cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pujiyono
Contact Email
pujifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281229887199
Journal Mail Official
privatlaw@hukum.uns.ac.id
Editorial Address
Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3-Bagian Hukum Keperdataan Jl. Ir. Sutami No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Privat Law
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 27155676     DOI : https://doi.org/10.20961/privat.v8i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ruang lingkup jurnal menerima artikel berbasis penelitian (skripsi/tesis) ataupun berupa pemikiran tentang hukum keperdataan dan hukum bisnis, maupun isu hukum keperdataan lainnya yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Privat Law memberikan akses terbuka langsung ke isinya (open access) dengan prinsip bahwa membuat penelitian tersedia secara gratis untuk publik guna mendukung pertukaran pengetahuan global yang lebih besar.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 375 Documents
 26   27   28   29   30 
POST MERGER NOTIFICATION DAN KONSEKUENSI KETERLAMBATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA Meisyani Putri Ayu Angela Pawiring; Yudho Taruno Muryanto
Jurnal Privat Law Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v14i1.59651

Abstract

The obligation to provide notification or notification for business entities that carry out Merger, Consolidation or Acquisition has been regulated in the system of laws and regulations. In Indonesia itself, using the mandaroty post-merger notification approach. The purpose of the notification is to prevent monopolistic practices and unfair business competition. This article aims to find out how the post notification merger process in Indonesia and the consequences when business entities are late in carrying out notification obligations using normative legal research with a conceptual approach using legal materials including primary and secondary legal materials, data collection techniques in the form of library research. The results show that although there are two types of notifications, what is required for business entities is only post-merger notification, while pre-merger notification is only voluntary. Business entities may be subject to a fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah) per day of delay with a maximum of Rp. 25,000,000,000 (twenty five billion rupiah) as updated in the Job Creation Law, the maximum fine being Rp.2,000,000,000 (two billion rupiah)
PENERAPAN “ASAS KEADILAN” DALAM SENGKETA KEPAILITAN DALAM RANGKA MELINDUNGI KEPENTINGAN DEBITUR (Studi Putusan : Nomor 44pk/Pdt.Sus-Pailit/2016) Raihan Rachman; Yudho Taruno Muryanto
Jurnal Privat Law Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v11i2.49651

Abstract

Bankruptcy is a legal process when a debtor who go through difficulty to pay the debt to the creditor hence it is stated as bankrupt through commercial court. In the court process of bankruptcy legal action, there are principles which become foundation to execute the bankruptcy process in accordance with the Act No. 37 Year 2004 about PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/Suspension of debt payment obligations) and Bankruptcy. This research aimed to acknowledge the implementation of justice principle in the bankruptcy legal action between Acrossasia Limited and PT. First Media Tbk, also the power of bankruptcy legal verdict especially on the verdict of No. 44PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 which not in accordance with the bankruptcy requirements. This research used normative method which means the writer studied the existing laws and regulations. Moreover, the research used case approach to find a complete picture of a situation. The research results of this article show that this decision has permanent power and execution but in this decision it does not apply as justice which is a condition in bankruptcy.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA PINJAMAN DALAM MENGGUNAKAN PEER TO PEER LENDING Gabriella Hosianna Sirait; Albertus Sentot Sudarwanto
Jurnal Privat Law Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i2.51621

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman dalam menggunakan layanan peer to peer lending. Penelitian ini adalah  penelitian  empiris  bersifat  deskriptif.  Sumber  data penelitian  ini  didapat dengan melakukan wawancara terhadap penerima pinjaman peer to peer lending, penyelenggara peer to peer lending, dan Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengajukan pinjaman, penerima pinjaman sering kali merasa dirugikan oleh penyelenggara atau penyedia layananan. Perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh penerima pinjaman yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif bersumber dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen,Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan perlindungan hukum yang berasal dari penyelenggara pinjaman. Perlindungan hukum secara represif yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non litigasi
EVALUASI SISTEM HUKUM NEGARA BERDASARKAN PERKEMBANGAN PERADILAN PERDATA INDONESIA Habby Luthfi Ulul Arham
Jurnal Privat Law Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i1.98930

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai evaluasi sistem hukum Indonesia dengan sudut pandang perkembangn terkini mengenai sistem peradilan perdata di Indonesia. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana sistem hukum di Indonesia dan bagaimana hasil evaluasi sistem hukum Indonesia berdasarkan sistem peradilan perdata di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktinal dengan dua pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Manfaat dari penelitian ini adalah agar dijadikan bahan rujukan sebagai dasar dibutuhkannya Kitab Undang-Undang Hukum Aacara Perdata.
PENGUATAN REGULASI FOREIGN DIRECT INVESTMENT TERHADAP SEKTOR PERINDUSTRIAN DI BIDANG INDUSTRI KREATIF RA Alilah Fathyarani Prameswari; Adi Sulistiyono
Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i2.60045

