Articles
375 Documents
<![CDATA[UPAYA HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI BEASISWA BERENCANA ATAS TIDAK DIBAYARKANNYA KLAIM ASURANSI (AJB BUMIPUTERA 1912) ]]>
<![CDATA[Allifah Khusnul Khotimah]]>;
<![CDATA[Arief Suryono]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i2.65060
<![CDATA[AbstractThis study aims to find out how the holders of Scholarship Insurance Policy can be made for the non-payment of insurance claims by AJB Bumiputera 1912. The research method used is normative legal research. Sources of legal materialsre used are primary legal materials, secondary legal materials, and legal material analysis techniques with the method of syllogism through deductive thinking patterns. Based on the results of research conducted by the author, it is known that the Policy Holder can make a complaint to the OJK for not paying a claim in accordance with the insurance agreement and is the right of the Policy Holder to choose to settle according to the applicable dispute settlement concept, either through court or out-of-court dispute settlement as stipulated in POJK No. 1/07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. In addition, in the insurance claims are not fulfilled due to the occurrence of losses that are not possible to be saved at AJB Bumiputera 1912, the Policy Holder as a member can submit a request to dissolve AJB Bumiputera 1912 at the General Meeting of Members.Keywords: Legal action; Agreement;InsuranceAbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan Pemegang PolisAsuransi Beasiswa Berencana atas tidak dibayarkannya klaim asuransi oleh AJB Bumiputera 1912. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa Pemegang Polis dapat melakukan pengaduan kepada OJK atas tidak dibayarkannya klaim sesuai perjanjian asuransi serta merupakan hak Pemegang Polis untuk memilih menyelesaikan menurut konsep penyelesaian sengketa yang berlaku, baik melalui pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam POJK No. 1/07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Selain itu, pada kondisi tidak dipenuhiya klaim asusansi dikarenakan terjadinya kerugian yang tidak mungkin diselamatkan pada AJB Bumiputera 1912, Pemegang Polis selaku anggota dapat mengajukan permintaan pembubaran AJB Bumiputera 1912 dalam Rapat Umum Anggota.Kata Kunci: Upaya Hukum; Perjanjian; Asuransi]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA HUKUM PENGATURAN KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA ]]>
Marsetiadi Hanggoro Moh. P; Yudho Taruno Muryanto
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i2.60034
<![CDATA[AbstractThe purpose of this article is to find out the problematics law in the implementation of the regulation of acquisition on giving notification of shares in the perspective of business competition law. This research is an empirical legal research. Types and sources of data used in this research are primary data and secondary data. Data collection techniques through interviews and literature study. The location of the study was conducted at the Business Competition Supervisory Commission. The results of this study indicate that the notification acquisition in Indonesia is still facing the problems such as post-notification notification system that does not provide legal certainty and consultation system that is considered ineffective and inefficient, problems faced by KPPU internally and externally. And the impact of canceling the takeover of shares by KPPU is economic loss and trust.Keywords: Acquisition; Notification Acquisition; Business CompetitionAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui problematika hukum dalam penerapan pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dalam perspektif hukum persaingan usaha. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris. Jenis dan sumber data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian dilakukan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham di Indonesia masih menghadapi problematika seperti sistem pemberitahuan post notification yang tidak memberi kepastian hukum dan sistem konsultasi yang dianggap tidak efektif dan efisien, hingga problem yang dihadapi oleh KPPU secara internal dan eksternal. Serta dampak dibatalkannya pengambilalihan saham oleh KPPU adalah kerugian secara ekonomi dan trust.Kata Kunci: Pengambilalihan Saham; Pemberitahuan Pengambilalihan Saham; Persaingan Usaha]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PT. KAI TERKAIT KESELAMATAN PENUMPANG BERDASARKAN SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN SE. 14 TAHUN 2020 SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN COVID DALAM KERETA API ]]>
<![CDATA[Mariana Putri Sejati]]>; Tuhana .
