Articles
375 Documents
<![CDATA[AKIBAT HUKUM TERHADAP AHLI WARIS BERKEWARGANEGARAAN ASING ATAS PEMBUATAN WASIAT OLEH PEWARIS WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI ]]>
<![CDATA[Astrid Athina Indradewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i1.60634
<![CDATA[Pembuatan surat wasiat merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan seseorang semasa hidupnya. Isi dari surat wasiat adalah pernyataan yang mengutarakan keinginannya mengenai harta kekayaan pada masa yang akan datang ketika ia meninggal dunia. Wasiat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hukum waris diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek. Seiring dengan majunya perkembangan zaman, seorang Warga Negara Indonesia dapat membuat surat wasiat atau testament di luar negeri. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat perbedaan formalitas-formalitas hukum di negara dimana pewaris Warga Negara Indonesia tersebut sedang berada saat itu, persyaratan pembuatan surat wasiatnya, dan akibat hukum dari surat wasiat terhadap ahli waris yang telah menjadi Warga Negara Asing. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai akibat hukum terhadap ahli waris Warga Negara Asing atas pembuatan wasiat oleh pewaris Warga Negara Indonesia di luar negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah surat wasiat yang dibuat oleh pewaris Warga Negara Indonesia di luar negeri akan tetap sah dan berlaku selama isi atau esensi dari surat tersebut sesuai dan sejalan dengan sistem hukum. Terhadap ahli waris Warga Negara Asing tidak mengakibatkan hilangnya hak atas isi dari surat wasiat tersebut.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP PENGIKATAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI JAMINAN KREDIT APABILA TERJADI WANPRESTASI ]]>
<![CDATA[Apritania Putri Setya Maratantri]]>;
<![CDATA[Umi Khaerah Pati]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v14i1.59240
<![CDATA[The civil servant receiving credit may use the Civil Service Appointment Decree (SK ASN) as collateral. However, SK ASN is not a type of security that can be used as collateral, such as fiduciary or pawn. Because it cannot be used as collateral, the practice of ensuring SK ASN does not give rise to property rights. If there is a default, it causes problems, particularly for kreditor. This is normative legal research with a conceptual approach that uses primary and secondary legal materials, as well as data collection techniques in the form of literature studies. The findings revealed that SK ASN is not a collateral object. When a debtor defaults, the characteristics of SK as a valuable letter differ from those of securities that can be liquidated or transferred as debt repayment. SK ASN is only a security guarantee for banks whose position is equivalent to promissory notes. In the event of a default, the consequences of creditors are not prioritized in the repayment of the loan. As a result, the creditors' position is that of a competing creditor, as specified in articles 1131 and 1132 of the civil code. However, civil servant SK has its own risk and profit as a guarantee that is taken into account by a bank when granting credit.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG PASAR MODAL TERHADAP PERLIDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL INDONESIA ]]>
<![CDATA[MIKAIL CESARIO A]]>;
<![CDATA[YUDHO TARUNO MURYANTO]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i2.65070
<![CDATA[AbstractThis article aims to describe effectiveness legal protection for investors in relation to market manipulation by Act No.8 of 1995. This article uses prescriptive normative research. The approch which uses by aouthor is legal approach with data source was obtained through secondary data. The secondary data was obtained through study of literature methods of capital market regulation, books, journal, and legal articles. According to the result and discussion of the research, the researcher concluded that the regulations and implementations of investor legal protection related to market manipulation are not carried out maximally yet, and detrimental investors. Ergo, there needs to be the alternative sanction implementations which deters the perpetrator with tractable proof verification process.Keywords: Efektiveness; Legal Protection; Market Manipulation.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal terhadap perlindungan hukum investor dalam manipulasi pasar modal di Indonesia. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan sumber data diperoleh melalui data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu peraturan tentang pasar modal, buku, jurnal dan artikel ilmiah. penerapan sanksi yang ada belum efektif karena sampai saat ini tidak memberikan efek jera pada pelakunya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa peraturan dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi investor terkait dengan manipulasi pasar masih belum efektif dan merugikan investor. Untuk itu perlu ada penerapan sanksi alternatif yang bisa memberikan efek jera dan pembuktiannya tidak rumit.Kata Kunci: Efektivitas; Perlindungan Hukum; Manipulasi Pasar.]]>