Abstract

AbstractThis article aims to examine the legal issues to find out  how the regulations and /or provisions of the legislation related to investment activities, especially Foreign Direct Investment, or commonly referred to as FDI for the creative industries in Indonesia. The research method used is prescriptive normative legal research. Sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials as well as non-legal materials sourced from ministries and / or agencies related to investment activities in Indonesia, by means of library / document study, legal material analysis techniques using the syllogism method using deductive mindset.  The results  of this  study,  the Government  of  Indonesia  as  the State Facilitator of Investment Implementation Activities in Indonesia, do not yet have spesific regulations about creative industries with different types and applications like manufacturing industries, such as the industries software and content. Future regulations are expected to be able to improve the development of Indonesia's creative industry or creative economy. Although the level of legal certainty is still low, the Indonesian Government believes that the creative industry or creative economy can attract the existence of Foreign Direct Investment which is expected to meet the National Priority Program Target 3 in Increasing Economic Value Added and Investment in the Real Sector.Keywords:   Strengthening   Regulation;   Foreign   Direct   Investment;   Creative Industries Abstrak Artikel ini bertujuan mengkaji isu hukum untuk mengetahui bagaimana regulasi dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan kegiatan penyelenggaraan penanaman modal khususnya penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment, atau biasa disebut dengan FDI terhadap industri kreatif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non-hukum yang bersumber dari Kementerian  dan/atau  Instansi  terkait  kegiatan  penyelenggaraan  penanaman modal di Indonesia, dengan cara studi pustaka/ dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Hasil  penelitian  ini,  Pemerintah  Indonesia  sebagai  Negara  Fasilitator  dari Kegiatan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Indonesia, belum memiliki regulasi atau ketentuan peraturan yang tepat dan khusus atau spesifik mengatur mengenai industri kreatif dengan jenis dan penerapan yang berbeda dari industri manufaktur, seperti, industri software dan konten. Regulasi atau ketentuan peraturan yang tepat tersebut, kedepannya diharapkan mampu meningkatkan perkembangan industri kreatif atau ekonomi kreatif Indonesia. Meskipun masih rendahnya tingkat kepastian hukum tersebut, namun Pemerintah Indonesia meyakini bahwa industri kreatif atau ekonomi kreatif dapat menarik keberadaan Foreign Direct Investment yang diharapkan dapat memenuhi Target Program Prioritas Nasional 3 dalam Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Investasi di Sektor Riil.Kata Kunci : Penguatan Regulasi; Foreign Direct Investment; Industri Kreatif
IMPLEMENTASI HAK ATAS MEREK SEBAGAI AGUNAN DALAM KREDIT DI PERBANKAN Muhammad Rizki Asmar Fauzan; Ambar Budhisulistyawati
Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i2.65077

Abstract

Abstract This article examines how the application of intellectual property rights especially trademark as objects of credit guarantees in banks. This research is a normative study using legal sources derived from primary and secondary legal materials. The research results obtained are trademark should be able to be used as collateral objects because brand rights meet the requirements of intangible movable objects, but  in  the  implementation  of  trademark  rights  as  collateral  objects  are still constrained by applicable regulations and the absence of an intellectual property valuation agency. This causes the banks to not be able to accept the rights of the brand as an object of credit collateral. Keywords: Trademark Rights; Collateral; Credit; Bank Abstrak Artikel ini mengkaji bagaimana penerapan hak kekayaan intelektual terutama hak merek sebagai objek jaminan kredit di perbankan. Artikel ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan  sumber hukum yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian yang didapat adalah hak merek seharusnya dapat dijadikan objek jaminan karena hak merek memenuhi syarat benda bergerak tidak berwujud, tetapi dalam pelaksanaannya hak merek sebagai objek jaminan masih terkendala peraturan yang berlaku dan belum adanya lembaga penilai aset hak  kekayaan  intelektual.  Hal ini menyebabkan  pihak  perbankan  belum  dapat menerima hak merek sebagai objek jaminan kredit. Kata Kunci: Hak Merek; Jaminan; Kredit; Perbankan
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM PENDANAAN DONATUR DAN PENERIMA DONASI MELALUI PLATFORM DONATION BASED CROWDFUNDING (STUDI EMPIRIS DI PT KITA BISA INDONESIA) Tara Aziza Adelia
Jurnal Privat Law Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v11i1.45528