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v13i1.55292
<![CDATA[AbstractThis articel aims to understand responsibility private law PT Kereta Api Indonesia (Persero) of the carrier's accountability mechanism for the transmission of COVID-19 virus in the implementation of rail transportation.. This research in a research law empirical that is descriptive with a qualitative approach. The kind of data that used is primary data obtained live from the site of research and secondary data obtained from the literature, for the source of the data used is the source of primary data obtained directly from source first and secondary data obtained from the law primary, secondary, and tertiary. Technique the collection of primary data by interviews and secondary data to the study literature, technique data analysis with a model analysis interactive. The result of research and discussion is that the responsibility of PT Kereta Api Indonesia (Persero) regarding passenger safety during the COVID-19 pandemic are in accordance with the circular letter. However, there is no policy regulation regarding whether PT. KAI is responsible for providing compensation for passengers who are infected with the COVID-19 virus while traveling by train. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab keperdataan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atas penularan COVID-19 dalam penyelenggaraan pengangkutan kereta api. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan, untuk sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data primer dengan wawancara dan data sekunder dengan studi kepustakaan, teknik analisis data dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian dan pembahasan adalah bahwa tanggung jawab PT Kereta Api Indonesia terkait keselamatan penumpang pada masa pandemi COVID-19 telah sesuai dengan surat edaran yang berlaku. Akan tetapi belum adanya peraturan kebijakan, mengenai apakah pihak PT.KAI bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi bagi penumpang yang tertular virus COVID-19 ketika melakukan perjalanan kereta api.]]>
<![CDATA[KAJIAN INDIKATOR ASAS PROPORSIONALITAS DALAM DRIVER CONTRACT ANTARA PT GOJEK INDONESIA DAN MITRA DRIVER ]]>
<![CDATA[Shofwatul Islamia Az Zahra]]>;
<![CDATA[Dona Budi Kharisma]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v12i1.49836
<![CDATA[This article is to examine the indicator principle of proportionality of an electronic contract between PT Gojek Indonesia and Driver Partners. This articel is normative legal research conducted with an evaluative approach. The type of data used is secondary data which includes primary and secondary legal materials. The result shows that the characteristics of an electronic contracts based on the principle of proportionality have three aspects, namely the equal rights and obligations, the liberty in establishing the substance of the agreement, and the guarantee of rights’ implementation as well as the distribution of obligations proportionally. The identification of electronic contracts between PT Gojek Indonesia and Driver Partners resulted in the absence of the utilization of the proportionality principle. To even the rights and obligations of the parties involved, an ideal solution proposed is the enforcement of the proportionality principle in standart electronic contracts.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR SEPARATIS DALAM EKSEKUSI HARTA BOEDEL PAILIT APABILA DIHADAPKAN DENGAN SITA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Hakim Harismawan Mubarak]]>;
<![CDATA[Dona Budi Kharisma]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v11i2.49272
<![CDATA[This article aims to explain the legal position of the state in the confiscation of a criminal act of corruption that is faced with confiscation in bankruptcy, position, and legal protection for separatist creditors in the execution of bankruptcy assets when confronted with confiscation in a criminal act of corruption. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. Based on the results of the research, it can be concluded that the position of creditors is weak in the sense that they do not have legal certainty when the execution of the bankruptcy assets is faced with seizure in a corruption case, so that no party can execute the bankruptcy property which is included in the confiscation in the case of crime. criminal corruption until there is a verdict with permanent legal force, and the loss to the state has been paid off based on the sale of assets included in the assets obtained from the proceeds of the criminal act of corruption as stipulated in the court decision. In the confiscation of a corruption crime case, the principle of public interest applies so that the position of the confiscation in the corruption case is stronger than the seizure contained in the execution of the bankruptcy bailout which in fact is the application of the principle of personal interest. This has resulted in a stronger public interest principle as emphasized in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (vide paragraph IV) along with its torso in Articles 33 and 44 have outlined that all government officials must carry out activities leading to the implementation. public interest.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PRINSIP FIRST TO FILE PADA SISTEM PENDAFTARAN MEREK DALAM MELINDUNGI HAK MEREK ]]>
<![CDATA[Raden Fajar Agung Kusumahwardhana]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v11i1.47322
<![CDATA[The purpose of writing this article aims is to find out how the effectiveness of the implementation of the First To File principle in the trademark registration system and what problems arise from the application of the First To File principle in protecting trademark rights in Indonesia.This research is descriptive analytical as a description of a situation, and provides data about a situation. Collecting data in this writing is done in literature by examining data consisting of primary legal material and secondary legal material, then the data is analyzed using normative-qualitative methods.The results of the writing of this article indicate that Law Number 21 of 1961 concerning Company Marks and Commercial Trademarks which adhere to the First To Use system has been replaced by Law Number 19 of 1992 concerning Trademarks which applies the First To File principle. The First To File principle in the trademark registration system provides more legal certainty because it appoints the first registrant as the legal owner of a mark if it has passed a series of mark registration and has a trademark certificate, but in its implementation there are problems with the absence of clear and firm norms related to the application of "equality in essence. "So as to open up opportunities for the emergence of popularity of Well-Known Mark. Keywords: Intellectual Property Rights; Trademark; First To File.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA PEER TO PEER LENDING TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR ]]>