<![CDATA[JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PENGEMUDI OJEK ONLINE (Studi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019) ]]>
M Ghusni Ridho; Arief Suryono
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v9i2.60040
<![CDATA[AbstractsThis article aims find out how legal protection for driver online based on ministry of transportation regulation number 12 years 2019 and the result of BPJS Ketenagakerjaan security towards driver online who does not registered as member of BPJS. the study use normatif law research as the method. the sources of law which used are Primarily Law and Sekunder law. with analytical tehnic source of law used silogisme method and interpretation add up with deductive pattern. based on the research which the writer done, the social security for driver online based on ministry of transportation no 12 years 2019, that concrete with certainty got compensation in case of accident and certainty got social security appropriate with the regulations. it could not be given from provider driver online, beacuse there was partnership which bonding both of them. so, there was no responsibility from company to partnership in case of having negligence which cause accident. next, th e implementation of law protection transfered toward BPJS Ketenagakerjaan, by registering the partnership as member of workers are not recipients of wages (PBPU) or independent worker with notes must registered as active member and pay contribution in order to get social security benefits. however, driver online protection if having accident in street will remain borne insurance by PT. Jasa Raharja.Keywords: Employment Social Security, Legal Protection, Driver onlineAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pengemudi ojek online berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dan akibat hukum jaminan BPJS Ketenagakerjaan terhadap pengemudi ojek online yang belum terdaftar sebagai peserta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 yang berwujud dengan kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan dan kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dapat diberikan dari penyedia jasa layanan ojek online karena adanya surat perjanjian kemitraan yang mengikat keduanya sehingga tidak ada pertanggungjawaban perusahaan kepada mitra apabila terjadi kelalaian yang menyebabkan kecelakaan. Selanjutnya, pelaksanaan perlindungan hukum dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan mendaftarkan mitranya menjadi peserta sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau pekerja mandiri dengan catatan harus terdaftar sebagai peserta aktif dan membayar iuran agar dapat menikmati manfaat jaminan sosial. Akan tetapi, perlindungan pengemudi ojek online jika terjadi kecelakaan di jalan raya akan dapat ditanggung oleh asuransi PT. Jasa Raharja. Kata Kunci: Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum, Ojek Online]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN PRINSIP REBUS SIC STANTIBUS PADA PERMASALAHAN WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Jakarta) ]]>
<![CDATA[Nabila Alto Rofita]]>; Moch Najib Imanullah
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v13i1.55263
<![CDATA[AbstractThis writing describes and examines the existence of the Rebus Sic Stantibus principle in resolving defaults on credit agreements at Bank BNI Jakarta. This writing is a prescriptive normative legal research. The types of secondary data include primary legal materials, namely Laws and Civil Codes, then secondary legal materials in the form of scientific works, legal journals and literature in accordance with research. The technique of collecting legal materials used is by browsing, searching, and downloading, as well as copying, and conducting interviews to deepen the analysis. Technical analysis used is descriptive qualitative method. The results of the writing show that the arrangements set by Bank Negara Indonesia in Credit Restructuring are in accordance with the regulations issued by the OJK to overcome credit problems during the Covid-19 Pandemic. Credit restructuring carried out by Bank Negara Indonesia is still using the Force Majuere Principle but has not used the Rebus Sic Stantibus Principle.Keywords: Covid-19 Pandemic; Rebus Sic Stantibus; Credit Restructuring AbstrakPenulisan ini mendeskripsikan dan mengkaji eksistensi prinsip Rebus Sic Stantibus dalam menyelesaikan wanprestasi pada perjanjian kredit di Bank BNI Jakarta. Penulisan ini