatkan Harta Warisan dari Pewaris tersebut. Dalam hal Kewarisan Beda Agama, pihak-pihak di dalamnya harus tunduk terhadap hukum agama yang dianut oleh Pewaris dan pada kasus ini Pewaris memeluk agama Islam. Anak yang berbeda agama dengan orang tua dapat memperoleh bagian hartanya dari Pewaris tetapi bukan sebagai Ahli Waris tetapi sebagai orang yang diberi wasiat wajibah.Kata kunci: Waris; Beda Agama; Hukum Waris]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH DALAM TRANSAKSI MELALUI INTERNET BANKING (Studi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.) ]]>
<![CDATA[Devanto, Satrio Pradana]]>;
<![CDATA[Kholil, Munawar]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v6i1.19252
<![CDATA[AbstractThis article aims to determine the implementation of legal protection of internet banking customer users in Bank Jatim, and the accountability of banks in transactions conducted using internet banking in Bank Jatim. This Articles is a descriptive empirical legal research. Implementation of customer protection Internet Banking user service in Bank Jatim is done by security protection of internet banking technology, customer complaint and consumer education. Protection of internet banking technology security in Bank Jatim is done with the principle of confidentiality principle, integrity principle and principle of availability. In accountability to customers, Bank Jatim specifically regulates how Bank Jatim provides its responsibility to customers or third parties in terms and conditions of internet banking services. However, Bank Jatim still has to fulfill the principle of always responsible which regulated in Consumer Protection Act.Keyword: Legal protection; internet banking; customerAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum nasabah pengguna layanan internet banking di Bank Jatim, dan pengaturan pertanggungjawaban bank dalam transaksi yang dilakukan menggunakan internet banking di Bank Jatim. Artikel ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskripstif. Pelaksanaan perlindungan nasabah pengguna layanan internet Banking di Bank Jatim dilakukan dengan bentuk perlindungan keamanan teknologi internet banking, pengaduan nasabah dan pendidikan konsumen. Perlindungan keamanan teknologi internet banking di Bank Jatim dilakukan dengan pendekatan prinsip kerahasiaan, prinsip integritas dan prinsip ketersediaan. Dalam pertanggungjawaban kepada nasabah, Bank Jatim mengatur secara spesifik bagaimana Bank Jatim memberikan tanggungjawabnya kepada nasabah atau pihak ketiga dalam syarat dan ketentuan layanan internet banking. Namun, Bank Jatim tetap harus memenuhi prinsip selalu bertanggung jawab yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.Kata kunci: Perlindungan Hukum; Internet Banking; Nasabah.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM DEBITUR WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA YANG DISITA PIHAK KETIGA (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015) ]]>
<![CDATA[Sutarjo, Achmad Yusuf]]>;
<![CDATA[,, Djuwityastuti]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v6i1.19240
<![CDATA[AbstractThis article aim to know the legal effect of the debtor a breach of contract on consumer financing agreement and fiduciary guarantee seized third party. The purpose of the legal effect is the rights and obligations arising from the agreement when a default occurs by using judges' consideration in deciding a breach of contract. This research is a descriptive normative legal research. The type of data used is secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique used is document study and literature study, research instrument is Supreme Court Decision Number 3089 K / Pdt / 2015. The analytical technique used is deductive syllogism. The verdict regarding the default, which is between PT. First Indo America Leasing as Plaintiff and PT.Dharma Budhi Lestari as Accused of Defendant with Primary Service Office as the Defendant. PT.Dharma Budhi Lestari was sued on the basis of having made a breach of the consumer financing agreement made between the Plaintiff and the Defendant with the object of the warrant seized by the Defendant. The Defendants conducted the defense on the pretext of having confiscated in accordance with the Tax Law. However, the judge declared that the Defendant had defaulted and sentenced the Defendant to return the fiduciary guarantee object to the Contractor. The fiduciary assurance has the nature of droit de suit which means to follow the object wherever it is so that seizure by the party when it can not be justified.Keywords: Consumer finance agreement, Fiduciary guarantee, breach of contractAbstrakArtikel ini bertujuan mengetahui akibat hukum debitur wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dan jaminan fidusia disita pihak ketiga. Maksud dari akibat hukum tersebut yaitu hak dan kewajiban apa yang ditimbulkan dari perjanjian ketika terjadi wanprestasi dengan menggunakan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara wanprestasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yag digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan, instrumen penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015. Teknik analisis yang digunakan adalah deduktif silogisme. Putusan tersebut mengenai wanprestasi, yaitu antara PT. First Indo America Leasing sebagai Penggugat dan PT.Dharma Budhi Lestari sebagai Turut Tergugat dengan Kantor Pelayanan Pratama sebagai Turut Tergugat. PT.Dharma Budhi Lestari digugat atas dasar telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat dengan objek jaminan yang disita pihak Turut Tergugat. Turut Tergugat melakukan pembelaan dengan dalih telah melakukan penyitaan sesuai dengan UU Perpajakan. Namun hakim memutusakan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan menghukum Turut Tergugat untuk mengembalikan objek jaminan fidusia kepada Penguguat. Jaminan fidusia mempunya sifat droit de suit yang berarti mengikuti bendanya dimanapun berada sehingga penyitaan oleh pihak ketika tidak dapat dibenarkan.Kata Kunci: Perjanjian pembiayaan Konsumen, Jaminan Fidusia, Wanpresta]]>