Anissa Febriani; ' Pranoto
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i2.60050
<![CDATA[Abstract This article aims to review the legal protection of lenders for the risk of default in the implementation of Fintech Peer to Peer Lending in terms of the coorporate legal responsibilities of Peer to Peer Lending. This research is a normative legal research that is prescriptive and applied and uses primary and secondary legal material sources. Data collection techniques in this study used the law approach and case approach. Data analysis techniques in this study used the syllogism and mindset method deductively. Legal problems that arise are in the form of weak legal protection for lenders when there is a risk of default, resulting in losses for the lender a nd weak regulations related to the implementation of Peer to Peer lending specifically on the role of the Peer to Peer Lending organizer in overcoming default risk. The solution to the problem of legal protection for the lender is in the form of efforts to maximize the legal responsibility of organizers of Peer to Peer Lending for its investors. Keywords: Legal Relationship; Legal Responsibility; Peer to Peer Lending Abstrak Artiel ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman terha dap risiko gagal bayar dalam penyelenggaraan Fintech Peer to Peer Lending yang ditinjau dari tanggung jawab hukum penyelenggara Peer to Peer Lending. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan serta menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme dan pola pikir secara deduktif. Permasalahan hukum yang timbul yaitu berupa lemahnya perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman saat terjadi risiko gagal bayar sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak pemberi pinjaman serta lemahnya regulasi terkait penyelenggaraan Peer to Peer lending tekhusus pada peran penyelenggara Peer to Peer Lending dalam mengatasi risiko gagal bayar. Solusi atas permasalahan perlindungan hukum bagi pihak pemberi pinjaman yaitu berupa upaya memaksimalkan tanggung jawab hukum penyelenggara Peer to Peer Lending bagi para investornya. Kata Kunci : Hubungan Hukum; Tanggung Jawab Hukum; Peer to Peer Lending]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM LENDER DALAM TRANSAKSI PEER TO PEER LENDING KAITANNYA PLATFORM YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Nabila Rahma Gustami]]>;
<![CDATA[Yudho Taruno Muryanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v11i2.48758
<![CDATA[This article aims to find out the first, the regulation of peer to peer lending transactions in the rule of law in Indonesia and the second, the form of legal protection against lenders in peer to peer lending transactions in relation to platforms that commit illegal acts. This type of research is normative with a prescriptive nature of research. Based on the results of research and discussion, the authors show that the regulation of peer to peer lending transactions in the rule of law in Indonesia has been regulated in several regulations, Undang-Undang Number 21 of 2011, Undang-Undang Number 11 of 2008 as amended by Undang-Undang Number 19 of 2016 , Financial Services Authority Regulation Number 77 / POJK.01 / 2016, Financial Services Authority Regulation Number 13 / POJK.02 / 2018, Bank Indonesia Regulation Number 19/12/ PBI / 2017. And as for the form of legal protection for lenders in peer to peer lending transactions, the relationship between platforms committing acts against the law is regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EMERGENCY CONTACT DALAM PINJAMAN ONLINE PEER TO PEER LENDING ]]>
<![CDATA[Irma Nurul Okisari]]>;
<![CDATA[Pranoto Pranoto]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v13i2.52755
<![CDATA[This article aims to examine the legal protection of Emergency Contacts in online credit transactions. This research is a normative legal research with a perspective which using primary and secondary legal materials. The data collection technique which is used in this study is an act and case approach. Data analysis in this study used systematic, grammatical and historical techniques. The legal problem that arises is how debt collector collect the debt when debt payment failure happened in online credit transactions carried out by debtors. Sometimes, billing method which is used are using harsh words even with intimidation, so that affecting Emergency Contacts. The problem solution of emergency contacts needs to be provided with legal protection both externally and internally]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN ISBAT NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Fauzia Ismu Rahmatina]]>;
<![CDATA[Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v12i1.50477
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis kedudukan isbat nikah dalam Undang-Undang Perkawinan serta akibat hukum yang timbul dari dikabulkannya maupun ditolaknya permohonan penetapan isbat nikah. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan teknik analisis bahan hukum berupa metode silogisme dengan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat kesimpulan yaitu kedudukan isbat nikah dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai mekanisme yang disediakan hukum bagi pihak-pihak yang ingin menunaikan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan atas perkawinan mereka yang belum dicatatkan, serta penetapan isbat nikah tersebut dapat dikabulkan maupun ditolak oleh para hakim dan keduanya menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Akibat hukum yang timbul apabila dikabulkan antara lain, status perkawinan menjadi sah sesuai Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, orang tua dan anak, serta hak waris mewaris. Apabila permohonan isbat nikah ditolak, maka hak dan kewajiban tersebut tidak ada menurut hukum negara.Kata Kunci: Akibat Hukum; Isbat Nikah; Penetapan Perkawinan; Perkawinan.]]>