adalah penelitian hukum nonnatif bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer adalah Undang-Undang dan Kitab Undang• Undang Hukum Perdata, kemudian bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah, jurnal hukum dan literatur yang sesuai dengan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan browsing, searching, dan download, serta mengcopy, dan melakukan wawancara untuk mernperdalam analisis. Teknis analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penulisan menunjukkan bahwa pengaturan yang ditetapkan oleh Bank Negara Indonesia dalam Restrukturisasi Kredit yang telah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK untuk mengatasi permasalahan kredit di masa Pandemi Covid-19. Restrnkturisasi Kredit yang dilakukan Bank Negara Indonesia masih menggunakan Prinsip Force Majuere belum menggunakan Prinsip Rebus Sic Stantibus.Kata Kunci : Pandemi Covid-19; Rebus Sic Stantibus; Restrukturisasi Kredit ]]>
<![CDATA[PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PERDATA MELALUI GUGATAN SEDERHANA GUNA MENINGKATKAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Wiwin Dwi Ratna Febriyanti]]>;
<![CDATA[Adi Sulistiyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v12i1.85624
<![CDATA[AbstractBusiness dispute resolution plays a crucial role in the legal and economic development of a country. Investors will try to invest when the conduciveness of a country shows its role. One of the benchmarks for the ease of investors entering Indonesia includes 10 indicators as stated by the World Bank in its survey. For this reason, this study will discuss the government's efforts to increase the EoDB ranking as a form of legal and economic development as well as small lawsuits as a reform of Indonesian civil procedural law. This study will use socio-legal methods, where studying law does not solely use laws/legislative regulations, but also uses an interdisciplinary approach. That law as a tool of social engineering will be greatly influenced by power/government as a maker of laws and policies. So, to realize the State's goals as stipulated in paragraph 4 of the 1945 Constitution, the State must make efforts to increase economic development, through improvement efforts in the 10 EoDB Word Bank Indicator sectors. For this reason, it is important to position the role of business dispute resolution institutions as institutions that examine and adjudicate final and binding business disputes so that investors do not remain in time- consuming legal issues for too long which will impact investments.Abstrak :Penyelesaian sengketa bisnis memegang peranan penting dalam pembangunan hukum dan ekonomi suatu Negara. Bahwa para investor akan berupaya berinvestasi ketika kondusifitas sebuah negara menunjukan peranannya. Salah satu tolak ukur kemudahan investor masuk ke Indoneisa diantaranya terdapat 10 indikator sebagaimana yang disampaikan oleh Bank Dunia dalam surveynya. Untuk itu kajian ini akan membahas mengenai upaya pemerintah dalam menaikkan rangking EoDB sebagai bentuk pembangunan hukum dan ekonomi serta gugatan sederhana sebagai pembaharuan hukum acara perdata Indonesia. Kajian ini akan menggunakan metode sosio legal, dimana mengkaji hukum tidak semata-mata menggunakan hukum/peraturan perundang-undangan semata, namun juga menggunakan pendekatan interdisipliner. Bahwasannya Hukum sebagai Law as tool of Sosial Enggineering, akan sangat dipengaruhi oleh kekuasaan/pemerintah sebagai pembuat hukum dan kebijakan. Sehingg untuk mewujudkan tujuan Negara sebagaimana alenia ke 4 UUD 1945 Negara harus melakukan upaya-upaya sehingga mampu meningkatkan pembangunan ekonomi, melalui upaya perbaikan di 10 sektor Indikator EoDB Word Bank. Untuk itu menjadi penting memposisikan peran lembaga penyelesaian sengketa Bisnis sebagai lembaga yang memeriksa dan mengadili sengketa bisnis yang besifat final dan binding sehingga investor tidak terlalu lama berada dalam persoalan hukum yang menyita waktu yang akan berdampak pada investas ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PENUMPANG PESAWAT UDARA (Studi Kasus Terungkapnya Data Penumpang Malindo Air) ]]>
<![CDATA[Elsa Halida Saputri]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v11i1.45389
<![CDATA[This article aims to assess the protection carried out by airlines for airplane passengers if they failed to protect their personal data. Methode used in this article is a sociological or empirical legal research method named descriptive, and the approach research used a qualitative approach that produces descriptive data. In this case of laws used source of invitation primary legal materials and secondary legal materials by means of literature studies and interviews. Data analysis technique used is qualitative analysis with qualitative methods. This law written to shows that apart from the existence of legal responsibility as well as ethical responsibility which aims to retain consumers, by revising the contents of the work agreement between Malindo Air and GoQuo. Malindo Air itself manages all consumer passwords automatically and urges consumers to change the password used for Malindo Miles. Malindo Air and GoQuo also reported 2 (two) former GoQuo employees who have distributed Malindo Air passanger personal data.Key words: personal data; flight protection measures; Malindo Air]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG DALAM ASURANSI TANGGUNG JAWAB HUKUM ]]>