Abstract

This research describes legal issues, especially problems in terms of legal protection of funding of donors and donors who make transactions through a crowdfunding donation platform at Kitabisa.com. This research is an empirical legal research. The purpose of this study was to determine aspects of legal protection in the crowdfunding business, especially donation-based crowdfunding in Indonesia. The author conducted research through interview techniques at PT Kita Bisa Indonesia from the Legal section and the distribution of questionnaires with specifications of having used the Kitabisa.com platform both as Campaigners and Donors. The results of this study indicate that there is still a legal vacuum in regulating donation-based crowdfunding supervision mechanisms in Indonesia. The regulations that have been made are no longer relevant to the current situation and change management of technology infrastructure and digitalization, so it seems that donation-based crowdfunding must be forced to follow the regulations regarding the Collection of Money and Goods and Foundation Laws, but there are no regulations that clearly regulate the collection of online donations in Indonesia. Additionally, the donation- based crowdfunding supervision system overseen by the Ministry of Social Affairs is ineffective because the system is unclear and inefficient. This research also shows that the community still does not understand in detail the system and arrangements regarding donation-based crowdfunding, because the platform is still considered unfamiliar in the eyes of the public. Key Words: Financial Technology; Crowdfunding; Legal Protection
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUBAHAN MEREK TERKENAL MENJADI MEREK GENERIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 Reni Eka Septianingrum; Adi Sulistiyono
Jurnal Privat Law Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i1.50363

Abstract

This articles aim to determine the legal protection of well-known trademark into generic trademark in the Intellectual Property Law system in Indonesia. This writing is a normative legal research with prescriptive research characteristics. Legal materials used in this research are primary and secondary legal materials that are collected by using literature study techniques. The author in conducting this research uses a statutory approach, a case approach, a conceptual approach, and a comparative approach. Based on the results of the discussion, it was concluded that a well-known registered mark that proved to be transformed into a generic brand would lose its distinguishing power, so that such a brand has weak legal protection and has the potential to face a lawsuit for cancellation. However, under certain conditions, there are marks that are indicated to have changed to become generic and still receive legal protection and remain registered, provided that the mark is able to build secondary meaning by public understanding.Generic Trademark; Legal Protection; Wellknown Trademark 
IMPLIKASI HUKUM DALAM LEGALITAS JUAL BELI AKUN DRIVER ONLINE PADA LAYANAN JASA TRANSPORTASI ONLINE Mahatma Dwi Nugraha Atmaji; Dona Budi Kharisma
Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v10i1.60467

Abstract

Penulisan hukum ini didasarkan pada semakin berkembangnya praktik jual beli akun driver online yang terjadi pada layanan jasa transportasi online. Penulisan ini menggunakan metode penelitian  hukum normatif bersifat  preskriptif.  Hasil penulisan  ini  menyimpulkan  bahwa praktik jual beli akun driver online yang sedang marak ini. Dapat mengakibatkan terjadinya celah tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, pelecehan seksual dan tindakan kriminal lainya yang dapat merugikan Pengguna  alias masyarakat luas. Hal ini dikarenakan identitas yang  tertera pada aplikasi bukan identitas asli Pengemudi. Terkait demikian, apabila ada pelanggaran atau hal-hal yang menyebabkan Pengguna tidak nyaman, Pengguna tidak dapat melaporkan kinerja Pengemudi. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam praktik jual beli akun driver online pada layanan jasa tranportasi online ini merupakan praktik yang ilegal. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan yang ditegaskan dalam KUHPerdata dan peraturan perundangundagan lain yang berlaku terkait informasi dan transaksi elektronik.
BUSINESS JUDGEMENT RULE KAITANNYA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI DALAM PENGELOLAAN INVESTASI BUMN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020) Rifqi Nur Zulfikar; Yudho Taruno Muryanto
Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i2.52680

Abstract

This article examines the regulations related to the Business Judgment Rule in Indonesia in providing legal protection for BUMN directors for the management of BUMN investments and the application of the Business Judgment Rule principle in Supreme Court Decision Number 121 K/Pid.Sus/2020. This type of article is normative and descriptive in nature. The types of materials used are secondary data with primary and secondary legal materials, as well as non-legal materials or tertiary legal materials. Data collection techniques are carried out by downloading, copying and then reading, studying, reviewing, and analyzing primary legal materials such as laws, the Civil Code and other regulations, books, articles, journals related to the issues concerned. studied. Furthermore, the technical analysis used is the deduction method. The results of the study indicate that the regulation related to the Business Judgment Rule in Indonesia is contained in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Article 97 paragraph (5). Second, the Supreme Court Decision Number 121 K/Pid.Sus/2020 acquitted Karen Agustiawan as the defendant on the grounds that the decision taken by Karen Agustiawan was a business action so it was included in the Business Judgment Rule.

Page 28 of 38 | Total Record : 375

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI More Issue