<![CDATA[Arief Suryono]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i1.60460
<![CDATA[Setiap manusia tidak menutup kemungkinan akan menghadapi risiko terhadap perbuatan yang dilakukan. Risiko tersebut dapat bersumber dari parjanjian dan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kerugian bagi korban, sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatan hukumnya. Oleh karena itu, guna menghindari risiko kerugian yang lebih besar, seseorang dapat mengajukan asuransi diri, mengingat tujuan asuransi adalah mengalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab penanggung dalam asuransi tanggung jawab hukum? Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang- undangan (statute approach) dan konseptual, serta data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pendekatan analisis konseptual yang disajikan dalam bentuk narasi diskriptif analitis. Salah satu jenis asuransi yaitu asuransi tanggung jawab hukum, bertujuan mengalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung terhadap perbuatan hukum tertanggung yang menimbulkan kerugian bagi korban. Perbuatan hukum dapat berupa perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Apabila telah memiliki asuransi tanggung jawab hukum dan di kemudian hari tertanggung melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian bagi korban, maka tanggung jawab tertanggung memberi ganti rugi kepada korban beralih menjadi tanggung jawab penanggung. Bentuk tanggungjawab itu berupa penanggung akan memberikan ganti rugi terhadap korban. Oleh sebab itu, asuransi tanggung jawab hukum dianggap penting untuk saat ini dan masa mendatang, untuk menanggulangi risiko terhadap perbuatan hukum yang sangat mungkin terjadi.]]>
<![CDATA[TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN TERTUTUP (TYING AGREEMENT) DALAM KEGIATAN BANCASSURANCE ANTARA BANK DAN ASURANSI DIBIDANG HUKUM PERSAINGAN USAHA ]]>
<![CDATA[Intan Sekar Arum]]>;
<![CDATA[Hernawan Hadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v13i2.52625
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengetahui mengenai dugaan perjanjian tertutup (tying agreement) dalam kegiatan bancassurance antara bank dan asuransi dalam bidang hukum persaingan usaha. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis data menggunakan silogisme yang berpola piker deduktif. Pelaksanaan bancassurance di Indonesia sejauh ini telah sesuai dengan peraturan yang ada dan peran bank dalam kerjasama ini sebagai media pemasaran dari produk tersebut. Namun tetap dibutuhkannya kekuatan hukum yang pasti dari berbagai lembaga terkait untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan baik.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP TERTANGGUNG PERJANJIAN BAKU ASURANSI ]]>
<![CDATA[Puspita Trimulya Desi]]>;
<![CDATA[Arief Suryono]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i1.60474
<![CDATA[Kajian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan perjanjian baku asuransi dengan perjanjian jual beli serta mengetahui bentuk perlindungan hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tertanggung asuransi. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang datanya bersumber dari data primer, yaitu peraturan yang terkait dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta asuransi dan data sekunder, yaitu jurnal ilmiah, buku dan tulisan-tulisan yang membahas tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta asuransi. Kajian ini bersifat preskriptif, menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengkaji dan mempelajari literatur, buku-buku, peraturan perundangundangan, dokumen laporan, arsipan hasil penelitian lainnya yang memiliki korelasi dengan penelitian yang sedang diteliti dengan teknik analisis data menggunakan penafsiran yang bersifat dedukasi dengan metode silogisme,yakni mengutamakan pemikiran secara logika sehingga menemukan sebab dan akibat yang terjadi. Hasil dari kajian ini adalah perjanjian asuransi memiliki persamaan dan perbedaan dengan perjanjian jual beli yang diidentifikasi dari faktor terbentuk serta proses pembuatan perjanjian dan perlindungan hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tertanggung asuransi sudah diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini.]]>
